RAPBN 2021: Penerimaan Pajak Tumbuh 5,8 Persen, PPh Nonmigas Jadi BantalanRAPBN 2021: Penerimaan Pajak Tumbuh 5,8 Persen, PPh Nonmigas Jadi BantalanSelasa 18 Ags 2020 10:45Ridha Anantidibaca 365 kaliSemua Kategori

Pemerintah memproyeksikan target penerimaan pajak dalam RAPBN 2021 mencapai Rp1.268,5 triliun atau tumbuh 5,8 persen dari outlook tahun 2020.selengkapnya

 Penerimaan Pajak Diperkirakan Minus 10% Tahun IniPenerimaan Pajak Diperkirakan Minus 10% Tahun IniJumat 24 Jul 2020 16:05Ridha Anantidibaca 335 kaliSemua Kategori

Penerimaan pajak seret pada tahun ini akibat pandemi virus Corona atau COVID-19. Menurut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) realisasinya bakal minus 10% di 2020.selengkapnya

 Persetujuan penghindaran pajak berganda dapat menjadi pemanis untuk investasi asingPersetujuan penghindaran pajak berganda dapat menjadi pemanis untuk investasi asingJumat 24 Jul 2020 15:23Ridha Anantidibaca 618 kaliSemua Kategori

Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA) menilai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau tax treaty dapat menjadi pemanis untuk investasi asing atawa foreign direct investment (FDI) di Indonesia.selengkapnya

 Tren Penerimaan Pajak Membaik, OECD: Pandemi Tetap Jadi AncamanTren Penerimaan Pajak Membaik, OECD: Pandemi Tetap Jadi AncamanJumat 24 Jul 2020 14:29Ridha Anantidibaca 403 kaliSemua Kategori

Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) memperkirakan pandemi covid - 19 akan membayangi penerimaan pajak negara-negara Asia Pasifik meski pada tahun 2018 lalu ada tren perbaikan penerimaan pajak.selengkapnya

 Peningkatan beban pajak jadi syarat perpanjangan kontrak tambang, setujukah produsen?Peningkatan beban pajak jadi syarat perpanjangan kontrak tambang, setujukah produsen?Kamis 23 Jul 2020 15:03Ridha Anantidibaca 420 kaliSemua Kategori

Pemerintah sedang menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) turunan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). PP yang akan diterbitkan salah satunya berisi syarat perpanjangan kontrak pertambangan.selengkapnya

 G20 Siapkan Aturan Pajak Digital, Namun AS Masih Belum SetujuG20 Siapkan Aturan Pajak Digital, Namun AS Masih Belum SetujuSelasa 21 Jul 2020 14:16Ridha Anantidibaca 417 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa negara-negara yang tergabung dalam G20 berharap perpajakan digital dapat segera diimplementasikan. Namun, saat ini Amerika Serikat (AS) masih belum setuju soal pajak digital tersebut.selengkapnya

 Menkeu: AS Hambat Kesepakatan Pajak Digital InternasionalMenkeu: AS Hambat Kesepakatan Pajak Digital InternasionalSelasa 21 Jul 2020 13:47Ridha Anantidibaca 375 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan, Indonesia dan negara anggota G20 masih belum bisa menarik pajak penghasilan (PPh) dari perusahaan digital dalam waktu dekat. Hambatan ini diakibatkan sikap Amerika Serikat yang memilih tidak setuju dengan rencana perpajakan digital di skala global.selengkapnya

 Sri Mulyani: G20 Belum Sepakat Soal Pajak DigitalSri Mulyani: G20 Belum Sepakat Soal Pajak DigitalSelasa 21 Jul 2020 13:35Ridha Anantidibaca 380 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan hingga saat ini belum ada kesepakatan terkait pajak digital dalam negara-negara yang tergabung pada G20. Hal ini dikarenakan Amerika Serikat (AS) belum setuju.selengkapnya

 Sri Mulyani Buka Kendala Pemerintah Salurkan Bantuan CoronaSri Mulyani Buka Kendala Pemerintah Salurkan Bantuan CoronaSenin 20 Jul 2020 14:19Ridha Anantidibaca 276 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap lebih dari 60 juta orang terdampak secara ekonomi karena pandemi virus corona. Namun, pemerintah kesulitan memberikan bantuan karena kendala data.selengkapnya

 Simplifikasi cukai rokok jadi strategi reformasi fiskal KemenkeuSimplifikasi cukai rokok jadi strategi reformasi fiskal KemenkeuSelasa 7 Jul 2020 15:47Ridha Anantidibaca 260 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menetapkan penyederhanaan (simplifikasi) struktur tarif cukai hasil tembakau sebagai salah satu bagian strategi Reformasi Fiskal. Kepastian tersebut diperoleh setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020 – 2024.selengkapnya

 Ditjen Pajak: PPN 10 Persen Produk Digital Bukan Hal yang BaruDitjen Pajak: PPN 10 Persen Produk Digital Bukan Hal yang BaruJumat 3 Jul 2020 10:36Ridha Anantidibaca 504 kaliSemua Kategori

Pemerintah resmi mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen untuk layanan pembelian produk dan jasa digital dari pedagang atau penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Penarikan pajak ini dijalankan setelah pemerintah menunjuk pelaku usaha untuk melakukan pemungutan.selengkapnya

 Setoran Pajak dan PNBP dari Inalum Berkurang 50% Tahun IniSetoran Pajak dan PNBP dari Inalum Berkurang 50% Tahun IniKamis 2 Jul 2020 12:03Ridha Anantidibaca 545 kaliSemua Kategori

Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tambang , Inalum mengakui pandemi virus corona mempengaruhi bisnis pertambangan. Dengan demikian pendapatan perseroan pun berpengaruh pada akhir tahun nanti.selengkapnya

 Terdampak Covid-19, kontribusi PNBP dan pajak holding tambang bakal anjlok separuhTerdampak Covid-19, kontribusi PNBP dan pajak holding tambang bakal anjlok separuhRabu 1 Jul 2020 15:22Ridha Anantidibaca 404 kaliSemua Kategori

Pandemi Covid-19 menekan kinerja holding pertambangan BUMN, MIND ID. Akibatnya, setoran ke negara dalam bentuk pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bakal anjlok di tahun ini.selengkapnya

 Enam PMSE Telah Siap Pungut PPN Barang VirtualEnam PMSE Telah Siap Pungut PPN Barang VirtualJumat 26 Jun 2020 14:21Ridha Anantidibaca 533 kaliSemua Kategori

Enam pelaku perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) telah bersedia ditunjuk sebagai wajib pungut atau wapu terkait implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.48/2020.selengkapnya

 Dapat Anggaran Rp42,36 Triliun, Ini Program Prioritas KemenkeuDapat Anggaran Rp42,36 Triliun, Ini Program Prioritas KemenkeuRabu 24 Jun 2020 16:07Ridha Anantidibaca 519 kaliSemua Kategori

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pengajuan anggaran Kementerian Keuangan tahun 2021 sebesar Rp42,36 triliun dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2021.selengkapnya

 Bukan Cuma Bayar Pajak, Netflix Cs Harusnya Wajib Buka Kantor di RIBukan Cuma Bayar Pajak, Netflix Cs Harusnya Wajib Buka Kantor di RISenin 22 Jun 2020 15:19Ridha Anantidibaca 329 kaliSemua Kategori

Investor startup yang juga merupakan pendiri perusahaan modal ventura Indies Capital dan AC Ventures, Pandu Patria Sjahrir mendukung rencana pemerintah yang akan menarik pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10 persen dari perusahaan digital yang beroperasi di Indonesia.selengkapnya

 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diramal jadi tumpuan penerimaan pajak 2021Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diramal jadi tumpuan penerimaan pajak 2021Senin 22 Jun 2020 14:04Ridha Anantidibaca 358 kaliSemua Kategori

Pengamat pajak Danny Darussalam Tax Center (DDTC) memperkirakan di tahun depan, jenis pajak yang bersifat konsumsi dan berbasis kekayaan umumnya relatif masih bisa diandalkan dan lebih cepat pulih jika dibandingkan dengan pajak penghasilan (PPh).selengkapnya

 Insentif pajak baru terserap 6,8%, ini yang diminta pengusahaInsentif pajak baru terserap 6,8%, ini yang diminta pengusahaSenin 22 Jun 2020 13:32Ridha Anantidibaca 288 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah menggelontorkan insentif pajak dalam rangka mendukung dunia usaha terhadap dampak ekonomi yang disebabkan corona virus disease 2019 (Covid-19). Namun, sampai dengan Mei 2020, realisasinya baru sebesar Rp 8,2 triliun atau 6,8% dari total anggaran senilai Rp 120,6 triliun.selengkapnya

 Pajak Netflix cs Mundur ke AgustusPajak Netflix cs Mundur ke AgustusKamis 18 Jun 2020 14:20Ridha Anantidibaca 329 kaliSemua Kategori

Pemungutan pajak untuk Netflix Cs akan mundur ke Agustus mendatang. Padahal sebelumnya, pungutan pajak ini akan dilakukan pada 1 Juli 2020.selengkapnya

 Siap-Siap! New Normal Dimulai, DJP Kembali Periksa dan Tagih Utang Wajib PajakSiap-Siap! New Normal Dimulai, DJP Kembali Periksa dan Tagih Utang Wajib PajakSelasa 16 Jun 2020 10:05Ridha Anantidibaca 364 kaliSemua Kategori

Pemerintah akan mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak (WP) pasca keputusan penerapan new normal di lingkungan otoritas pajak.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :