Menkeu: `Tax Haven` Legal Apabila Sesuai AturanMenkeu: `Tax Haven` Legal Apabila Sesuai AturanKamis 23 Jun 2016 11:43Administratordibaca 781 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menilai bahwa pembentukan kawasan bebas pajak atau "tax haven" di Indonesia adalah legal apabila syarat-syaratnya lengkap sesuai aturan. "Tax Haven itu legal. Tidak ada yang tidak legal apabila syarat-syaratnya komplit sesuai aturan yang ada seperti keterbukaan informasi. Contohnya di Malaysia, ada daerahnya jadi offshore financial centre," kata Menkeuselengkapnya

 Fraksi PDI-P masih Keberatan Tarif Tax AmnestyFraksi PDI-P masih Keberatan Tarif Tax AmnestyRabu 22 Jun 2016 20:36Administratordibaca 961 kaliSemua Kategori

Penyelesaian pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau tax amnesty kembali diragukan akan kelar tepat waktu. Pasalnya partai pendukung pemerintah, yaitu PDI Perjuangan mengaku tidak terburu-buru menyelesaikan RUU ini. Politisi PDI-P yang juga anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Tax Amnesty Hendrawan Supratikno berharap, beleid ini menghasilkan kebijakan yang kredibel.selengkapnya

 Panama Papers: KPK Sudah Identifikasi 25 NamaPanama Papers: KPK Sudah Identifikasi 25 NamaRabu 22 Jun 2016 15:21Administratordibaca 820 kaliSemua Kategori

Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan memparkan KPK telah mengidentifikasi sekitar 25 nama pengusaha dan pejabat yang terindikasi memiliki investasi di negeri suaka pajak (tax haven). Hasil identifikasi itu merupakan tindak lanjut dari laporan Internasional Consortium of Investigative Journalist (ICIJ) atau yang dikenal sebagai Panama Papers.selengkapnya

 Prancis Cabut Pasal Pajak Progresif CPOPrancis Cabut Pasal Pajak Progresif CPORabu 22 Jun 2016 15:19Administratordibaca 1292 kaliSemua Kategori

Pemerintah Prancis dikabarkan telah menghapus poin pajak progresif terhadap minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dalam RUU Keanekaragaman Hayati. Para pelaku usaha di sektor kelapa sawit meyakini bukan perkara mudah bagi pemerintah dan parlemen Prancis untuk menerapkan instrumen kebijakan bersifat restriktif terhadap CPO.selengkapnya

 Catat, Sudah 31 Negara Terapkan Tax AmnestyCatat, Sudah 31 Negara Terapkan Tax AmnestyRabu 22 Jun 2016 15:14Administratordibaca 2293 kaliSemua Kategori

Kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) kini menjadi program yang lazim dilakukan banyak negara untuk menarik modal (repatriasi) dan memperkuat basis wajib pajak baru. Pengamat perpajakan Universitas Indonesia, Danny Darussalam menjelaskan bahwa kebijakan umum penerapan tax amnesty yang dilakukan banyak negara bukanlah barang baru.selengkapnya

 Harga Minyak Naik, Pemerintah Cuma Pangkas Belanja Rp 12,8 TriliunHarga Minyak Naik, Pemerintah Cuma Pangkas Belanja Rp 12,8 TriliunRabu 22 Jun 2016 09:14Administratordibaca 1965 kaliSemua Kategori

Pemerintah batal memangkas besar-besaran anggaran belanja tahun ini. Dari rencana awal pemangkasan Rp 47,9 triliun, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan pemotongan belanja negara hanya Rp 12,8 triliun. Penyebabnya, asumsi harga minyak diperkirakan lebih tinggi dari sebelumnya.selengkapnya

 Hary Tanoe: Jumlah Pembayar Pajak RI Kalah dari SingapuraHary Tanoe: Jumlah Pembayar Pajak RI Kalah dari SingapuraRabu 22 Jun 2016 06:59Administratordibaca 1475 kaliSemua Kategori

Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia, Hary Tanoesoedibjo menyatakan, sebagai negara besar jumlah pembayar pajak, Indonesia masih sangat rendah di kawasan Asia Tenggara. Ia menyebut, Indonesia masih kalah dari negara Singapura, terkait jumlah pembayar pajak.selengkapnya

 SOFYAN DJALIL: Tax Haven Tak Lagi RelevanSOFYAN DJALIL: Tax Haven Tak Lagi RelevanSelasa 21 Jun 2016 11:50Administratordibaca 1014 kaliSemua Kategori

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil menilai rencana pembentukan wilayah surga pajak di Indonesia tidak relevan di masa depan sejalan dengan tujuan negara-negara untuk berbagi data dan informasi termasuk perpajakan pada 2018.selengkapnya

 Ditjen Pajak Targetkan Tiap KPP Sandera 2 Penunggak PajakDitjen Pajak Targetkan Tiap KPP Sandera 2 Penunggak PajakSenin 20 Jun 2016 14:35Administratordibaca 1144 kaliSemua Kategori

Guna menggenjot penerimaan negara dari pajak, berbagai upaya pun terus dilakukan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Salah satu caranya adalah melalui tindakan penyanderaan (gijzeling) terhadap para penunggak pajak. Untuk itu, Direktur Pemeriksaan dan Penagihan DJP Angin Prayitno Aji mengatakan, pihaknya kini tengah menargetkan masing-masing Kantor Pelayananselengkapnya

 Mabes Polri Kawal Petugas Pajak Lakukan Pemungutan PajakMabes Polri Kawal Petugas Pajak Lakukan Pemungutan PajakSenin 20 Jun 2016 13:46Administratordibaca 873 kaliSemua Kategori

Mabes Polri mendukung upaya Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak selama melakukan penegakan hukum. Ini dilakukan supaya tak terjadi tindakan kekerasan terhadap petugas pajak. "Kami dari Mabes Polri maupun jajaran siap membantu melakukan pengamanan dan penegakan hukum,"ujar Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Bareskrim Mabes Polri, Kombes Heru Sulistianto,selengkapnya

 Pemerintah Siapkan Area Perusahaan CangkangPemerintah Siapkan Area Perusahaan CangkangSenin 20 Jun 2016 12:36Administratordibaca 1151 kaliSemua Kategori

Banyaknya pengusaha Indonesia yang membuat perusahaan cangkang di negara surga pajak alias tax haven menjadi perhatian pemerintah. Karena hal itu berpotensi mengurangi penerimaan negara dari sisi pajak.selengkapnya

 Tax Amnesty Tidak Berpihak Kepada Pengusaha LokalTax Amnesty Tidak Berpihak Kepada Pengusaha LokalAhad 19 Jun 2016 08:04Administratordibaca 1063 kaliSemua Kategori

Pemerintah rencananya ingin menarik pajak dari pengusaha Indonesia di luar negeri demi menambah pemasukan negara. Hal ini dilakukan melalui pengampunan pajak (tax amnesty). Mantan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Anwar Nasutionmengungkapkan tax amnesty tidak berpihak kepada pengusaha lokal.selengkapnya

 Jelang Tax Amnesty, Menkeu Bingung Data Pajak Tak LengkapJelang Tax Amnesty, Menkeu Bingung Data Pajak Tak LengkapSabtu 18 Jun 2016 10:38Administratordibaca 1033 kaliSemua Kategori

Jelang penerapan tax amnesty, Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro mengaku selama ini selalu kesulitan untuk mendapatkan data perpajakan. Padahal, data ini selama ini dibutuhkan untuk mencapai target penerimaan pajak. "Tax based, kami jujur bingung karena datanya tidak lengkap dan akurat. Karena ada beberapa Undang-Undang yang menyulitkan seperti UU devisa," kata Bambang di Kantor Pusat Apindoselengkapnya

 Pajak Tak Capai Target, Belanja Non Prioritas DipotongPajak Tak Capai Target, Belanja Non Prioritas DipotongSabtu 18 Jun 2016 07:51Administratordibaca 672 kaliSemua Kategori

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui, dalam situasi ekonomi yang tidak pasti, pemerintah memang sulit untuk mengejar target penerimaan pajak tahun ini, sehingga untuk menutupi hal tersebut perlu langkah-langkah pengurangan belanja yang dianggap kurang perlu. "Kita tahu, penerimaan pajak kita tidak sebaik apa yang diharapkan. Karena itu, dengan penerimaan yang tidak mencukupi, otomatis pengeluaranselengkapnya

 Brexit Ancam Inggris Naikkan Pajak Cari Dana USD 42,6 MiliarBrexit Ancam Inggris Naikkan Pajak Cari Dana USD 42,6 MiliarJumat 17 Jun 2016 14:32Administratordibaca 1227 kaliSemua Kategori

Pemerintah Inggris mengaku terancam untuk menaikkan pajak dan memangkas pengeluaran puluhan miliar dolar AS jika para voters Inggris memilih untuk meninggalkan Uni Eropa pekan depan (Brexit). Melansir CNN Money, Kepala Departemen Keuangan Inggris, Kanselir George Osborne mengatakan dia berpikir perlu untuk membuat anggaran darurat untuk mengisi "lubang hitam" dari sekira 30 miliar pondsterlingselengkapnya

 Mandiri Antisipasi Tingkat Bunga Terkait `Tax Amnesty`Mandiri Antisipasi Tingkat Bunga Terkait `Tax Amnesty`Kamis 16 Jun 2016 11:33Administratordibaca 671 kaliSemua Kategori

Direktur Treasury and Market Bank Mandiri, Pahala N Mansury mengatakan pihaknya akan mengantisipasi tingkat bunga terkait dana repatriasi yang masuk dari kebijakan "Tax Amnesty" atau pengampunan pajak. "Selain mengantisipasi dana masuk, kami juga mengantisipasi tingkat bunga yang kami harapkan akan turun," kata Pahala dalam buka puasa bersama media di Jakarta, Rabu.selengkapnya

 Bank Mandiri Bantah Transaksi Kartu Kredit Turun karena Diintip Ditjen PajakBank Mandiri Bantah Transaksi Kartu Kredit Turun karena Diintip Ditjen PajakKamis 16 Jun 2016 07:37Administratordibaca 1550 kaliSemua Kategori

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk mencatat adanya penuruan tren penggunaan kartu kredit hingga saat ini. Namun, hal ini bukan karena rencana Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang akan 'mengintip' data nasabah bank pengguna kartu kredit. "Perlambatan pertumbuhan dari kartu kredit disebabkan karena pertumbuhan makro yang sedang melambat. Jadi buka disebabkan faktor pelaporan pajak,"selengkapnya

 10 Pengusaha Kakap Dompleng Tax Amnesty10 Pengusaha Kakap Dompleng Tax AmnestyRabu 15 Jun 2016 12:08Administratordibaca 872 kaliSemua Kategori

Pembahasan RUU Tax Amnesty atau pengampunan pajak yang sedang dikebut pemerintah dan DPR terus dipersoalkan. Kemarin, giliran politikus Nasdem Akbar Faisal yang mempermasalahkan. Dia bilang, ada 10 pengusaha gede penunggak wajib pajak yang mendompleng RUU ini. Duh, siapa aja itu, Pak?selengkapnya

 Tambahan Dana PMN PLN Rp 13 Triliun dari Pajak Revaluasi AsetTambahan Dana PMN PLN Rp 13 Triliun dari Pajak Revaluasi AsetRabu 15 Jun 2016 12:02Administratordibaca 1439 kaliSemua Kategori

Pemerintah menambah dana Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebesar Rp 13,6 triliun. Dana itu untuk membantu PLN mempercepat program pembangunan pembangkit listrik 35 gigawatt (GW). Adapun dana PMN itu bersumber dari pengalihan pajak revaluasi aset perusahaan setrum pelat merah tersebut.selengkapnya

 KPK: Perusahaan Tambang Masih Utang Rp2,8 Triliun ke NegaraKPK: Perusahaan Tambang Masih Utang Rp2,8 Triliun ke NegaraSelasa 14 Jun 2016 14:20Administratordibaca 3607 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut piutang sektor pertambangan di Indonesia mencapai Rp2,8 triliun. Piutang tersebut berasal dari iuran tetap, royalti, jaminan reklamasi, dan pajak yang belum dibayarkan perusahaan pada negara. Sektor pertambangan juga berada di peringkat dua penyumbang suap tertinggi, setelah sektor konstruksi yang menempati peringkat pertama.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :