PPH 0,5 persen bukti keberpihakan pemerintah terhadap IKMPPH 0,5 persen bukti keberpihakan pemerintah terhadap IKMSelasa 26 Jun 2018 10:44Ridha Anantidibaca 485 kaliSemua Kategori

Penerbitan PPH 0,5 persen untuk Usaha Kecil Menengah (UKM) yang juga Industri Kecil Menengah (IKM) dinilai sebagai bukti keberpihakan pemerintah terhadap perkembangan IKM.selengkapnya

 Kinerja Industri Rokok Terhambat Kenaikan Tarif CukaiKinerja Industri Rokok Terhambat Kenaikan Tarif CukaiSenin 7 Mei 2018 11:14Ridha Anantidibaca 880 kaliSemua Kategori

Ketua Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) menilai kenaikan tarif cukai rokok akan menghambat kinerja industri. Untuk itu, pemerintah diminta mengkaji secara utuh kinerja industri rokok sebelum menaikkan tarif cukai rokok pada 2019 karena penerapan kenaikan tarif cukai rata-rata 10,04 persen mulai awal 2018 ini.selengkapnya

 Cegah Rokok Ilegal, Bea Cukai Rangkul Instansi DaerahCegah Rokok Ilegal, Bea Cukai Rangkul Instansi DaerahSenin 7 Mei 2018 10:49Ridha Anantidibaca 974 kaliSemua Kategori

Di tengah gencarnya kampanye setop rokok ilegal demi menekan peredaran rokok tak berizin, Bea Cukai rangkul instansi pemerintah daerah untuk bersama mensukseskan kampanye itu. Di Aceh, Bea Cukai Banda Aceh melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Kota Banda Aceh.selengkapnya

 Ada insentif pajak untuk investor kecil & pemulaAda insentif pajak untuk investor kecil & pemulaRabu 25 Apr 2018 10:28Ridha Anantidibaca 290 kaliSemua Kategori

Setelah memberikan insentif pembebasan pajak atau tax holiday bagi investor yang menanamkan investasi di atas Rp 500 miliar, pemerintah juga berencana memberikan insentif pajak bagi pengusaha dengan nilai investasi lebih kecil.selengkapnya

 Penghimpunan Pajak Daerah Kota Malang Tembus Rp102 MiliarPenghimpunan Pajak Daerah Kota Malang Tembus Rp102 MiliarSelasa 24 Apr 2018 16:39Ridha Anantidibaca 794 kaliSemua Kategori

Penghimpunan pajak daerah Kota Malang sampai triwulan I/2018 menembus Rp102 miliar atau mencapai 27,23% dari target penerimaan sepanjang tahun ini yang dipatok Rp375 miliar.selengkapnya

 Distorsi Ekonomi Akibat Kebijakan Pajak Masih Perlu DiperdebatkanDistorsi Ekonomi Akibat Kebijakan Pajak Masih Perlu DiperdebatkanSelasa 24 Apr 2018 16:37Ridha Anantidibaca 2818 kaliSemua Kategori

Ditjen Pajak menyatakan kebijakan tax exemption atau pengecualian pajak dianggap sebagai biang kerok ketidakefisienan pemungutan PPN dan berpotensi distortif ke perekonomian.selengkapnya

 Otoritas Pajak Diminta Tak Menambah Beban Laporan PajakOtoritas Pajak Diminta Tak Menambah Beban Laporan PajakSenin 23 Apr 2018 09:32Ridha Anantidibaca 322 kaliSemua Kategori

Otoritas pajak diminta untuk lebih meningkat basis pajak, ketimbang memperbanyak regulasi yang mempersulit Wajib Pajak (WP) yang sudah patuh.selengkapnya

 Bea Cukai Makassar Dukung Kemajuan UMKMBea Cukai Makassar Dukung Kemajuan UMKMKamis 19 Apr 2018 10:37Ridha Anantidibaca 577 kaliSemua Kategori

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memiliki peran yang strategis dan penting untuk menopang perekonomian Indonesia. Hal tersebut dikarenakan jumlah industrinya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi serta potensinya yang besar dalam menyerap tenaga kerja.selengkapnya

 Nasib Regulasi Pajak Tak Jelas, Selamat Tinggal Mobil Listrik?Nasib Regulasi Pajak Tak Jelas, Selamat Tinggal Mobil Listrik?Senin 9 Apr 2018 10:12Ridha Anantidibaca 302 kaliSemua Kategori

Keinginan masyarakat untuk dapat menikmati mobil listrik murah tampaknya masih jauh dari harapan. Hal ini disebabkan regulasi pemangkasan pajak yang ditunggu sampai hari ini belum jelas nasibnya.selengkapnya

 Keringanan Pajak Bisnis Startup Terus Digodok DPR-PemerintahKeringanan Pajak Bisnis Startup Terus Digodok DPR-PemerintahKamis 5 Apr 2018 15:33Ridha Anantidibaca 612 kaliSemua Kategori

Hadapi Industri Revolusi generasi keempat atau lazim disebut 4.0, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah melalui RUU Kewirausahaan menggodok aturan agar bisnis startup diberikan keringanan tak perlu membayar pajak diawal 3-4 tahun usahanya. Ketua DPR Bambang Soesatyo menekankan aturan ini bertujuan untuk merangsang lahirnya berbagai kreatifitas bisnis start up. Dengan langkah tersebut,selengkapnya

 Basis data perpajakan nasional seharusnya diperbaikiBasis data perpajakan nasional seharusnya diperbaikiSelasa 6 Mar 2018 11:17Ridha Anantidibaca 813 kaliSemua Kategori

Basis data perpajakan sebagai upaya untuk meningkatkan rasio pajak nasional harus diperbaiki sehingga dapat bermanfaat bagi keseluruhan pembangunan negara.selengkapnya

 Kanwil Jakarta Utara Targetkan Penerimaan Pajak Rp 35 Triliun Tahun IniKanwil Jakarta Utara Targetkan Penerimaan Pajak Rp 35 Triliun Tahun IniRabu 28 Feb 2018 13:28Ridha Anantidibaca 1503 kaliSemua Kategori

Kantor Wilayah (Kanwil) Pajak Jakarta Utara menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp 35,1 triliun pada tahun ini. Angka tersebut lebih tinggi dari realisasi 2017 yang sebesar Rp 30 triliun.selengkapnya

 Sigi Wimala cerita pengalamannya bayar pajakSigi Wimala cerita pengalamannya bayar pajakRabu 28 Feb 2018 09:25Ridha Anantidibaca 632 kaliSemua Kategori

Salah satu artis Indonesia, Sigi Wimala Somya Dewi, berbagi pengalamannya dalam membayar pajak.selengkapnya

 Bill Gates Bayar Pajak US Miliar, Harusnya Lebih Besar?Bill Gates Bayar Pajak US Miliar, Harusnya Lebih Besar?Jumat 23 Feb 2018 12:03Ridha Anantidibaca 645 kaliSemua Kategori

Kekayaan miliarder pendiri Microsoft, Bill Gates, bernilai sekitar US,8 miliar, dan dia membayar pajak miliaran dolar kepada pemerintah federal. Namun, Bill Gates mengatakan seharusnya dia membayar lebih.selengkapnya

 Isu perpajakan bisa menekan daya beli masyarakat tahun iniIsu perpajakan bisa menekan daya beli masyarakat tahun iniJumat 2 Feb 2018 13:42Ridha Anantidibaca 617 kaliSemua Kategori

Stagnasi daya beli yang terjadi sepanjang tahun 2017 diperkirakan masih berlanjut di tahun ini. Hal ini terindikasi dari inflasi inti yang makin mengecil pada Januari 2018. Untuk itu, pemerintah perlu secepatnya membelanjakan anggaran demi memacu belanja konsumen.selengkapnya

 Arahan Sri Mulyani agar DJP Tak Ngawur Kejar Pajak di 2018Arahan Sri Mulyani agar DJP Tak Ngawur Kejar Pajak di 2018Rabu 3 Jan 2018 13:30Ridha Anantidibaca 339 kaliSemua Kategori

Pemerintah akan lebih hati-hati lagi dalam mengejar setoran pajak pada tahun 2018. Apalagi, pada tahun ini, pemerintah kembali gagal mencapai target penerimaan pajak sesuai APBN-P 2017.selengkapnya

 Pajak Hiburan DKI Tak Capai Target, Sandi: Bukan Akibat PenutupanPajak Hiburan DKI Tak Capai Target, Sandi: Bukan Akibat PenutupanSelasa 2 Jan 2018 14:49Ridha Anantidibaca 460 kaliSemua Kategori

Realisasi penerimaan pajak hiburan tahun 2017 tak mencapai target. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno membantah hal itu disebabkan penutupan sejumlah tempat hiburan di Jakarta.selengkapnya

 Punya Aset Belum Dilaporkan ke Ditjen Pajak? Segera Lapor atau...Punya Aset Belum Dilaporkan ke Ditjen Pajak? Segera Lapor atau...Rabu 29 Nov 2017 10:56Ridha Anantidibaca 660 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak mengimbau wajib pajak untuk mendeklarasikan seluruh aset yang belum dilaporkan. Wajib pajak yang mengungkapkan asetnya sebelum ketahuan otoritas akan dibebaskan dari sanksi.selengkapnya

 MISSI: Tax amnesty bikin investor lebih confidenceMISSI: Tax amnesty bikin investor lebih confidenceRabu 22 Nov 2017 09:49Ridha Anantidibaca 384 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan telah menandatangani revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/2016 yang salah satunya berisi tentang pengampunan pajak. Pengampunan pajak kedua ini ditujukan pada peserta tax amnesty yang masih belum melaporkan hartanya.selengkapnya

 Permudah Peserta `Tax Amnesty` Balik Nama, Sri Mulyani Revisi AturanPermudah Peserta `Tax Amnesty` Balik Nama, Sri Mulyani Revisi AturanKamis 16 Nov 2017 09:00Ridha Anantidibaca 818 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merevisi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2016. Poin revisi yang dilakukan adalah soal keperluan penandatanganan surat pernyataan notaris antara nominee dan wajib pajak serta proses balik nama di Badan Pertanahan Nasional.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :