Ancaman Pencabutan Potongan Bea Masuk Impor AS Tak Berdampak BesarAncaman Pencabutan Potongan Bea Masuk Impor AS Tak Berdampak BesarSelasa 10 Jul 2018 11:11Ridha Anantidibaca 623 kaliSemua Kategori

Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi mengatakan wacana penghapusan potongan bea masuk impor (generalized system of preferences /GSP) oleh pemerintah Amerika Serikat (AS) tak berpengaruh besar terhadap perdagangan Indonesia. Menurutnya, pemanfaatan GPS hanya memberi keuntungan sekitar US$ 1,8 miliar terhadap total perdagangan Indonesia dan Amerika sebesar US$ 20 miliar.selengkapnya

 Fasilitas Libur Pajak Diharap Tumbuhkan Industri AntaraFasilitas Libur Pajak Diharap Tumbuhkan Industri AntaraRabu 11 Apr 2018 09:27Ridha Anantidibaca 352 kaliSemua Kategori

Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 35/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan diharapkan mendorong tumbuhnya industri antara.selengkapnya

 Lembaga PajakLembaga PajakSelasa 14 Jun 2016 14:15Administratordibaca 1279 kaliSemua Kategori

Bola Rancangan Undang Undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) kini sudah menggelinding di markas wakil rakyat di Senayan. Salah satu poin besar dari RUU KUP tersebut adalah soal kelembagaan. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak yang selama ini di bawah naungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) segera berdiri sendiri.selengkapnya

 Pemerintah Putar Otak Agar PPN Pertanian Tak Beratkan PetaniPemerintah Putar Otak Agar PPN Pertanian Tak Beratkan PetaniRabu 20 Feb 2019 10:53Ridha Anantidibaca 1406 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian saat ini tengah memutar otak untuk memikirkan sejumlah cara yang tepat agar keberadaan kebijakan terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pertanian, tidak membebani petani.selengkapnya

 Tax Amnesty & Gijzeling Berjalan SeiringTax Amnesty & Gijzeling Berjalan SeiringSelasa 21 Jun 2016 10:56Administratordibaca 1932 kaliSemua Kategori

Di tengah upaya mengebut penyelesaian RUU Tax Amnesty, Ditjen Pajak Kementerian Keuangan merencanakan eksekusi tindakan paksa badan atau gijzeling kepada lebih dari 700 penanggung pajak tahun ini guna mengamankan target penerimaan pajak. Angin Praytino Aji, Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak (DJP) mengatakan sebagai bagian dari program di tahun penegakan hukum, setiap kantor pelayananselengkapnya

 OECD sebut sudah 50 negara pungut pajak digital, bagaimana Indonesia?OECD sebut sudah 50 negara pungut pajak digital, bagaimana Indonesia?Senin 24 Feb 2020 10:11Ridha Anantidibaca 502 kaliSemua Kategori

Beberapa negara telah menerapkan pemajakan terhadap industri digital yang berbisnis di wilayah mereka. Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) menyebut setidaknya ada 50 negara yang sudah menerapkan pemungutan pajak industri digital tersebut.selengkapnya

 Amnesti Periode Tiga, Fokus Perluas Basis PajakAmnesti Periode Tiga, Fokus Perluas Basis PajakRabu 18 Jan 2017 13:56Ajeng Widyadibaca 702 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan fokus untuk memperluas basis pajak pada periode ketiga pelaksanaan program amnesti pajak. Masyarakat diimbau agar segera memanfaatkan amnesti pajak lantaran program ini berakhir 2,5 bulan lagi.selengkapnya

 Menanti Hasil Pengampunan Pajak Untuk PembangunanMenanti Hasil Pengampunan Pajak Untuk PembangunanSabtu 17 Des 2016 10:33Ajeng Widyadibaca 819 kaliSemua Kategori

Sejak pertengahan 2016, pemerintah membuat gebrakan dengan melaksanakan program amnesti pajak yang bertujuan menambah penerimaan negara, repatriasi dana dari luar negeri, dan memperbaiki basis data perpajakan.selengkapnya

 TAX AMNESTY: Target Arus Kas Ke Negara Seharusnya RealistisTAX AMNESTY: Target Arus Kas Ke Negara Seharusnya RealistisRabu 15 Jun 2016 12:04Administratordibaca 1133 kaliSemua Kategori

Kendati antusiasme para wajib pajak dalam rencana kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty dinilai cukup besar, target arus ke kas negara seharusnya tetap realistis. Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi mengaku tidak masalah ada target penerimaan dari tax amnesty yang sudah dimasukkan dalam RAPBN Perubahan 2016.selengkapnya

 Tarif Deklarasi & Repatriasi DirumuskanTarif Deklarasi & Repatriasi DirumuskanSelasa 31 Mei 2016 14:43Administratordibaca 3084 kaliSemua Kategori

Sikap pemerintah terlihat kurang jelas terhadap persoalan besaran tarif deklarasi dan repatriasi harta kekayaan dalam Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak, yang saat ini tengah dibahas bersama Komisi XI DPR RI. Dalam draf awal RUU, pemerintah mengajukan usulan tarif berjenjang. Pertama untuk deklarasi, yakni 2% untuk 3 bulan pertama, 4% untuk 3 bulan kedua dan 6%selengkapnya

 Restitusi Wajib Pajak Patuh Dipercepat, Hingga Rp1 M Tanpa PemeriksaanRestitusi Wajib Pajak Patuh Dipercepat, Hingga Rp1 M Tanpa PemeriksaanJumat 30 Mar 2018 14:05Ridha Anantidibaca 649 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal mempercepat pengembalian (restitusi) pendahuluan untuk kelebihan bayar pajak. Selain itu, Kemenkeu akan memperluas kriteria wajib pajak patuh dan berisiko rendah yang bisa memanfaatkannya. Kebijakan ini diambil untuk membantu likuiditas wajib pajak terkait.selengkapnya

 Bea Cukai Resmikan PLB E-Commerce Pertama di IndonesiaBea Cukai Resmikan PLB E-Commerce Pertama di IndonesiaSenin 12 Ags 2019 09:27Ridha Anantidibaca 400 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta meresmikan pusat logistik berikat e-commerce (PLB-e) di Marunda Center Jakarta Utara yang dioperasikan oleh PT Uniair Indotama Cargo.selengkapnya

 Rebranding Kawasan Berikat, Strategi Bea Cukai Permudah Perizinan EksporRebranding Kawasan Berikat, Strategi Bea Cukai Permudah Perizinan EksporKamis 29 Nov 2018 13:38Ridha Anantidibaca 709 kaliSemua Kategori

Untuk mempermudah legal ekspor-impor, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) melakukan Rebranding Kawasan Berikat. Itu merupakan wilayah bisnis-ekspor impor yang terdiri berbagai sektor bisnis yang dipusatkan dalam suatu kawasan seperti di dekat Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.selengkapnya

 Peraturan Menteri Keuangan 165 tingkatkan kepatuhan wajib pajakPeraturan Menteri Keuangan 165 tingkatkan kepatuhan wajib pajakSelasa 28 Nov 2017 11:53Ridha Anantidibaca 2116 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.03/2017 bisa mendorong kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan aset dan melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar.selengkapnya

 Ini Beberapa Hal Perlu Diketahui Saat Mengisi SPTIni Beberapa Hal Perlu Diketahui Saat Mengisi SPTSenin 11 Feb 2019 13:38Ridha Anantidibaca 689 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak mengimbau wajib pajak untuk lebih awal melaporkan surat pemberitahuan (SPT) tahunan.selengkapnya

 Pacu Kendaraan Listrik, Kemenperin Usulkan Insentif PajakPacu Kendaraan Listrik, Kemenperin Usulkan Insentif PajakRabu 1 Ags 2018 15:20Ridha Anantidibaca 701 kaliSemua Kategori

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah mengusulkan kepada Kementerian Keuangan mengenai pemberian insentif fiskal berupa tax holiday untuk industri yang memproduksi kendaraan listrik dan perusahaan yang mengembangkan teknologi baterai dan motor listrik untuk penggeraknya. Upaya ini guna memacu produktivitas dan daya saing sekaligus memperkuat struktur manufakturnya.selengkapnya

 Pemerintah Siapkan Rencana AlternatifPemerintah Siapkan Rencana AlternatifAhad 28 Ags 2016 22:10Administratordibaca 780 kaliSemua Kategori

Pemerintah tengah meyiapkan rencana alternatif (backup plan) untuk mengantisippasi bila target penerimaan program amnesti pajak tidak tercapai. Dari target tebusan amnesti pajak yang ditetapkan Rp 165 triliun untuk tahun ini, hingga Jumat (26/8) malam baru terealisasi Rp 1,74 triliun atau sekitar 1,1% dari target.selengkapnya

 Ini yang membuat pengamat pajak CITA pesimistis target PPN 2022 bisa tercapaiIni yang membuat pengamat pajak CITA pesimistis target PPN 2022 bisa tercapaiSenin 23 Ags 2021 10:19Ridha Anantidibaca 537 kaliSemua Kategori

Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar pesimistis target penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) tahun depan tidak bisa tercapai.selengkapnya

 Bea Cukai Dukung Ekspor Dry Ice Expanded TobaccoBea Cukai Dukung Ekspor Dry Ice Expanded TobaccoJumat 25 Okt 2019 15:57Ridha Anantidibaca 652 kaliSemua Kategori

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) menginginkan agar pemerintah dapat bekerja sama dengan pelaku usaha untuk dapat menghadapi gejolak ekonomi global, salah satunya dengan meningkatkan investasi dan ekspor yang merupakan kunci dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi.selengkapnya

 Relaksasi PPnBM Mobil Listrik Regulasinya masih DigodokRelaksasi PPnBM Mobil Listrik Regulasinya masih DigodokSenin 6 Mei 2019 09:34Ridha Anantidibaca 456 kaliSemua Kategori

Rencana relaksasi pengenaan PPnBM mobil listrik belum bisa dipastikan waktu penerapannya. Pasalnya, pembahasan rancangan beleid ini masih dalam tahap koordinasi antar kementerian dan lembaga.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :