SENGKETA PAJAK: Inalum Ajukan Banding Soal Pembayaran Pajak AirSENGKETA PAJAK: Inalum Ajukan Banding Soal Pembayaran Pajak AirRabu 1 Jun 2016 17:32Administratordibaca 2652 kaliSemua Kategori

PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) tengah mengajukan banding terkait pembayaran pajak air permukaan umum (APU) ke pengadilan pajak. Direktur Utama Inalum Winardi Sunoto mengungkapkan pihaknya telah membayar pajak 50% dari tagihan Pemerintah Provinsi Sumatra Utara yakni senilai Rp369 miliar. Dia mengungkapkan pihaknya menyerahkan persoalan pajak APU ke pengadilan pajak.selengkapnya

 Tekan Pengangguran, UMKM Dapat Keringanan PajakTekan Pengangguran, UMKM Dapat Keringanan PajakRabu 1 Jun 2016 17:29Administratordibaca 1609 kaliSemua Kategori

Pemerintah mengkaji keringanan pajak bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pelonggaran fiskal ini akan dimasukkan dalam paket kebijakan ekonomi. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan keringanan pajak ini sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor mikro. Apalagi UMKM menyerap tenaga kerja lebih banyak dibandingkan produsen besar.selengkapnya

 Nasabah Diintip Ditjen Pajak, Bukopin Targetkan Transaksi Kartu Kredit Rp6 TriliunNasabah Diintip Ditjen Pajak, Bukopin Targetkan Transaksi Kartu Kredit Rp6 TriliunRabu 1 Jun 2016 11:39Administratordibaca 1305 kaliSemua Kategori

Kebijakan pemerintah memperbolehkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak melihat data pemilik kartu kredit tak lantas membuat Bank Bukopin khawatir. Mereka tetap mematok target pertumbuhan yang cukup tinggi untuk kepemilikan ataupun transaksi melalui kartu kredit ini. Kepala Divisi Kartu Kredit Bank Bukopin, Muhdan Lubis mengaku tidak khawatir dengan kebijakan pemerintah tersebut.selengkapnya

 Pajak DIRE Dipangkas, Ciputra Janjikan Jual Aset Rp15 TriliunPajak DIRE Dipangkas, Ciputra Janjikan Jual Aset Rp15 TriliunSelasa 31 Mei 2016 17:00Administratordibaca 991 kaliSemua Kategori

Ciputra Group berencana menjual aset real estate-nya dengan menerbitkan Real Estate Investment Trusts (REITs) alias Dana Investasi Real Estate (DIRE) jika pemerintah telah menurunkan biaya penerbitan DIRE menjadi 1,5 persen. Biaya untuk menerbitkan DIRE di Indonesia saat ini terdiri atas dua hal yaitu Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 5 persen dan Pajak Penghasilan (Pph) 1 persen.selengkapnya

 Terjepit di Antara Dua KepentinganTerjepit di Antara Dua KepentinganSelasa 31 Mei 2016 14:54Administratordibaca 1093 kaliSemua Kategori

Melalui Paket Kebijakan Ekonomi XI, pemerintah berencana menurunkan pajak penghasilan final dana investasi real estat sebesar 0,5% serta tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang disinergikan dengan pemerintah daerah sebesar 1%. Pemerintah meyakini bahwa kebijakan itu mampu menarik minat sejumlah pengembang.selengkapnya

 Wiranto: Bayarlah Pajak Tanpa Dikejar-Kejar, Perlu Ada KesadaranWiranto: Bayarlah Pajak Tanpa Dikejar-Kejar, Perlu Ada KesadaranSelasa 31 Mei 2016 14:06Administratordibaca 598 kaliSemua Kategori

Ketua Umum Partai Hanura Wiranto mengajak masyarakat untuk taat membayar pajak, guna mendorong upaya pemerintah dalam menciptakan kemandirian ekonomi. "Banyak pakar bilang, kemajuan suaru negara akan sangat ditentukan dengan kedasaran warga negaranya membayar pajak tanpa dikejar-kejar, jadi perlu ada kesadaran pribadi," kata Wiranto, Jakarta, Senin (30/5/2016).selengkapnya

 Dana Investasi Real Estate tak Kompetitif karena Beban PajakDana Investasi Real Estate tak Kompetitif karena Beban PajakSenin 30 Mei 2016 16:20Administratordibaca 1724 kaliSemua Kategori

Kemenko Perekonomian mencatat kurang berkembangnya Dana Investasi Real Estate (DIRE) di Indonesia karena beban pajak yang harus dibayar dari investor maupun pemegang DIRE itu tidak kompetitif dibandingkan dengan DIRE yang ditentukan di negara-negara tetangga. "Jadi, pemerintah melalui paket kebijakan ke-5 itu sudah mengurangi pajak berganda yang timbul, kemudian dalam paket kebijakan ke-11,selengkapnya

 Prancis akan Paksa Google dan McDonald Bayar PajakPrancis akan Paksa Google dan McDonald Bayar PajakSenin 30 Mei 2016 12:17Administratordibaca 1152 kaliSemua Kategori

Pemerintah Prancis akan menempuh segala cara untuk memastikan perusahaan multinasional yang beroperasi di wilayahnya taat membayar pajak. Ini menyusul setelah Google dan McDonald diduga menggelapkan pajak. "Kami akan terus mengawasi kasus ini juga kemungkinan kasus-kasus lainnya," kata Menteri Keuangan Prancis, Michel Sapin, dilansir darithe Guardian, Senin (30/5).selengkapnya

 Prancis Paksa Perusahaan Multinasional Bayar PajakPrancis Paksa Perusahaan Multinasional Bayar PajakSenin 30 Mei 2016 12:13Administratordibaca 1685 kaliSemua Kategori

Pemerintah Prancis akan menempuh segala cara untuk memastikan perusahaan multinasional yang beroperasi di wilayahnya taat membayar pajak. Ini menyusul setelah Google dan McDonald diduga menggelapkan pajak. "Kami akan terus mengawasi kasus ini juga kemungkinan kasus-kasus lainnya," kata Menteri Keuangan Prancis, Michel Sapin, dilansir darithe Guardian, Senin (30/5).selengkapnya

 Presiden Jokowi Sampaikan 3 Isu Bilateral dengan PrancisPresiden Jokowi Sampaikan 3 Isu Bilateral dengan PrancisJumat 27 Mei 2016 16:15Administratordibaca 1027 kaliSemua Kategori

Dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Prancis Francois Hollande di Shima Kanko Hotel the Classic, Shima Jepang, pada Jumat 27 Mei 2016, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan tiga isu bilateral yakni Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA), ekspor kayu Indonesia ke Uni Eropa (UE) dan rencana pajak sawit.selengkapnya

 Kemplang Pajak 5 Tahun, Bos EO di Bandung Rugikan Negara Rp 1,9 MKemplang Pajak 5 Tahun, Bos EO di Bandung Rugikan Negara Rp 1,9 MKamis 26 Mei 2016 17:22Administratordibaca 1512 kaliSemua Kategori

Bos event organizer (EO) di Bandung harus meringkuk di balik jeruji besi akibat ulahnya menggelapkan pajak selama lima tahun berturut-turut. Tersangka Bayu Gautama yang mengendalikan usaha yang bergerak di bidang hiburan itu sejak 2006. Akibatnya negara merugi Rp 1,9 miliar. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jabar I menyerahkan tersangka Bayu Gautama ke kantor Kejaksaan Tinggiselengkapnya

 Intip Data Kartu Kredit, Ditjen Pajak: Murni Uji Kepatuhan WPIntip Data Kartu Kredit, Ditjen Pajak: Murni Uji Kepatuhan WPRabu 25 Mei 2016 15:27Administratordibaca 850 kaliSemua Kategori

Aturan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang akan segera bisa mengintip data kartu kredit nasabah, membuat pengguna atau nasabah kartu kredit resah. Keresahan nasabah terlihat dari menyusul maraknya penutupan kartu kredit dan banyaknya permintaan penurunan batas kredit.selengkapnya

 Menkeu Curhat Sulitnya Satukan Ego Ditjen Pajak dan Bea CukaiMenkeu Curhat Sulitnya Satukan Ego Ditjen Pajak dan Bea CukaiRabu 25 Mei 2016 14:02Administratordibaca 1442 kaliSemua Kategori

Hari ini Kementerian Perindustrian melakukan komitmen pencangan nilai dan budaya kerja di lingkungan kementerian. Untuk bertukar pengalaman penerapan pencanang nilai dan budaya kerja, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menceritakan pengalaman Kementerian Keuangan (Kemnkeu) dalam menjalankan prosesnya.selengkapnya

 Panja RUU Pengampunan Pajak Gelar Rapat di HotelPanja RUU Pengampunan Pajak Gelar Rapat di HotelRabu 25 Mei 2016 11:22Administratordibaca 1363 kaliSemua Kategori

Rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi XI DPR terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengampunan Pajak digelar di salah hotel di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, sejak Senin (23/5) malam. Rapat panja akan digelar hingga Rabu (25/5) mendatang.selengkapnya

 Ini Penyebab Pegawai Pajak Banyak di IndonesiaIni Penyebab Pegawai Pajak Banyak di IndonesiaSelasa 24 Mei 2016 17:18Administratordibaca 1385 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang Permadi Brodjonegoro mengungkapkan alasan mengapa pegawai pajak banyak di Indonesia. Aku dia, banyaknya pegawai pajak di negeri ini karena ketidaklengkapan data pelaku pajak. Bukan rahasia lagi, selama ini penerimaan negara dari pajak terhambat di urusan data dan teknologi informasi (IT). Banyaknya pegawai pajak tersebut untuk mencari data wajib pajak yang belum terjamahselengkapnya

 Menkeu: Sekarang Masalah Pajak Jadi Isu InternasionalMenkeu: Sekarang Masalah Pajak Jadi Isu InternasionalSelasa 24 Mei 2016 16:36Administratordibaca 1147 kaliSemua Kategori

Persoalan pajak bukan lagi isu domestik. Kini masalah pajak menjadi isu internasional. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro lantas berkisah mengapa sorotan mata dunia kini mengarah kepada persoalan pajak. "Kenapa isu pajak mendadak jadi isu internasional? Karena di masa lalu, pajak dianggap isu domestik. Masing-masing negara sibuk dengan urusan pajaknya sendiri.selengkapnya

 Menkeu Akui Masih Sulit Dapat Data Wajib Pajak di Perbankan NasionalMenkeu Akui Masih Sulit Dapat Data Wajib Pajak di Perbankan NasionalSelasa 24 Mei 2016 15:00Administratordibaca 2307 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengakui kurangnya penerimaan pajak nasional disebabkan akses informasi yang minim. Dia pun mengakui saat ini pemerintah masih kesulitan dalam mendapatkan data wajib pajak (WP) "Sistem tidak bisa apa-apa kalau tidak ada data. Kami masih kesulitan mendapatkan data. Ujung tombak pajak itu adalah data," ujar Bambang dalam acara International Conference on Tax,selengkapnya

 Kinerja Pajak Terkendala Data-DataKinerja Pajak Terkendala Data-DataSenin 23 Mei 2016 17:06Administratordibaca 937 kaliSemua Kategori

Saat ini, isu pajak menjadi isu yang dibicarakan di berbagai negara. Perkembangan ekonomi global, terutama digital ekonomi membuat isu pajak kian kompleks. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, saat ini semakin menjamur perusahaan multinasional, yaitu perusahaan yang beroperasi di banyak negara. Kehadiran perusahaan tersebut lanjut dia, menimbulkan pertanyaan bahwa ke negara mana peruselengkapnya

 Wapres: Pajak Ditetapkan untuk Ciptakan KeseimbanganWapres: Pajak Ditetapkan untuk Ciptakan KeseimbanganSenin 23 Mei 2016 16:56Administratordibaca 863 kaliSemua Kategori

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan formulasi besaran pajak yang masuk dalam sumber penerimaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dimaksudkan untuk menciptakan keseimbangan masyarakat. "Pada dasarnya, formula pajak ialah bagaimana membuat keseimbangan, antara lain penerimaan dan investasi, untuk menjaga keadilan antara orang kaya dan yang kurang, menjaga daerah mampu dan tidak mampu,selengkapnya

 Menkeu Beberkan Alasan Penerimaan Pajak Tak OptimalMenkeu Beberkan Alasan Penerimaan Pajak Tak OptimalSenin 23 Mei 2016 16:32Administratordibaca 1024 kaliSemua Kategori

Pemerintah terus berupaya berbagai cara untuk meningkatkan penerimaan pajak yang selama ini tidak terakselerasi secara optimal. Salah satunya, mereformasi sistem perpajakan dalam negeri untuk merealisasikan rencana tersebut. Namun, kurangnya data informasi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dari para wajib pajak (WP) saat ini masih menjadi kendala utama.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :