Kebijakan Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty diprediksi dapat menarik dana maupun aset orang-orang Indonesia yang selama ini tersimpan di negara-negara surga pajak. Pemerintah maupun lembaga keuangan lagi harus menyiapkan berbagai instrumen guna menampung derasnya modal tersebut.selengkapnya

Pertumbuhan perusahaan baru atau biasa disebut dengan startup di Indonesia sedang menggeliat. Siklus hidup perusahaan tersebut perlu diperhatikan pemerintah melalui pemberian insentif pajak dalam rangka pengembangan startup menjadi perusahaan raksasa. Wakil Menteri Keuangan ‎(Wamenkeu), Mardiasmo mengungkapkan, pemerintah melalui Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan sedang mengkajiselengkapnya

Indonesia tercatat dalam 10 besar negara yang memiliki aliran uang gelap (illicit financial flows/IFF) dengan nilai lebih dari Rp 2.400 triliun dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Koordinator Publish What You Pay Indonesia (PWYP), Maryati Abdullah mengutip dari data Global Financial Integrity (GFI) 2015, melaporkan Indonesia berada pada peringkat 7 besar dunia sebagai negara yang memiliki aliranselengkapnya

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyampaikan pemerintah berharap agar pembahasan rancangan undang-undang (RUU) pengampunan pajak atau tax amnesty dapat segera selesai dibahas sebelum pengajuan APBN-Perubahan. Dengan begitu, pemerintah dapat mengajukan rancangan APBN-P dengan memasukkan penerimaan dari tax amnesty.selengkapnya

Direktur Jenderal Pajak (Ditjen Pajak), Ken Dwijugiasteadi mengatakan pemerintah menjamin keamanan data-data peserta tax amnesty. Menurut dia, data-data yang sudah ada dalam database mereka tidak boleh digunakan untuk penunjang data tindak pidana. Jaminan keamanan juga termasuk untuk nama-nama yang akan masuk tax amnesty, namun orang tersebut bermasalah sejak lama dari sisi hukum.selengkapnya

Negara-negara surga pajak (tax havens), terutama Singapura dikatakan tengah menyiapkan kebijakan untuk melawan program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) yang direncanakan Indonesia. Negara tersebut melakukan berbagai upaya untuk menjegal repatriasi modal orang-orang Indonesia yang selama ini diparkir di Singapura.selengkapnya

Puluhan juta nama berasal dari berbagai negara di dunia terkuak dalam Panama Papers. Nama-nama yang tercantum pun diyakini melakukan pencucian uang dan penggelapan pajak. Bahkan, tak sedikit pula nama-nama orang Indonesia tercantum di dalamnya. Menanggapi hal tersebut, Managing Director dan Chief Operating Officer (COO) World Bank, Sri Mulyani menceritakan pengalamannya ketika menjabat sebagaiselengkapnya

Direktur Pelaksana Bank Dunia Sri Mulyani Indrawati menyatakan reformasi sistem perpajakan akan membuat lebih sulit orang maupun perusahaan untuk menyembunyikan asetnya. Mulyani menyatakan skandal Panama Papers mengingatkan publik bahwa menyembunyikan kekayaan maupun menghindari pajak dalam banyak kasus adalah ilegal.selengkapnya

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mendesak pemerintah segera mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Perlindungan Hukum Bagi Fiskus menyusul tewasnya dua pegawai Direktorat Jenderal Pajak di Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Selasa (12/4). Kedua petugas pajak nahas itu merupakan Juru Sita Penagihan Pajak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sibolga, Parado Toga Fransriano Siahaan danselengkapnya

Dalam Rancangan Undang-undang (RUU) pengampunan pajak atau tax amnesty tidak ada kewajiban bagi pemilik modal untuk membawa dananya pulang ke dalam negeri. Kebijakan tersebut hanya bentuk fasilitas insentif dari negara. Lalu dari mana pemerintah yakin orang Indonesia berminat?selengkapnya

Whistleblower keuangan terkenal Bradley Birkenfeld mengatakan sumber pengungkap 11 juta dokumen yang dicuri dari firma hukum Panama Mossack Fonseca yang kemudian disebut skandal Panama Papers tidak bisa dianggap whistleblower seperti dirinya, sebaliknya dia menuduh skandal itu adalah hasil kerja dinas intelijen Amerika Serikat CIA. "CIA saya yakin berada di belakang ini, menurut pendapat saya,"selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro menemukan adanya 79 persen kecocokan data sejumlah nama Warga Negara Indonesia (WNI) yang disebutkan dalam Panama Papers dan data menurut Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. "Kami menemukan kesamaan 79 persen (nama) yang ada di Panama Papers. Itu diyakini punya rekening di luar negeri dan tahun ini akan dilakukan penegakan hukum.selengkapnya

Para pengusaha di Indonesia saat ini masih enggan untuk membayar pajak badan, baik pengusaha dalam negeri maupun pengusaha asing yang membuka usaha di Indonesia. Bahkan, menurut Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro, saat ini terdapat 2.000 perusahaan yang tidak membayar pajak selama hampir 10 tahun dengan potensi kerugian rata-rata sebesar Rp25 miliar per tahun.selengkapnya

Indonesia dan seluruh negara anggota G20 berkomitmen mengakhiri rezim kerahasiaan bank untuk perpajakan yang dimulai pada akhir 2017. Negara surga pajak (tax haven) dipaksa ikut berperan dalam era keterbukaan informasi atau automatic exchange of information (AEoI).selengkapnya

residen Joko Widodo (Jokowi) mengaku sudah memiliki data-data warga negara Indonesia (WNI) yang menyimpan uangnya di luar negeri untuk menghindari pajak sebelum pada akhirnya data-data tersebut bocor melalui Panama Papers. "Sebelum Panama pun saya sudah punya satu bundle nama-nama," kata Jokowi dalam rapat kerja bersama para kepala daerah hasil pilkada serentak 2015, di Istana Negara, Jakartaselengkapnya

Bank dan lembaga penerbit kartu kredit diwajibkan melaporkan data transaksi nasabah kepada Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2016, tentang rincian jenis data dan informasi serta tata cara penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan.selengkapnya

Penyidik Kanwil DJP Jawa Barat I bersama Korwas PPNS Polda Jabar dan Polda Bangka Belitung menangkap seorang pria berinisial RBG di Pangkal Pinang, Selasa (29/3/2016). RBG ditangkap dalam sebuah operasi yang dilakukan sejak Selasa, 22 Maret 2016. RBG merupakan direktur CV. MLS yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Cicadas dan bergerak dalam bidang usaha Jasa Event Organizer.selengkapnya

Negara surga pajak atau tax haven tetap favorit bagi sejumlah perusahaan untuk menghindari perpajakan. Tak heran, nyaris semua perusahaan besar di Tanah Air dan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), membentuk anak usaha bertujuan khusus atau special purpose vehicle (SPV) di negara tax heaven. Tujuannya antara lain untuk transaksi akuisisi, maupun tujuan penerbitan obligasi.selengkapnya

Pemerintah sudah seharusnya mempersiapkan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 dan mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tanpa harus menunggu kepastian soal RUU Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty. "Saya setuju dan harus segera dan tidak perlu menunggu UU Tax Amnesty," kata Kepala Ekonom PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), Anggito Abimanyuselengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro memberikan fasilitas berupa insentif pajak bagi perusa‎haan yang menyimpan barangnya di kawasan Pusat Logistik Berikat (PLB). Hal ini agar para pengusaha yang sebelumnya menyimpan barang logistiknya di luar negeri, memindahkannya ke Indonesia. Dia mengatakan, barang-barang impor di PLB akan mendapat fasilitas kepabeanan berupa penangguhan bea masuk.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya