Terkena Pajak Ganda, Kontraktor Minta InsentifTerkena Pajak Ganda, Kontraktor Minta InsentifKamis 19 Mei 2016 18:04Administratordibaca 1544 kaliSemua Kategori

Para pengusaha konstruksi yang tergabung dalam Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) mengeluhkan pengenaan pajak penghasilan (PPh) konstruksi. Mereka menilai pengenaai PPh tersebut memberi beban berat kepada Kontraktor. Zali Yahya, Sekjen AKI mengatakan, beban berat tersebut utamanya bila perusahaan konstruksi mengekspor jasa konstruksi mereka. Dari total nilai kontrak proyek yang didapat olehselengkapnya

 Ngemplang Pajak Rp1,57 M, Seorang Direktur DisanderaNgemplang Pajak Rp1,57 M, Seorang Direktur DisanderaKamis 19 Mei 2016 15:55Administratordibaca 1219 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali menyandera wajib pajak (WP) yang terbukti mengemplang pajak. Penyanderaan dilakukan oleh DJP yang bekerjasama dengan Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM pada 16 Mei 2016 terhadap ARF, Direktur PT EJ yang memiliki tunggakan pajak sebesar Rp1,57 miliar.selengkapnya

 Asuransi Syariah Sambut Positif Insentif SukukAsuransi Syariah Sambut Positif Insentif SukukKamis 19 Mei 2016 15:11Administratordibaca 1743 kaliSemua Kategori

Rencana pemerintah memberikan insentif pajak instrumen surat utang pemerintah berbasis syariah dinilai dapat mendongkrak porsi investasi sukuk Asuransi Syariah. Jika saat ini porsi sukuk yang diterbitkan syariah perusahaan asuransi baru sekitar 7% untuk Asuransi Syariah jiwa dan 6,6% untuk asuransi umum, diharapkan porsinya bisa meningkat 10% hingga 20% dari total perolehan investasi.selengkapnya

 Gubernur BI: Ditjen Pajak Boleh Intip Data Transaksi Kartu KreditGubernur BI: Ditjen Pajak Boleh Intip Data Transaksi Kartu KreditRabu 18 Mei 2016 17:42Administratordibaca 1829 kaliSemua Kategori

Bank Indonesia (BI) menilai aturan laporan data transaksi kartu kredit nasabah kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan tidak melanggar Undang-undang (UU) kerahasiaan perbankan. BI menanggapi reaksi kalangan industri perbankan perihal aturan laporan data transaksi kartu kredit nasabah ini. Gubernur BI Agus Martowardojo usai menghadiri Sidang Tahunan Islamic Development Bankselengkapnya

 Ketua DPR Konsentrasi Upayakan Sembilan RUU Agar DisahkanKetua DPR Konsentrasi Upayakan Sembilan RUU Agar DisahkanSelasa 17 Mei 2016 18:48Administratordibaca 768 kaliSemua Kategori

Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar baru saja usai. Nusa Dua menjadi saksi berlangsungnya salah satu tonggak rekonsiliasi partai beringin ini. Ketua DPR RI Ade Komarudin mengatakan, sebuah kehormatan baginya untuk menjadi bagian dari pelaksanaan Munaslub yang demokratis tersebut. "Saya harus jujur berkata, bahwa para kader yang berkompetisi adalah teman-teman yang menguatkan saya untukselengkapnya

 Data Kartu Kredit Diintip Ditjen Pajak, BCA Hitung KerugianData Kartu Kredit Diintip Ditjen Pajak, BCA Hitung KerugianSelasa 17 Mei 2016 18:43Administratordibaca 1498 kaliSemua Kategori

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menerangkan masih menghitung kerugian terkait banyaknya nasabah yang menutup akun kartu kredit mereka. Hal ini menyusul wacana Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang mewajibkan perbankan nasional melaporkan data transaksi kartu kredit kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak.selengkapnya

 Kemenkeu Berencana Hapus PPh untuk Kupon ObligasiKemenkeu Berencana Hapus PPh untuk Kupon ObligasiSelasa 17 Mei 2016 16:12Administratordibaca 1147 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan saat ini berencana untuk menghapus pajak penghasilan (PPh) untuk kupon obligasi. Menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara, kebijakan dilakukan untuk mendorong penurunan terhadap permintaan imbal hasil dari investor. "Kalau obligasi dikenakan pajak pasti investor berpikir ada pajaknya 20 persen. Berarti mereka minta return-nya naik 20 persen,selengkapnya

 PENGGELAPAN PAJAK: Pemerintah Tingkatkan Transparansi Beneficial OwnershipPENGGELAPAN PAJAK: Pemerintah Tingkatkan Transparansi Beneficial OwnershipSelasa 17 Mei 2016 12:29Administratordibaca 914 kaliSemua Kategori

Pemerintah akan meningkatkan transparansi mengenai Beneficial Ownership atau Pemilik Utama bisnis untuk mencegah tindak pidana korupsi, penggelapan pajak dan pendanaan terorisme. Hal itu dipaparkan pemerintah Indonesia dalam Anti Corruption 2016 di London pada pekan lalu. Beneficial Ownership, atau Pemilik Utama adalah individu yang mendapatkan keuntungan dari aktivitas bisnis macam royalti,selengkapnya

 Pemerintah Kembalikan Kelebihan Pajak Rp 46 Triliun Tahun IniPemerintah Kembalikan Kelebihan Pajak Rp 46 Triliun Tahun IniSelasa 17 Mei 2016 11:51Administratordibaca 807 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada tahun ini berencana mengembalikan kelebihan pembayaran pajak (restitusi) sebesar Rp 46 triliun. Angka ini naik dibandingkan tahun lalu. Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Ken Dwijugisteadi mengatakan, pembayaran restitusi tersebut menjadi kewajiban Direktorat Jenderal Pajak, dan hak wajib pajak yang kelebihan membayar pajak dan hal yangselengkapnya

 Panama Papers, ada 670 Perusahaan Cangkang di AustraliaPanama Papers, ada 670 Perusahaan Cangkang di AustraliaJumat 13 Mei 2016 16:47Administratordibaca 1005 kaliSemua Kategori

Menyusul rilis database "Panama Papers" yang menyingkapkan bagaimana orang kaya menggunakan perusahaan-perusahaan offshore demi menghindari pajak, maka tersingkap pula 200.000 perusahaan cangkang oleh investigasi Konsorsium Wartawan Investigatif Internasional (ICIJ) yang 670 di antaranya berkantor di Australia.selengkapnya

 Pengusaha tak Masalah Transaksi Kartu Kredit Kena PajakPengusaha tak Masalah Transaksi Kartu Kredit Kena PajakSabtu 7 Mei 2016 11:11Administratordibaca 958 kaliSemua Kategori

Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Tengah mendukung kebijakan mengenai pengenaan pajak transaksi nontunai khususnya untuk pengeluaran melalui kartu kredit. "Kami menganggap ini masih wajar, dalam hal ini kami berusaha menjadi wajib pajak yang baik," kata Ketua Apindo Jawa Tengah, Frans Kongi seperti ditulis Antara Semarang, Jumat (6/5).selengkapnya

 Rupiah dan Pajak Penyebab Ekonomi Indonesia Hanya Tumbuh 4,92%Rupiah dan Pajak Penyebab Ekonomi Indonesia Hanya Tumbuh 4,92%Rabu 4 Mei 2016 15:16Administratordibaca 1093 kaliSemua Kategori

Badan Pusat Statistik merilis pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I-2016 sebesar 4,92(yoy) persen. Meski tidak sesuai harapan, namun angka ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar 4,71 persen. Kepala BPS Suryamin mengatakan, tumbuhnya perekonomian di triwulan I-2016 disebabkan oleh situasi dalam negeri yang cenderung stabil dan situasiselengkapnya

 PENGAMPUNAN PAJAK: Badan Penerimaan Pajak Agar DibentukPENGAMPUNAN PAJAK: Badan Penerimaan Pajak Agar DibentukSenin 2 Mei 2016 16:37Administratordibaca 1021 kaliSemua Kategori

Pemerintah diminta meletakkan Pengampunan Pajak sebagai bagian dari reformasi pajak yakni dengan adanya transformasi otoritas pajak dan pemetaan potensi pajak di masa mendatang. Direktur Center for Indonesia Taxation Analysis (Cita) Yustinus Prastowo menuturkan Pengampunan Pajak harus diletakkan dalam konteks reformasi perpajakan secara menyeluruh. Di antaranya adanlah revisi UU Perpajakan danselengkapnya

 Masyarakat Luas Bisa Manfaatkan Pengampunan PajakMasyarakat Luas Bisa Manfaatkan Pengampunan PajakJumat 29 Apr 2016 22:22Administratordibaca 1389 kaliSemua Kategori

Dalam pengampunan pajak bukan hanya ditujukan untuk orang-orang kaya, pengusaha besar ataupun wajib pajak besar. Guru besar Universitas Indonesia Gunadi mengatakan, sebab, pengampunan pajak bisa dimanfaatkan oleh semua lapisan masyarakat. "Cakupan pengampunan pajak luas. Bukan satu sektor atau kalangan tertentu, tapi juga seluruh masyarakat," kata Gunadi di Jakarta, Kamis (28/4/2016).selengkapnya

 Kanwil Pajak Target Sandera 16 Penunggak PajakKanwil Pajak Target Sandera 16 Penunggak PajakJumat 29 Apr 2016 16:59Administratordibaca 1026 kaliSemua Kategori

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat menargetkan penyanderaan 16 penunggak pajak yang di setiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP) karena tidak mau melunasi pajak. "Kita targetkan masing-masing satu (dari KPP) dan pilih yang besar-besar (jumlah tunggakannya) serta yang tidak mempunyai itikad baik untuk membayar," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusatselengkapnya

 Banyak Wajib Pajak Sengaja Tunda Pembayaran PajakBanyak Wajib Pajak Sengaja Tunda Pembayaran PajakJumat 29 Apr 2016 14:28Administratordibaca 971 kaliSemua Kategori

Beberapa wajib pajak memang sengaja menunda pembayaran pajak hingga ada penegakan hukum tegas yang dilakukan terhadap mereka. Hal ini disampaikan oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas (P2Humas) Direktorat Jenderal Pajak, Mekar Satria Utama. Menurut Mekar, sebagian besar penunggak pajak bisa melunasi pajak mereka setelah penyanderaan dilakukan dengan menitipkan mereka di rumah tahananselengkapnya

 Ditjen Pajak dan Bea Cukai Butuh 2.000 PNS BaruDitjen Pajak dan Bea Cukai Butuh 2.000 PNS BaruKamis 28 Apr 2016 15:52Administratordibaca 3359 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membuka lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2016 sebanyak lebih dari 4.000 orang. Separuh dari jumlah itu atau sekitar 2.000 PNS baru nantinya adalah jatah Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak serta Ditjen Bea Cukai. Sekretaris Jenderal Kemenkeu, Hadiyanto mengaku telah menyodorkan formasi kebutuhan PNS di lingkungan Kemenkeu kepada Kementerian PAN RB.selengkapnya

 Ditjen Pajak Pidanakan Pengusaha jika Bikin e-Faktur FiktifDitjen Pajak Pidanakan Pengusaha jika Bikin e-Faktur FiktifKamis 28 Apr 2016 11:05Administratordibaca 2790 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) mengingatkan agar pengusaha kena pajak (PKP) yang diwajibkan membuat e-Faktur sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak wajib membuat SPT Masa PPN 1111 dengan menggunakan aplikasi e-Faktur yang telah ditentukan atau disediakan oleh Ditjen Pajak.selengkapnya

 Giliran Grab dan Uber, Diuber PajakGiliran Grab dan Uber, Diuber PajakRabu 27 Apr 2016 20:58Administratordibaca 2842 kaliSemua Kategori

Pemerintah kian gencar mengejar perusahaan digital. Di tengah proses mengejar pajak Google, Facebook, Yahoo! serta Twitter, kini giliran pajak perusahaan transportasi online asing yang dikejar, yaitu Uber dan Grab. Menurut Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Pajak Jakarta Khusus Muhammad Hanif, pengejaran pajak Uber dan Grab masih dalam proses. Saat ini, Ditjen dalam proses mengubah status Uber danselengkapnya

 Harga Minyak Melorot, Pemerintah Kaji Bebaskan Pajak EksplorasiHarga Minyak Melorot, Pemerintah Kaji Bebaskan Pajak EksplorasiSelasa 26 Apr 2016 21:55Administratordibaca 1413 kaliSemua Kategori

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana membebaskan pajak eksplorasi, lantaran harga minyak dunia masih melorot, dan gairah eksplorasi sektor minyak dan gas (migas) juga ikut menurun. Direktur Jenderal Migas ESDM I GN Wiratmaja Puja mengatakan, persentase penurunan kegiatan eksplorasi di sektor migas mencapai 15% hingga 20%.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :