Handang Soekarno Bantah Tuduhan Peras Wajib PajakHandang Soekarno Bantah Tuduhan Peras Wajib PajakSenin 28 Nov 2016 13:25Ajeng Widyadibaca 1117 kaliSemua Kategori

Kepala Subdit Bukti Permulaan di Direktorat Penegakan Hukum dari Direktorat Jenderal Pajak, Handang Soekarno, melalui pengacaranya, Krisna Murti, membatah disebut memeras Presiden Direktur (Presdir) PT E.K Prima Ekspor Indonesia, Rajesh Rajmohanan Nair.selengkapnya

 Pengusaha Rokok Ajukan Gugatan Praperadilan Bea dan Cukai KudusPengusaha Rokok Ajukan Gugatan Praperadilan Bea dan Cukai KudusJumat 12 Apr 2019 14:31Ridha Anantidibaca 651 kaliSemua Kategori

Pengusaha rokok Nur Rohmad warga Desa Teluk Wetan, Kecamatan Welahan, Jepara, mengajukan gugatan praperadilan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Kudus. Sebab merasa alat bukti dalam penetapan tersangka kasus rokok ilegal tidak terpenuhi.selengkapnya

 Momentum Bersih-bersih Aparat KorupMomentum Bersih-bersih Aparat KorupRabu 23 Nov 2016 12:34Ajeng Widyadibaca 901 kaliSemua Kategori

Kabar mengejutkan kembali datang dari aksi Komisi Pemberantasan Korupsi yang baru saja melakukan operasi tangkap tangan terhadap seorang pegawai pajak yang diamankan bersama beberapa orang lainnya atas dugaan suap.selengkapnya

 Sri Mulyani: Nama Gayus Tambunan Lebih Ngetop dari Dirjen PajakSri Mulyani: Nama Gayus Tambunan Lebih Ngetop dari Dirjen PajakRabu 9 Nov 2016 10:12Ajeng Widyadibaca 877 kaliSemua Kategori

Masih ingat kasus Gayus Tambunan? Kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh Gayus telah mencoreng nama baik Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Adanya kasus ini berdampak pada lunturnya kepercayaan para wajib pajak terhadap salah satu direktorat di lingkungan Kementerian Keuangan tersebut.selengkapnya

 Kemkominfo Tanggapi Kasus Pria Ditagih Pajak Rp 32 MiliarKemkominfo Tanggapi Kasus Pria Ditagih Pajak Rp 32 MiliarKamis 8 Ags 2019 12:08Ridha Anantidibaca 833 kaliSemua Kategori

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), memberikan tanggapan atas kasus yang menimpa salah seorang warga Jawa Timur (Jatim) yang ditagih pajak senilai Rp 32 miliar dari sejumlah usaha yang bukan miliknya. Kemenkominfo menduga ada pemalsuan data dalam kasus yang menimpa warga bernama Adi itu.selengkapnya

 Begini Jurus Sri Mulyani Berantas Kasus Pencucian UangBegini Jurus Sri Mulyani Berantas Kasus Pencucian UangSenin 18 Jan 2021 14:04Ridha Anantidibaca 342 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pelaksanaan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPU dan TPPT) yang terkait dengan tugas Kementerian Keuangan.selengkapnya

 Jangan Palsukan Faktur Pajak, Sanksi Berat MenantiJangan Palsukan Faktur Pajak, Sanksi Berat MenantiKamis 26 Jan 2017 13:23Ajeng Widyadibaca 1306 kaliSemua Kategori

Penyidik Direktorat Jenderal Pajak menyerahkan pelaku tindak pidana di bidang perpajakan atas nama Amie Hamid, yang kali ini didakwa dengan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang.selengkapnya

 KPK Dalami Keterlibatan Pegawai Pajak Lain dalam Kasus SuapKPK Dalami Keterlibatan Pegawai Pajak Lain dalam Kasus SuapRabu 23 Nov 2016 14:44Ajeng Widyadibaca 934 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi segera mengembangkan kasus dugaan suap untuk penghilangan pajak Rp78 miliar oleh Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakkan Hukum Ditjen Pajak Handang Soekarno (HS). Hal ini untuk menemukan kemungkinan keterlibatan pegawai pajak lainnya selain Handang, sebab KPK menilai ada kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut.selengkapnya

 Pejabat Pajak Tersangka Suap Mengaku Pernah Bertemu Ipar Jokowi Bicara Tax AmnestiPejabat Pajak Tersangka Suap Mengaku Pernah Bertemu Ipar Jokowi Bicara Tax AmnestiJumat 17 Feb 2017 10:49Ajeng Widyadibaca 820 kaliSemua Kategori

Pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Handang Soekarno mengaku mengenal lama ipar Presiden Joko Widodo, Arif Budi Sulistyo.selengkapnya

 Bantu Nasabah Kemplang Pajak, HSBC Bayar Denda USD353 JutaBantu Nasabah Kemplang Pajak, HSBC Bayar Denda USD353 JutaKamis 16 Nov 2017 13:26Ridha Anantidibaca 751 kaliSemua Kategori

HSBC Holdings sepakat untuk membayar denda sebesar 300 juta euro atau setara dengan USD353 juta kepada otoritas Perancis, terkait penyelesaian kasus penghindaran pajak oleh klien asal Prancis. Kantor Jaksa Keuangan Prancis mengklaim HSBC Private Bank (Suisse), yang merupakan anak perusahaan HSBC telah membantu nasabah untuk mengemplang pajak.selengkapnya

 Menkeu: Petugas Bea Cukai Ungkap Kasus Besar Dapat ApresiasiMenkeu: Petugas Bea Cukai Ungkap Kasus Besar Dapat ApresiasiSelasa 24 Des 2019 08:21Ridha Anantidibaca 276 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan petugas Bea dan Cukai yang mengungkap kasus-kasus besar akan mendapatkan apresiasi. Dan, tidak menutup kemungkinan, kata Menkeu, petugas tersebut mendapatkan promosi.selengkapnya

 Diduga Memeras, Petugas Pajak Ditangkap Polisi GorontaloDiduga Memeras, Petugas Pajak Ditangkap Polisi GorontaloKamis 5 Mei 2016 20:00Administratordibaca 2573 kaliSemua Kategori

Kepolisian Daerah (Polda) Gorontalo menangkap seorang petugas pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gorontalo yang diduga memeras wajib pajak. "Awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat, dan saat ini sedang kami dalami. Namun, saat ini masih terbatas karena yang bersangkutan sedang masuk rumah sakit," kata Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Gorontalo, Brigadir Jenderal Pol. Hengkiselengkapnya

 Petugas Dirjen Pajak Gadungan Dibekuk Usai Memeras PengusahaPetugas Dirjen Pajak Gadungan Dibekuk Usai Memeras PengusahaSelasa 24 Mei 2016 16:30Administratordibaca 2191 kaliSemua Kategori

Tiga petugas Dirjen Pajak gadungan masing-masing Nasuduhu Manao alias Nasman (49), Blasius Boy Sarumaha (28) dan Yasekhe Gule (51) ditangkap petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Binjai. Ketiga petugas pajak gadungan ini ditangkap setelah memeras seorang pengusaha toko kelontong bernama Mulyono di Jl Binjai Kuala, Dusun Beringin, Desa Padang Cermin, Kecamatan Selesai, Senin (23/5/2016).selengkapnya

 Kasus Pajak, Kerugian Negara bisa Capai Rp 33,1 MiliarKasus Pajak, Kerugian Negara bisa Capai Rp 33,1 MiliarSabtu 12 Mar 2016 10:29Administratordibaca 2326 kaliSemua Kategori

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I menyebutkan terdapat tujuh kasus penyelidikan pajak dengan perkirakaan kerugian negara mencapai Rp33,1 miliar yang tengah diproses saat ini. Kepala Kanwil DJP Jateng I Dasto Lesdyanto mengatakan pelaksanaan penegakan hukum telah menjadi bagian dari tugas yang dijalankan selama ini. Sejauh ini sudah terdapat tujuh kasus yang telah memperolehselengkapnya

 Kasus faktur pajak fiktif berpotensi merugikan negara capai 1 triliunKasus faktur pajak fiktif berpotensi merugikan negara capai 1 triliunJumat 26 Jan 2018 11:51Ridha Anantidibaca 1854 kaliSemua Kategori

Selain menindak penerbit faktur pajak ilegal, selama ini Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga menindak penerbit faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atau faktur pajak fiktif. Ditjen Pajak Kemenkeu mencatat, potensi kerugian negara dari kasus itu sejak tahun 2016-2017 mencapai Rp 1 triliun.selengkapnya

 DJP Belum Hitung Potensi Aset Kasus Pajak yang Lari ke SwissDJP Belum Hitung Potensi Aset Kasus Pajak yang Lari ke SwissJumat 8 Feb 2019 11:59Ridha Anantidibaca 647 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengaku belum memiliki hitungan pasti terkait potensi aset wajib pajak Indonesia atas kasus tindak pidana perpajakan dan pencucian uang yang dilarikan ke Swiss. Padahal, kedua negara sudah menandatangani perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance/MLA).selengkapnya

 Dirjen Pajak Disebut dalam Kasus Suap, Kemenkeu Tak BersuaraDirjen Pajak Disebut dalam Kasus Suap, Kemenkeu Tak BersuaraRabu 22 Feb 2017 12:28Ajeng Widyadibaca 744 kaliSemua Kategori

Kepala Kantor Wilayah (Kantor) Ditjen Pajak Jakarta Khusus Muhammad Haniv mengaku memfasilitasi pertemuan dengan Dirjen Pajak. “Cuma telepon, tolong temokke aku karo kono, yo tak temokke."selengkapnya

 Penyelundupan Pajak Jepang Terbesar, 181 Kasus Terkait 13,8 Miliar YenPenyelundupan Pajak Jepang Terbesar, 181 Kasus Terkait 13,8 Miliar YenRabu 15 Jun 2016 11:55Administratordibaca 1835 kaliSemua Kategori

Penyelundupan pajak Jepang terbesar saat ini dalam catatan Biro Inspeksi Kantor Pajak Jepang mencapai tingkat tertinggi dengan 181 kasus dan nilai sedikitnya 13,8 miliar yen. "Penyelundupan pajak ini yang tertinggi tercatat dalam sejarah di Jepang dibandingkan tahun 1974 lampau," ujar sumber Tribunnews.com Selasa ini (14/6/2016).selengkapnya

 Efek Tax Amnesty, Singapura Terpukul Citra Penyimpan Dana GelapEfek Tax Amnesty, Singapura Terpukul Citra Penyimpan Dana GelapRabu 5 Okt 2016 16:15Administratordibaca 723 kaliSemua Kategori

Program pengampunan pajak atau amnesti pajak (tax amnesty) yang dijalankan Pemerintah Indonesia telah memukul industri keuangan di Singapura. Pemerintah di Negeri Singa ini mulai berusaha menghapus citranya sebagai tempat penyimpanan dana gelap milik para orang kaya negara-negara tetangganya dan tempat pencucian uang.selengkapnya

 Siap-Siap Diperiksa kalau Betulkan SPT Ketimbang Tax AmnestySiap-Siap Diperiksa kalau Betulkan SPT Ketimbang Tax AmnestySelasa 6 Sep 2016 16:40Administratordibaca 2364 kaliSemua Kategori

Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang pengampunan pajak atau amnesti pajak (tax amnesty) yang baru dirilis akhir bulan lalu, memberikan opsi pelaporan harta wajib pajak melalui pembetulan surat pemberitahuan (SPT) pajak. Namun, berbeda dengan amnesti pajak, petugas pajak akan memeriksa semua harta yang dilaporkan tersebut.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :