KPK: Bayangin! Ada 10 Ribu Izin Tambang tapi Bayar Pajak Cuma 4 RibuKPK: Bayangin! Ada 10 Ribu Izin Tambang tapi Bayar Pajak Cuma 4 RibuSenin 28 Jan 2019 09:47Ridha Anantidibaca 449 kaliSemua Kategori

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif geram dengan indikasi korupsi di sektor sumber daya alam (SDA). Syarif menyebut korupsi pada sektor itu sudah menjadi-jadi dan kerap terulang.selengkapnya

 Izin di Kawasan Berikat Dipangkas Jadi 1 Jam Demi Genjot EksporIzin di Kawasan Berikat Dipangkas Jadi 1 Jam Demi Genjot EksporKamis 29 Nov 2018 14:02Ridha Anantidibaca 702 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan mengubah wajah (rebranding) kawasan berikat. Sebagai kawasan pendukung kegiatan ekspor, kawasan berikat harus memberi kemudahan buat pelaku ekspor.selengkapnya

 Jokowi Resmi Tambah Beban Pajak FreeportJokowi Resmi Tambah Beban Pajak FreeportRabu 8 Ags 2018 15:02Ridha Anantidibaca 544 kaliSemua Kategori

Pemerintah akhirnya resmi menambah kewajiban pajak untuk PT Freeport Indonesia dan perusahaan pertambangan mineral lainnya.selengkapnya

 Penerimaan Pajak di Kanwil DJP Jatim III baru 43%Penerimaan Pajak di Kanwil DJP Jatim III baru 43%Senin 6 Ags 2018 13:31Ridha Anantidibaca 587 kaliSemua Kategori

Penerimaan pajak di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jatim III sampai dengan Juli 2018 baru mencapai 43% dari target penerimaan sebesar Rp31,5 triliun yang dipicu masih lesunya bisnis industri hasil tembakau (IHT).selengkapnya

 Karangasem Bakal Kejar Pajak Galian C Melalui Perbup TerbaruKarangasem Bakal Kejar Pajak Galian C Melalui Perbup TerbaruRabu 30 Mei 2018 09:06Ridha Anantidibaca 717 kaliSemua Kategori

Bupati Karangasem I Gusti Mas Sumatri menyatakan bakal mengeluarkan peraturan bupati agar pengusaha Galian C di daerahnya bisa beroperasi kembali.selengkapnya

 Tunggakan IUP pada negara capai Rp 4,01 triliunTunggakan IUP pada negara capai Rp 4,01 triliunJumat 3 Feb 2017 14:09Ajeng Widyadibaca 709 kaliSemua Kategori

Tunggakan pajak pertambangan sepertinya masih menjadi pekerjaan rumah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Hingga akhir Desember 2016, piutang negara atas penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor mineral pertambangan mencapai Rp 6,65 triliun.selengkapnya

 Jokowi Ancam Cabut Izin Perusahaan yang Tak Bayar PajakJokowi Ancam Cabut Izin Perusahaan yang Tak Bayar PajakSelasa 6 Des 2016 10:48Ajeng Widyadibaca 745 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo melakukan sosialisasi tax amensty kepada para pengusaha se-Kalimantan di Balikpapan, Kalimantan Timur. Jokowi ingin kesadaran pengusaha dalam mengungkap harta kekayaan meningkat.selengkapnya

 LKM Berbadan Hukum Minim, OJK: Takut Terpantau PajakLKM Berbadan Hukum Minim, OJK: Takut Terpantau PajakKamis 15 Sep 2016 12:13Administratordibaca 1138 kaliSemua Kategori

Otoritas Jasa Keuangan menilai minimnya jumlah lembaga keuangan mikro atau LKM yang berbadan hukum lantaran khawatir jadi sasaran pajak dan belum siap keterbukaan laporan.selengkapnya

 Tak Lapor Dana Repatriasi, Izin Bank Bakal DicabutTak Lapor Dana Repatriasi, Izin Bank Bakal DicabutRabu 7 Sep 2016 18:08Administratordibaca 643 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak menegaskan bank persepsi wajib melaporkan pergerakan dana repatriasi yang diterimanya dalam program pengampunan pajak. Apabila hal tersebut tidak dilakukan maka bank bisa terkena sanksi, termasuk pencabutan izin sebagai gateway atau pintu masuk dana tax amnesty itu.selengkapnya

 KPK Sebut 24% Pemegang IUP Tambang Tak Punya NPWPKPK Sebut 24% Pemegang IUP Tambang Tak Punya NPWPRabu 31 Ags 2016 12:15Administratordibaca 801 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi 24% dari 10.432 perusahaan pemilik izin usaha pertambangan (IUP) tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Karena tak memiliki NPWP, pajak yang diterima oleh pemerintah dari sektor itu tidak optimal.selengkapnya

 KPK: Perusahaan Tambang Masih Utang Rp2,8 Triliun ke NegaraKPK: Perusahaan Tambang Masih Utang Rp2,8 Triliun ke NegaraSelasa 14 Jun 2016 14:20Administratordibaca 3625 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut piutang sektor pertambangan di Indonesia mencapai Rp2,8 triliun. Piutang tersebut berasal dari iuran tetap, royalti, jaminan reklamasi, dan pajak yang belum dibayarkan perusahaan pada negara. Sektor pertambangan juga berada di peringkat dua penyumbang suap tertinggi, setelah sektor konstruksi yang menempati peringkat pertama.selengkapnya

 DJP Jateng II Kantongi Nama Baru Pengemplang PajakDJP Jateng II Kantongi Nama Baru Pengemplang PajakJumat 3 Jun 2016 13:31Administratordibaca 1462 kaliSemua Kategori

Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jendral Pajak (DJP) Jateng II mengantongi nama-nama baru pengemplang pajak di Jateng yang layak untuk dilakukan penyanderaan (gijzeling). Namun, untuk penyanderaan masih menunggu izin dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kepala Kanwil DJP Jateng II, Lusiani, mengatakan DJP Jateng membawahi sebanyak 12 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama. Rata-rata dari 12 KPPselengkapnya

 BKPM akan Cabut Izin Perusahaan Asing Jika Tak Bayar PajakBKPM akan Cabut Izin Perusahaan Asing Jika Tak Bayar PajakRabu 30 Mar 2016 06:38Administratordibaca 3248 kaliSemua Kategori

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan memberikan sanksi tegas untuk perusahaan yang tergolong penanaman modal asing (PMA) jika tidak membayar pajak. Sanksi paling keras adalah pencabutan izin usaha. Seperti diketahui, data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat bahwa sekitar 2.000 perusahaan asing tidak membayar pajak selama 10 tahun terakhir.selengkapnya

 Orang Kaya Malas Bayar Pajak, Awas Diincar KPKOrang Kaya Malas Bayar Pajak, Awas Diincar KPKJumat 6 Des 2019 15:15Ridha Anantidibaca 629 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendampingi Badan Pajak dan Restribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta dan UP PKB-BBNKB (Samsat) Jakarta Utara menagih pajak secara langsung dengan menempelkan stiker pada tiga jenis objek pajak yang belum melunasi kewajiban pajak daerah.selengkapnya

 Belasan mobil mewah bermasalah ditemukan saat dilakukan razia pajakBelasan mobil mewah bermasalah ditemukan saat dilakukan razia pajakJumat 6 Des 2019 14:07Ridha Anantidibaca 496 kaliSemua Kategori

Petugas Samsat Jakarta Utara bersama BPRD DKI Jakarta dan Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan belasan mobil mewah bermasalah saat melakukan razia pajak di Apartemen Regatta, Jakarta Utara, Kamis (5/12).selengkapnya

 Ditjen Pajak Berhasil Patahkan Gugatan Wajib PajakDitjen Pajak Berhasil Patahkan Gugatan Wajib PajakSelasa 29 Jan 2019 09:37Ridha Anantidibaca 557 kaliSemua Kategori

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara II memberikan keterangan pers terkait putusan Pengadilan Negeri Sibolga dengan perkara nomor 23/Pdt.G/2018/PN.Sbg, dengan memenangkan Kepala KPP Pratama Sibolga sebagai tergugat I dan Direktur Jenderal Pajak sebagai tergugat II dengan amar putusan menolak gugatan penggugat (AL) untuk seluruhnya.selengkapnya

 Akhir Tahun, DJP Suluttenggomalut Kejar Target Penerimaan PajakAkhir Tahun, DJP Suluttenggomalut Kejar Target Penerimaan PajakSenin 12 Nov 2018 10:49Ridha Anantidibaca 434 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara (Suluttenggomalut) menggenjot penerimaan pajak di sisa dua bulan terakhir guna mencapai realisasi penerimaan pajak minimal 82% dari target Rp10,3 triliun pada tahun ini.selengkapnya

 Kanwil DJP Suluttenggomalut Bentuk Generasi Emas Sadar PajakKanwil DJP Suluttenggomalut Bentuk Generasi Emas Sadar PajakSenin 12 Nov 2018 10:46Ridha Anantidibaca 400 kaliSemua Kategori

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara (Suluttenggomalut) melakukan edukasi mengenai pentingnya perpajakan kepada ratusan mahasiswa ekonomi Universitas Sam Ratulangi.selengkapnya

 Pajak Tinggi, Harga Pertalite di Batam dan Kepri Termahal se-IndonesiaPajak Tinggi, Harga Pertalite di Batam dan Kepri Termahal se-IndonesiaSelasa 3 Jul 2018 11:34Ridha Anantidibaca 845 kaliSemua Kategori

Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite di Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) termahal di Indonesia yakni Rp 8.150 per liter.selengkapnya

 Bea Cukai dan Ditjen Pajak Bentuk Satgas Bersama SinergitasBea Cukai dan Ditjen Pajak Bentuk Satgas Bersama SinergitasKamis 7 Jun 2018 13:26Ridha Anantidibaca 637 kaliSemua Kategori

Sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 255/KMK.01/2018 tentang Pembentukan Tim Implementasi Program Sinergi Reformasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun Anggaran 2018, kedua instansi menandatangani Keputusan Bersama tentang Satuan Tugas Bersama Sinergitas (Joint Programs).selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :