Begini Cara Agar Pengampunan Pajak EfektifBegini Cara Agar Pengampunan Pajak EfektifSenin 16 Mei 2016 10:57Administratordibaca 1073 kaliSemua Kategori

Pemerintah dan pengusaha berambisi mendorong kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) berlaku tahun ini. Bahkan pengusaha optimistis kebijakan tersebut akan mampu menarik dana hingga Rp 1.000 triliun dengan syarat tarif tebusan yang rendah. Sayangnya, hal ini justru diragukan Pengamat Valas Farial Anwar. Indonesia menganut rezim devisa bebas dalam menerapkan kebijakan devisa maupun nilai tukarselengkapnya

 Tanpa Tax Amnesty, Menkeu: Penerimaan Digenjot Seperti SepedaTanpa Tax Amnesty, Menkeu: Penerimaan Digenjot Seperti SepedaJumat 13 Mei 2016 18:59Administratordibaca 822 kaliSemua Kategori

Berbagai upaya ditempuh pemerintah agar pengampunan pajak terlaksana tahun ini. Mulai dari sosialiasi ke publik, meyakinkan pengusaha, ekonom, hingga manyatukan suara di tubuh pemerintah. Juga, ini termasuk yang paling berat, membuat Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui kebijakan tax amnesty.selengkapnya

 Dunia Serentak Tindaklanjuti Panama Papers, Termasuk SingapuraDunia Serentak Tindaklanjuti Panama Papers, Termasuk SingapuraJumat 13 Mei 2016 17:11Administratordibaca 1168 kaliSemua Kategori

Tersingkapnya perusahaan-perusahaan cangkang dalam Panama Papers telah mendorong rangkaian investigasi lebih dalam terhadap penghindaran pajak di seluruh dunia, termasuk Singapura yang bertetangga dekat dengan Indonesia, setelah ditemukan kaitan kuat praktik semacam itu dengan bank-bank besar dan tokoh-tokoh politik, lapor harian ekonomi terkemuka Jepang, Nikkei, dalam lamannya.selengkapnya

 Panama Papers Terkuak, Menkeu Belum Tahu Potensi Penerimaan NegaraPanama Papers Terkuak, Menkeu Belum Tahu Potensi Penerimaan NegaraJumat 13 Mei 2016 17:09Administratordibaca 832 kaliSemua Kategori

Nama-nama Wajib Pajak (WP) yang masuk dalam data besar berisikan 11,5 juta dokumen internal dari firma hukum Panama Mossack Fonseca atau Panama Papers telah di identifikasi. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengaku telah mengidentifikas WP yang masuk dalam Panama Papers. Dari 1038 nama warga negara Indonesia yang tercatat dalam dokumen yang disebut Panama Papers tersebut, setidaknyaselengkapnya

 Lebih 500 Pengemplang Pajak Di Riau Dan KepriLebih 500 Pengemplang Pajak Di Riau Dan KepriJumat 13 Mei 2016 13:50Administratordibaca 1952 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Riau dan Kepulauan Riau mendata jumlah pengemplang pajak di dua provinsi itu sedikitnya mencapai 500 orang. Kerugian negara mencapai triliunan rupiah. "Pengemplangan pajak atas nama pribadi di atas Rp100 juta lebih 500 orang. Kalau semua ditindak, penjara bisa penuh," kata Kepala Kanwil DJP Riau-Kepri Jatnika usai menghadiri penandatanganan kerja dama DJPselengkapnya

 528 Orang Indonesia di Panama Papers Belum Teridentifikasi528 Orang Indonesia di Panama Papers Belum TeridentifikasiKamis 12 Mei 2016 19:49Administratordibaca 970 kaliSemua Kategori

Geger Panama Papers pada April lalu membuat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melakukan penyelidikan. Dirjen Pajak, Ken Dwijugiasteadi mengatakan, dari 1038 nama wajib pajak Indonesia yang tercantum di Panama Papers sebanyak 528 nama belum teridentifikasi apakah memiliki NPWP atau tidak. Menurut Ken, data tersebut berpotensi akan berkembang lagi bila kelak ditemukan nama-nama baru diselengkapnya

 BKF Kaji Tambah Lapisan Pajak di PPh Pasal 21BKF Kaji Tambah Lapisan Pajak di PPh Pasal 21Rabu 11 Mei 2016 19:43Administratordibaca 1321 kaliSemua Kategori

Pemerintah melakukan kajian terhadap struktur tarif pajak penghasilan (PPh) wajib pajak orang pribadi atau PPh Pasal 21. Ini untuk menyiasati penerimaan pajak dari PPh Pasal 21. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemkeu) Suahasil Nazara mengatakan, beberapa pihak berpendapat bahwa lapisan kedua tarif PPh Pasal 21 yang kisaran penghasilannya sebesar Rp 50 sampai dengan Rp 25selengkapnya

 Menunggak Pajak Rp 2,3 Miliar, 2 Pria Ini DisanderaMenunggak Pajak Rp 2,3 Miliar, 2 Pria Ini DisanderaRabu 11 Mei 2016 15:53Administratordibaca 1919 kaliSemua Kategori

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Papua dan Maluku serta Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Manokwari menyandera (gijzeling) dua orang Wajib Pajak (WP) di Lembaga Pemasyarakatan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim). Keduanya mempunyai tunggakan pajak sebesar Rp 2,357 miliar. Dalam melakukan penyanderaan, DJP menggandeng Kepolisian Daerah jawa Timur, Kanwil Kementerian Hukum dan HAMselengkapnya

 Efektifkah Tax Amnesty Tarik Dana WNI di Luar Negeri?Efektifkah Tax Amnesty Tarik Dana WNI di Luar Negeri?Rabu 11 Mei 2016 15:36Administratordibaca 856 kaliSemua Kategori

Kalangan pengamat menilai pengampunan pajak (Tax amnesty) menjadi instrumen efektif terjadinya repatriasi modal dan memperkuat basis pajak baru. Karena itu, kebijakan ini harus menjadi pendahuluan sebelum dilakukan penegakan hukum. "Apalagi, database kita belum canggih ya. Ini yang harus diperbaiki ke depannya,” ujar Pengamat Pajak Ronni Bako dalam siaran pers yang diterima VIVA.co.id, Rabuselengkapnya

 Menteri Bambang: Tax Amnesty Tak Jelas, Penerimaan TergangguMenteri Bambang: Tax Amnesty Tak Jelas, Penerimaan TergangguRabu 11 Mei 2016 13:21Administratordibaca 799 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyatakan pemasukan negara dapat terganggu akibat pembahasan pengampunan pajak (tax amnesty) terkatung-katung. Memasuki Mei, penerimaan negara baru 23 persen dari target Rp 1.822,5 triliun. Padahal, dalam perencanan diharapkan penerimaan yang masuk setidaknya seperempat dari target APBN 2016. “Pokoknya kalau tax amnesty belum pasti, penerimaan pastiselengkapnya

 Menkeu Janjikan Tax Amnesty pada `Korban` Panama PapersMenkeu Janjikan Tax Amnesty pada `Korban` Panama PapersRabu 11 Mei 2016 13:09Administratordibaca 754 kaliSemua Kategori

Bocornya data nama-nama yang diyakini sebagai pengemplang pajak dalam Panama Papers memberikan keuntungan tersendiri bagi pemerintah. Pasalnya, data ini bocor seiring rencana pemerintah untuk menerapkan kebijakan pengampunan pajak dalam RUU Tax Amnesty. Dini hari tadi, sekira pukul 01.00 WIB, database Panama Papers dapat diakses untuk umum di seluruh penjuru dunia. Data ini kini berbentuk infoselengkapnya

 Tunggakan Pajak Inalum Bisa Bangun Jalan 300 KmTunggakan Pajak Inalum Bisa Bangun Jalan 300 KmRabu 11 Mei 2016 13:07Administratordibaca 2097 kaliSemua Kategori

PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) masih menunggak Pajak Air Permukaan (PAP) kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara hingga mencapai Rp1,33 triliun. Jika diasumsikan dana sebesar itu bisa membangun tiga dermaga atau membangun jalan sepanjang 300 kilometer (km). Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut Muchrid Nasution mengatakan, melihat besarnya tunggakan PAP itu, pihaknya mendukungselengkapnya

 Masih Banyak `Buronan` Pengemplang Pajak Triliunan RupiahMasih Banyak `Buronan` Pengemplang Pajak Triliunan RupiahRabu 11 Mei 2016 12:58Administratordibaca 1351 kaliSemua Kategori

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jabar I Yoyok Satiotomo mengungkapkan, masih banyak pengusaha nakal lain yang menunggak pajak dengan nominal cukup besar. Untuk tahun ini, baru HS yang dikenai sanksi sandera, tapi tak menutup kemungkinan ada pengusaha lain yang akan ‘bernasib’ sama.selengkapnya

 Negara Suaka Pajak Masih Ogah Membuka DiriNegara Suaka Pajak Masih Ogah Membuka DiriRabu 11 Mei 2016 12:55Administratordibaca 692 kaliSemua Kategori

Upaya Perdana Menteri Inggris David Cameron untuk mengakhiri era tax havens atau negara suaka pajak menemui batu sandungan. Sejumlah wilayah di bawah yurisdiksi Inggris atau British Overseas Teritories (BOT) masihberkeras menolak meneken perjanjian keterbukaan informasi terkait kepemilikan perusahaan. Padahal, keterbukaan itu dinilai menjadi kunci memberantas pencucian uang dan penghindaran pajakselengkapnya

 Pengusaha Perlu Reformasi Pajak, Bukan Tax AmnestyPengusaha Perlu Reformasi Pajak, Bukan Tax AmnestySelasa 10 Mei 2016 20:58Administratordibaca 933 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan saat ini tengah melalukan pembahasan mengenai RUU Tax Amnesty. Saat ini, RUU tersebut telah mencapai pembahasan pada tahap Panitia Kerja (Panja) yang akan mulai bekerja pada pertengahan Mei mendatang. Namun, tax amnesty ini ternyata tidak menjamin keberpihakan pengusaha terhadap pajak. Pasalnya, meskipun terdapat pengampunan pajak namun hal ini akan percumaselengkapnya

 Pengampunan Pajak Dulu, Baru Penegakan HukumPengampunan Pajak Dulu, Baru Penegakan HukumSelasa 10 Mei 2016 20:54Administratordibaca 1677 kaliSemua Kategori

Kalangan pengamat menilai pengampunan pajak (tax amnesty) menjadi instrumen efektif terjadinya repatriasi modal dan memperkuat basis pajak baru. Karena itu, tax amnesty harus menjadi pendahuluan sebelum dilakukan penegakan hukum. "Apa lagi database kita belum canggih ya. Ini yang harus diperbaiki ke depannya," ujar pengamat pajak, Ronni Bako di Jakarta, Senin (9/5/2016).selengkapnya

 Lunasi Tunggakan Pajak, Bos Hotel DilepaskanLunasi Tunggakan Pajak, Bos Hotel DilepaskanKamis 5 Mei 2016 19:56Administratordibaca 953 kaliSemua Kategori

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus akhirnya melepaskan SPG, 50, pengusaha hotel ternama di Kudus yang disandera badan (gijzeling) karena menunggak pajak sebesar Rp300 juta. Upaya penyanderaan badan akan terus dilanjutkan karena dinilai efektif dan memunculkan efek jera bagi penunggak pajak. SPG hanya tiga jam ditahan di Rutan Kudus.selengkapnya

 Insentif PPh 2,5% bagi Perusahaan Padat KaryaInsentif PPh 2,5% bagi Perusahaan Padat KaryaSelasa 3 Mei 2016 19:22Administratordibaca 2473 kaliSemua Kategori

Pemerintah tengah menyiapkan insentif pajak baru untuk karyawan perusahaan padat karya. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo mengatakan, insentif tersebut berupa Pajak Penghasilan (PPh) final dengan tarif 2,5%. “Tadi diputuskan insentif diberikan ke karyawannya supaya konsumsinya meningkat,” kata Mardiasmo usai rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomianselengkapnya

 DPR ingin Tax Amnesty diikuti revisi UU Lalu Lintas DevisaDPR ingin Tax Amnesty diikuti revisi UU Lalu Lintas DevisaSelasa 3 Mei 2016 19:19Administratordibaca 1200 kaliSemua Kategori

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menginginkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau "Tax Amnesty" diikuti dengan revisi UU Lalu Lintas Devisa. "DPR menginginkan sekaligus diperbaiki dengan UU Lalu Lintas Devisa supaya nanti pada saat masuk (uangnya) jangan nanti diklaim, dibayar tetapi nanti dikeluarkan lagi kan harusselengkapnya

 Tax Amnesty Pernah Berlaku di Era Soekarno dan SoehartoTax Amnesty Pernah Berlaku di Era Soekarno dan SoehartoSelasa 3 Mei 2016 16:39Administratordibaca 3862 kaliSemua Kategori

Pengampunan pajak (tax amnesty) sebenarnya pernah berlaku di Indonesia, tepatnya di era pemerintahan mendiang Presiden Soekarno dan Soeharto. Namun, kebijakan itu tidak berlangsung lama. Direktorat Jenderal Pajak dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan tax amnesty pernah diberlakukan pada tahun 1964 dan 1984. Tapi tidak bisa berkelanjutan karena ada peristiwa besar dan perubahan sisteselengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :