UU Pengampunan Pajak Bisa Disahkan MeiUU Pengampunan Pajak Bisa Disahkan MeiSelasa 1 Mar 2016 07:29Administratordibaca 2016 kaliSemua Kategori

Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak yang akan dibahas mulai 6 April mendatang bisa disahkan menjadi UU pada Mei nanti, sesuai target waktu pemerintah. DPR memberikan fokus perhatian pada RUU tax amnesty inisiatif presiden ini, sebagai salah satu solusi mengatasi kurangnya penerimaan negara Rp 200-250 triliun dari target APBN 2016.selengkapnya

 Pemangkasan Pajak Final UMKM Segera DiterapkanPemangkasan Pajak Final UMKM Segera DiterapkanSenin 4 Jun 2018 13:22Ridha Anantidibaca 409 kaliSemua Kategori

Pemangkasan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang beromzet di bawah Rp4,8 miliar per tahun termasuk koperasi menjadi tinggal 0,5 persen dari omzet segera diberlakukan.selengkapnya

 PENEGAKAN HUKUM PENUNGGAK PAJAK : DJP & Polda Jabar Akan Tindak TegasPENEGAKAN HUKUM PENUNGGAK PAJAK : DJP & Polda Jabar Akan Tindak TegasKamis 26 Mei 2016 14:54Administratordibaca 1132 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak memastikan pelaksanaan tahun penegakan hukum pada tahun ini sudah semakin siap diterapkan, khususnya di Jawa Barat, seiring dengan telah disosialisasikannya addendum, pedoman kerja, dan implementasi kerja sama antara Ditjen Pajak dan Polri kepada kedua belah pihak hingga level bawah.selengkapnya

 Soal Tax Amnesty, Segala Administrasi Harus DipersiapkanSoal Tax Amnesty, Segala Administrasi Harus DipersiapkanRabu 20 Apr 2016 12:47Administratordibaca 1259 kaliSemua Kategori

Anggota DPR RI dari Fraksi PKB Cucun Ahmad mengingatkan kalau penerapan UU TA ini harus memenuhi rasa keadilan bagi pembayar pajak sendiri. Hal ini melihat ada pembayar pajak yang taat selama ini, juga ada pengemplang pajak di luar negeri. "Ada pembayar pajak yang taat selama ini, dan ada pengemplang pajak di luar negeri. Kalau, UU TA ini diterapkan, apakah pembayar pajak yang taat itu akanselengkapnya

 Industri Minta Pemerintah Tinjau Ulang Kenaikan Cukai RokokIndustri Minta Pemerintah Tinjau Ulang Kenaikan Cukai RokokRabu 25 Sep 2019 09:05Ridha Anantidibaca 399 kaliSemua Kategori

Kenaikan tarif cukai rokok hingga 23% akan diterapkan mulai Januari 2020 mendatang. Akibat kenaikan tarif cukai itu, harga jual eceran (HJE) sebesar 35% juga siap diberlakukan.selengkapnya

 Pemerintah Kaji Pajak Barang dan JasaSelasa 1 Mar 2016 07:50Administratordibaca 3787 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana mengarahkann pengenaan pajak atas barang dan jasa (good and service tax/ GST) dan bukan pajak pertambahan nilai (PPN) atau value added tax (VAT) . Artinya, sebuah barang tidak harus berubah bentuk atau dikatakan ada dinilai tambah untuk dikenakan pajak.selengkapnya

 Program konfirmasi status wajib pajak diperluas, rasio pajak bisa capai 13,7% di 2024Program konfirmasi status wajib pajak diperluas, rasio pajak bisa capai 13,7% di 2024Kamis 1 Ags 2019 10:00Ridha Anantidibaca 415 kaliSemua Kategori

Pemerintah terus mengejar tingkat kepatuhan wajib pajak. Maklum, pemerintah menargetkan tingkat rasio pajak bisa mencapai 13,7% pada 2024 mendatang.selengkapnya

 Ampun-Ampun Pengampunan PajakAmpun-Ampun Pengampunan PajakSenin 29 Ags 2016 22:58Administratordibaca 937 kaliSemua Kategori

Di usia jabatan yang seumur jagung, Sri Mulyani mesti membereskan seabrek masalah keuangan negara. Penerimaan perpajakan, satu di antaranya, diperkirakan masih seret tahun ini sehingga minus Rp 219 triliun. Program pengampunan pajak pun digadang-gadang dapat menambal bolong tersebut.selengkapnya

 Ratusan Investor Terima Insentif Pengurangan hingga Libur PajakRatusan Investor Terima Insentif Pengurangan hingga Libur PajakSelasa 23 Okt 2018 10:00Ridha Anantidibaca 833 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan mencatat total seratusan investor telah memeroleh insentif berupa pengurangan pajak (tax allowance) hingga libur pajak (tax holiday). Secara rinci, sebanyak 131 investor telah mengantongi persetujuan fasilitas tax allowances dan setidaknya 13 investor mendapatkan persetujuan fasilitas tax holiday. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari sejak aturan tersebut diterapkan.selengkapnya

 Penjelasan Lengkap Aturan Penghitungan Omzet Wajib Pajak Beserta KetentuannyaPenjelasan Lengkap Aturan Penghitungan Omzet Wajib Pajak Beserta KetentuannyaSelasa 6 Mar 2018 11:43Ridha Anantidibaca 1145 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan secara resmi mengeluarkan aturan baru, yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15/PMK.03/2018 tentang Cara Lain untuk Menghitung Peredaran Bruto.selengkapnya

 Apartemen Berfungsi Indekos-Hotel di Bandung Akan Kena PajakApartemen Berfungsi Indekos-Hotel di Bandung Akan Kena PajakRabu 23 Okt 2019 13:17Ridha Anantidibaca 566 kaliSemua Kategori

Pemkot Bandung tengah berupaya menggali potensi pajak apartemen agar bisa menambah pendapatan daerah. Sebab, selama ini pajak yang diterapkan untuk apartemen baru berupa pajak bumi dan bangunan (PBB) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).selengkapnya

 Direktorat Baru Bidik Pajak E-Commerce, Idea: Harus SeragamDirektorat Baru Bidik Pajak E-Commerce, Idea: Harus SeragamRabu 10 Jul 2019 11:16Ridha Anantidibaca 403 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan membidik pajak e-commerce dengan membentuk direktorat baru, yakni Direktorat Data dan Informasi Perpajakan. Asosiasi e-commerce Indonesia (Idea) berpendapat hal ini seharusnya diimbangi dengan penetapan pajak yang seragam, tidak hanya ke e-commerce marketplace.selengkapnya

 Aturan Baru PPnBM dan Super Deductible Tax Akan Dirilis BersamaanAturan Baru PPnBM dan Super Deductible Tax Akan Dirilis BersamaanKamis 21 Mar 2019 10:18Ridha Anantidibaca 466 kaliSemua Kategori

Beleid terkait dengan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) disebutkan bakal rilis bersamaan dengan aturan insentif super deductible tax.selengkapnya

 Berapa Besar Potensi Pajak E-Commerce? Ini PenjelasannyaBerapa Besar Potensi Pajak E-Commerce? Ini PenjelasannyaRabu 16 Jan 2019 11:12Ridha Anantidibaca 291 kaliSemua Kategori

Jika benar efektif diterapkan, PMK No. 210/PMK.010/2018 yang mengatur mengenai kewajiban perpajakan atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik akan memperbaiki peforma penerimaan PPN dalam negeri.selengkapnya

 Pembatasan Transaksi Tunai Akan Tingkatkan Pembayaran PajakPembatasan Transaksi Tunai Akan Tingkatkan Pembayaran PajakKamis 19 Apr 2018 11:05Ridha Anantidibaca 557 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan menyambut positif atas dibahasnya draf Rancangan Undang-Undang Pembatasan Transaksi Uang Kartal. Bila diterapkan, dia memprediksi aturan tersebut akan mendorong tingkat kepatuhan dalam pembayaran perpajakan.selengkapnya

 Investasi Melempem, Pemerintah Jor-joran Pangkas PajakInvestasi Melempem, Pemerintah Jor-joran Pangkas PajakJumat 21 Jun 2019 13:45Ridha Anantidibaca 265 kaliSemua Kategori

Pemerintah mengambil langkah lebar demi menarik lagi investasi asing masuk ke Indonesia, setelah sempat melempem dalam beberapa tahun terakhir.selengkapnya

 Usulan Demokrat dan PKS Soal Tax Amnesty Dinilai Tak Masuk AkalUsulan Demokrat dan PKS Soal Tax Amnesty Dinilai Tak Masuk AkalSelasa 28 Jun 2016 10:12Administratordibaca 673 kaliSemua Kategori

Usulan Fraksi Partai Demokrat dan PKS soal Tax Amnesty atau pengampunan pajak dinilai tidak masuk akal. Jika usulan mereka diterapkan, maka minat wajib pajak untuk berpartisipasi dalam kebijakan tax amnesty bakal berkurang drastis sehingga akhirnya kebijakan tax amnesty berpotensi tidak laku atau tidak optimalselengkapnya

 Awas, Setiap Kantor Pajak Ditarget 2 Kali Lakukan PenyanderaanAwas, Setiap Kantor Pajak Ditarget 2 Kali Lakukan PenyanderaanSelasa 24 Mei 2016 12:53Administratordibaca 941 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak memastikan pelaksanaan tahun penegakan hukum pada tahun ini sudah semakin siap diterapkan, khususnya di Jawa Barat, seiring telah disosialisasikannya addendum, pedoman kerja, dan implementasi kerjasama antara Ditjen Pajak dan Polri kepada kedua belah pihak hingga level bawah.selengkapnya

 Pengawasan Pajak Berbasis CRM Mulai DiterapkanPengawasan Pajak Berbasis CRM Mulai DiterapkanSenin 16 Sep 2019 15:08Ridha Anantidibaca 408 kaliSemua Kategori

Setelah menunggu beberapa lama, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akhirnya menerapkan pengawasan kepatuhan berbasis risiko atau compliance risk management (CRM).selengkapnya

 Diskon Pajak Penghasilan Badan Didorong Berlaku 2021Diskon Pajak Penghasilan Badan Didorong Berlaku 2021Jumat 6 Sep 2019 09:39Ridha Anantidibaca 291 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak akan mempercepat penyelesaian mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan. Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan mengatakan, telah menyusun regulasi dan pokok-pokok yang akan dimasukkin dalam RUU. Hal ini dilakukan agar bisa diterapkan pada tahun 2021selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :