Pajak Solo, Masih ada 17.000 UMKM di Solo yang Belum Melaporkan PajakPajak Solo, Masih ada 17.000 UMKM di Solo yang Belum Melaporkan PajakSabtu 26 Mar 2016 09:43Administratordibaca 3343 kaliSemua Kategori

Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jateng II gencar melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kepatuhan, khususnya dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini karena dari 23.000 UKMKM yang ada di Solo baru sekitar 5.000 pelaku UMKM yang melaporakan pajak final 1%.selengkapnya

 Nyaris Semua Grup Besar Memiliki SPVNyaris Semua Grup Besar Memiliki SPVRabu 23 Mar 2016 11:31Administratordibaca 2892 kaliSemua Kategori

Negara surga pajak atau tax haven tetap favorit bagi sejumlah perusahaan untuk menghindari perpajakan. Tak heran, nyaris semua perusahaan besar di Tanah Air dan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), membentuk anak usaha bertujuan khusus atau special purpose vehicle (SPV) di negara tax heaven. Tujuannya antara lain untuk transaksi akuisisi, maupun tujuan penerbitan obligasi.selengkapnya

 Pemerintah Tak Perlu Tunggu Tax Amnesty untuk APBN-P 2016Pemerintah Tak Perlu Tunggu Tax Amnesty untuk APBN-P 2016Senin 21 Mar 2016 14:38Administratordibaca 1378 kaliSemua Kategori

Pemerintah sudah seharusnya mempersiapkan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 dan mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tanpa harus menunggu kepastian soal RUU Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty. "Saya setuju dan harus segera dan tidak perlu menunggu UU Tax Amnesty," kata Kepala Ekonom PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), Anggito Abimanyuselengkapnya

 Menkeu: Pengampunan Pajak Jadi Isu Perhatian InvestorMenkeu: Pengampunan Pajak Jadi Isu Perhatian InvestorAhad 20 Mar 2016 10:13Administratordibaca 1247 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) yang rencananya berlaku paling cepat pertengahan 2016 menjadi salah satu isu yang diperhatikan para investor. Ia mengatakan, investor sering kali menanyakan terkait realisasi pengampunan pajak tahun ini. Menkeu memastikan kebijakan pengampunan pajak akan dilaksanakan setelah pembahasan RUU tax amnestyselengkapnya

 Kisah Aki Mad`i, Petani Ikan yang Berperahu demi Bayar PajakKisah Aki Mad`i, Petani Ikan yang Berperahu demi Bayar PajakKamis 17 Mar 2016 07:45Administratordibaca 1437 kaliSemua Kategori

Nama Aki Mad'i mendadak menjadi primadona di lingkungan wajib pajak di Kabupaten Purwakarta. Dia bukan seorang pengusaha mentereng atau politisi ternama, dia hanyalah seorang petani ikan tradisional yang ternyata taat membayar pajak setiap bulannya. Aki Mad'i adalah seorang petani ikan jaring apung di Waduk Jatiluhur. Warga Desa Panyindangan, Kecamatan Sukatani itu memiliki empat jaring terapungselengkapnya

 PKS Tolak RUU Tax Amnesty?PKS Tolak RUU Tax Amnesty?Ahad 13 Mar 2016 09:53Administratordibaca 1361 kaliSemua Kategori

Ketua Bidang Ekonomi DPP PKS, Memed Sosiawan mengatakan, keterbukaan data yang mulai diberlakukan negara G-20 pada akhir 2016, berdampak kepada RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) "Dengan berlakunya keterbukaan data tersebut, tidak ada tempat yang aman di dunia, bagi para koruptor, masa kini dan masa lalu. Bahkan masa yang akan datang untuk menyembunyikan dan memarkir uangnya di luar negeri.selengkapnya

 Menkeu Tebar Insentif Pajak untuk Pusat Logistik BerikatMenkeu Tebar Insentif Pajak untuk Pusat Logistik BerikatKamis 10 Mar 2016 16:34Administratordibaca 1260 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro memberikan fasilitas berupa insentif pajak bagi perusa‎haan yang menyimpan barangnya di kawasan Pusat Logistik Berikat (PLB). Hal ini agar para pengusaha yang sebelumnya menyimpan barang logistiknya di luar negeri, memindahkannya ke Indonesia. Dia mengatakan, barang-barang impor di PLB akan mendapat fasilitas kepabeanan berupa penangguhan bea masuk.selengkapnya

 Presiden Ajak Publik Jujur Isi SPT dengan e-FilingPresiden Ajak Publik Jujur Isi SPT dengan e-FilingJumat 4 Mar 2016 17:57Administratordibaca 1225 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengharapkan masyarakat tidak hanya gunakan e-Filing dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang ‎Pribadi Tahun 2015, namun juga jujur saat mengisi SPT. Dengan demikian, kesadaran Wajib Pajak meningkat pula bukan hanya terkait kepatuhan formal saja namun juga kepatuhan material dalam mengisi SPT dengan benarselengkapnya

 DJP Kini Punya Direktorat Pajak InternasionalDJP Kini Punya Direktorat Pajak InternasionalKamis 3 Mar 2016 13:06Administratordibaca 3193 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melakukan restrukturisasi organisasi untuk meningkatkan tantangan dalam bidang administrasi perpajakan, memperkuat kapasitas perpajakan internasional serta persiapan pembentukan kelembagaan baru. Dalam rilis DJP yang diterima di Jakarta, Selasa, menyebutkan melalui restrukturisasi ini maka DJP membentuk dua unit baru setingkat eselon dua yaituselengkapnya

 Dirjen Pajak Resmi Dilantik, Menkeu Minta Tancap GasDirjen Pajak Resmi Dilantik, Menkeu Minta Tancap GasSelasa 1 Mar 2016 16:18Administratordibaca 1591 kaliSemua Kategori

Ken Dwijugiastiadi hari ini resmi dilantik sebagai pejabat definitif Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan. Sebelumnya, Ken telah menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) sejak awal Desember lalu untuk menggantikan Sigit Priadi Pramudito yang memutuskan mengundurkan diri dari jabatannya. Berdasarkan pantauan Okezone, pengambilan sumpah Ken dilakukan pada pukul 13.20 WIB. Pelantikanselengkapnya

 Pemerintah Kaji Pajak Barang dan JasaSelasa 1 Mar 2016 07:50Administratordibaca 3797 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana mengarahkann pengenaan pajak atas barang dan jasa (good and service tax/ GST) dan bukan pajak pertambahan nilai (PPN) atau value added tax (VAT) . Artinya, sebuah barang tidak harus berubah bentuk atau dikatakan ada dinilai tambah untuk dikenakan pajak.selengkapnya

 RUU Tax Amnesty di Ujung TandukRUU Tax Amnesty di Ujung TandukRabu 24 Feb 2016 13:39Administratordibaca 1130 kaliSemua Kategori

Keinginan pemerintah menunda pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi membuat nasib rancangan UU Pengampunan Pajak atau tax amnesty di ujung tanduk. Sebab sedianya kedua UU tersebut akan dibahas dalam satu paket. Dengan penundaan revisi UU KPK, bukan mustahil para politisi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menolak melanjutkan pembahasanselengkapnya

 Lima Negara dengan Tarif Pajak Tertinggi di DuniaLima Negara dengan Tarif Pajak Tertinggi di DuniaAhad 21 Feb 2016 08:44Administratordibaca 2806 kaliSemua Kategori

Setiap tahun, The World Economic Forum (WEF) merilis Global Competitiveness Report yang berkaitan dengan ekonomi dunia. Untuk membuat laporan itu, WEF melihat dari berbagai aspek data, mulai dari pola pengajaran matematika di sekolah, hingga inflasi di setiap negara. Data tersebut dikompilasi untuk kemudian diperoleh gambaran ekonomi suatu negara.selengkapnya

 Jalin Kerjasama Dengan BI, DJP Kalbar Terapkan Sistem ElektronifikasiJalin Kerjasama Dengan BI, DJP Kalbar Terapkan Sistem ElektronifikasiSabtu 13 Feb 2016 09:26Administratordibaca 1989 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kantor Wilayah (Kanwil) Kalbar jalin kerjasama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalbar bertempat di Aula Kantor perwakilan Bank Indonesia Kalbar. Hal tersebut sebagai bentuk kerjasama Kanwil DJP Kalbar dalam mensosialisasikan e-filing dan e-biling kepada perbankan di Wilayah Kalbar.selengkapnya

 Pemerintah Janji Berikan Insentif Bagi Investor Kilang MinyakPemerintah Janji Berikan Insentif Bagi Investor Kilang MinyakSelasa 9 Feb 2016 13:12Administratordibaca 1249 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana membangun kilang minyak di kawasan Bontang, Kalimantan Timur. Kilang ini ditargetkan dapat beroperasi pada 2022 dengan total biaya mencapai USD15 miliar. Namun, pemerintah telah memutuskan untuk tidak menggunakan APBN dalam pembangunan kilang minyak. Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, pembiayaan proyek ini akan diserahkan kepada investorselengkapnya

 Menkeu Tetapkan Ken Dwijugiaesteadi sebagai Dirjen PajakMenkeu Tetapkan Ken Dwijugiaesteadi sebagai Dirjen PajakAhad 7 Feb 2016 16:53Administratordibaca 1833 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang P.S Brodjonegoro telah menetapkan Ken Dwijugiaesteadi sebagai Direktur Jenderal Pajak secara tetap atau definitif. Penetapan resmi tersebut saat ini tengah menanti surat Keputusan Presiden Joko Widodo. "Hanya menunggu Keppres saja," ujar Bambang singkat kepada CNNIndonesia.com Minggu (7/2).selengkapnya

 Kanwil DJP Jawa Tengah I, Jawa Tengah II, dan Kanwil DIY Gelar Gathering Satukan JiwaKanwil DJP Jawa Tengah I, Jawa Tengah II, dan Kanwil DIY Gelar Gathering Satukan JiwaJumat 5 Feb 2016 10:14Administratordibaca 2291 kaliSemua Kategori

Mendapat limpahan target penerimaan pajak sebesar hampir Rp 50 Triliun, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Tengah I bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Tengah II dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Daerah Istimewa Yogyakarta mengadakan Gathering di Hotel Sunan Surakarta untuk menyamakan langkah dan persepsiselengkapnya

 Posisi Dirjen Pajak Masih Belum Difinitif, Menkeu: Tunggu Pengumumannya.Posisi Dirjen Pajak Masih Belum Difinitif, Menkeu: Tunggu Pengumumannya.Rabu 3 Feb 2016 14:59Administratordibaca 1298 kaliSemua Kategori

Kejelasan posisi definitif Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sampai saat ini masih abu-abu. Pasca mundurnya Sigit Priadi Pramudito pada awal Desember 2015 lalu, posisi dirjen ditempati Ken Dwijugiasteadi yang didaulat sebagai Pelaksana Tugas (plt) Dirjen Pajak sementara.selengkapnya

 Kanwil DJP Jabar I Lelang Kendaraan Hasil SitaAhad 31 Jan 2016 17:52Administratordibaca 1924 kaliSemua Kategori

Sejumlah kendaraan berupa tujuh mobil dan satu motor hasil sitaan dari Penunggak Pajak dilelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung, Kamis 17 Desember 2015 lalu.selengkapnya

 Pemerintah Wajibkan ASN/TNI/Polri Gunakan e-FillingPemerintah Wajibkan ASN/TNI/Polri Gunakan e-FillingJumat 15 Jan 2016 13:46Administratordibaca 2308 kaliSemua Kategori

Melalui SE Menpan RB, Pemerintah mewajibkan pula Bendahara Pemerintah untuk menerbitkan bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Formulir 1721-A2) paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun kalender berakhir. Sebagai contoh, untuk Tahun Pajak 2015, maka bukti potong agar diterbitkan paling lambat tanggal 31 Januari 2016.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :