Menkeu: Tanpa Pengampunan Pajak Tetap Kejar PenerimaanMenkeu: Tanpa Pengampunan Pajak Tetap Kejar PenerimaanSelasa 17 Mei 2016 12:10Administratordibaca 1047 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan pemerintah akan terus mengejar penerimaan pajak melalui upaya pemeriksaan terhadap wajib pajak, meskipun kebijakan pengampunan pajak belum dilaksanakan. "Jalan atau tidak (tax amnesty) kita pokoknya tancap gas. Terutama bagi perusahaan asing yang tidak bayar pajak, wajib pajak perorangan dan upaya ekstensifikasi lainnya," kata Bambang di Jakarta,selengkapnya

 Ingin Naik Jabatan, Pegawai Pajak Harus Tes UrineIngin Naik Jabatan, Pegawai Pajak Harus Tes UrineSelasa 17 Mei 2016 11:32Administratordibaca 1638 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berpartisipasi dalam memerangi narkoba. Partisipasi tersebut direalisasikan dengan menggandeng Badan Narkotika Nasional (BBN) untuk memeriksa urine seluruh pegawai pajak. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi mengatakan, Direktorat Jenderal Pajak memiliki inisiatif untuk mendukung Indonesia bebas dari narkoba.selengkapnya

 DPR dan Pemerintah Belum Bahas Tarif Tebusan Tax AmnestyDPR dan Pemerintah Belum Bahas Tarif Tebusan Tax AmnestySenin 16 Mei 2016 11:32Administratordibaca 1043 kaliSemua Kategori

Komisi XI DPR bersama pemerintah masih terus membahas besaran tarif tebusan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak (tax amnesty). Anggota Komisi XI DPR Donny Imam Priambodo mengatakan, salah satu polemik yang mengemuka pada RUU ini adalah besaran tarif tebusan untuk pengampunan pajak. Besaran tarif tersebut masih dalam pembahasan, sebelum diputuskan pemerintah bersama DPR.selengkapnya

 BEBAN PAJAK BERLAPIS: Industri Otomotif Sulit MelajuBEBAN PAJAK BERLAPIS: Industri Otomotif Sulit MelajuSenin 16 Mei 2016 11:13Administratordibaca 4161 kaliSemua Kategori

Penerapan kebijakan pajak berlapis dan tarif bea masuk yang tinggi membuat industri oto motif nasional sulit melaju di basis produksi. Investor asing pun harus berpikir panjang untuk mem benamkan dana investasi yang lebih besar. Besarnya tarif pajak yang dikenakan pemerintah kepada industri otomotif berdampak pada mahalnya harga jual kendaraan.selengkapnya

 Restitusi Pajak Membengkak jadi Rp 46 triliunRestitusi Pajak Membengkak jadi Rp 46 triliunSenin 16 Mei 2016 11:07Administratordibaca 1852 kaliSemua Kategori

Jumlah pembayaran restitusi pajak tahun ini membengkak dibandingkan tahun 2015 lalu. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Ken Dwijugiasteiadi mengatakan, jumlah restitusi yang dibayarkan mencapai Rp 46 triliun, naik dari Rp 32 triliun pada tahun 2015. Kondisi ini menjadi anomali, karena di saat pemerintah mengharapkan penerimaan pajak yang meningkat, justru kewajiban atas restitusi yang membengkak.selengkapnya

 JK Minta Klien Mossack Fonseca Segera Urus NPWPJK Minta Klien Mossack Fonseca Segera Urus NPWPSabtu 14 Mei 2016 11:04Administratordibaca 947 kaliSemua Kategori

Dari 1038 nama orang Indonesia di daftar Panama Paper atau dokumen panama, ada 766 nama yang bermasalah. Di antaranya tidak memiliki Nomor Pokok Wakib Pajak (NPWP), sebagiannya lagi validitasnya diragukan. Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengaku tidak habis pikir, karena sebagian besar nama di daftar tersebut adalah pengusaha. Kata dia seharusnya tidak mungkin seorang pengusaha tidak memiliki NPWP,selengkapnya

 `Denda` Tax Amnesty Akan Mengacu Aset Kekayaan`Denda` Tax Amnesty Akan Mengacu Aset KekayaanJumat 13 Mei 2016 14:46Administratordibaca 1743 kaliSemua Kategori

Pemerintah tengah mengkaji penerapan tarif bagi wajib pajak yang mendapatkan tax amnesty alias pengampunan pajak. Dengan demikian, maka WP tertarik untuk mengikuti tax amnesty. Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro menjelaskan, tarif yang ditentukan tersebut tidak akan setinggi PPh, lantaran tidak mengacu pada pendapatan. Tarif tersebut, akan menggunakan aset dari WP.selengkapnya

 Dirjen Pajak Punya Syarat untuk `Korban` Panama Papers Ikut Tax AmnestyDirjen Pajak Punya Syarat untuk `Korban` Panama Papers Ikut Tax AmnestyKamis 12 Mei 2016 18:02Administratordibaca 1932 kaliSemua Kategori

Keterkaitan antara kebijakan pengampunan pajak alias tax amnesty dengan mencuatnya data Panama Papers menjadi pertanyaan besar apakah para Wajib Pajak (WP) di Panama Papers akan mendapat pengampunan pajak ketika tax amnesty di rampungkan. Hal ini semakin diperkuat usai, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengumumkan bahwa dari 1.038 data Panama Papers terdapat 889 WP orang Indonesia yang sesuaiselengkapnya

 Tax Amnesty Tak Mampu Masimalkan Setoran PajakTax Amnesty Tak Mampu Masimalkan Setoran PajakRabu 11 Mei 2016 19:41Administratordibaca 877 kaliSemua Kategori

Kini, pemerintah dan DPR tengah menggodok RUU Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty. Pembahasannya dikebut agar setoran pajak bisa maksimal. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo memprediksi, RUU Tax Amnesty bakal disahkan menjadi UU pada tahun ini. "Feeling saya sih di sahkan pada tahun ini," papar Yustinus di Menara Kadin, Jakarta, Rabu (11/05/2016).selengkapnya

 Masih Banyak `Buronan` Pengemplang Pajak Triliunan RupiahMasih Banyak `Buronan` Pengemplang Pajak Triliunan RupiahRabu 11 Mei 2016 12:58Administratordibaca 1352 kaliSemua Kategori

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jabar I Yoyok Satiotomo mengungkapkan, masih banyak pengusaha nakal lain yang menunggak pajak dengan nominal cukup besar. Untuk tahun ini, baru HS yang dikenai sanksi sandera, tapi tak menutup kemungkinan ada pengusaha lain yang akan ‘bernasib’ sama.selengkapnya

 Hasil Akhir ‎Pelaporan SPT Tahunan Tembus 11,67 Juta Wajib PajakHasil Akhir ‎Pelaporan SPT Tahunan Tembus 11,67 Juta Wajib PajakSabtu 7 Mei 2016 11:04Administratordibaca 3335 kaliSemua Kategori

Rekapitulasi hasil penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2015 mencapai 11,67 juta Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) maupun Badan per 30 April 2016. Realisasi ini naik 13,10 persen dibanding pencapaian tahun sebelumnya yang sebanyak 10,32 juta WP.selengkapnya

 Pertukaran Data Pajak RI-AS Dipercepat Tahun IniPertukaran Data Pajak RI-AS Dipercepat Tahun IniSenin 2 Mei 2016 18:44Administratordibaca 1843 kaliSemua Kategori

Pemerintah akan mempercepat perjanjian kerjasama dengan Amerika Serikat, terkait pertukaran data pajak. Menurut keterangan pers yang di terima KONTAN dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) disebutkan perjanjian pertukaran data pajak akan dilakukan pada September 2016. Artinya, lebih cepat dari rencana awal, seperti yang pernah diungkapkan pemerintah yaitu tahun 2017.selengkapnya

 Era Presiden Jokowi, RUU Pengampunan Pajak DikebutEra Presiden Jokowi, RUU Pengampunan Pajak DikebutSenin 2 Mei 2016 16:34Administratordibaca 1216 kaliSemua Kategori

Ketua DPR Ade Komarudin mengaku dimintai izin oleh panitia kerja (Panja) Tax Amnesty untuk tetap bekerja selama reses. Agar pembahasan aturan pengampunan bagi pengemplang pajak segera rampung. "Untuk (pembahasan) RUU Tax Amnesty, Panja baru terbentuk. Langsung bekerja. Mereka minta izin kepada pimpinan untuk bisa bekerja pada saat reses. Dan akan terus berjalan sampai masa persidangan yang akanselengkapnya

 TA Lolos di DPR, Menkeu Bambang Tak Percaya DiriTA Lolos di DPR, Menkeu Bambang Tak Percaya DiriKamis 28 Apr 2016 15:44Administratordibaca 649 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro musti bersabar menunggu keputusan politik RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Peluangnya masih fifty-fifty. "Kita belum bisa pastikan. Kita tunggu saja persetujuan politik antara pemerintah dengan DPR. Jadi, bersabar saja ," kata Menkeu Bambang di Kantornya, Jakarta, Rabu (27/04/2016).selengkapnya

 Ketua DPR Sebut UU Pengampunan Pajak akan Sehatkan EkonomiKetua DPR Sebut UU Pengampunan Pajak akan Sehatkan EkonomiKamis 28 Apr 2016 14:11Administratordibaca 814 kaliSemua Kategori

Pembahasan RUU Pengampunan Pajak atau tax amnesty tengah menuai pro kontra dari sejumlah pihak. Namun, Ketua DPR RI, Ade Komaruddin menganggap, pro kontra tersebut menunjukkan masih sehatnya demokrasi di Indonesia. "Wajib dalam negara demokrasi diwarnai pro kontra. Justru kalaunggak ada, bertanya-tanya kalau ada pro saja atau kontra," kata pria yang akrab disapa Akom itu saat ditemui di Kompleksselengkapnya

 Roy Marten Pertanyakan Pajak Bioskop XXIRoy Marten Pertanyakan Pajak Bioskop XXIRabu 27 Apr 2016 21:28Administratordibaca 2370 kaliSemua Kategori

Aktor film Roy Marten meminta Dirjen Pajak untuk mengecek pajak bioskop XXI (Twenty One) yang selama ini diduga belum membayar pajak sebagaimana seharusnya. Dia mengatakan ada dugaan pengusaha perfilman itu telah melakukan manipulasi pajak, sehingga pajaknya tidak terbayarkan. "Saya tidak bilang bioskop 21 tidak membayar pajak, tapi tolong cek pajaknya selama ini, apakah tidak bermasalah?"selengkapnya

 Kapolri: Bagaimana Tahu Uang Tax Amnesty Hasil Korupsi?Kapolri: Bagaimana Tahu Uang Tax Amnesty Hasil Korupsi?Rabu 27 Apr 2016 11:18Administratordibaca 974 kaliSemua Kategori

Kepala Kepolisian RI Badrodin Haiti mengatakan uang yang direpatriasi dengan berlakunya UU Pengampunan Pajak (tax amnesty) itu belum dapat langsung dipastikan berasal dari hasil korupsi. Apalagi tidak ada laporan soal uang itu merupakan hasil korupsi. Itulah sebabnya, kata Badrodin, data pengguna amnesti pajak memang dilindungi sebagai bentuk kepastian hukum.selengkapnya

 KPK, Polri, Kejagung, PPATK Dukung UU Pengampunan PajakKPK, Polri, Kejagung, PPATK Dukung UU Pengampunan PajakRabu 27 Apr 2016 10:54Administratordibaca 734 kaliSemua Kategori

Tiga institusi penegak hukum, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian, dan Kejaksaan Agung, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bisa memahami keinginan pemerintah untuk memberlakukan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). “Restu” ini bakal meringankan langkah pemerintah agar bisa segera menerapkan kebijakan yang kontroversional ini karena berpotensiselengkapnya

 Ditjen Pajak Tandai Wajib Pajak di 561.538 TitikDitjen Pajak Tandai Wajib Pajak di 561.538 TitikSelasa 26 Apr 2016 20:46Administratordibaca 1737 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akan menyisir wajib pajak (WP) orang pribadi maupun badan melalui aplikasi berbasis web yang dinamakan geo tagging. Ditjen Pajak mengaku saat ini masih mengumpulkan titik-titik objek pajak potensial yang tersebar di seluruh Indonesia. Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian Ditjen Pajak Awan Nurmawan Nuh mengatakan, hingga menjelang akhir April 2016 pihaknyaselengkapnya

 Begini Langkah Persiapan BI Bila Tax Amnesty BerlakuBegini Langkah Persiapan BI Bila Tax Amnesty BerlakuSenin 25 Apr 2016 21:32Administratordibaca 2233 kaliSemua Kategori

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengakui harus ada instrumen keuangan yang cukup untuk menerima pembalikan dana (repatriasi) seiring pemberlakuan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). Saat ini, RUU Pengampunan Pajak masih dalam pembahasan DPR. Instrumen tersebut juga harus bisa menahan dana yang masuk ke Indonesia agar tidak keluar lagi.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :