Dewan Perwakilan Rakyat secara resmi mengesahkan Undang-Undang (UU) Pengampunan Pajak atau yang lebih dikenal dengan UU Tax Amnesty. Pengesahan ini dilakukan dalam Sidang Paripurna DPR pada Selasa (28/6). Presiden Joko Widodo mengatakan UU Tax Amnesty akan menjadi payung hukum dan memberi rasa aman bagi wajib pajak yang memiliki aset di luar negeri. Harapannya dengan adanya UU,selengkapnya

Presiden Jokowi mengapresiasi langkah DPR yang sudah mengesahkan Undang-Undang (UU) Tax Amnesty atau pengampunan pajak. Langkah selanjutnya, ia ingin UU itu segera disosialisasikan. "‎Alhamdullilah, tadi sudah selesai diberikan persetujuan oleh DPR dan pemerintah sekarang tinggal mensosialisasikan kepada yang diperkirakan mempunyai uang di luar negeri," kata Jokowi, di Istana Bogor, Jawa Barat,selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersyukur Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya mengesahkan Undang Undang Tax Amnesty (UU Pengampunan Pajak), pada Selasa (28/6). "Alhamdulillah, tadi sudah selesai diberikan persetujuan oleh DPR dan pemerintah tinggal menyosialisasikan kepada masyarakat yang diperkirakan mempunyai uang yang ditaruh di luar negeri," kata Presiden Jokowi usai berbuka puasa denganselengkapnya

Momentum perubahan postur APBN 2016 nyatanya tidak dimanfaatkan oleh pemerintah untuk melakukan konsolidasi fiskal yang lebih realistis. Lubang risiko fiskal diklaim mampu tertutup dengan rencana kebijakan pengampunan pajak. Dinamika pembahasan yang terjadi di kompleks parlemen mengarah pada penyempitan defisit anggaran. Maklum, pemerintah mengusulkan defisit 2,48%, melebar dari patokan APBNselengkapnya

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengisyaratkan akan membangun kawasan yang memberikan pajak sangat rendah bahkan hingga 0 persen. Arena ini dibangun guna menampung perusahaan-perusahaan Indonesia yang mempunyai bisnis di luar negeri atau menarik investor negara lain untuk menyimpan uangnya di Indonesia.selengkapnya

Di tengah upaya mengebut penyelesaian RUU Tax Amnesty, Ditjen Pajak Kementerian Keuangan merencanakan eksekusi tindakan paksa badan atau gijzeling kepada lebih dari 700 penanggung pajak tahun ini guna mengamankan target penerimaan pajak. Angin Praytino Aji, Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak (DJP) mengatakan sebagai bagian dari program di tahun penegakan hukum, setiap kantor pelayananselengkapnya

Pemerintah telah menetapkan target penerimaan pajak nonmigas sebesar Rp1.318,9 triliun. Untuk itu, guna mencapai target penerimaan, pihak Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengerahkan berbagai upaya, salah satunya adalah dengan melakukan tindakan penyanderaan (gijzeling) kepada para penunggak pajak.selengkapnya

Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Pengampunan Pajak, Soepriyatno, mengungkapkan pembahasan RUU tersebut akan rampung pada pekan depan. “Pekan depan harus sudah selesai,” ujar Soepriyatno saat ditemui di Kompleks Parlemen, Kamis (16/6/2016). Politisi Partai Gerindra ini menjelaskan sejauh ini pembahasan RUU pengampunan pajak sudah sampai pada pasal 19 dari 27 pasal yang ada.selengkapnya

Kalangan pengamat meminta DPR untuk tidak mempersulit proses pengesahan RUU Pengampunan Pajak. RUU Pengampunan Pajak harus secepatnya disahkan menjadi UU dan diterapkan demi keberlangsungan negara. Pengamat perpajakan dari Universitas Pelita Harapan Roni Bako mengatakan, pengampunan pajak sangat mendesak untuk disahkan. Sebab, pengampunan pajak ini memiliki kaitan erat dengan nasib APBN Perubahanselengkapnya

Kalangan pengamat meminta DPR untuk tidak mempersulit proses pengesahan RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). RUU Pengampunan Pajak harus secepatnya disahkan menjadi UU dan diterapkan demi keberlangsungan negara. Pengamat perpajakan Universitas Pelita Harapan Roni Bako menilai, pengesahan pengampunan pajak sangat mendesak. Sebab, pengampunan pajak ini memiliki kaitan erat dengan nasib APBN Perubahselengkapnya

Kalangan pengamat meminta DPR untuk tidak mempersulit proses pengesahan RUU Pengampunan Pajak. RUU Pengampunan Pajak harus secepatnya disahkan menjadi UU dan diterapkan demi keberlangsungan negara. Pengamat perpajakan dari Universitas Pelita Harapan Roni Bako mengatakan, pengampunan pajak sangat mendesak untuk disahkan. Sebab, pengampunan pajak ini memiliki kaitan erat dengan nasib APBN Perubahanselengkapnya

Pemerintah dan Komisi XI DPR telah membuat panitia kerja (Panja) untuk membahas rancangan undang-undan‎g (RUU) pengampunan pajak atau tax amnesty. Panja ini pun telah melakukan koordinasi untuk menyiapkan pasal-pasal yang nantinya akan masuk dalam RUU tax amnesty tersebut. Sekertaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto mengatakan, sejauh ini RUU Tax Amnesty masih ada di Panja dan masih dalamselengkapnya

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak berjalan lambat di Panitia Kerja (Panja). Hingga kemarin (6/6), Panja belum juga membahas pasal penting seputar tarif tebusan, mekanisme repatriasi, dan instrumen investasi. Padahal jika mengacu pada agenda kegiatan Komisi XI di masa sidang kali ini, Panja RUU Tax Amnesty harus tuntas pada 16 Juni 2016. Hingga kemarin, pembahasan RUU Tax Amnestyselengkapnya

Sejumlah pengusaha Multi Level Marketing (MLM) mengeluhkan sistem penghitungan pajak yang berlaku saat ini. Terutama Pajak Penghasilan (PPh) yang dikenakan atas bonus yang diperoleh. Salah satu pengusaha MLM yang menyampaikan keluhannya adalah Andrina dari Oriflame. Menurut Andrina, selama ini regulasi mengharuskan pengusaha MLM untuk membayar pajak atas penghasilan atas bonus secara kotorselengkapnya

Ketua Himpunan Pengusaha Muda (Hipmi) Tax Center Ajib Hamdani menilai, pengampunan pajak (tax amnesty) jangan hanya fokus pada kembalinya dana dari luar negeri (repatriasi), melainkan peru diperluas. Tax amnesty harusnya juga mencakup beberapa kasus pajak, seperti pendirian perusahaan dan akuisisi perusahaan.selengkapnya

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan isu terkait pajak menjadi pertanyaan para penyedia layanan aplikasi berbasis "internet" (over the top/OTT). "Saya masih berkomunikasi dengan pajak terkait hal ini bagaimana terbaiknya, karena ini masih banyak menjadi pertanyaan. Kita inginnya sih penghitungan pajak yang sederhana, sehingga memudahkan membayar pajak," kata Rudiantaraselengkapnya

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan isu terkait pajak menjadi pertanyaan para penyedia layanan aplikasi berbasis "internet" (over the top/OTT). "Saya masih berkomunikasi dengan pajak terkait hal ini bagaimana terbaiknya, karena ini masih banyak menjadi pertanyaan. Kita inginnya sih penghitungan pajak yang sederhana, sehingga memudahkan membayar pajak," kata Rudiantaraselengkapnya

Pemerintahan Jokowi-JK bersama DPR RI masih membahas Rancangan Undang Undang (RUU) Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak. Berbagai masukan didengarkan dan hingga saat ini belum juga diputuskan. Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro berharap, aturan pengampunan pajak bisa diterapkan pada Juli nanti. Bulan depan, dia menyebut pembahasan dengan DPR akan selesai.selengkapnya

Dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Prancis Francois Hollande di Shima Kanko Hotel the Classic, Shima Jepang, pada Jumat 27 Mei 2016, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan tiga isu bilateral yakni Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA), ekspor kayu Indonesia ke Uni Eropa (UE) dan rencana pajak sawit.selengkapnya

Hari ini Kementerian Perindustrian melakukan komitmen pencangan nilai dan budaya kerja di lingkungan kementerian. Untuk bertukar pengalaman penerapan pencanang nilai dan budaya kerja, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menceritakan pengalaman Kementerian Keuangan (Kemnkeu) dalam menjalankan prosesnya.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya