Telkom-Ditjen Pajak integrasikan data perpajakanSenin 3 Des 2018 15:31Ridha Anantidibaca 702 kaliSemua KategoriDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan RI bersama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk meresmikan integrasi data perpajakan sekaligus Telkom sebagai pengguna e-Faktur melalui sistem antarserver yang terhubung satu sama lain (host to host).selengkapnya
Telkom dan Direktorat Pajak Integrasikan Data PerpajakanSenin 3 Des 2018 14:53Ridha Anantidibaca 608 kaliSemua KategoriDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan RI bersama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk meresmikan integrasi data perpajakan. Sekaligus Telkom sebagai pengguna e-Faktur melalui sistem antarserver yang terhubung satu sama lain (host to host).selengkapnya
Optimalkan pengumpulan data, Ditjen Pajak resmikan dua direktorat baruSelasa 9 Jul 2019 09:23Ridha Anantidibaca 491 kaliSemua KategoriDirektorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) membentuk dua direktorat baru terkait pengembangan sistem informasi dan pengumpulan data. Kedua direktorat baru ini diharapkan menjadi kekuatan baru untuk mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka meningkatkan kapasitas DJP selaku otoritas pajak.selengkapnya
Sistem pendukung pelaporan data keuangan ke Ditjen Pajak telah siapRabu 14 Feb 2018 10:49Ridha Anantidibaca 544 kaliSemua KategoriDirektorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) menerbitkan aturan turunan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 73/PMK.03/2017 untuk mendukung pelaksanaan akses informasi keuangan.selengkapnya
Data Nasabah Jumbo Diterima, Momentum Ubah Struktur Penerimaan PajakJumat 15 Mar 2019 15:34Ridha Anantidibaca 309 kaliSemua KategoriDirektorat Jenderal (Ditjen) Pajak telah mendapatkan data nasabah asal Indonesia senilai Rp1.300 triliun dari implementasi pertukaran informasi keuangan secara otomatis (AEoI).selengkapnya
Tarif progresif tanah diperkirakan tumbuhkan sektor propertiKamis 9 Feb 2017 15:59Ajeng Widyadibaca 791 kaliSemua KategoriDirektur Utama PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk (Persero), Maryono, memperkirakan penerapan skema tarif pajak progresif kepemilikan tanah tidak produktif dapat mendorong pertumbuhan di sektor properti.selengkapnya
Masyarakat Diminta Tak Takut Perppu Keterbukaan Informasi PajakSelasa 30 Mei 2017 12:16Ajeng Widyadibaca 685 kaliSemua KategoriCenter for Indonesia Taxation Analysis (CITA) merespon positif lahirnya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.selengkapnya
AKSES DATA TRANSAKSI KARTU KREDIT: Ini Alasan Ditjen PajakSelasa 6 Feb 2018 09:07Ridha Anantidibaca 532 kaliSemua KategoriKewajiban menyampaikan data transaksi kartu kredit membantu pemerintah untuk mengetahui profil wajib pajak.selengkapnya
Rencana Revisi PP 109/2012, Ini Respons HM Sampoerna (HMSP)Selasa 19 Nov 2019 14:21Ridha Anantidibaca 772 kaliSemua KategoriPT HM Sampoerna Tbk. menilai Peraturan Pemerintah Nomor 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, masih cukup relevan untuk memberikan edukasi ke masyarakat tentang bahaya rokok dan anak tidak memiliki akses terhadap rokok.selengkapnya
Pajak perpanjang waktu pendaftaran lembaga keuangan soal akses informasiSelasa 27 Feb 2018 08:52Ridha Anantidibaca 783 kaliSemua KategoriDirektorat Jenderal (Ditjen) Pajak telah menerbitkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-04/PJ/2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Bagi Lembaga Keuangan dan Penyampaian Laporan Informasi Keuangan.selengkapnya
Bos Baru Pajak Bakal Intip Data Nasabah Kejar Target 2018Kamis 7 Des 2017 13:54Ridha Anantidibaca 784 kaliSemua KategoriDirektur Jendral Pajak Robert Pakpahan mengaku bakal mengandalkan keterbukaan data nasabah melalui ketentuan pertukaran informasi untuk perpajakan (Authomatic Exchange of Information/AEOI) guna mengejar penerimaan pajak tahun depan. Dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018, pemerintah menargetkan penerimaan pajak mencapai Rp1.424 triliun, naik 10,9 persen (yoy).selengkapnya
Dukcapil dan Bea Cukai Saling Beri Akses DataRabu 24 Apr 2019 10:57Ridha Anantidibaca 637 kaliSemua KategoriBea Cukai melakukan penandatanganan kerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil untuk pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik, Selasa (23/4). Sinergi kedua instansi ini merupakan salah satu upaya peningkatan pengawasan dan keamanan, optimalisasi penerimaan pada e-commerce dan perusahaan jasa titipan, sertaselengkapnya
Palapa Ring Paket Tengah Dukung Layanan Pajak, Kesehatan dan WisataSenin 21 Jan 2019 13:54Ridha Anantidibaca 717 kaliSemua KategoriJaringan proyek Palapa Ring Paket Tengah yang bernilai Rp1,38 triliun akhirnya diuji coba langsung Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. Akses point-of-presence (PoP) Palapa Ring Tengah yang terhubung dengan jaringan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. itu salah satunya digunakan untuk mendselengkapnya
Ditjen Pajak: Akses data RTGS bisa bantu dongkrak penerimaanJumat 31 Ags 2018 15:14Ridha Anantidibaca 911 kaliSemua KategoriDirektorat Jenderal Pajak menilai sistem Real Time Gross Settlement (RTGS) mampu membantu meningkatkan kepatuhan para wajib pajak. Pasalnya, dengan data yang dihasilkan dari sistem RTGS tersebut Ditjen pajak bisa mengetahui arus keluar masuk uang para wajib pajak ataupun perusahaan.selengkapnya
DJP Tak Boleh Dibiarkan Sendirian Pungut PajakKamis 12 Jul 2018 13:49Ridha Anantidibaca 500 kaliSemua KategoriAnggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengungkapkan, ada permasalahan utama yang dihadapi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan yang berimbas pada upaya mengejar target. Persoalan itu adalah sulitnya DJP mendapatkan akses Nomor Induk Kependudukan (NIK) demi kepentingan pajak.selengkapnya
Misbakhun: DJP Institusi Kuat, Ini Dia Alasannya...Kamis 12 Jul 2018 13:30Ridha Anantidibaca 434 kaliSemua KategoriAnggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengungkapkan, ada permasalahan utama yang dihadapi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan yang berimbas pada upaya mengejar target. Persoalan itu adalah sulitnya DJP mendapatkan akses Nomor Induk Kependudukan (NIK) demi kepentingan pajak.selengkapnya
Implementasi Keterbukaan Informasi Keuangan Harus Memudahkan Pelaku IndustriRabu 14 Feb 2018 09:46Ridha Anantidibaca 940 kaliSemua KategoriSelain menyiapkan infrastruktur terkait implementasi pertukaran informasi keuangan secara otomatis, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga terus menjalin kamunikasi dengan pelaku di industri keuangan.selengkapnya
Keterbukaan Informasi untuk Pajak, OJK akan Ingatkan Nasabah Asing di IndonesiaKamis 23 Feb 2017 13:23Ajeng Widyadibaca 785 kaliSemua KategoriPemerintah mulai membahas kembali keterbukaan informasi perbankan (Automatic Exchange of Information/AEoI). Keterbukaan informasi ini nantinya akan dijalankan pada 2018.selengkapnya
Kantor Pajak mulai olah data nasabah keuanganSelasa 15 Mei 2018 14:19Ridha Anantidibaca 867 kaliSemua KategoriProgram pertukaran informasi keuangan secara otomatis atau Automatic Exchange of Information (AEoI) untuk kepentingan perpajakan mulai berjalan. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) telah menerima data nasabah dari lembaga keuangan untuk keperluan perpajakan. Data itu akan diolah untuk mendukung pengumpulan setoran pajak pada tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya.selengkapnya
Dirjen Pajak Beri Kelonggaran Pendaftaran Lembaga KeuanganKamis 1 Mar 2018 15:15Ridha Anantidibaca 705 kaliSemua KategoriDirektorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memundurkan batas waktu pendaftaran lembaga keuangan terkait kebijakan Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan menjadi 31 Maret 2018. Sebelumnya, batas waktu pendaftaran adalah akhir Februari 2018.selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
