1 Januari 2017, Ditjen Pajak Dijadwalkan Lepas dari Kemenkeu1 Januari 2017, Ditjen Pajak Dijadwalkan Lepas dari KemenkeuJumat 10 Jun 2016 13:35Administratordibaca 2212 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana memisahkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari struktur organisasi Kementerian Keuangan dan menjadi lembaga tersendiri. Dalam Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), lembaga baru tersebut ditargetkan mulai beroperasi paling lambat 1 Januari 2017. Calon beleid tersebut merupakan amandemen kelima dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUPselengkapnya

 Pajak Intip Kartu Kredit, 2.400 Nasabah BRI Tutup AkunPajak Intip Kartu Kredit, 2.400 Nasabah BRI Tutup AkunJumat 10 Jun 2016 07:38Administratordibaca 1092 kaliSemua Kategori

Beberapa bank mengaku rugi lantaran adanya aturan Kementerian Keuangan yang mewajibkan penerbit kartu kredit dan bank melaporkan data dan transaksi setiap bulan. Pasalnya, akibat aturan tersebut banyak nasabah yang menutup akun kartu kreditnya. Ditutupnya beberapa kartu kredit juga terjadi di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI. Direktur Konsumer Sis Apik Wijayanto menyebut, sepanjangselengkapnya

 Target Penerimaan Pajak Capai Rp 1.527,1 TriliunTarget Penerimaan Pajak Capai Rp 1.527,1 TriliunKamis 9 Jun 2016 12:40Administratordibaca 804 kaliSemua Kategori

Turunnya target pertumbuhan ekonomi 2016 dari 5,3% menjadi 5,2% tidak memangkas target penerimaan perpajakan. Dalam Rancangan Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2016, Badan Anggaran (Banggar) DPR memutuskan target penerimaan pajak sebesar Rp 1.527,1 triliun. Nilai tersebut sama seperti usulan pemerintah pertama dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 5,3%. Namun dibandingkan dengan APBNselengkapnya

 DPR Didesak Percepat Pembahasan RUU Pengampunan PajakDPR Didesak Percepat Pembahasan RUU Pengampunan PajakKamis 9 Jun 2016 12:32Administratordibaca 607 kaliSemua Kategori

Kalangan pengamat meminta DPR untuk tidak mempersulit proses pengesahan RUU Pengampunan Pajak. RUU Pengampunan Pajak dinilai harus secepatnya disahkan menjadi Undang-Undang dan diterapkan demi keberlangsungan pembangunan. Pengamat perpajakan dari Universitas Pelita Harapan Roni Bako mengatakan, pengampunan pajak sangat mendesak untuk disahkan. Sebab, pengampunan pajak memiliki kaitan erat denganselengkapnya

 Penangkal Penghindar Pajak Aktif, Banyak Perusahaan Naikkan HargaPenangkal Penghindar Pajak Aktif, Banyak Perusahaan Naikkan HargaKamis 9 Jun 2016 09:02Administratordibaca 1798 kaliSemua Kategori

Negara-negara dengan ekonomi besar yang tergabung dalam G-20 dan OECD akan menerapkan Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Project. Karena sistem penangkal penghindaran pajak ini, sejumlah perusahaan berpotensi menaikkan harga produksi untuk merespons beban pajak. Data konsultan pajak internasional, RSM Indonesia, menyebutkan hanya 8,3 persen perusahaan yang dipredksi tidak menaikkan harga.selengkapnya

 TERPOPULER: 9 Alasan Ditjen Pajak `Keukeuh` Intip Data Kartu KreditTERPOPULER: 9 Alasan Ditjen Pajak `Keukeuh` Intip Data Kartu KreditKamis 9 Jun 2016 08:37Administratordibaca 879 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak kini dapat mengintip data transaksi kartu kredit. Meski demikian, hal tersebut diklaim tidak akan menurunkan minat nasabah untuk melakukan penggunaan maupun transaksi kartu kredit. Dalan keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (8/6/2016), menanggapi pemberitaan di media massa akhir-akhir ini tentang kewajiban pelaporan data transaksi kartu kredit,selengkapnya

 Intip Data Kartu Kredit Dibanjiri Keluhan, ini kata Ditjen PajakIntip Data Kartu Kredit Dibanjiri Keluhan, ini kata Ditjen PajakKamis 9 Jun 2016 07:11Administratordibaca 1751 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) menanggapi berbagai keluhan mengenai kewajiban pelaporan data transaksi kartu kredit. Hal ini dilakukan untuk tujuan perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di mana, Ditjen Pajak memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data yang diterima dari pihak lain.selengkapnya

 TA Molor Menkeu Bambang Ancam Anggaran K/LTA Molor Menkeu Bambang Ancam Anggaran K/LRabu 8 Jun 2016 16:30Administratordibaca 950 kaliSemua Kategori

Bila RUU Pengampunan Pajak alias Tax Amnesty gagal diundangkan bulan depan, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro bilang, pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga (K/L) wajib dijalankan. Kata Menkeu Bambang, molornya UU TA berarti penyusutan bagi asumsi penerimaan negara. Mau tak mau, pemerintah harus memperketat anggaran yakni dengan memangkas anggaran K/L.selengkapnya

 9 Alasan Ditjen Pajak Pantang Mundur Intip Data Kartu Kredit9 Alasan Ditjen Pajak Pantang Mundur Intip Data Kartu KreditRabu 8 Jun 2016 15:40Administratordibaca 1125 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak kini dapat mengintip data transaksi kartu kredit. Meski demikian, hal tersebut diklaim tidak akan menurunkan minat nasabah untuk melakukan penggunaan maupun transaksi kartu kredit. Dalan keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (8/6/2016), menanggapi pemberitaan di media massa akhir-akhir ini tentang kewajiban pelaporan data transaksi kartu kredit,selengkapnya

 Pemerintah Andalkan Tiga Program Genjot Penerimaan PajakPemerintah Andalkan Tiga Program Genjot Penerimaan PajakRabu 8 Jun 2016 10:22Administratordibaca 1604 kaliSemua Kategori

Rencana penerapan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) tahun ini menjadi salah satu andalan pemerintah dalam menjaga keseimbangan fiskal dan defisit anggaran, agar tetap berada dalam batas aman. Pemerintah berharap dana hasil repatriasi dan deklarasi wajib pajak (WP) bisa menjadi akselerator untuk menggenjot penerimaan negara. Jika target penerimaan bisa tercapai, risiko defisit anggaran bisaselengkapnya

 RAPBN-P 2016, DPR Pertanyakan Langkah Dimasukkannya Potensi Tax AmnestyRAPBN-P 2016, DPR Pertanyakan Langkah Dimasukkannya Potensi Tax AmnestySelasa 7 Jun 2016 01:45Administratordibaca 1029 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar, Melchias Marcus Mekeng mengatakan langkah ini berisiko karena memasukkan sesuatu yang belum bisa diprediksi secara pasti ke dalam postur yang baru.selengkapnya

 Bungkam Data Wajib Pajak di Panja Tax AmenstyBungkam Data Wajib Pajak di Panja Tax AmenstySelasa 7 Jun 2016 00:10Administratordibaca 800 kaliSemua Kategori

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pengampunan pajak masih berjalan alot di tingkat Panja. Padahal, jika mengacu pada agenda kegiatan Komisi XI pada masa sidang kali ini, konsinyering RUU tax amnesty harus tuntas Rabu (8/6). Tetapi, hingga saat ini, pembahasan masih berputar pada masalah ruang lingkup dan definisi. Bahkan, menurut Wakil Ketua Komisi XI Achmad Hafisz Tohir, baru duaselengkapnya

 Tergantung Tax Amnesty, Target Pajak Rawan MelesetTergantung Tax Amnesty, Target Pajak Rawan MelesetSenin 6 Jun 2016 13:41Administratordibaca 584 kaliSemua Kategori

Kondisi fiskal kini tergantung pada kesuksesan pemerintah menggulirkan Tax Amnesty, alias kebijakan pengampunan pajak. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) tahun 2016, hanya target penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) non-migas yang naik.selengkapnya

 Tax Amnesty yang Rendah, Merupakan Daya Tarik UtamaTax Amnesty yang Rendah, Merupakan Daya Tarik UtamaSenin 6 Jun 2016 13:20Administratordibaca 1335 kaliSemua Kategori

Pengamat perpajakan dari Universitas Pelita Harapan Roni Bako menilai, uang tebusan rendah itu merupakan daya tarik agar tax amnesty tersebut berjalan dengan baik. Dia mengatakan, semakin murah tarifnya, orang akan semakin tertarik. Untuk itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus betul-betul mencermati ini.selengkapnya

 Dibidik Pajak, ini Kata Pengusaha MLMDibidik Pajak, ini Kata Pengusaha MLMJumat 3 Jun 2016 20:03Administratordibaca 1689 kaliSemua Kategori

Sejumlah pengusaha Multi Level Marketing (MLM) mengeluhkan sistem penghitungan pajak yang berlaku saat ini. Terutama Pajak Penghasilan (PPh) yang dikenakan atas bonus yang diperoleh. Salah satu pengusaha MLM yang menyampaikan keluhannya adalah Andrina dari Oriflame. Menurut Andrina, selama ini regulasi mengharuskan pengusaha MLM untuk membayar pajak atas penghasilan atas bonus secara kotorselengkapnya

 Ini Negara dengan Potongan Pajak Tertinggi di DuniaIni Negara dengan Potongan Pajak Tertinggi di DuniaKamis 2 Jun 2016 20:37Administratordibaca 2499 kaliSemua Kategori

Pajak adalah alat yang dapat digunakan untuk meningkatkan kehidupan dalam negara mana pun. Apalagi, pendapatan secara efektif dapat dimanfaatkan untuk kemajuan dan kesejahteraan warganya dalam mencapai tujuan dan membangun infrastruktur.selengkapnya

 Luhut Sebut Punya Data Lengkap untuk Dukung Tax AmnestyLuhut Sebut Punya Data Lengkap untuk Dukung Tax AmnestyKamis 2 Jun 2016 20:31Administratordibaca 769 kaliSemua Kategori

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan menyebut potensi pajak Indonesia yang belum dibayarkan mencapai ribuan triliun rupiah. Luhut mengatakan, data tersebut berdasarkan catatan yang dimiliki Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).selengkapnya

 Kemkeu Siapkan Kebijakan Pemangkasan Pajak UMKMKemkeu Siapkan Kebijakan Pemangkasan Pajak UMKMRabu 1 Jun 2016 14:56Administratordibaca 1012 kaliSemua Kategori

Meski capaian paket kebijakan dari satu hingga 12 belum begitu memuaskan, pemerintah sudah mulai menyiapkan paket kebijakan ekonomi lanjutan. Salah satu kebijakan yang tertera dalam peket itu mengenai pemangkasan tarif Pajak Penghasilan (PPh) bagi UMKM dengan omzet tertentu.selengkapnya

 Dana Mengalir dari Tax Amnesty Rp1.000 Triliun Masih DiragukanDana Mengalir dari Tax Amnesty Rp1.000 Triliun Masih DiragukanRabu 1 Jun 2016 11:41Administratordibaca 928 kaliSemua Kategori

Dana yang masuk (repatriasi) dari pengampunan pajak (tax amnesty)masih diragukan keberadaannya. Pasalnya, para konglomerat diperkirakan tidak akan terbujuk oleh tax amnesty. Kepala Riset MNC Securities Edwin Sebayang mengatakan, rencana tax amnesty ini sepertinya tidak seperti yang diharapkan. Pasalnya, hingga saat ini belum ada kejelasan dari pemerintah terkait hal itu.selengkapnya

 Tarif Deklarasi & Repatriasi DirumuskanTarif Deklarasi & Repatriasi DirumuskanSelasa 31 Mei 2016 14:43Administratordibaca 3071 kaliSemua Kategori

Sikap pemerintah terlihat kurang jelas terhadap persoalan besaran tarif deklarasi dan repatriasi harta kekayaan dalam Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak, yang saat ini tengah dibahas bersama Komisi XI DPR RI. Dalam draf awal RUU, pemerintah mengajukan usulan tarif berjenjang. Pertama untuk deklarasi, yakni 2% untuk 3 bulan pertama, 4% untuk 3 bulan kedua dan 6%selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :