Akom: RUU Tax Amnesty Dibawa ke Paripurna 28 JuniAkom: RUU Tax Amnesty Dibawa ke Paripurna 28 JuniJumat 24 Jun 2016 11:38Administratordibaca 944 kaliSemua Kategori

Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau Tak Amnesty akan dibawa ke paripurna pada 28 Juni 2016 mendatang. "Selasa (28 Juni) kita bawa ke Paripurna," katanya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (23/6) malam.selengkapnya

 Menkeu Bambang Usul Tax Havens, Menko Darmin HeranMenkeu Bambang Usul Tax Havens, Menko Darmin HeranKamis 23 Jun 2016 11:50Administratordibaca 1078 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro melemparkan wacana untuk membuat satu kawasan di Indonesia menjadi surganya pajak (tax haven). Atas gagasan ini, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution masih pikir-pikir. "Saya belum tahu programnya, jadi masih pikir-pikir. Enggak mau komentar dulu," kata Menko Darmin di Kantornya, Jakarta Rabu (22/06/2016).selengkapnya

 Menkeu Tunggu Undangan DPR Ketok Palu Tax AmnestyMenkeu Tunggu Undangan DPR Ketok Palu Tax AmnestyKamis 23 Jun 2016 08:25Administratordibaca 947 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegro tidak sabar menunggu pengesahan RUU Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty menjadi Undang-undang. "Yah kita tunggu undangan DPR," kata Menkeu Bambang singkat di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (22/06/2016).selengkapnya

 Pembentukan Offshore Financial Center Setelah Tax Amnety RampungPembentukan Offshore Financial Center Setelah Tax Amnety RampungRabu 22 Jun 2016 14:45Administratordibaca 2457 kaliSemua Kategori

Wacana pembentukan offshore financial center akan dieksekusi setelah kebijakan pengampunan pajak selesai diimplementasikan. Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan daerah yang menjadi offshore financial center itu nantinya akan mempunyai kekhususan dari sisi pajak sehingga semacam tax haven area.selengkapnya

 Menkeu Ingin Buat Kawasan Tax HavenMenkeu Ingin Buat Kawasan Tax HavenRabu 22 Jun 2016 14:30Administratordibaca 764 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro melemparkan wacana untuk membuat satu kawasan di Indonesia yang bisa digunakan sebagai tax havens atau surga pajak, bagi para pembisinis Indonesia agar tidak menyimpan dananya di luar negeri. "Selama ini kalau dia (pengusaha) berbisnis di luar negeri yang dijadikan basis itu bukan di Indonesia tetapi tax haven atau Special Purpose Vechile (SPV)selengkapnya

 Fitra Duga Ini Penikmat Tax AmnestyFitra Duga Ini Penikmat Tax AmnestyRabu 22 Jun 2016 14:16Administratordibaca 858 kaliSemua Kategori

Wacana pemberian pengampunan pajak atau tax amnesty bagi para pengemplang pajak hanya akan memberi kenikmatan bagi para konglomerasi bahkan buronan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) akan menjadi penikmat terbesar tax amnesty. Sekretariat Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) mengungkapkan hal itu, Selasa (21/6/2016). "Siapa yang diuntungkan dari UU Tax Amnestyselengkapnya

 Tiru Malaysia, Indonesia Bakal Bangun Pulau Surga PajakTiru Malaysia, Indonesia Bakal Bangun Pulau Surga PajakSelasa 21 Jun 2016 16:07Administratordibaca 1195 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, telah melemparkan wacana akan membentuk sebuah pusat keuangan lepas pantai (offshore financial centre) yang nantinya akan ditempatkan di salah satu kepulauan yang berada di wilayah yuridiksi Indonesia. Bambang pun mengaku, ide untuk membuat pulau lepas pantai ini memang mengadopsi Pulau Labuan,Malaysia, yang telah ditetapkan sebagai offshore financial centreselengkapnya

 Jika `Tax Amnesty` Ingin Berhasil, Ini SyaratnyaJika `Tax Amnesty` Ingin Berhasil, Ini SyaratnyaSelasa 21 Jun 2016 16:00Administratordibaca 1169 kaliSemua Kategori

Pemerintah sedang berupaya menambah penerimaan negara dari pajak melalui tax amnesty atau pengampunan pajak. Jika berhasil, pemerintah bisa mendapatkan tambahan penerimaan sebesar Rp 165 triliun dari kebijakan tersebut. Namun, kebijakan tax amnesty belum tentu berhasil, sehingga diperlukan syarat-syarat jika ingin kebijakan tersebut berjalan dengan lancar.selengkapnya

 Tunggak Bayar, DJP Penjarakan 25 Wajib PajakTunggak Bayar, DJP Penjarakan 25 Wajib PajakSenin 20 Jun 2016 20:03Administratordibaca 990 kaliSemua Kategori

Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terus mendorong penegakan pajak. Untuk melaksanakan penegakan pajak Direktorat Jendral Pajak menjalin kerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia. Dalam kerja sama ini Kepolisian RI membantu DJP menindak para penunggak pajak dengan melakukan penyanderaan (gijzeling) kepada penunggak pajak.selengkapnya

 Ditjen Pajak Gandeng Polri Agar Pengemplang Pajak JeraDitjen Pajak Gandeng Polri Agar Pengemplang Pajak JeraSenin 20 Jun 2016 14:33Administratordibaca 1192 kaliSemua Kategori

Agar sejalan dengan ditetapkannya 2016 sebagai tahun penegakan hukum, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia memperkuat kerjasama dan koordinasi penegakan hukum pajak. Adapun bentuk kerjasama kedua belah pihak ini khususnya guna memaksa penunggak pajak untuk membayar tagihan pajak sebelum dilakukan penyanderaan (gijzeling).selengkapnya

 Mabes Polri Kawal Petugas Pajak Lakukan Pemungutan PajakMabes Polri Kawal Petugas Pajak Lakukan Pemungutan PajakSenin 20 Jun 2016 13:46Administratordibaca 888 kaliSemua Kategori

Mabes Polri mendukung upaya Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak selama melakukan penegakan hukum. Ini dilakukan supaya tak terjadi tindakan kekerasan terhadap petugas pajak. "Kami dari Mabes Polri maupun jajaran siap membantu melakukan pengamanan dan penegakan hukum,"ujar Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Bareskrim Mabes Polri, Kombes Heru Sulistianto,selengkapnya

 Ditjen Pajak Sandera 25 Pengemplang Pajak Senilai Rp106 MiliarDitjen Pajak Sandera 25 Pengemplang Pajak Senilai Rp106 MiliarSenin 20 Jun 2016 13:04Administratordibaca 1163 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dengan bantuan Polri telah melaksanakan tindakan penyanderaan (gijzeling) atas 25 penanggung pajak. Adapun nilai tagihan mencapai sebesar Rp106 miliar.selengkapnya

 UMKM Ikut Pengampunan Pajak, Apindo: Iklim Usaha akan Lebih BaikUMKM Ikut Pengampunan Pajak, Apindo: Iklim Usaha akan Lebih BaikSenin 20 Jun 2016 11:39Administratordibaca 1889 kaliSemua Kategori

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menilai, keikutsertaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UKM) dalam pengampunan pajak (tax amnesty) berpotensi menguntungkan. Sebab akan berpengaruh langsung kepada pencatatan bisnis yang lebih rapi dan tertib dari para pelaku usaha.selengkapnya

 PROSEDUR PENGAJUAN TAX AMNESTY : Pengusaha Ogah RibetPROSEDUR PENGAJUAN TAX AMNESTY : Pengusaha Ogah RibetAhad 19 Jun 2016 07:38Administratordibaca 2658 kaliSemua Kategori

Pemerintah diminta menyusun prosedur pelaksanaan pengampunan pajak sesederhana mungkin dan skema cicilan dalam pembayaran tarif tebusan untuk memacu minat pelaku usaha. Franciscus Welirang, Komisaris Utama PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk., mengungkapkan prosedur pengajuan pengampunan pajak semestinya sederhana. Dia juga berharap pemerintah siap menerima pengajuan yang masif dari pengusaha.selengkapnya

 Data Pajak TA Bocor? Ini Jaminan Menkeu BambangData Pajak TA Bocor? Ini Jaminan Menkeu BambangAhad 19 Jun 2016 07:17Administratordibaca 1061 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, pengusaha yang selama ini mengemplang pajak tak perlu takut untuk mengikuti program pengampunan pajak, atau tax amnesty. "Kami paham masih adanya kekhawatiran atau ketakutan dari bapak dan ibu. Takut asetnya jadi bahan pemeriksaan dan sebagainya. Makanya, kami ingin jembatani kekhawatiran dan keraguan bapak, ibu. Dengan program pengampunan pajakselengkapnya

 Jelang Tax Amnesty, Menkeu Bingung Data Pajak Tak LengkapJelang Tax Amnesty, Menkeu Bingung Data Pajak Tak LengkapSabtu 18 Jun 2016 10:38Administratordibaca 1046 kaliSemua Kategori

Jelang penerapan tax amnesty, Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro mengaku selama ini selalu kesulitan untuk mendapatkan data perpajakan. Padahal, data ini selama ini dibutuhkan untuk mencapai target penerimaan pajak. "Tax based, kami jujur bingung karena datanya tidak lengkap dan akurat. Karena ada beberapa Undang-Undang yang menyulitkan seperti UU devisa," kata Bambang di Kantor Pusat Apindoselengkapnya

 Pajak Intip Kartu Kredit, BNI Klaim Transaksi Turun 3%Pajak Intip Kartu Kredit, BNI Klaim Transaksi Turun 3%Sabtu 18 Jun 2016 10:23Administratordibaca 853 kaliSemua Kategori

Keputusan Direktorat Jenderal Pajak untuk memeriksa data kartu kredit ternyata berdampak pada penurunan transaksi dari nasabah. Setelah BCA, kini BNI pun mengaku adanya penurunan transaksi kartu kredit. Menurut Direktur Konsumer Banking BNI, Anggoro Eko Cahyo, penurunan transaksi kartu kredit telah mencapai 3 persen. Namun, saat ini transaksi telah kembali naik.selengkapnya

 Menkeu: Tax Amnesty Bukan `Jebakan Batman`Menkeu: Tax Amnesty Bukan `Jebakan Batman`Jumat 17 Jun 2016 14:48Administratordibaca 1856 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro menegaskan bahwa pengampunan pajak (tax amnesty) bukan "jebakan Batman" untuk menggiring masuk wajib pajak yang tidak melaporkan kekayaan, kemudian setelah masuk mereka akan diperiksa dan dipermasalahkan. “Saya tegaskan bahwa tax amnesty bukan 'jebakan Batman', yakni menarik wajib pajak di luar negeri terus kita kenakan macam-macam,” ujar menkeuselengkapnya

 Ikapi: Pajak Buku Kendala Tingkatkan Minat BacaIkapi: Pajak Buku Kendala Tingkatkan Minat BacaKamis 16 Jun 2016 07:52Administratordibaca 905 kaliSemua Kategori

Pengenaan pajak terhadap buku menjadi salah satu kendala dalam meningkatkan minat baca di Indonesia. Sebab, pajak 10 persen untuk pajak pertambahan nilai (PPN) ditambah 1,5 persen pajak penghasilan pasal 22 membuat harga buku pun lebih mahal. "Sehingga budaya baca di Indonesia tidak terlalu bagus karena masyarakat jadi susah beli buku," kata Ketua Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) Hikmat Kurniaselengkapnya

 Di Jepang, Pejabat Mundur Akibat Salah Gunakan Dana PajakDi Jepang, Pejabat Mundur Akibat Salah Gunakan Dana PajakRabu 15 Jun 2016 21:17Administratordibaca 833 kaliSemua Kategori

Gubernur Tokyo Yoichi Masuzoe berencana mengajukan pengunduran diri Rabu pagi ini waktu setempat setelah diketahui menyalahgunakan penggunaan dana pajak untuk liburan keluarga dan membeli benda seni, lapor televisi NHK. Ia akan menjadi gubernur Tokyo kedua yang mengundurkan diri sejak kota itu memenangkan hak ketuanrumahan Olimpiade musim panas 2020, meskipun penuntut mengatakan langkah itu takselengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :