Ditjen Pajak Disarankan Intip Transaksi Kartu Kredit di Atas Rp 50 JutaDitjen Pajak Disarankan Intip Transaksi Kartu Kredit di Atas Rp 50 JutaSenin 4 Apr 2016 12:32Administratordibaca 2421 kaliSemua Kategori

Bank penerbit kartu kredit memiliki kewajiban menyerahkan data transaksi nasabah kepada Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), setiap akhir bulan. Yustinus Prastowo, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), menyarankan Ditjen Pajak lebih spesifik dalam menelusuri data tersebut. Misalnya hanya untuk transaksi di atas Rp 50 juta.selengkapnya

 Soal Perpajakan Online, Indonesia Bisa Berkaca ke MeksikoSoal Perpajakan Online, Indonesia Bisa Berkaca ke MeksikoJumat 1 Apr 2016 14:20Administratordibaca 2633 kaliSemua Kategori

Beberapa hari di pekan terakhir bulan Maret situs web Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Kementerian Keuangan dikeluhkan oleh masyarakat Indonesia yang merupakan wajib pajak. Melalui situs web tersebut, mereka bermaksud untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara online. Langkah ini dinilai lebih praktis ketimbang harus datang ke kantor pajak yang ditentukan atau mengirimkanselengkapnya

 Pajak e-Commerce Diusulkan Sesuai Model BisnisPajak e-Commerce Diusulkan Sesuai Model BisnisJumat 1 Apr 2016 12:32Administratordibaca 1031 kaliSemua Kategori

Asosiasi E-commerce Indonesia (idEA) mengusulkan penerapan pajak transaksi online berdasarkan bentuk e-commerce. Daniel Tumiwa, Ketua Umum idEA mengatakan, e-commerce terbagi menjadi beberapa model bisnis. Dengan demikian, lanjut dia, perlakuan pajak yang diterapkan tentu berbeda. “Misalnya pada model ritel online, yang mana semua stok barang diatur oleh pemilik situs, maka pengenaan PPNselengkapnya

 Panglima TNI: Dirjen Pajak Adalah `Debt Collector` LegalPanglima TNI: Dirjen Pajak Adalah `Debt Collector` LegalKamis 31 Mar 2016 13:52Administratordibaca 1248 kaliSemua Kategori

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan tiga wakil kepala staf angkatan mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak masing-masing secara elektronik dengan menggunakan e-filling. Dalam kesempatan itu Gatot menyatakan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan merupakan 'debt collector' legal.selengkapnya

 Jokowi Bakal Bebaskan PPN bagi Komoditas StrategisJokowi Bakal Bebaskan PPN bagi Komoditas StrategisRabu 30 Mar 2016 16:11Administratordibaca 964 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menerapkan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada seluruh komoditas pangan strategis yang selama ini belum diterapkan secara merata. Selama ini, bagi para petani yang hasil panennya di simpan di koperasi, maka para pengepul yang membeli hasil produksi tersebut akan dikenakan PPN, sehingga harga jual suatu komoditas di pasar menjadi lebih tinggi karenaselengkapnya

 Presiden Joko Widodo Hadiri Rapat Pimpinan Nasional III Direktorat Jenderal PajakPresiden Joko Widodo Hadiri Rapat Pimpinan Nasional III Direktorat Jenderal PajakSelasa 29 Mar 2016 12:50Administratordibaca 1772 kaliSemua Kategori

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menyempatkan diri hadir di Rapat Pimpinan Nasional III Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengarahan terkait kesiapan Ditjen Pajak mengamankan target penerimaan pada tahun 2016 ini. Sebelumnya, Jokowi juga telah menyampaikan SPT Tahunannya melalui e-filing.selengkapnya

 PMA Tak Bayar Pajak, Polri Siap Bantu TanganiPMA Tak Bayar Pajak, Polri Siap Bantu TanganiSenin 28 Mar 2016 16:22Administratordibaca 831 kaliSemua Kategori

Kapolri Jenderal Pol. Badrodin Haiti menyatakan pihaknya siap membantu Direktorat Jenderal PajakPajak menindaklanjuti pernyataan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro soal adanya 2.000 perusahaan modal asing tidak membayar pajak. "Kami bisa membantu sepanjang ada permintaan dari Dirjen Pajak," katanya di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, Senin (28/3/2016).selengkapnya

 CITA: Potensi Kolusi Sektor Pajak Sangat BesarCITA: Potensi Kolusi Sektor Pajak Sangat BesarSenin 21 Mar 2016 09:22Administratordibaca 1741 kaliSemua Kategori

Center for Indonesia Taxation Analysis (Cita) potensi kolusi walaupun dilakukan tanpa pemerasan di sektor perpajakan sangat besar sehingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus dapat mencegah korupsi di titik tersebut. Direktur Cita Yustinus Prastowo menuturkan peluang kolusi tanpa pemerasan di sektor pajak dinilai sangat besar. Dia mengungkapkan tanpa ada kompetensi yang memadaiselengkapnya

 Tax Amnesty Ditolak DPR, Ini Strategi Dirjen PajakTax Amnesty Ditolak DPR, Ini Strategi Dirjen PajakSabtu 19 Mar 2016 07:44Administratordibaca 1778 kaliSemua Kategori

Pada masa persidangan IV tahun sidang 2015-2016, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan akan memulai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tax Amnesty bersama Komisi XI DPR RI. Kemenkeu pun menargetkan peraturan pengampunan pajak ini dapat disahkan menjelang akhir tahun 2016. Sebab, pada tahun 2017 dunia internasional telah memasuki era keterbukaan informasi perpajakan.selengkapnya

 Klinik Pajak Sosialisasi Tax for UMKM bagi Pelaku Bisnis Online di SoloKlinik Pajak Sosialisasi Tax for UMKM bagi Pelaku Bisnis Online di SoloKamis 10 Mar 2016 17:05Administratordibaca 2784 kaliSemua Kategori

“1% dari omzet,beratkah untuk anggota YUBI?” Pertanyaan dari Arif Hidayat (narasumber dari Klinik Pajak) kepada anggota YUBI Solo di acara kopdar dengan tema Tax for UMKM. Jawaban dari peserta kopdar ternyata “berat” menyisihkan 1% omzet untuk pajak. Minggu pertama bulan Maret ini, YUBI Solo khusus mengundang Klinik Pajak sebagai narasumber untuk menyampaikan materi Tax for UMKM. Pajakselengkapnya

 DJP Ingin Tingkatkan Kapasitas Pemeriksa untuk Wajib PajakDJP Ingin Tingkatkan Kapasitas Pemeriksa untuk Wajib PajakRabu 9 Mar 2016 20:03Administratordibaca 1519 kaliSemua Kategori

Salah satu target dari pemeriksa maupun penyidik pajak mulai tahun 2016 adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang selama ini belum membayar Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 dan 29 sesuai potensinya. Saat ini, penerimaan PPh Pasal 25 dan 29 hanya mencapai Rp9 triliun dari 900 ribu Wajib Pajak pada 2015, padahal jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki NPWP 27 juta dan yang melaporkan SPT Tahunanselengkapnya

 Dispenda Jabar Berikan Data Wajib Pajak Nakal Pemilik Mobil MewahDispenda Jabar Berikan Data Wajib Pajak Nakal Pemilik Mobil MewahSelasa 8 Mar 2016 06:59Administratordibaca 2167 kaliSemua Kategori

Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Jawa Barat menyatakan siap untuk memberikan data wajib pajak pemilik mobil mewah kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kanwil Jabar. Hal ini menyusul permintaan DJP Kanwil Jabar karena banyak wajib pajak nakal yang memanipulasi SPT mereka sehingga mereka membayar pajak dengan nilai yang sangat kecil. Padahal para wajib pajak tersebut diketahui memilikiselengkapnya

 Facebook (Fb), Twitter, Instagram, Google Dan Youtube Akan Di kenakan Wajib Pajak Di Indonesia? Berikut Penjelasan Menteri Keuangan IndonesiaFacebook (Fb), Twitter, Instagram, Google Dan Youtube Akan Di kenakan Wajib Pajak Di Indonesia? Berikut Penjelasan Menteri Keuangan IndonesiaSenin 7 Mar 2016 17:13Administratordibaca 2771 kaliSemua Kategori

Facebook, Twitter, Instagram, Google Dan Youtube Akan Di kenakan Wajib Pajak Di Indonesia..? Berikut Penjelasan Mentri Keuangan Indonesia. Gonjang – ganjing tentang pembahasan BUT (Badan Usaha Tetap) yang sampai saat ini belum di dirikan oleh Fb, Twitter, Dan Instagram, membuat mentri keuangan Indonesai Bambang P.S. Brodjonegoro membuat satu pernyataan yang mengatakan jika para raksasa Internetselengkapnya

 Wapres Laporkan SPT Pajak Tahunan Secara ElektronikWapres Laporkan SPT Pajak Tahunan Secara ElektronikJumat 4 Mar 2016 11:44Administratordibaca 1286 kaliSemua Kategori

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Tahunan secara elektronik dan menerima bukti pelaporan langsung dari Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara Neil Maldrin Noor, di Makassar, Jumat. "Pada tahun 1970-an dan 1980-an, fungsi pajak dalam penerimaan negara itu nomor dua karena yang paling besar adalah minyak.selengkapnya

 Menkeu Yakin Orang RI Punya Simpanan Rp 4.000 T di Luar NegeriMenkeu Yakin Orang RI Punya Simpanan Rp 4.000 T di Luar NegeriRabu 2 Mar 2016 04:51Administratordibaca 1409 kaliSemua Kategori

Seiring dengan rencana implementasi kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty, sering disebutkan ada dana simpanan orang Indonesia di luar negeri sekitar Rp 4.000 triliun. Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, meyakini hal tersebut.selengkapnya

 Dirjen Pajak Kejar 102 Juta Kelas Menengah ke Atas RI yang Tak Ber-NPWPDirjen Pajak Kejar 102 Juta Kelas Menengah ke Atas RI yang Tak Ber-NPWPRabu 2 Mar 2016 04:45Administratordibaca 2757 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) mencatat, hingga sekarang baru 27 juta orang yang tergolong menengah ke atas di Indonesia yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Jumlah kelas menengah ke atas di Indonesia menurut Ditjen Pajak mencapai 129 juta orang.selengkapnya

 Hadiri Perayaan Cap Go Meh, JK Ingatkan Soal Pentingnya Bayar PajakHadiri Perayaan Cap Go Meh, JK Ingatkan Soal Pentingnya Bayar PajakSenin 29 Feb 2016 15:08Administratordibaca 867 kaliSemua Kategori

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menghadiri puncak perayaan Cap Go Meh bersama masyarakat Tionghoa di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Dalam sambutannya JK berpesan agar semua masyarakat mempercayai Indonesia dan ikut membayar pajak bersama-sama. "Ada 3 langkah. Bayar pajak, dan mempercayai negeri ini, kita tidak ada diskriminasi," kata JK dalam sambutannya, Minggu (28/2/2016).selengkapnya

 Jokowi Minta RUU Pengampunan Pajak Segera DibahasJokowi Minta RUU Pengampunan Pajak Segera DibahasKamis 25 Feb 2016 09:22Administratordibaca 1202 kaliSemua Kategori

Juru Bicara Presiden Johan Budi mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap DPR tidak menunda pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) Pengampunan Pajak. Presiden pun meminta pembahasan dilakukan secepatnya. "Presiden ingin RUU Pengampunan Pajak tidak ditunda. Presiden berharap dibahas sekarang atau secepatnya," kata Johan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (24/2).selengkapnya

 Menkeu Tak Lagi Periksa Perda Pajak DaerahMenkeu Tak Lagi Periksa Perda Pajak DaerahAhad 14 Feb 2016 21:56Administratordibaca 1972 kaliSemua Kategori

Peraturan daerah tentang pajak dan retribusi kini tidak akan dievaluasi oleh Kementerian Keuangan. Oleh karenanya, pemerintah daerah bisa terhindar sanksi pemotongan dana bagi hasil (DBH) dan dana aloaksi umum (DAU). Sebab, Kementerian Keuangan telah menerbitkan PMK nomor 17/PMK.07/2016 tentang pencabutan PMK nomor 11/PMK.07/2010.selengkapnya

 Ini Manfaat Pengampunan Pajak Bagi Ekonomi IndonesiaIni Manfaat Pengampunan Pajak Bagi Ekonomi IndonesiaSabtu 13 Feb 2016 13:41Administratordibaca 2615 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro menyebutkan, pengampunan pajak atau tax amnestymemiliki berdampak baik bagi perekonomian Indonesia, meski pada awalnya dinilai tidak adil terhadap wajib pajak yang taat pajak. Pemerintah saat ini tetap merampungkan draf final Rancangan Undang-Undang (RUU) pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :