Komisi XI melalui panitia kerja (Panja) telah melakukan rapat koordinasi mengenai rancangan undang-undang (RUU) pengampunan pajak atau tax amnesty. Ketua Panja tax amnesty Soepriyatno mengatakan, pihaknya memang mengusahakan agar RUU ini bisa rampung pada Juni. Jika selesai, maka RUU ini bisa segera disahkan menjadi Undang-undang (UU) untuk segera dijalankan.selengkapnya

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan bahwa lembaganya hanya bisa menghemat anggaran sebesar 6% dalam memenuhi target 13,9% dari total alokasi APBN 2016 sebesar Rp222,78 miliar. Pramono mengatakan telah menyampaikan hal tersebut kepada Menteri Keuangan bahwa pihaknya hanya bisa menghemat 6% dari total anggaran atau mencapai Rp13,37 miliar.selengkapnya

CEO AirAsia Tony Fernandes mengatakan telah bertemu dengan Menteri Keuangan RI Bambang Brojonegoro untuk membicarakan kemungkinan pengurangan pajak untuk industri penerbangan. Menurut Tony, pengurangan pajak menjadi salah satu kunci agar industri aviasi di Indonesia lebih menarik dan dilirik investor.selengkapnya

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mengkiritisi kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, terkait dengan kebocoran anggaran dari hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang diungkap ke publik beberapa waktu yang lalu. Sekretaris Jenderal FITRA, Yenny Sucipto mengungkapkan, belum garangnya kinerja DJP masih menimbulkan tanda tanya, karena potensi puluhanselengkapnya

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) segera menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) pada Juni ini terkait kenaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp 36 juta setahun atau Rp 3 juta per bulan menjadi Rp 54 juta setahun atau Rp 4,5 juta setiap bulan. Kebijakan ini akan berlaku surut mulai Januari 2016.selengkapnya

Kalangan pengamat meminta DPR untuk tidak mempersulit proses pengesahan RUU Pengampunan Pajak. RUU Pengampunan Pajak dinilai harus secepatnya disahkan menjadi Undang-Undang dan diterapkan demi keberlangsungan pembangunan. Pengamat perpajakan dari Universitas Pelita Harapan Roni Bako mengatakan, pengampunan pajak sangat mendesak untuk disahkan. Sebab, pengampunan pajak memiliki kaitan erat denganselengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) menanggapi berbagai keluhan mengenai kewajiban pelaporan data transaksi kartu kredit. Hal ini dilakukan untuk tujuan perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di mana, Ditjen Pajak memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data yang diterima dari pihak lain.selengkapnya

Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi (FE Unisri) Surakarta bekerjasama dengan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Surakarta sepakat menyelenggarakan kerjasama dalam bidang pelatihan brevet perpajakan. Penandatangan kesepakatan dilakukan Rektor Unisri Prof Dr Ir Kapti Rahayu Kuswanto, dan dari pihak IKPI Cabang Surakarta diwakili Agung Nurmansyah.selengkapnya

Selain soal konten berbau pornografi, ICMI juga menitikberatkan status Google di Indonesia yang belum berbentuk Badan Usaha Tetap (BUT), sehingga tak wajib pajak. Padahal, bisnis Google dan YouTube di Indonesia bisa dibilang tumbuh subur.selengkapnya

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan kenaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari semula Rp 36 juta setahun atau Rp 3 juta per bulan menjadi Rp 54 juta setahun atau Rp 4,5 juta per bulan mulai diberlakukan Juni ini. Tujuan dari kebijakan ini untuk mendorong konsumsi masyarakat. Hal ini diutarakan Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro saat Rapat Kerja Rancangan Anggaranselengkapnya

Gara-gara memasukkan asumsi tax amnesty ke dalam draf RAPBN-P 2016, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dikritik Komisi XI DPR. Kelihatannya sang menteri sangat bernafsu. Adalah Melchias Markus Mekeng, vokalis Komisi XI DPR asal Golkar yang mempertanyakan masuknya asumsi tax amnesty dalam RAPBN-P 2016. "Tadi saya lihat, sudah dimasukan asumsi dana tax amnesty (RAPBN-P 2016).selengkapnya

Pembahasan RUU Tax Amnesty masih berlangsung di parlemen. Sejauh ini, masih ada beberapa pasal yang masih diperdebatkan. Praktisi perpajakan Yustinus Prastowo mengatakan, perdebatan itu harus diakhiri dan tax amnesty segera diberlakukan. Sebab, tax amnesty bermanfaat bagi Indonesia. Selain bertujuan mendongkrak sisi penerimaan pajak, kebijakan ini dapat memperluas basis data perpajakan, mendorongselengkapnya

Rancangan Undang-Undang Tax Amnesty belum juga disahkan. Padahal, Tax Amnesty digadang-gadang bisa menarik ribuan triliun dana yang parkir di luar negeri. Sayangnya, masih ada beberapa aturan atau pasal yang masih diperdebatkan. Pengamat Perpajakan Yustinus Prastowo mengatakan, prinsipnya Tax Amnesty dibuat selain sebagai instrumen untuk mendongkrak sisi penerimaan pajak,selengkapnya

Sejumlah pihak meminta agar perdebatan mengenai Tax Amnesty diakhiri sehingga regulasi tersebut bisa disahkan dan terimplementasi sekaligus menjadi tonggak perpajakan di Indonesia. Direktur Ekesekutif Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo,mengatakan bahwa prinsipnya Tax Amnesty dibuat tak hanya sebagai instrumen untuk mendongkrak sisi penerimaan pajak.selengkapnya

Praktisi pajak dan Direktur Eksekutif lembaga Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, RUU Pengampunan Pajak perlu segera difinalkan karena memiliki banyak manfaat bagi ekonomi Indonesia. "Prinsipnya kita harus segera finalisasikan. Kegunaan 'tax amnesty' (pengampunan pajak) itu tak hanya untuk menggenjot setoran pajak saja, tapi juga bisa meningkatkan basis pajakselengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) telah mengeluarkan kebijakan mengenai pengawasan transaksi kartu kredit nasabah. Sayangnya, kebijakan ini justru membuat banyak nasabah menutup akunnya lantaran takut transaksinya diketahui pemerintah. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak Puspita Wulandari meminta agar para nasabah tidak perlu takut untuk melakukan transaksi kartu kredit.selengkapnya

Tak hanya korporasi kakap yang diganjar penghargaan atas ketaatan dalam membayar pajak. Perusahaan Multi Level Marketing (MLM) ini pun diakui taat pajak. Kali ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan penghargaan kepada PT Melia Sehat Sejahtera (MSS), sebuah perusahaan herbal berkonsep MLM. Produsen propolis ini ditetapkan sebagai perusahaan pembayar pajak terbaik di 2015.selengkapnya

Ratusan pengusaha multi level marketing (MLM) dikumpulkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dalam kesempatan tersebut, otoritas pajak meminta komitmen semua pengusaha MLM untuk mematuhi kewajiban mereka membayar pajak. Humas DJP Yoga Saksama mengatakan, perusahaan MLM merupakan bagian dari perusahaan lainnya yang memiliki kewajiban perpajakan.selengkapnya

Pemerintah mengkaji keringanan pajak bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pelonggaran fiskal ini akan dimasukkan dalam paket kebijakan ekonomi. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan keringanan pajak ini sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor mikro. Apalagi UMKM menyerap tenaga kerja lebih banyak dibandingkan produsen besar.selengkapnya

Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jawa Timur I, II, maupun III berhasil merealisasikan penerimaan pajak masing-masing di atas 20% dari target selama periode Januari – Mei 2016. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jawa Timur III Rudy Gunawan Bastari mengatakan setoran pajak yang dibukukan pihaknya berjumlah Rp5,9 triliun. Nominal ini setara sekitar 22% dari target yang dibidik senilai Rp27 triliunselengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya