Menindak Perusahaan Asing `Nakal`Menindak Perusahaan Asing `Nakal`Kamis 26 Mei 2016 17:07Administratordibaca 3604 kaliSemua Kategori

Usai kasus Panama Papers mencuat, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) makin gencar melakukan pendataan para wajib pajak. Kendati sebelumnya, DJP sudah bertindak cukup keras terhadap para wajib pajak yang “nakal”. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, meminta DJP menindak tegas perusahaan atau wajib pajak kategori penanaman modalselengkapnya

 Ada Insentif Pajak buat Perusahaan Farmasi, Vaksin Bisa Dikebut?Ada Insentif Pajak buat Perusahaan Farmasi, Vaksin Bisa Dikebut?Selasa 20 Okt 2020 15:56Ridha Anantidibaca 517 kaliSemua Kategori

Pemerintah baru saja mengeluarkan aturan untuk memberikan insentif pajak bagi perusahaan yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan. Salah satunya adalah perusahaan farmasi.selengkapnya

 Pemerintah putar otak agar penerimaan pajak tahun depan naik 8%Pemerintah putar otak agar penerimaan pajak tahun depan naik 8%Rabu 14 Okt 2020 15:27Ridha Anantidibaca 295 kaliSemua Kategori

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu mengatakan target penerimaan pajak tahun depan seharusnya bisa tumbuh 8%. Angka tersebut mengkalkulasi target pertumbuhan ekonomi 2021 sebesar 5% dan inflasi 3%.selengkapnya

 Pemerintah cari celah agar penerimaan pajak di tahun depan bisa tumbuh 8%Pemerintah cari celah agar penerimaan pajak di tahun depan bisa tumbuh 8%Rabu 14 Okt 2020 15:17Ridha Anantidibaca 447 kaliSemua Kategori

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu mengatakan target penerimaan pajak tahun depan seharusnya bisa tumbuh 8%. Angka tersebut mengkalkulasi target pertumbuhan ekonomi 2021 sebesar 5% dan inflasi 3%.selengkapnya

 Pemerintah Didesak Revisi Penetapan Tarif Cukai TembakauPemerintah Didesak Revisi Penetapan Tarif Cukai TembakauKamis 2 Jul 2020 14:24Ridha Anantidibaca 248 kaliSemua Kategori

Pakar kebijakan publik dan ekonom mendesak Pemerintah untuk segera merevisi kebijakan Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Bea Cukai Nomor 37/2017 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Tembakau.selengkapnya

 Ditjen Pajak masih Andalakan Cara Lama untuk Tingkatkan Rasio PajakDitjen Pajak masih Andalakan Cara Lama untuk Tingkatkan Rasio PajakSelasa 3 Mar 2020 13:44Ridha Anantidibaca 770 kaliSemua Kategori

Perluasan basis pajak masih menjadi kunci bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk meningkatkan rasio pajak.selengkapnya

 Ditjen Pajak masih Andalakan Cara Lama untuk Tingkatkan Rasio PajakDitjen Pajak masih Andalakan Cara Lama untuk Tingkatkan Rasio PajakSelasa 3 Mar 2020 13:39Ridha Anantidibaca 0 kaliSemua Kategori

Perluasan basis pajak masih menjadi kunci bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk meningkatkan rasio pajak.selengkapnya

 Soal Imbalan Bunga PPh Badan, Ini Komentar KadinSoal Imbalan Bunga PPh Badan, Ini Komentar KadinSelasa 11 Feb 2020 10:26Ridha Anantidibaca 554 kaliSemua Kategori

Wakil Ketua Tetap Bidang Perpajakan Kadin sekaligus Ketua Umum Perkumpulan Konsultan Praktisi Perpajakan Indonesia (Perkoppi) Herman Juwono menilai revisi imbalan bunga dalam Omnibus Law Perpajakan harus seimbang dengan penurunan PPh Badan.selengkapnya

 Menko Darmin Sebut Kenaikan Cukai Rokok Hal Wajar Demi SehatMenko Darmin Sebut Kenaikan Cukai Rokok Hal Wajar Demi SehatSelasa 17 Sep 2019 14:58Ridha Anantidibaca 252 kaliSemua Kategori

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai kenaikan tarif cukai rokok yang sebesar 23 persen pada 2020 merupakan hal yang wajar. Alasannya, karena sudah mempertimbangkan aspek menjaga kesehatan sekaligus menambah penerimaan negara.selengkapnya

 Ditjen Pajak semakin gencar memburu pajak digitalDitjen Pajak semakin gencar memburu pajak digitalSelasa 10 Sep 2019 11:27Ridha Anantidibaca 452 kaliSemua Kategori

Geliat pemerintah dalam merangkul pemangku kepentingan ekonomi digital semakin nyata. Pemilik akun Kapitulus Zerry Hendrik mengatakan, telah mendapatkan surat imbauan dari Kantor Perwakilan Pajak (KPP) Cianjur Jawa Barat.selengkapnya

 Bea Cukai Purwakarta Undang Puluhan Perusahaan Beberkan Manfaat Kawasan Berikat MandiriBea Cukai Purwakarta Undang Puluhan Perusahaan Beberkan Manfaat Kawasan Berikat MandiriJumat 30 Ags 2019 11:27Ridha Anantidibaca 775 kaliSemua Kategori

Purwakarta merupakan salah satu wilayah dengan pengusaha yang bersinggungan langsung dengan kegiatan ekspor dan impor terbanyak di wilayah pulau Jawa.selengkapnya

 Sri Mulyani Sebut Tantangan untuk Capai Target Pajak 2020Sri Mulyani Sebut Tantangan untuk Capai Target Pajak 2020Senin 19 Ags 2019 15:43Ridha Anantidibaca 325 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan tantangan yang dihadapi dalam mencapai target penerimaan pajak pada 2020. Tantangan itu datang dari perekonomian dunia yang belakangan diprediksi melemah.selengkapnya

 Menkeu : Tax Ratio bertambah dua persen jika pajak daerah dihitungMenkeu : Tax Ratio bertambah dua persen jika pajak daerah dihitungRabu 19 Jun 2019 11:49Ridha Anantidibaca 401 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan jika pajak daerah dimasukkan dalam perhitungan Rasio Pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau Tax Ratio, maka asumsi besaran "Tax Ratio" 2019 akan bertambah dua persen, menjadi sebesar 14,2 persen.selengkapnya

 Menkeu Sri Mulyani: Banyak yang menolak ajakan memboikot bayar pajakMenkeu Sri Mulyani: Banyak yang menolak ajakan memboikot bayar pajakRabu 22 Mei 2019 09:11Ridha Anantidibaca 517 kaliSemua Kategori

Pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono beberapa waktu lalu yang meminta pemilih Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tidak usah membayar pajak mendapat tanggapan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani.selengkapnya

 Ditjen Pajak perluas kerjasama dengan Pemda untuk optimalkan penerimaan pajakDitjen Pajak perluas kerjasama dengan Pemda untuk optimalkan penerimaan pajakSenin 6 Mei 2019 09:47Ridha Anantidibaca 701 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan menggandeng pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan pajak pusat maupun pajak daerah. Teranyar, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Riau bersama Gubernur Riau dan Bupati/Walikota se-Provinsi Riau, Kamis (2/5), menandatangani kesepakatan bersama tentang Optimalisasi Penerimaan Pajak Pusat dan Daerah.selengkapnya

 Pemerintah Diminta Susun Aturan Baru Pajak E-CommercePemerintah Diminta Susun Aturan Baru Pajak E-CommerceKamis 4 Apr 2019 15:33Ridha Anantidibaca 494 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dinilai perlu segera menyusun aturan baru terkait pajak e-commerce. Hal ini menyusul keputusan untuk membatalkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.selengkapnya

 PLN Raih Penghargaan Wajib Pajak Besar dari DJPPLN Raih Penghargaan Wajib Pajak Besar dari DJPJumat 15 Mar 2019 14:33Ridha Anantidibaca 434 kaliSemua Kategori

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) memperoleh apresiasi dan penghargaan Wajib Pajak Kanwil DJP Wajib Pajak Besar Tahun 2019. PLN mendapatkan apresiasi sebagai BUMN dengan kontribusi besar serta patuh terhadap peraturan perpajakan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.selengkapnya

 CITA: Insentif Mobil Listrik Lebih Baik Lewat CukaiCITA: Insentif Mobil Listrik Lebih Baik Lewat CukaiRabu 13 Mar 2019 09:07Ridha Anantidibaca 773 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo, menilai, insentif fiskal untuk mendukung percepatan produksi mobil listrik di Indonesia sebaiknya lewat penerapan cukai. Bukan Pajak Penjualan Nilai Barang Mewah (PPnBM) seperti yang diusulkan oleh Kementerian Keuangan.selengkapnya

 Menperin Pastikan Pajak untuk Mobil Listrik Diturunkan Jadi 0%Menperin Pastikan Pajak untuk Mobil Listrik Diturunkan Jadi 0%Selasa 12 Mar 2019 15:05Ridha Anantidibaca 251 kaliSemua Kategori

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan mengenakan nol persen Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk mobil listrik.selengkapnya

 Sri Mulyani: Pengelolaan Utang tidak Ugal-ugalanSri Mulyani: Pengelolaan Utang tidak Ugal-ugalanKamis 24 Jan 2019 11:46Ridha Anantidibaca 588 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa pengelolaan utang Indonesia tidak dilakukan secara ugal-ugalan, melainkan dengan hati-hati dan transparan. Pernyataan Sri Mulyani ini menanggapi angka utang pemerintah pusat yang terus membengkak ke angka Rp 4.418,3 triliun per Desember 2018.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :