Revisi UU KUP memberatkan wajib pajakRevisi UU KUP memberatkan wajib pajakSenin 11 Des 2017 11:29Ridha Anantidibaca 1159 kaliSemua Kategori

Pengusaha terus menyuarakan keresahan atas sejumlah pasal yang ada dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Sebab, dalam RUU yang saat ini masuk penyampaian Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) tersebut, banyak pasal dinilai memberatkan wajib pajak (WP).selengkapnya

 Aplikasi OnlinePajak terima pendanaan perusahaan ternamaAplikasi OnlinePajak terima pendanaan perusahaan ternamaSenin 11 Des 2017 11:14Ridha Anantidibaca 706 kaliSemua Kategori

Perusahaan pengembang aplikasi dalam jaringan (daring) OnlinePajak, PT Achilles Advanced Systems yang berbasis di Prancis, Indonesia, dan Singapura, menerima pendanaan dari perusahaan modal ventura ternama, Alpha JWC Ventures dan Sequoia India.selengkapnya

 Perlu Keadilan Pajak untuk KoperasiPerlu Keadilan Pajak untuk KoperasiSenin 11 Des 2017 10:15Ridha Anantidibaca 615 kaliSemua Kategori

Beban pajak yang tidak memenuhi rasa keadilan, masih dirasakan bagi eksistensi koperasi sampai saat ini. "Banyak keluhan yang disampaikan koperasi atas pengenaan pajak yang kurang adil ini, namun sejauh ini belum ada penyelesaiannya," kata Ketua Koperasi UPN Yogjakarta, Siwi Hardiastuti dalam Semiloka tentang kebijakan pajak dan eksistensi koperasi, yang digelar Koperasi UPN Yogjakarta, Kamis laluselengkapnya

 Untung dari Transaksi Bitcoin di RI? Anda Wajib Bayar PajakUntung dari Transaksi Bitcoin di RI? Anda Wajib Bayar PajakSenin 11 Des 2017 10:12Ridha Anantidibaca 8366 kaliSemua Kategori

Penggunaan mata uang digital, seperti bitcoin sebagai produk investasi oleh Wajib Pajak (WP) yang memperoleh keuntungan harus membayar pajak penghasilan (PPh) dan wajib dilaporkan di dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh. Kewajiban tersebut harus dilaksanakan meski bitcoin bukan sistem pembayaran yang sah di Indonesia.selengkapnya

 RUU KUP, jalan intensifikasi pajak terbukaRUU KUP, jalan intensifikasi pajak terbukaSenin 11 Des 2017 09:36Ridha Anantidibaca 456 kaliSemua Kategori

Fraksi-fraksi dalam Komisi XI DPR RI tengah melakukan pembahasan soal revisi UU No. 28/2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Saat ini, masing-masing fraksi tengah mempersiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).selengkapnya

 Perdirjen Pajak Nomor PER 18/2017 Ditolak Kalangan Pembuat Akta TanahPerdirjen Pajak Nomor PER 18/2017 Ditolak Kalangan Pembuat Akta TanahSenin 11 Des 2017 09:14Ridha Anantidibaca 2981 kaliSemua Kategori

Implementasi Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak Nomor PER - 18/PJ/2017 mendapat penolakan dari kalangan pembuat akta tanah lantaran minimnya sosialisasi.selengkapnya

 Menkeu Sri Mulyani akan atur tarif pajak ecommerceMenkeu Sri Mulyani akan atur tarif pajak ecommerceJumat 8 Des 2017 09:37Ridha Anantidibaca 407 kaliSemua Kategori

Selain mengatur perlakukan pajaknya atau tata caranya, pemerintah sedang mengkaji tarif pungutan pajak bagi usaha yang berjualan secara online.selengkapnya

 Wajib pajak sudah bisa akses layanan e-SPTPDWajib pajak sudah bisa akses layanan e-SPTPDJumat 8 Des 2017 09:15Ridha Anantidibaca 1436 kaliSemua Kategori

Wajib pajak untuk pajak hotel, restoran, hiburan dan parkir di Kota Yogyakarta sudah mulai bisa mengakses pengisian formulir surat pemberitahuan pajak daerah secara online untuk memudahkan proses pembayaran pajak.selengkapnya

 Ini Dasar Sri Mulyani Kejar Pajak Perusahaan Digital RaksasaIni Dasar Sri Mulyani Kejar Pajak Perusahaan Digital RaksasaKamis 7 Des 2017 13:51Ridha Anantidibaca 755 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati akan terus mengejar pajak perusahaan-perusahaan digital raksasa Over The Top (OTT) yang mengeruk pendapatan di Indonesia. Langkah ini dilakukan pasca keberhasilan pemerintah dalam memajaki Google untuk tahun pajak 2015.selengkapnya

 Transaksi Non Tunai dan Pajak Online Tingkatkan PAD DKITransaksi Non Tunai dan Pajak Online Tingkatkan PAD DKIKamis 7 Des 2017 13:28Ridha Anantidibaca 1364 kaliSemua Kategori

Bank Indonesia (BI) Perwakilan DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI terus mempertahankan penerapan transaksi non tunai dan pajak online di Jakarta. Kedua kebijakan ini, dinilai dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI.selengkapnya

 Uni Eropa terbitkan daftar hitam surga pajakUni Eropa terbitkan daftar hitam surga pajakKamis 7 Des 2017 10:17Ridha Anantidibaca 538 kaliSemua Kategori

Uni Eropa telah menerbitkan daftar hitam pertama surga pajak, dengan menyebut 17 wilayah termasuk Saint Lucia, Barbados dan Korea Selatan.selengkapnya

 Warga Banten Bisa Nikmati Pemutihan Sanksi Pajak KendaraanWarga Banten Bisa Nikmati Pemutihan Sanksi Pajak KendaraanRabu 6 Des 2017 14:48Ridha Anantidibaca 1018 kaliSemua Kategori

Kabar gembira bagi warga Banten. Ya, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten memberlakukan penghapusan sanksi pajak kendaraan bermotor hingga 31 Desember 2017 mendatang.selengkapnya

 Sri Mulyani Mengenang Pajak di Masa Lalu, Soal Gaji dan KejujuranSri Mulyani Mengenang Pajak di Masa Lalu, Soal Gaji dan KejujuranRabu 6 Des 2017 13:53Ridha Anantidibaca 853 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bercerita bagaimana Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) berusaha membangun reputasi yang baik sebagai institusi yang anti korupsi. Dia bilang, sulit rasanya untuk beranggapan Ditjen Pajak di masa lalu sebagai institusi yang jujur.selengkapnya

 Gucci Tersangkut Kasus Pajak di ItaliaGucci Tersangkut Kasus Pajak di ItaliaRabu 6 Des 2017 13:37Ridha Anantidibaca 1944 kaliSemua Kategori

Raksasa fesyen dunia, Gucci diduga terlibat kasus penghindaran pajak. Dalam beberapa hari terakhir polisi menggerebek kantor Gucci untuk menginvestigasi kasus ini.selengkapnya

 Pajak Backpacker Australia DigugatPajak Backpacker Australia DigugatRabu 6 Des 2017 11:21Ridha Anantidibaca 420 kaliSemua Kategori

Validitas pajak turis backpacker (berbujet rendah) yang diberlakukan Pemerintah Australia tengah dikritik, setahun setelah legislasi ini disahkan oleh Parlemen.selengkapnya

 Pangkas tarif pajak agar lebih kompetitifPangkas tarif pajak agar lebih kompetitifRabu 6 Des 2017 10:52Ridha Anantidibaca 632 kaliSemua Kategori

Reformasi perpajakan yang sedang digagas Amerika Serikat (AS) bakal berefek ke negara-negara lain, termasuk Indonesia. Apalagi AS berencana memangkas tarif pajak penghasilan (PPh) korporasi dari 35% menjadi 15%, jauh lebih rendah dari tarif pajak korporasi di Indonesia sebesar 25%.selengkapnya

 Ditjen Pajak pantau data WP dan e-commerce di GPNDitjen Pajak pantau data WP dan e-commerce di GPNRabu 6 Des 2017 10:31Ridha Anantidibaca 524 kaliSemua Kategori

Bank Indonesia (BI) meluncurkan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yang akan memungkinkan sistem pembayaran yang saling interkoneksi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bilang, GPN ini bisa digunakan untuk menambah basis perpajakan.selengkapnya

 Analis: Efek tax reform ke IHSG jangka pendekAnalis: Efek tax reform ke IHSG jangka pendekRabu 6 Des 2017 10:28Ridha Anantidibaca 1028 kaliSemua Kategori

Baru-baru ini, Senat Amerika Serikat (AS) menyetujui RUU reformasi pajak yang dirancang Presiden AS Donald Trump. Disetujuinya reformasi pajak ini bertujuan untuk menurunkan tarif pajak baik untuk individu maupun korporasi demi mendorong pertumbuhan ekonomi.selengkapnya

 Konsultan Pajak Dinilai Sangat Dibutuhkan MasyarakatKonsultan Pajak Dinilai Sangat Dibutuhkan MasyarakatSenin 4 Des 2017 11:12Ridha Anantidibaca 688 kaliSemua Kategori

Pekerjaan konsultan pajak dinilai sangat dibutuhkan masyarakat. Apalagi, selama ini pajak menjadi penopang ekonomi bangsa ini.selengkapnya

 Gubernur BI: Robert Pakpahan Tepat Duduki Kursi Dirjen PajakGubernur BI: Robert Pakpahan Tepat Duduki Kursi Dirjen PajakSenin 4 Des 2017 10:49Ridha Anantidibaca 1034 kaliSemua Kategori

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo menilai Robert Pakpahan sebagai figur yang tepat mengisi jabatan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak. Robert dipilih Presiden Joko Widodo menggantikan Dirjen Pajak sebelumnya, Ken Dwijugiasteadi yang memasuki masa pensiun.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :