Pelaksana tugas‎ (Plt) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Luhut Binsar Pandjaitan memastikan tarik menarik antara pihaknya dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri MulyaniIndrawati terkait revisi Peraturan Pemerintah (PP) No 79/2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi telah selesai.selengkapnya

Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan Efek PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Hamdi Hassyarbaini menilai masyarakat cenderung menghindari pajak, baik secara sengaja maupun tidak.selengkapnya

Presiden Jokowi mengungkapkan, Indonesia saat ini tengah berupaya meningkatkan kondisi perekonomian dengan cara mereformasi sistem perpajakan dan juga menerapkan paket kebijakan ekonomi yang terkait dengan insentif perpajakan bagi para investor guna mencegah pajak berganda.selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan, Indonesia mendukung diterapkannya kebijakan pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan guna meningkatkan pendapatan negara-negara berkembang.selengkapnya

Kebijakan amnesti pajak masih menimbulkan keberatan dari beberapa pihak seperti dari kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah yang merasa kesulitan memenuhi prosedur pengajuan amnesti.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bentuk tim task force yang khusus menangani Wajib Pajak (WP) besar. Tugasnya menyisir dan mendatangi WP kakap untuk ikut program amnesti (pengampunan) pajak.selengkapnya

Salah satu penyebab masih minimnya minat dari pengusaha besar untuk mengikuti program tax amnesty disinyalir karena pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang tidak optimal dan membutuhkan waktu lama.selengkapnya

Pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai target penerimaan dana tebusan dari Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) sebesar Rp 165 triliun terlalu optimistis.selengkapnya

Antusiasme wajib pajak (WP) mengikuti Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) masih terlihat, usai 2 bulan UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (tax amnesty) disahkan.selengkapnya

Besarnya antusiasme masyarakat dalam menyambut kebijakan amnesti pajak bisa menjadi reformasi pajak sehingga memperbaiki basis pajak di dalam negeri.selengkapnya

Program pengampunan pajak (tax amnesty) nampaknya mulai memasuki babak baru. Tak cuma pengusaha kecil dan menengah yang ikut program pengampunan pajak tapi para taipan mulai berani menunjukkan diri. Datang terang-terangan, bos Grup Lippo James Riady ikut program pengampunan pajak tahap pertama ini.selengkapnya

Pemilik Lippo Group James Riady mendatangi Kantor Pajak Pratama Wajib Pajak Besat Empat Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat, 2 September 2016. Kedatangannya itu untuk melaporkan harta kekayaannya sesuai dengan program amnesti pajak yang sedang dijalankan pemerintah. "Ini merupakan tanggung jawab kami dan merupakan panggilan untuk ambil bagian," kata James.selengkapnya

Setelah lebih dari satu bulan, uang tebusan yang berhasil dikumpulkan pemerintah melalui kebijakan tax amnesty atau pengampunan sampai saat ini adalah sekitar Rp 4,14 triliun.selengkapnya

Bulan September benar-benar jadi bulan madunya program tax amnesty. Karena, pengusaha kakap mulai tertarik ikut program pengampunan pajak iniselengkapnya

Pemilik perusahaan Lippo Group, James Riady mengungkapkan alasannya melakukan pengalihan harta dari luar negeri ke dalam negeri (repatriasi) dalam program pengampunan pajak (tax amnesty) karena surga investasi saat ini ada di Indonesia dan Amerika Serikat (AS).selengkapnya

Seorang konglomerat besar di Indonesia, James Riady mengimbau seluruh pengusaha untuk ikut serta dalam program amnesti pajak, guna mendukung pertumbuhan ekonomi dalam negeri.selengkapnya

Presiden Direktur PT Visi Media Asia Tbk (VIVA), Anindya Novyan Bakrie, mengapresiasi program kebijakan pemerintah soal pengampunan pajak atau tax amnesty. Menurut dia, program ini dapat mendongkrak perekonomian Indonesia, terutama dari sisi pendapatan pajak.selengkapnya

Konglomerat Indonesia yang menjabat sebagai Deputy Chairman Lippo Group, James Riady telah ikut program pengampunan pajak atau tax amnesty. Dengan partisipasi ini, ia mengaku seperti merdeka karena telah masuk dalam sistem pengampunan pajak.selengkapnya

Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) membuat kekhawatiran di masyarakat. Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla buka suara terkait ini.selengkapnya

Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) yakni Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri dan Bank BTN menggelar sebuah acara bertajuk “Sosialisasi Amnesti Pajak” di Batam. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan sosialisasi amnesti pajak oleh Himbara dan DJP.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya