Potongan 50% PBB Lapangan Golf di Jakarta akan DicabutPotongan 50% PBB Lapangan Golf di Jakarta akan DicabutSelasa 8 Mei 2018 15:02Ridha Anantidibaca 964 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan koreksi atas Peraturan Gubernur No.141/2014 yang memberikan potongan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas lapangan golf sebesar 50%.selengkapnya

 Alasan Pemprov DKI Hapus Diskon Pajak Lapangan GolfAlasan Pemprov DKI Hapus Diskon Pajak Lapangan GolfSelasa 8 Mei 2018 14:18Ridha Anantidibaca 437 kaliSemua Kategori

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan alasan pajak lapangan golf tidak mendapat diskon lagi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.selengkapnya

 Menkominfo Sentil Facebook Soal Pajak yang Belum BeresMenkominfo Sentil Facebook Soal Pajak yang Belum BeresSelasa 8 Mei 2018 10:54Ridha Anantidibaca 471 kaliSemua Kategori

Tak hanya masalah penyalahgunaan data pengguna, Facebook ternyata memiliki masalah lain yang belum selesai di Indonesia.selengkapnya

 Kinerja Industri Rokok Terhambat Kenaikan Tarif CukaiKinerja Industri Rokok Terhambat Kenaikan Tarif CukaiSenin 7 Mei 2018 11:14Ridha Anantidibaca 890 kaliSemua Kategori

Ketua Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) menilai kenaikan tarif cukai rokok akan menghambat kinerja industri. Untuk itu, pemerintah diminta mengkaji secara utuh kinerja industri rokok sebelum menaikkan tarif cukai rokok pada 2019 karena penerapan kenaikan tarif cukai rata-rata 10,04 persen mulai awal 2018 ini.selengkapnya

 Kenaikan Tarif Cukai Bikin Industri Rokok Makin KesulitanKenaikan Tarif Cukai Bikin Industri Rokok Makin KesulitanJumat 4 Mei 2018 09:54Ridha Anantidibaca 725 kaliSemua Kategori

Ketua Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) Ismanu Soemiran meminta pemerintah mengkaji secara utuh kinerja industri rokok saat ini, jika ingin menaikkan tarif cukai rokok pada 2019. Pasca penerapan kenaikan tarif cukai yang rata-rata 10,04% mulai awal 2018 ini, kinerja industri rokok semakin terpuruk.selengkapnya

 UJI Materi MK: Konsultan Pajak Bukan Satu-Satunya Penerima KuasaUJI Materi MK: Konsultan Pajak Bukan Satu-Satunya Penerima KuasaJumat 27 Apr 2018 11:39Ridha Anantidibaca 1102 kaliSemua Kategori

Kewenangan untuk menerima kuasa wajib pajak tak lagi menjadi otoritas konsultan pajak. Setiap pihak kini bisa menjadi kuasa dari wajib pajak asalkan memahami persoalan terkait perpajakan.selengkapnya

 Pengamat: Adanya batas waktu bagi PPh Final UKM itu positifPengamat: Adanya batas waktu bagi PPh Final UKM itu positifKamis 26 Apr 2018 09:57Ridha Anantidibaca 744 kaliSemua Kategori

Selain menyiapkan penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final untuk UKM jadi 0,5% dari 1%, dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) 46, pemerintah juga bakal mengatur batas waktu bagi wajib pajak (WP) orang pribadi (OP) maupun WP badan UKM untuk menggunakan tarif PPh Final.selengkapnya

 Ditjen Pajak Siapkan Kantor Pajak Khusus E-CommerceDitjen Pajak Siapkan Kantor Pajak Khusus E-CommerceKamis 26 Apr 2018 09:39Ridha Anantidibaca 485 kaliSemua Kategori

Selain menyelesaikan pembahasan beleid mengenai perlakuan fiskal perdagangan daring atau e-commerce, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak juga tengah menyusun konsep pengembangan kantor pajak khusus bagi pelaku e-commerce.selengkapnya

 Pengusaha keberatan PPh final dibatasi waktu tiga tahunPengusaha keberatan PPh final dibatasi waktu tiga tahunRabu 25 Apr 2018 16:10Ridha Anantidibaca 787 kaliSemua Kategori

Selain menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final untuk UKM jadi 0,5% dari 1%, dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) 46 yang sedang disiapkan pemerintah juga bakal mengatur batas waktu bagi wajib pajak (WP) orang pribadi (OP) maupun WP badan UKM untuk menggunakan tarif PPh Final.selengkapnya

 Pengisian SPT secara otomatis tak bertentangan dengan self-assessmentPengisian SPT secara otomatis tak bertentangan dengan self-assessmentRabu 25 Apr 2018 09:36Ridha Anantidibaca 698 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) tengah merancang sistem pelaporan SPT dengan teknologi pre-populated dimana data sudah secara otomatis terisi di formulir SPT sehingga WP cukup meneliti kembali kebenarannya dan menyetujuinya apabila cocok.selengkapnya

 DEFISIT APBN: Perbaikan Penerimaan Pajak dan Efisiensi DigenjotDEFISIT APBN: Perbaikan Penerimaan Pajak dan Efisiensi DigenjotRabu 11 Apr 2018 09:21Ridha Anantidibaca 646 kaliSemua Kategori

Rencana pemerintah yang ingin mematok defisit anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 di bawah angka 2% perlu didukung oleh perbaikan dari sektor penerimaan serta efisiensi belanja.selengkapnya

 Mahasiswa ITS Ciptakan Aplikasi Permudah Bayar Pajak ReklameMahasiswa ITS Ciptakan Aplikasi Permudah Bayar Pajak ReklameSelasa 10 Apr 2018 13:57Ridha Anantidibaca 606 kaliSemua Kategori

Peningkatan jumlah reklame, khususnya di wilayah Surabaya, kerap menimbulkan permasalahan baru. Pasalnya, hal ini seringkali tidak diimbangi dengan pajak pemasukan reklame ke pemerintah. Beranjak dari masalah tersebut, tiga mahasiswa dari Departemen Teknik Komputer ITS menciptakan aplikasi Siklame sebagai solusinya.selengkapnya

 Dorong Investasi, Sektor Hulu Migas Tunggu Insentif PajakDorong Investasi, Sektor Hulu Migas Tunggu Insentif PajakKamis 5 Apr 2018 16:06Ridha Anantidibaca 984 kaliSemua Kategori

Guna mempercepat arus investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas), pemerintah dinilai perlu menyiapkan insentif pajak bagi investor. Dalam hal ini, pemerintah diminta tidak berfokus pada upaya meningkatkan pendapatan, namun berupaya menciptakan iklim investasi yang menarik bagi para penanam modal di sektor hulu migas.selengkapnya

 Dorong Investasi, Pengusaha Dipermudah Dapatkan NPWPDorong Investasi, Pengusaha Dipermudah Dapatkan NPWPKamis 5 Apr 2018 15:55Ridha Anantidibaca 603 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membuat terobosan untuk memperbaiki iklim investasi dengan memberikan kemudahan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi dunia usaha. Terobosan ini menjadi salah satu program reformasi sistem perpajakan dan bea cukai yang dilakukan pemerintah sejak 2017.selengkapnya

 Investor Hulu Migas Butuh Tax Holiday untuk Gairahkan InvestasiInvestor Hulu Migas Butuh Tax Holiday untuk Gairahkan InvestasiKamis 5 Apr 2018 15:02Ridha Anantidibaca 857 kaliSemua Kategori

Investor menginginkan adanya aturan dari yang memuat insentif tax allowance (keringanan pajak) dan tax holiday (libur pajak) untuk industri hulu minyak dan gas bumi (migas). Ini karena selama ini aturan yang ada, termasuk yang akan terbit tidak mengakomodir industri hulu migas.selengkapnya

 Tipu-Tipu Perusahaan Demi Menghindar Kejaran PajakTipu-Tipu Perusahaan Demi Menghindar Kejaran PajakRabu 4 Apr 2018 15:55Ridha Anantidibaca 748 kaliSemua Kategori

Kepala Badan Pendapatan Daerah Sumatera Selatan Neng Muhaiba mengatakan saat ini masih ada perusahaan yang menyembunyikan kendaraan terutama alat berat untuk menghindari pembayaran pajak.selengkapnya

 Benarkah Pemerintah Agresif Kejar Setoran Pajak?Benarkah Pemerintah Agresif Kejar Setoran Pajak?Rabu 4 Apr 2018 09:44Ridha Anantidibaca 439 kaliSemua Kategori

Sebagian kalangan acapkali mengecap pemerintah terlalu agresif memungut pajak. Suara mengenai peraturan yang membikin gaduh dan tak pro wajib pajak sering terlontar ke publik, tetapi apakah demikian?selengkapnya

 Keputusan bijak, Ditjen Pajak tunda kebijakan e-faktur yang baruKeputusan bijak, Ditjen Pajak tunda kebijakan e-faktur yang baruSelasa 3 Apr 2018 12:30Ridha Anantidibaca 484 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak telah menunda pemberlakuan kebijakan Pembeli Barang Kena Pajak (BKP) atau penerima Jasa Kena Pajak (JKP) yang tidak memiliki NPWP untuk memberikan informasi atau identitasnya.selengkapnya

 Restitusi Pajak Dipercepat Berpotensi Kriminalisasi Petugas PajakRestitusi Pajak Dipercepat Berpotensi Kriminalisasi Petugas PajakJumat 30 Mar 2018 15:38Ridha Anantidibaca 637 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal mempercepat pengembalian (restitusi) pendahuluan untuk kelebihan bayar pajak. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menyambut positif peraturan ini, namun mengingatkan agar dipersiapkan aturan perlindungan hukum bagi petugas pajak.selengkapnya

 Restitusi Wajib Pajak Patuh Dipercepat, Hingga Rp1 M Tanpa PemeriksaanRestitusi Wajib Pajak Patuh Dipercepat, Hingga Rp1 M Tanpa PemeriksaanJumat 30 Mar 2018 14:05Ridha Anantidibaca 656 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal mempercepat pengembalian (restitusi) pendahuluan untuk kelebihan bayar pajak. Selain itu, Kemenkeu akan memperluas kriteria wajib pajak patuh dan berisiko rendah yang bisa memanfaatkannya. Kebijakan ini diambil untuk membantu likuiditas wajib pajak terkait.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :