Pemerintah berencana untuk mengusulkan pungutan pajak bagi perusahaan penyedia jasa layanan konten data dan informasi berbasis internet (Over The Top/OTT) seperti Google, Facebook, Youtube, sampai dengan Twitter. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi mengungkapkan, aturan pemungutan pajak ini akan dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK)selengkapnya

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menyempatkan diri hadir di Rapat Pimpinan Nasional III Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengarahan terkait kesiapan Ditjen Pajak mengamankan target penerimaan pada tahun 2016 ini. Sebelumnya, Jokowi juga telah menyampaikan SPT Tahunannya melalui e-filing.selengkapnya

Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah mengatakan, sistem e-Filling dapat membantu meningkatkan kepatuhan pajak. Selain itu juga menambah penerimaan pajak agar proses pemerintahan maupun pembangunan dapat berjalan semakin efektif serta efisien. Menurut Arief, kemudahan yang ditawarkan dengan semakin berkembangnya teknologi digital saat ini tentunya harus dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untukselengkapnya

Berbagai macam kegiatan transaksi online atau e-commerce, seperti jasa transportasi online Grab Car,Uber maupun Go-Jek seharusnya dikenakan pajak. Pengenaan pajak dalam transaksi online sudah diusulkan dalam rapat dengan pemerintah. Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi dalam rapat tersebut mengusulkan agar pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) ditunjuk sebagai pemungut pajakselengkapnya

Perusahaan pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) generasi III menuntut perlakuan sama dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Dalam hal ini ada kesetaraan mekanisme restitusi pajak pertambahan nilai (PPN). Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Supriatna Suhala memaparkan masing-masing perusahaan PKP2B generasi ketiga mendapatselengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berkomitmen untuk lakukan reformasi birokrasi, perbaikan sistim administrasi perpajakan dan pengawasan internal untuk mencegah upaya pelanggaran hukum. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Mekar Satria Utama dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (13/3/2016) meengatakan, semangat reformasi birokrasi ini agar tidak ada lagi oknum pegawaiselengkapnya

Hampir sebagian penduduk Indonesia belum memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak (WP) dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Direktur Eksekutif Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo, pada Kamis, 10 Maret 2016, mengingatkan kepada para masyarakat yang belum memiliki NPWP,selengkapnya

Ken Dwijugiastiadi hari ini resmi dilantik sebagai pejabat definitif Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan. Sebelumnya, Ken telah menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) sejak awal Desember lalu untuk menggantikan Sigit Priadi Pramudito yang memutuskan mengundurkan diri dari jabatannya. Berdasarkan pantauan Okezone, pengambilan sumpah Ken dilakukan pada pukul 13.20 WIB. Pelantikanselengkapnya

Caranya dengan mengunjungi situs https://djponline.pajak.go.id saja. Untuk dapat menggunakan fasilitas e-Filing, Wajib Pajak hanya perlu mengikuti langkah berikut seperti dikutip dari siaran pers, Rabu (24/2/2016).selengkapnya

Juru Bicara Presiden Johan Budi mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap DPR tidak menunda pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) Pengampunan Pajak. Presiden pun meminta pembahasan dilakukan secepatnya. "Presiden ingin RUU Pengampunan Pajak tidak ditunda. Presiden berharap dibahas sekarang atau secepatnya," kata Johan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (24/2).selengkapnya

Teka teki siapa Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan definitif mulai terkuak. Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro dikabarkan telah menyodorkan nama Ken Dwijugiasteadi sebagai calon tunggal Dirjen Pajak tetap kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Menkeu sudah mengusulkan Ken sebagai satu-satunya (calon Dirjen Pajak) ke Presiden. Dia yang memang diusulkan,"selengkapnya

Pemerintah dalam APBN 2016 menargetkan raihan pajak sebesar Rp 1.350 triliun. Target pajak ini meningkat sekira 30 persen dari total raihan pajak pada tahun 2015 yang hanya mencapai Rp1.060,85 triliun. Namun, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengaku optimis terhadap raihan pajak pada 2016. Menurutnya, pemerintah tak boleh menyerah dengan pertambahan ekonomi yang terjadi saat ini.selengkapnya

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro meminta sejumlah ekonom untuk turut membantu pemerintah mensosialisasikan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty yang rencananya akan diberlakukan mulai tahun ini. Bambang menyebut, banyak keuntungan yang akan didapat dari penerapan kebijakan tersebut, yaitu tambahan penerimaan pajak, perluasan basis perpajakan, dan adanya repatriasi uang di Indonesiaselengkapnya

Setelah beberapa kali pembahasan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak akhirnya telah rampung.selengkapnya

FEBRUARI RUU PENGAMPUNAN PAJAK SELESAI (5) Sasaran Kebijakan Amnesti Pajak Harus Jelas Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai, sasaran kebijakan amnesti pajak harus jelas, siapa yang berhak mendapatkan dan harus dalam kondisi seperti apa.selengkapnya

Poin krusial nantinya tergantung upaya tambahan yang dilakukan pemerintah. Terkait hal ini Mardiasmo mengaku sudah menyiapkan beberapa upaya, salah satunya mengejar kembali perusahaan yang belum melakukan revaluasi aset.selengkapnya

Perumusan visi dan arah kebijakan perpajakan seyogyanya menciptakan kepastian bagi masyarakat, khususnya mengenai beberapa isu penting seperti transformasi kelembagaan (otonomi Otoritas Perpajakan), revisi UU Perpajakan (khususnya UU KUP dan UU PPh), pelaksanaan pengampunan pajak, Tahun Penegakan Hukum, dan pelibatan aktif para pemangku kepentingan.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya