PENGURANGAN EMISI KARBON: Pakai PPnBM atau Cukai Emisi?PENGURANGAN EMISI KARBON: Pakai PPnBM atau Cukai Emisi?Rabu 13 Mar 2019 08:39Ridha Anantidibaca 645 kaliSemua Kategori

Rencana pemerintah yang akan memberikan insentif (kelonggaran) PPnBM untuk kendaraan listrik atau rendah emisi karbon mendapat tanggapan dari kalangan pengamat.selengkapnya

 Kabar Cukai Rokok Naik 19% Mengemuka Saat Pandemi Masih MelandaKabar Cukai Rokok Naik 19% Mengemuka Saat Pandemi Masih MelandaKamis 22 Okt 2020 16:18Ridha Anantidibaca 392 kaliSemua Kategori

Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) mendapat informasi jika tarif cukai rokok atau cukai hasil tembakau (CHT) naik 19% tahun depan. Angka ini lebih tinggi dari kabar yang berhembus yakni 17%.selengkapnya

 Penerimaan Pajak DJP Jateng II Capai Rp 2,1 TriliunPenerimaan Pajak DJP Jateng II Capai Rp 2,1 TriliunSelasa 19 Mar 2019 09:25Ridha Anantidibaca 1266 kaliSemua Kategori

Penerimaan pajak di Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jendral Pajak (DJP) Jawa Tengah II dari Januari sampai 14 Maret 2019 mencapai Rp 2,1 triliun. Nilai tersebut mencapai 13,73 persen dari total target penerimaan perpajakan DJP Jateng II sepanjang 2019 yang ditetapkan Rp 13,9 triliun.selengkapnya

 Peta jalan e-commerce dinilai sudah tepatPeta jalan e-commerce dinilai sudah tepatSelasa 6 Des 2016 09:52Ajeng Widyadibaca 570 kaliSemua Kategori

Situs belanja Bukalapak menilai Paket Kebijakan Ekonomi jilid XIV mengenai peta jalan e-commerce, terutama yang berkaitan dengan pajak sudah tepat.selengkapnya

 Penerimaan Pajak 2018 Tumbuh 15%, Pengelolaan APBN Dinilai KredibelPenerimaan Pajak 2018 Tumbuh 15%, Pengelolaan APBN Dinilai KredibelRabu 2 Jan 2019 15:32Ridha Anantidibaca 426 kaliSemua Kategori

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) berpendapat pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 lebih kredibel dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pertimbangan lembaga pengkajian pajak ini bahwa target yang ditetapkan realistis untuk dicapai.selengkapnya

 Sri Mulyani : Pemulihan Ekonomi Harus Cepat dan TepatSri Mulyani : Pemulihan Ekonomi Harus Cepat dan TepatSelasa 16 Jun 2020 12:05Ridha Anantidibaca 420 kaliSemua Kategori

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus berupaya meningkatkan pemulihan ekonomi Indonesia dari dampak wabah corona (Covid-19). Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan pemerintah mengupayakan kecepatan dan ketepatan dalam membuat kebijakan dalam merespons perkembangan wabah Covid-19 yang dinamis. Hal ini dilakukan agar tidak memuncukan gelombang kedua wabah corona.selengkapnya

 Tingkatkan PAD, Pemkot Jaktim Sosialisasikan Pembayaran Pajak OnlineTingkatkan PAD, Pemkot Jaktim Sosialisasikan Pembayaran Pajak OnlineRabu 31 Jul 2019 11:03Ridha Anantidibaca 338 kaliSemua Kategori

Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Timur melakukan sosialisasi pembayaran pajak secara online. Upaya ini untuk meningkatkan pemahaman peraturan pajak secara transparan.selengkapnya

 Rencana Pengenaan Pajak Laba Ditahan Dinilai Tak TepatRencana Pengenaan Pajak Laba Ditahan Dinilai Tak TepatRabu 11 Jul 2018 09:49Ridha Anantidibaca 555 kaliSemua Kategori

Rencana pemerintah memasukkan komponen laba ditahan (retained earnings) sebagai objek pajak penghasilan dinilai tidak tepat oleh pelaku usaha.selengkapnya

 Lapor SPT, Sandiaga Imbau Warga Bayar Pajak Tepat WaktuLapor SPT, Sandiaga Imbau Warga Bayar Pajak Tepat WaktuSenin 26 Mar 2018 15:03Ridha Anantidibaca 367 kaliSemua Kategori

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno melapokan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak di Kantor Pelayanan Pajak. Sandiaga mengimbau warga patuh membayar pajak.selengkapnya

 Tepat Sebulan, Dana Repatriasi dari Tax Amnesty Rp 1,2 TTepat Sebulan, Dana Repatriasi dari Tax Amnesty Rp 1,2 TAhad 21 Ags 2016 14:13Administratordibaca 656 kaliSemua Kategori

Direktur Pelayanan, Penyuluhan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama mengatakan dana repatriasi dari program tax amnesty telah mencapai Rp 1,2 triliun hingga Jumat, 19 Agustus 2016, atau tepat sebulan sejak diberlakukan.selengkapnya

 Imbauan Ditjen Pajak agar wajib pajak lapor SPT tepat waktu dinilai positifImbauan Ditjen Pajak agar wajib pajak lapor SPT tepat waktu dinilai positifRabu 6 Mar 2019 11:10Ridha Anantidibaca 314 kaliSemua Kategori

Tindakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengingatkan wajib pajak segera menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dinilai positif. Namun, tindakan ini perlu dilanjutkan dengan memberi pengertian kenapa wajib pajak harus lapor tepat waktu, dan bila high risk bisa diperiksa.selengkapnya

 CITA: Insentif Mobil Listrik Lebih Baik Lewat CukaiCITA: Insentif Mobil Listrik Lebih Baik Lewat CukaiRabu 13 Mar 2019 09:07Ridha Anantidibaca 764 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo, menilai, insentif fiskal untuk mendukung percepatan produksi mobil listrik di Indonesia sebaiknya lewat penerapan cukai. Bukan Pajak Penjualan Nilai Barang Mewah (PPnBM) seperti yang diusulkan oleh Kementerian Keuangan.selengkapnya

 Menkeu Targetkan PMK Super Deduction Tax Rampung MaretMenkeu Targetkan PMK Super Deduction Tax Rampung MaretRabu 20 Feb 2019 11:08Ridha Anantidibaca 374 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani menargetkan, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai insentif fiskal untuk perusahaan yang mengembangkan vokasi dan kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) rampung pada bulan depan. Insentif tersebut berupa super deduction tax, yakni insentif pajak dengan memperbesar faktor pengurang Pajak Penghasilan (PPh) (tax allowance) secara jumbo agar PPh yang dibayarkaselengkapnya

 Pengusaha Keluhkan Pemeriksaan Pajak, Ini Kata Dirjen Pajak!Pengusaha Keluhkan Pemeriksaan Pajak, Ini Kata Dirjen Pajak!Selasa 18 Sep 2018 09:44Ridha Anantidibaca 369 kaliSemua Kategori

Pemeriksaan pajak banyak dikeluhkan oleh kalangan pengusaha. Selain dianggap tak memberikan kepastian, langkah pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak atau pelaku usaha yang notabene memiliki catatan kepatuhan yang baik dianggap justru dikhawatirkan menjadi disinsentif bagi pelaku usaha.selengkapnya

 Rekening nasabah diintip, Kantor Pajak harus jamin privasi masyarakat terjagaRekening nasabah diintip, Kantor Pajak harus jamin privasi masyarakat terjagaSenin 2 Des 2019 14:50Ridha Anantidibaca 644 kaliSemua Kategori

Kantor pajak kini bisa langsung mengakses data informasi rekening di atas Rp 1 miliar. Wewenang inilah yang dimanfaatkan otoritas pajak untuk memperluas basis Wajib Pajak (WP).selengkapnya

 DJP Sempurnakan Kebijakan Pemeriksaan PajakDJP Sempurnakan Kebijakan Pemeriksaan PajakSenin 17 Sep 2018 11:25Ridha Anantidibaca 1387 kaliSemua Kategori

Direaktorat Jenderal Pajak (DJP) saat initengahmenempurnakan kebijakan pemeriksaan. Hal itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Dirjen Pajak No. SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan.selengkapnya

 Mau Terbebas dari Pemeriksaan Pajak? Begini CaranyaMau Terbebas dari Pemeriksaan Pajak? Begini CaranyaSenin 17 Sep 2018 11:04Ridha Anantidibaca 3074 kaliSemua Kategori

Ada kabar baik bagi seluruh wajib pajak (WP) di tanah air, terutama bagi yang ingin terbebas dari sasaran pemeriksaan pajak oleh otoritas pajak nasional.selengkapnya

 Punya Peran Strategis, Mahasiswa Jadi Sasaran Ditjen PajakPunya Peran Strategis, Mahasiswa Jadi Sasaran Ditjen PajakSelasa 29 Mar 2016 05:58Administratordibaca 4140 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendorong pemahaman pajak di kalangan mahasiswa. Mahasiswa dinilai memiliki peran strategis dalam menggenjot penerimaan pajak di masa depan. Peningkatkan pemahaman pajak di kalangan mahasiswa dituangkan dalam nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara DJP Kemenkeuselengkapnya

 DPR: Soal Tax Amnesty Pemerintah Harus Berani Dan TegasDPR: Soal Tax Amnesty Pemerintah Harus Berani Dan TegasKamis 1 Sep 2016 08:00Administratordibaca 700 kaliSemua Kategori

Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta pemerintah untuk berani dan tegas kepada konglomerat yang hingga sekarang masih menyimpan uangnya di luar negeri.selengkapnya

 Tunggakan Pajak Pemilik Mobil Mewah di Jakbar Capai Rp16,6 MTunggakan Pajak Pemilik Mobil Mewah di Jakbar Capai Rp16,6 MJumat 16 Nov 2018 11:07Ridha Anantidibaca 254 kaliSemua Kategori

Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB BBNKB) Jakarta Barat mencatat sebanyak 140 kendaraan mewah masih menunggak pujak. Khusus untuk mobil Roll Royce dan Ferrari tunggakan pajak mencapai Rp16,6 miliar.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :