Tanpa Bayar Pajak, Google akan Mematikan Media NasionalTanpa Bayar Pajak, Google akan Mematikan Media NasionalSenin 19 Sep 2016 09:32Administratordibaca 878 kaliSemua Kategori

Pengamat Komunikasi Massa, Agus Sudibyo menilai langkah pemerintah untuk memaksa Google Indonesia membayar pajak patut didukung. Meskipun sudah terlambat,langkah ini perlu diapresiasi.selengkapnya

 Pengusaha Karet Minta Kebijakan Cicilan Pajak Penghasilan DievaluasiPengusaha Karet Minta Kebijakan Cicilan Pajak Penghasilan DievaluasiSenin 19 Sep 2016 08:24Administratordibaca 576 kaliSemua Kategori

Gabungan Perusahaan Karet Indonesia meminta pemerintah mengevaluasi kembali sistem cicilan Pajak Penghasilan l 25.selengkapnya

 Demi Keadilan, Google Indonesia harus Bayar PajakDemi Keadilan, Google Indonesia harus Bayar PajakSenin 19 Sep 2016 07:24Administratordibaca 975 kaliSemua Kategori

Pengamat Komunikasi Massa, Agus Sudibyo menilai langkah pemerintah untuk memaksa Google Indonesia membayar pajak patut didukung. Meskipun sudah terlambat,langkah ini perlu diapresiasi. Jika Google tidak membayar pajak, sementara semua media nasional membayar pajak, ini akan menimbulkan ketidakadilan dan iklim berusaha yang timpang di bidang media dan informasi.selengkapnya

 Ditjen Pajak Akan Selidiki Google IndonesiaDitjen Pajak Akan Selidiki Google IndonesiaAhad 18 Sep 2016 09:36Administratordibaca 1084 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak akan menyelidiki Google Indonesia karena menolak bekerja sama terkait pemeriksaan laporan pajak.selengkapnya

 Soal Pajak Google, Sri Mulyani Akui Bukan Persoalan MudahSoal Pajak Google, Sri Mulyani Akui Bukan Persoalan MudahAhad 18 Sep 2016 08:58Administratordibaca 820 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, kasus Google Indonesia yang disebut-sebut mangkir dari kewajiban membayar pajak bukan persoalan mudah. Dan kasus ini juga dialami banyak negara. Beberapa negara bahkan belum bisa membuat Google untuk mematuhi aturan perpajakan di tempat mereka.selengkapnya

 Tetap Membandel, Sri Mulyani Ancam Seret Google ke Pengadilan PajakTetap Membandel, Sri Mulyani Ancam Seret Google ke Pengadilan PajakAhad 18 Sep 2016 08:32Administratordibaca 843 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan akan memaksimalkan aturan yang ada untuk menjerat Google.selengkapnya

 Menkeu Ancam Bawa Kasus Google ke Pengadilan PajakMenkeu Ancam Bawa Kasus Google ke Pengadilan PajakSabtu 17 Sep 2016 15:03Administratordibaca 1212 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan akan memaksimalkan aturan yang ada untuk menjerat Google. Sebab, perusahaan teknologi raksasa dunia ini menolak untuk diperiksa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atas tudingan tidak pernah membayar pajak.selengkapnya

 Soal Bayar Pajak, Ketua MPR Bilang Google Kalah dengan WartegSoal Bayar Pajak, Ketua MPR Bilang Google Kalah dengan WartegSabtu 17 Sep 2016 14:49Administratordibaca 764 kaliSemua Kategori

Sikap Google yang menolak pemeriksaan perpajakan yang dilakukan Pemerintah Indonesia sangat memalukan. Pasalnya, Google beroperasi di wilayah yurisdiksi Indonesia.selengkapnya

 Kasus Pajak Google, Sri Mulyani: Ini RI dan Kami Punya UU Pajak!Kasus Pajak Google, Sri Mulyani: Ini RI dan Kami Punya UU Pajak!Sabtu 17 Sep 2016 13:48Administratordibaca 599 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, sulitnya penarikan pajak Google yang dilakukan pemerintah Indonesia terjadi juga pada negara-negara lain yang selama ini mengoperasikan aplikasi tersebut.selengkapnya

 Menko Darmin Akui Sulit Tarik Pajak Google di IndonesiaMenko Darmin Akui Sulit Tarik Pajak Google di IndonesiaSabtu 17 Sep 2016 12:16Administratordibaca 786 kaliSemua Kategori

Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution mengaku dalam menarik pajak Google di Indonesia memang agak sulit. Pasalnya, Google bukan merupakan Badan Usaha Tetap (BUT).selengkapnya

 Sri Mulyani akan Terus Kejar Google untuk Bayar Pajak di RISri Mulyani akan Terus Kejar Google untuk Bayar Pajak di RISabtu 17 Sep 2016 08:14Administratordibaca 791 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan Ditjen Pajak akan berjuang untuk terus menagih hak pajak kepada empat perusahaan internet raksasa dunia, yakni Google, Facebook, Twitter, dan Yahoo.selengkapnya

 Google Indonesia Klaim Telah Bekerja Sama dengan PemerintahGoogle Indonesia Klaim Telah Bekerja Sama dengan PemerintahJumat 16 Sep 2016 11:31Administratordibaca 965 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menegaskan, perusahaan internet global seperti Facebook, Google, Yahoo dan Twitter masuk dalam kriteria Badan Usaha Tetap. Dengan demikian, Ditjen Pajak akan melakukan penelitian serta pemeriksaan terhadap kewajiban perpajakan atas penghasilan yang diperoleh dari Indonesia.selengkapnya

 Tersisa Tiga Bulan, Penerimaan Pajak Masih Jauh dari TargetTersisa Tiga Bulan, Penerimaan Pajak Masih Jauh dari TargetJumat 16 Sep 2016 10:12Administratordibaca 813 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan merilis penerimaan pajak hingga pekan kedua September 2016 sebesar Rp 656,11 triliun. Angka ini terdiri dari penerimaan pajak nonmigas (minyak dan gas bumi) sebesar Rp 634,55 triliun dan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) migas sebesar Rp 21,554 triliun.selengkapnya

 Seskab Ajak Penyelenggara Negara Manfaatkan Amnesti PajakSeskab Ajak Penyelenggara Negara Manfaatkan Amnesti PajakKamis 15 Sep 2016 19:05Administratordibaca 586 kaliSemua Kategori

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung Wibowo mengajak semua penyelenggara negara memanfaatkan amnesti pajak.selengkapnya

 Menko Luhut: Revisi PP 79 Demi Keadilan Bagi Para Investor MigasMenko Luhut: Revisi PP 79 Demi Keadilan Bagi Para Investor MigasKamis 15 Sep 2016 09:36Administratordibaca 932 kaliSemua Kategori

Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan draft revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi telah rampung.selengkapnya

 PPATK: 2.961 WP miliki utang pajak Rp 25,9 triliunPPATK: 2.961 WP miliki utang pajak Rp 25,9 triliunKamis 15 Sep 2016 09:16Administratordibaca 562 kaliSemua Kategori

Salah satu cara pemerintah mengejar target penerimana pajak yakni dengan melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).PPATK dianggap bisa membantu pemerintah dalam memberikan informasi tentang wajib pajak (WP).selengkapnya

 Ikut Amnesti Pajak Ternyata MudahIkut Amnesti Pajak Ternyata MudahKamis 15 Sep 2016 07:16Administratordibaca 948 kaliSemua Kategori

Bos Adaro Energy Garibaldi Thohir serta adiknya, Erick Thohir yang juga pemilik klub sepakbola Inter Milan hari ini mengajukan Surat Pernyataan Harta (SPH) untuk mendapat pengampunan pajak dalam bentuk Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP).selengkapnya

 Boy dan Erick Thohir Ajak Pengusaha Ikut Amnesti PajakBoy dan Erick Thohir Ajak Pengusaha Ikut Amnesti PajakRabu 14 Sep 2016 22:08Administratordibaca 4420 kaliSemua Kategori

Pengusaha Garibaldi Thohir dan Erick Thohir mengikuti amnesti pajak di kantor DJP WP Besar di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan pada hari ini, Rabu (14/9). Langkah dua bersaudara ini menambah deret konglomerat yang akhirnya melaporkan hartanya yang belum tercatat, baik di luar atau dalam negeri, setelah sebelumnya ada Sofyan Wanandi dan James Riady yang juga melaporkan hartanya.selengkapnya

 BRI Himpun Dana Amnesti Pajak Rp 879 MiliarBRI Himpun Dana Amnesti Pajak Rp 879 MiliarRabu 14 Sep 2016 20:13Administratordibaca 1095 kaliSemua Kategori

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) mencatat, dana amnesti pajak yang masuk mencapai Rp 879 miliar sampai 9 September 2016. Nilai tersebut masih di bawah target dana amnesti pajak BRI sebesar Rp 50-100 triliun.selengkapnya

 Ada Dugaan Ford Lakukan Panipulasi Pajak Barang MewahAda Dugaan Ford Lakukan Panipulasi Pajak Barang MewahRabu 14 Sep 2016 13:24Administratordibaca 1096 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesian Taxation Analysis Yustinus Prastowo meminta pemerintah memeriksa dugaan kasus pajak barang mewah (PPnBM) yang melibatkan merk Ford Everest. Prastowo menilai pemerintah kecolongan terhadap hal tersebut.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :