CITA: Potensi Kolusi Sektor Pajak Sangat BesarCITA: Potensi Kolusi Sektor Pajak Sangat BesarSenin 21 Mar 2016 09:22Administratordibaca 1742 kaliSemua Kategori

Center for Indonesia Taxation Analysis (Cita) potensi kolusi walaupun dilakukan tanpa pemerasan di sektor perpajakan sangat besar sehingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus dapat mencegah korupsi di titik tersebut. Direktur Cita Yustinus Prastowo menuturkan peluang kolusi tanpa pemerasan di sektor pajak dinilai sangat besar. Dia mengungkapkan tanpa ada kompetensi yang memadaiselengkapnya

 Pemerintah Kaji Pajak Barang dan JasaSelasa 1 Mar 2016 07:50Administratordibaca 3803 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana mengarahkann pengenaan pajak atas barang dan jasa (good and service tax/ GST) dan bukan pajak pertambahan nilai (PPN) atau value added tax (VAT) . Artinya, sebuah barang tidak harus berubah bentuk atau dikatakan ada dinilai tambah untuk dikenakan pajak.selengkapnya

 Tax Amnesty Butuh Data Perbankan hingga NIKTax Amnesty Butuh Data Perbankan hingga NIKRabu 24 Feb 2016 16:08Administratordibaca 1927 kaliSemua Kategori

Pengampunan pajak atau Tax Amnesty dinilai harus dirancang dengan matang. Pasalnya, perlu perluasan akses-akses untuk mencari data-data baru yang lebih baik. “(Perlu) perluasan akses ke data perbankan, integrasi NIK (nomor induk kependudukan) dan NPWP (nomor pokok wajib pajak), perbaikan koordinasi dan integrasi sistem administrasi, serta konsistensi penegakan hukum adalah ranah yang mestiselengkapnya

 Pengampunan Pajak Berpotensi Kurangi KemiskinanPengampunan Pajak Berpotensi Kurangi KemiskinanSelasa 23 Feb 2016 11:01Administratordibaca 1239 kaliSemua Kategori

Kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty dinilai menjadi kebutuhan mutlak bagi Indonesia untuk membiayai pembangunan dan pengentasan kemiskinan untuk rakyat kecil. Pengamat pajak dari Universitas Indonesia (UI) Darussalam menjelaskan dana-dana hasil repatriasi bisa menambah penerimaan negara guna mendorong ekonomi menjadi lebih bergairah dan berdampak pada pengentasan kemiskinan.selengkapnya

 Ini Manfaat Pengampunan Pajak Bagi Ekonomi IndonesiaIni Manfaat Pengampunan Pajak Bagi Ekonomi IndonesiaSabtu 13 Feb 2016 13:41Administratordibaca 2616 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro menyebutkan, pengampunan pajak atau tax amnestymemiliki berdampak baik bagi perekonomian Indonesia, meski pada awalnya dinilai tidak adil terhadap wajib pajak yang taat pajak. Pemerintah saat ini tetap merampungkan draf final Rancangan Undang-Undang (RUU) pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

 Pengampunan Pajak Dinilai Berdampak Positif Bagi Reksa DanaPengampunan Pajak Dinilai Berdampak Positif Bagi Reksa DanaKamis 11 Feb 2016 09:18Administratordibaca 1728 kaliSemua Kategori

Bursa Efek Indonesia (BEI) menilai bahwa upaya pengampunan pajak (tax amnesty) oleh pemerintah akan memberikan dampak positif bagi produk investasi di pasar modal seperti reksa dana. "Tax amnesty akan mendorong pendapatan pajak naik, saya yakin uang yang masuk itu tidak semuanya ditempatkan di bank tetapi di pasar modal salah satunya melalui produk reksa dana. Saya percaya reksa dana akan bagusselengkapnya

 Pengenaan PPN 10 Persen Impor Sapi Bakalan Beratkan KonsumenJumat 22 Jan 2016 05:35Administratordibaca 2632 kaliSemua Kategori

Pengenaan pajak pertambahan nilai (PPn) sebesar 10 persen pada impor sapi bakalan dinilai membuat harga daging sapi di tingkat konsumen semakin melambung. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menyatakan dalam Pasal 4 ayat (a) UU PPN Nomor 42/ 2009 disebutkan impor daging sapi tidak termasuk kelompok yang dikenai PPn.selengkapnya

 KPK Membidik Pajak, Migas dan InfrastrukturKPK Membidik Pajak, Migas dan InfrastrukturKamis 21 Jan 2016 10:34Administratordibaca 1189 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berniat menyingkap pengelolaan perpajakan, minyak dan gas, dan pembangunan infrastruktur selama ini. KPK menetapkan tiga fokus itu karena menjadi sumber utama anggaran, sehingga kesalahan pengelolaannya berpotensi menimbulkan kerugian negara yang besar pula.selengkapnya

 Ini 5 jurus untuk mendorong kepatuhan wajib pajak versi CITAIni 5 jurus untuk mendorong kepatuhan wajib pajak versi CITAJumat 23 Okt 2020 12:06Ridha Anantidibaca 358 kaliSemua Kategori

Pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19) telah menggerus penerimaan pajak. Kendati begitu, otoritas pajak musti bisa menjaga tingkat kepatuhan wajib pajak di tengah pandemi.selengkapnya

 Begini saran CITA untuk jaga tingkat kepatuhan pajak saat pandemiBegini saran CITA untuk jaga tingkat kepatuhan pajak saat pandemiJumat 23 Okt 2020 11:33Ridha Anantidibaca 386 kaliSemua Kategori

Pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19) telah menggerus penerimaan pajak. Kendati begitu, otoritas pajak musti bisa menjaga tingkat kepatuhan wajib pajak di tengah pandemi.selengkapnya

 Ini Perusahaan Digital yang Wajib Setor Pajak di RIIni Perusahaan Digital yang Wajib Setor Pajak di RIKamis 2 Jul 2020 10:28Ridha Anantidibaca 411 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan resmi menetapkan kriteria perusahaan digital luar negeri yang wajib membayar pajak pertambahan nilai (PPN) atas produk atau jasa yang dijualnya di Indonesia.selengkapnya

 Negara-negara di ASEAN Mulai Pungut Pajak DigitalNegara-negara di ASEAN Mulai Pungut Pajak DigitalSenin 15 Jun 2020 15:11Ridha Anantidibaca 440 kaliSemua Kategori

Senior Country Representative US-ASEAN Business Council Angga Antagia mengatakan para pelaku bisnis digital khususnya yang berasal dari Amerika Serikat bersedia menjalankan kebijakan pemungutan pajak pertambahan nilai dari setiap transaksi yang dilakukan di Indonesia.selengkapnya

 Indonesia ingin OECD bikin panduan pajak digital yang adilIndonesia ingin OECD bikin panduan pajak digital yang adilSenin 24 Feb 2020 10:26Ridha Anantidibaca 447 kaliSemua Kategori

Pemerintah Indonesia berharap Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) membuat panduan pemajakan bagi pelaku ekonomi digital yang adil.selengkapnya

 OECD sebut sudah 50 negara pungut pajak digital, bagaimana Indonesia?OECD sebut sudah 50 negara pungut pajak digital, bagaimana Indonesia?Senin 24 Feb 2020 10:11Ridha Anantidibaca 502 kaliSemua Kategori

Beberapa negara telah menerapkan pemajakan terhadap industri digital yang berbisnis di wilayah mereka. Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) menyebut setidaknya ada 50 negara yang sudah menerapkan pemungutan pajak industri digital tersebut.selengkapnya

 Ada batasan pembebasan bea masuk, Lazada merilis fitur komponen pajak dan bea masukAda batasan pembebasan bea masuk, Lazada merilis fitur komponen pajak dan bea masukSelasa 4 Feb 2020 13:39Ridha Anantidibaca 2971 kaliSemua Kategori

Platfom berbelanja berbasis online, Lazada mengatakan, pihaknya mematuhi pemberlakuan aturan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199 Tahun 2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman.selengkapnya

 Bea Cukai sosialisasikan ketentuan barang impor kirimanBea Cukai sosialisasikan ketentuan barang impor kirimanSelasa 28 Jan 2020 08:32Ridha Anantidibaca 653 kaliSemua Kategori

Adanya perubahan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199 tahun 2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak atas Impor Barang Kiriman, Bea dan Cukai menyelenggarakan sosialisasi pada Jumat (24/).selengkapnya

 Omnibus Law Bakal Tebar Insentif, Dirjen Pajak Kejar Target BaruOmnibus Law Bakal Tebar Insentif, Dirjen Pajak Kejar Target BaruRabu 11 Des 2019 10:31Ridha Anantidibaca 367 kaliSemua Kategori

Pemerintah menyiapkan undang-undang 'sapu jagat' atau Omnibus Law. Dalam aturan itu juga mengatur tentang perpajakan.selengkapnya

 Penerimaan pajak bertumpu pada sektor perdagangan dan keuanganPenerimaan pajak bertumpu pada sektor perdagangan dan keuanganRabu 6 Nov 2019 11:03Ridha Anantidibaca 471 kaliSemua Kategori

Penerimaan pajak nampaknya semakin jauh dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 sebesar Rp 1.577, 56 triliun. Meski begitu, sektor perdagangan dan keuangan digadang-gadang sebagai vitamin penerimaan pajak ditengah lesunya berbagai sektor.selengkapnya

 Ada indikasi jastip barang impor nakal, Bea Cukai perketat pengawasanAda indikasi jastip barang impor nakal, Bea Cukai perketat pengawasanRabu 2 Okt 2019 13:58Ridha Anantidibaca 502 kaliSemua Kategori

Jasa titipan atau jastip impor barang merupakan model bisnis baru yang belum diatur secara resmi oleh pemerintah. Namun, jastip yang keluar dari aturan bea masuk dapat mengganggu tatanan barang impor.selengkapnya

 Jastip kian marak, Bea Cukai lakukan strategi ini untuk cegah penyelewenganJastip kian marak, Bea Cukai lakukan strategi ini untuk cegah penyelewenganSenin 30 Sep 2019 14:51Ridha Anantidibaca 384 kaliSemua Kategori

Jasa titipan atau Jastip kerap disalahgunakan oleh para pelaku dengan membawa barang melebihi ketentuan yang berlaku. Pemerintah mengaku Jastip dapat mengganggu arus barang impor dan merugikan pengusaha dalam negeri.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :