Bayar Pajak Kendaraan Nantinya Bisa di Minimarket dan MarketplaceBayar Pajak Kendaraan Nantinya Bisa di Minimarket dan MarketplaceJumat 21 Des 2018 14:40Ridha Anantidibaca 388 kaliSemua Kategori

Meski sudah dibuat seefisien mungkin, namun membayar pajak masih menjadi salah satu hal yang dianggap mengganggu aktivitas sehari-hari para pemilik kendaraan. Selain harus mengantre, keluhan juga ditujukan seputar lokasi pembayaran.selengkapnya

 DJP: Pajak e-commerce masih menunggu perdirjenDJP: Pajak e-commerce masih menunggu perdirjenKamis 14 Mar 2019 10:38Ridha Anantidibaca 406 kaliSemua Kategori

PMK mengenai e-commerce akan segera berlaku per 1 April 2019. Sayangnya, hingga saat ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) belum mengeluarkan Peraturan Direktorat Jenderal (Perdirjen).selengkapnya

 Bank Banten Permudah Layanan Wajib PajakBank Banten Permudah Layanan Wajib PajakRabu 19 Des 2018 10:01Ridha Anantidibaca 459 kaliSemua Kategori

PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. baru saja melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Banten guna mempermudah layanan dan transaksi masyarakat.selengkapnya

 Kantor pajak akan memelototi transaksi belanja onlineKantor pajak akan memelototi transaksi belanja onlineJumat 31 Ags 2018 15:19Ridha Anantidibaca 980 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak mulai memelototi transaksi belanja online. Nanti, kantor pajak akan mengedarkan kartu digital untuk transaksi belanja online.selengkapnya

 Pajak untuk IKM Online Harus AdilPajak untuk IKM Online Harus AdilSenin 5 Feb 2018 09:40Ridha Anantidibaca 597 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian (Dirjen IKM Kemenperin) Gati Wibawaningsih mengatakan pajak merupakan sebuah keharusan. Kendati demikian, dia mengingatkan pengenaan harus mengedepankan keadilan.selengkapnya

 Menkeu: Orang Kalau Dengar Pajak Langsung KorsletingMenkeu: Orang Kalau Dengar Pajak Langsung KorsletingSelasa 15 Jan 2019 10:00Ridha Anantidibaca 405 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyoroti banyaknya reaksi negatif terhadap peraturan pemberlakuan pajak terhadap pelaku perdagangan elektronik (e-commerce). Menurut dia, perpajakan memang menjadi isu sensitif.selengkapnya

 Sumbang Pendapatan Negara, bjb Raih Penghargaan Kantor PajakSumbang Pendapatan Negara, bjb Raih Penghargaan Kantor PajakJumat 12 Apr 2019 14:48Ridha Anantidibaca 524 kaliSemua Kategori

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (bank bjb) meraih penghargaan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bandung atas kontribusinya terhadap pendapatan pajak negara tahun 2018.selengkapnya

 Ekonomi Digital Butuh Perlakuan yang TepatEkonomi Digital Butuh Perlakuan yang TepatJumat 12 Apr 2019 10:59Ridha Anantidibaca 516 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center of Indonesian Tax Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengungkapkan ekonomi digital membutuhkan perlakuan perpajakan yang tepat.selengkapnya

 Realisasi pembayaran pajak via platform digital capai seperempat triliunRealisasi pembayaran pajak via platform digital capai seperempat triliunKamis 20 Feb 2020 09:45Ridha Anantidibaca 445 kaliSemua Kategori

Upaya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperluas basis pembayar pajak lewat platform digital nyatanya berbuah manis. Belum genap satu tahun, total nominal pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak (WP) mencapai seperempat triliun.selengkapnya

 Mulai Bulan Ini, Bayar Pajak Kendaraan di Sulsel Bisa di IndomaretMulai Bulan Ini, Bayar Pajak Kendaraan di Sulsel Bisa di IndomaretRabu 6 Mar 2019 15:10Ridha Anantidibaca 416 kaliSemua Kategori

Mulai Maret tahun 2019, warga Sulsel sudah bisa melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) di gerai Indomaret yang tersebar di seluruh Sulsel. Inovasi itu dilakukan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel agar lebih dengan wajib pajak yang tersebar hingga ke pelosok desa.selengkapnya

 Sri Mulyani: Aturan Pajak ECommerce Tak Perlu DiributkanSri Mulyani: Aturan Pajak ECommerce Tak Perlu DiributkanSelasa 15 Jan 2019 10:09Ridha Anantidibaca 374 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Beleid yang akan berlaku efektif mulai 1 April 2019 itu diharapkan dapat memberikan kepastian terkait aspek perpajakan bagi pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan perdagangan melalui jaringan internet.selengkapnya

 Menindak Perusahaan Asing `Nakal`Menindak Perusahaan Asing `Nakal`Kamis 26 Mei 2016 17:07Administratordibaca 3609 kaliSemua Kategori

Usai kasus Panama Papers mencuat, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) makin gencar melakukan pendataan para wajib pajak. Kendati sebelumnya, DJP sudah bertindak cukup keras terhadap para wajib pajak yang “nakal”. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, meminta DJP menindak tegas perusahaan atau wajib pajak kategori penanaman modalselengkapnya

 Ditjen Pajak Minta Freeport Cek Lagi Tanggungan Pajak PerusahaanDitjen Pajak Minta Freeport Cek Lagi Tanggungan Pajak PerusahaanRabu 22 Feb 2017 10:28Ajeng Widyadibaca 634 kaliSemua Kategori

Pemerintah meminta PT Freeport Indonesia (PTFI) memikirkan ulang keberatan perusahaan terkait aturan perpajakan yang harus ditaati. Hal ini setelah pemerintah mengharuskan PTFI mengubah status kontraknya dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).selengkapnya

 Menkeu Ani Rapat 7 Jam di DPR, Apa Hasilnya?Menkeu Ani Rapat 7 Jam di DPR, Apa Hasilnya?Kamis 1 Sep 2016 15:05Administratordibaca 962 kaliSemua Kategori

Rapat kerja lanjutan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Rabu (31/08/2016), menelorkan sejumlah keputuskan. Salah satu keputusannya adalah merestui langkah Menkeu Sri dalam penghematan anggaran di Kementerian/Lembaga agar tetap memperhatikan target pembangunan, yaitu penurunan tingkat kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran, dan perbaikan gini ratio.selengkapnya

 Presiden Minta Langkah Maksimalkan Penerimaan PajakPresiden Minta Langkah Maksimalkan Penerimaan PajakSabtu 17 Sep 2016 13:09Administratordibaca 1000 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo meminta langkah-langkah untuk memaksimalkan penerimaan pajak dalam menjaga pelaksanaan APBN 2016.selengkapnya

 UKM Tidak Hanya Butuh PengampunanUKM Tidak Hanya Butuh PengampunanSelasa 18 Okt 2016 11:38Ajeng Widyadibaca 783 kaliSemua Kategori

“Karena menghitungnya dari sales jadi membayar 1% ke kantor pajak itu berat. Apalagi margin kami tidak terlalu besar.”selengkapnya

 Sektor Perhotelan Hadapi Tantangan BeratSektor Perhotelan Hadapi Tantangan BeratSelasa 14 Nov 2017 08:48Ajeng Widyadibaca 1626 kaliSemua Kategori

Industri perhotelan menghadapi tantangan berat. Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Haryadi Sukamdani mengatakan tantangan itu berasal dari kondisi kelebihan pasokan kamar (oversupply) yang terjadi di beberapa kota besar dan kekurangan tenaga kerja ahli di sektor pariwisata dan perhotelan.selengkapnya

 Disambangi Shinzo Abe, Jokowi Soroti Perjanjian Pajak BergandaDisambangi Shinzo Abe, Jokowi Soroti Perjanjian Pajak BergandaSenin 16 Jan 2017 10:54Ajeng Widyadibaca 630 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe telah usai melakukan pertemuan bilateral. Saat ini, Jokowi melanjutkan pertemuan dengan jamuan makan malam bagi tamu dari Jepang.selengkapnya

 Pajak Progresif untuk Tanah Menganggur Sulit DiterapkanPajak Progresif untuk Tanah Menganggur Sulit DiterapkanKamis 9 Feb 2017 15:50Ajeng Widyadibaca 856 kaliSemua Kategori

Untuk memperkecil ketimpangan ekonomi, Pemerintah memiliki tiga program utama, salah satunya adalah kebijakan pemerataan berbasis tanah. Lewat program ini, pemerintah akan membatasi gerak para spekulan tanah.selengkapnya

 Perbankan & LK Diminta Jemput BolaPerbankan & LK Diminta Jemput BolaSelasa 16 Ags 2016 09:54Administratordibaca 654 kaliSemua Kategori

Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Jawa Barat meminta perbankan, perusahaan sekuritas, maupun lembaga lain yang telah ditunjuk pemerintah sebagai penerima aliran dana dari amnesti pajak untuk lebih aktif “menjemput bola”.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :