Baru saja disahkan DPR, Undang-Undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dilakukan peninjauan kembali atau judicial review.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi mengaku, Lebaran tahun ini dengan jabatannya sebagai Dirjen Pajak menggantikan Sigit Priadi Pramudito, tak akan mengubah kebiasaannya Lebaran di kampung halamannya di Jawa Timur.selengkapnya

Pasar penjualan apartemen di kawasan DKI Jakarta yang saat ini penjualannya sedang stagnan diprediksi bakal membaik dengan diberlakukannya kebijakan pengampunan pajak dan penurunan suku bunga yang telah dilakukan Bank Indonesia.selengkapnya

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) tak mengurungkan niatnya untuk melakukan judicial review Undang-undang (UU) Tax Amnesty.‎ Setelah Lebaran, KSPI akan melaksanakan judicial review tersebut.selengkapnya

Ekonom Universitas Sam Ratulangi menganggap hadirnya Undang-Undang Tax Amnesty sebagai kebijakan pemadam kebakaran, yang mencoba mengatasi persoalan yang timbul dari kebijakan hulu, rezim devisa bebas.selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan tegas mengingatkan kepada seluruh petugas Direktorat Jendral Pajak agar tidak bermain-main dengan penerapan Undang-Undang Tax Amnesty yang telah disepakati DPR pada Selasa (28/6) lalu. Presiden meminta agar petugas meningkatkan intergritas dan profesionalitas dalam perpajakkan.selengkapnya

Presiden Joko Widodo mengaku punya data orang tajir yang memiliki rekening gendut di luar negeri. Mayoritas adalah pengusaha.selengkapnya

Kementerian Keuangan menunda rencana untuk mewajibkan setiap bank melaporkan secara berkala data transaksi kartu kredit para nasabahnya untuk keperluan perpajakan. Disetujuinya Undang-Undang Pengampunan Pajak atau tax amnesty membuat pemerintah memiliki waktu untuk membenahi regulasi tersebut.selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan, program pengampunan pajak atau tax amnesty tidak akan terus menerus dijalankan. Kebijakan tersebut diterangkan hanya akan dikeluarkan pemerintah satu kali dan tidak akan diulang lagi.selengkapnya

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan pemerintah akan mulai menerapkan kebijakan pengampunan pajak seletal libur Lebaran.selengkapnya

Presiden RI Joko Widodo telah mencanangkan program pengampunan pajak atau tax amnesty. Melalui Undang-Undang ini diharapkan akan ada dana masuk yang signifikan dari para konglomerat yang selama ini menaruh dananya di luar negeri.selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini secara resmi mencanangkan program pengampunan pajak (tax amnesty) yang berlaku secara nasional dan terbuka bagi seluruh masyarakat wajib pajak. Dalam sambutannya, Jokowi menegaskan program ini bukanlah sebuah upaya pemerintah memberi pengampunan kepada koruptor.selengkapnya

Presiden Joko Widodo hari ini membuka acara Pencanangan Pengampunan Pajak, atau yang dikenal juga sebagaitax amnesty. Pencanangan ini berlangsung di kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.selengkapnya

Presiden RI Joko Widodo pagi ini dijadwalkan akan mencanangkan program tax amnesty atau pengampunan pajak demi mengejar target pajak dalam RAPBNP 2016.selengkapnya

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan berjanji tidak akan membocorkan data para pemohon pengampunan pajak (tax amnesty) baik dari kalangan orang-orang kaya maupun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kepada pihak luar, termasuk aparat penegak hukum. Jika melanggar, pegawai pajak terancam kurungan penjara selama 5 tahun.selengkapnya

Euforia pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) pengampunan pajak atau tax amnesty masih berlanjut di pasar modal Indonesia. Hal ini ditunjukkan dari aksi beli investor asing cukup besar pada perdagangan saham Kamis pekan ini.selengkapnya

Direktur Center of Indonesia Taxation and Analysis (CITA) Yustinus Prastowo bahwa tidak benar jika UU Pengampunan Pajak yang telah disahkan DPR RI merupakan inkonstitusi. Justru kata dia, pasal yang jadi acuan adalah pasal 5, pasal 20, dan pasal 23A dalam UUD 1945.selengkapnya

Kebijakan tax amnesty merupakan jalan keluar dari kemandekan ekonomi Indonesia yang terhambat oleh rendahnya penerimaan pajak.selengkapnya

Kaum buruh menilai Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) telah mencederai rasa keadilan kaum buruh. Di sisi lain, UU tersebut dipandang telah melanggar hukum.selengkapnya

Pemerintah mulai mensosialiasaikan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty setelah undang-undangnya disahkan Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa kemarin. Salah satu yang ditekankan pemerintah, para pengusaha yang akan mengikuti program ini mesti melaporkan nilai kekayaannya dengan benar dalam Surat Pemberitahuan (SPT) pajak salah.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya