Pajak Google, Kemenkominfo Tunggu Pelaporan Ditjen PajakPajak Google, Kemenkominfo Tunggu Pelaporan Ditjen PajakKamis 29 Des 2016 10:03Ajeng Widyadibaca 1225 kaliSemua Kategori

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) masih menunggu laporan dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memblokir layanan Google terkait penolakan kewajiban membayar pajak selama beroperasi di Indonesia.selengkapnya

 DPR dukung Ditjen Pajak berdiri sendiriDPR dukung Ditjen Pajak berdiri sendiriJumat 16 Des 2016 16:01Ajeng Widyadibaca 885 kaliSemua Kategori

Dalam Undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU KUP) yang akan dibahas oleh DPR dikabarkan terdapat pasal yang akan memisahkan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dari Kementerian Keuangan.selengkapnya

 SOSIALISASI TAX AMNESTY II: Jokowi Undang Pengusaha Lagi ke IstanaSOSIALISASI TAX AMNESTY II: Jokowi Undang Pengusaha Lagi ke IstanaSabtu 10 Des 2016 09:17Ajeng Widyadibaca 926 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo akan kembali melakukan sosialisasi tax amnesty yang kedua di Istana Negara, malam ini.selengkapnya

 Realisasi Penerimaan Pajak 2016 Diprediksi di Bawah 85 PersenRealisasi Penerimaan Pajak 2016 Diprediksi di Bawah 85 PersenSelasa 6 Des 2016 11:15Ajeng Widyadibaca 915 kaliSemua Kategori

Realisasi penerimaan perpajakan yang masih jauh dari target yang telah ditetapkan di APBN (shortfall) pada 2016 ini dinilai akan berisiko bagi keuangan negara. Kondisi tersebut membuat kondisi keuangan menjadi mengkhawatirkan karena realisasi penerimaan perpajakan hingga akhir tahun diprediksi kurang dari 85 persen dari target di APBN.selengkapnya

 Babak 2 Tax Amnesty Masih Seret, Pertanda Apes?Babak 2 Tax Amnesty Masih Seret, Pertanda Apes?Selasa 6 Des 2016 10:26Ajeng Widyadibaca 351 kaliSemua Kategori

Program amnesti (pengampunan) pajak di periode dua, jauh dari harapan. Bak langit dan bumi dibandingkan periode pertama. Pertanda buruk?selengkapnya

 PENERIMAAN PAJAK 2016 BAKAL MENGULANGI KONDISI BURUK 2015PENERIMAAN PAJAK 2016 BAKAL MENGULANGI KONDISI BURUK 2015Selasa 6 Des 2016 10:18Ajeng Widyadibaca 1437 kaliSemua Kategori

Realisasi penerimaan perpajakan yang masih jauh dari target yang telah ditetapkan di APBN (shortfall) pada tahun 2016 ini, akan berisiko bagi keuangan negara. Kondisi tersebut membuat kondisi keuangan menjadi mengkhawatirkan karena realisasi penerimaan perpajakan hingga akhir tahun dinilai hanya kurang dari 85 persen dari target di APBN.selengkapnya

 Pemeriksa Pajak Kanwil Jakarta Diperiksa KPKPemeriksa Pajak Kanwil Jakarta Diperiksa KPKSenin 5 Des 2016 10:50Ajeng Widyadibaca 771 kaliSemua Kategori

Pemeriksa Pajak Madya Kanwil DJP Jakarta Khusus Harun Al Rasyid dipanggil oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)selengkapnya

 Aplikasi Pembayaran Zakat Diusulkan Terhubung dengan Aplikasi PajakAplikasi Pembayaran Zakat Diusulkan Terhubung dengan Aplikasi PajakSenin 5 Des 2016 09:53Ajeng Widyadibaca 1611 kaliSemua Kategori

Kegiatan mudzakarah zakat sebagai pengurang pajak yang digelar oleh Direktorat Pemberdayaan Zakat Kementerian Agama mengusulkan kepada pemerintah agar memasukkan klausul zakat sebagai pengurang pajak dalam Daftar Isian Masalah (DIM) RUU Perubahan atas UU Pajak Penghasilan.Hal tersebut mengemuka pada Mudzakarah Zakat Sebagai Pengurang Pajak yang diselenggarakan di Jakarta pada 1-3 Desember lalu.selengkapnya

 Bidik Pajak Bos Tambang, Jokowi Menuju BalikpapanBidik Pajak Bos Tambang, Jokowi Menuju BalikpapanSenin 5 Des 2016 09:38Ajeng Widyadibaca 544 kaliSemua Kategori

Hari ini (Senin, 5/12/2016), Presiden Jokowi diagendakan bekal melakukan sosilisasi program amnesti pajak di Hotel Platinum, Balikpapan, Kalimantan Timur. "Sosialisasi khusus bidang usaha mineral, minyak, dan gas (migas)," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Kanwil DJP Kaltimra) Samon Jaya, Sabtu (3/12/2016).selengkapnya

 Hilangkan Korupsi di Ditjen Pajak, Menkeu Disarankan Pertegas SanksiHilangkan Korupsi di Ditjen Pajak, Menkeu Disarankan Pertegas SanksiSabtu 3 Des 2016 10:29Ajeng Widyadibaca 767 kaliSemua Kategori

Pasca kejadian Operasi Tangkap Tangan (OTT) pegawai pajak, nampaknya reformasi besar-besaran akan dilakukan pemerintah. Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani berjanji akan merevisi Peraturan Presiden (Perpres) No 37 tahun 2015 yang terkait dengan insentif berupa tambahan tunjangan untuk pegawai Ditjen Pajak.selengkapnya

 Sri Mulyani: Saya Pernah Diberi Amplop Isi Dolar oleh GubernurSri Mulyani: Saya Pernah Diberi Amplop Isi Dolar oleh GubernurRabu 30 Nov 2016 14:59Ajeng Widyadibaca 960 kaliSemua Kategori

Meski dua kali menduduki jabatan strategis sebagai bendahara negara, Sri Mulyani Indrawati mengaku hampir tak pernah ditawari suap atau diajak melanggar hukum. Sekali-kalinya ia ditawari suap oleh salah satu kepala daerah, saat kembali menjabat Menteri Keuangan tahun ini.selengkapnya

 Lantik Dua Pejabat Baru, Sri Mulyani Ingin Ada Reformasi PajakLantik Dua Pejabat Baru, Sri Mulyani Ingin Ada Reformasi PajakSelasa 29 Nov 2016 12:13Ajeng Widyadibaca 1035 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melantik dua pejabat Eselon II Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan dalam rangka melanjutkan reformasi pajak pada hari ini.selengkapnya

 DPR Minta Sri Mulyani Pecat Pegawai yang KorupsiDPR Minta Sri Mulyani Pecat Pegawai yang KorupsiSelasa 29 Nov 2016 10:49Ajeng Widyadibaca 923 kaliSemua Kategori

Dewan perwakilan Rakyat (DPR) meminta kepada Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati untuk memecat pegawai pajak dan bea cukai yang tertangkap tangan melakukan praktik korupsi. Saat ini, dua pegawai yang sudah menjadi tersangka ini berstatus diberhentikan sementara atau pegawai non aktif.selengkapnya

 Rombak institusi pajak demi pulihkan kepercayaanRombak institusi pajak demi pulihkan kepercayaanJumat 25 Nov 2016 14:13Ajeng Widyadibaca 705 kaliSemua Kategori

Terungkapnya kembali kasus suap yang melibatkan pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menjadi pintu masuk bagi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membenahi institusi itu. Apalagi bukan kali ini saja pejabat dan pegawai pajak yang melakukan pelanggaran.selengkapnya

 Kata Sri Mulyani, Kalau Database Perpajakan Diperkuat, Praktik Korupsi Bisa DicegahKata Sri Mulyani, Kalau Database Perpajakan Diperkuat, Praktik Korupsi Bisa DicegahKamis 24 Nov 2016 16:01Ajeng Widyadibaca 769 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai penguatan pusat database perpajakan berupa data-data para wajib pajak sangat penting demi menghilangkan praktik korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak).selengkapnya

 Sri Mulyani: Kasus Suap Jangan Jadi Alasan Tak Bayar PajakSri Mulyani: Kasus Suap Jangan Jadi Alasan Tak Bayar PajakKamis 24 Nov 2016 10:43Ajeng Widyadibaca 692 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta masyarakat tidak menjadikan korupsi sebagai alasan untuk absen membayar pajak. Sebab, negara membutuhkan penerimaan yang besar untuk mendorong perekonomian.selengkapnya

 Darmin: Penangkapan Pegawai Pajak jadi Momentum PerbaikanDarmin: Penangkapan Pegawai Pajak jadi Momentum PerbaikanSelasa 22 Nov 2016 16:00Ajeng Widyadibaca 485 kaliSemua Kategori

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan kasus penangkapan oknum pegawai Direktorat Jenderal Pajak harus menjadi momentum perbaikan institusi pajak agar perilaku koruptif makin berkurang.selengkapnya

 Sri Mulyani Takkan Beri Ampun Pegawainya yang Terlibat Praktik KorupsiSri Mulyani Takkan Beri Ampun Pegawainya yang Terlibat Praktik KorupsiSelasa 22 Nov 2016 14:21Ajeng Widyadibaca 702 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani sangat kecewa dengan tertangkapnya pegawai eselon III Direktorat Jenderal Pajak karena ketahuan melakukan suap.selengkapnya

 DPR Minta Pemerintah Segera Laksanakan Reformasi PajakDPR Minta Pemerintah Segera Laksanakan Reformasi PajakSelasa 22 Nov 2016 11:50Ajeng Widyadibaca 482 kaliSemua Kategori

Pemerintah didorong untuk segera melaksanakan reformasi bidang penerimaan negara, khususnya di sektor perpajakan. Desakan ini sesuai dengan prinsip dari Revolusi Mental yang dikerjakan ‎oleh Presiden Joko Widodo.selengkapnya

 Reformasi Pajak Harus Dorong Kepatuhan Wajib PajakReformasi Pajak Harus Dorong Kepatuhan Wajib PajakSelasa 22 Nov 2016 11:31Ajeng Widyadibaca 1090 kaliSemua Kategori

Rencana pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mereformasi sistem perpajakan diharapkan fokus pada tujuan mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak (WP).selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :