Lahirnya Undang-undang Pengampunan Pajak (UU Tax Amnesty) menimbulkan kontroversi. Pengesahan produk hukum ini justru digugat dua organisasi yang akan mengajukan judicial review (uji materi) ke Mahkamah Konstitusi (MK).selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) telah menyiapkan unit pelayanan (helpdesk) sampai dengan sistem pemantauan aliran dana repatriasi khusus program pengampunan pajak atau tax amnesty. Upaya tersebut dilakukan demi kesuksesan tax amnesty di pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).selengkapnya

Sri Mulyani Indrawati kembali dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik di Asia Pasifik 2019, versi majalah keuangan FinanceAsia pada 2 April 2019. Sebelumnya, FinanceAsia telah menobatkan Sri dalam posisi tersebut pada 2017 dan 2018.selengkapnya

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak memuji kinerja Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang sukses mengubah pandangan soal tax amnesty alias amnesti pajak. Sri Mulyani dianggap berhasil membuat branding amnesti pajak, sehingga bisa diterima dan dipahami khalayak ramai.selengkapnya

Pemerintah dan DPR belum lama ini mengesahkan Undang-Undang (UU) Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak. Namun belum lama disahkan, UU ini akan digugat ke Mahkama Agung (MK).selengkapnya

Pemerintah meyakini proses pembahasan rancangan undang-undang pengampunan pajak di Dewan Perwakilan Rakyat bisa segera rampung paling lambat akhir Juni 2016. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengharapkan RUU Tax Amnesty bisa disahkan dalam waktu dekat agar dapat menambal penerimaan negara, di tengah perolehan pajak yang tidak sebaik perkiraan sebelumnya.selengkapnya

Kalangan pengamat menilai pengampunan pajak (tax amnesty) menjadi instrumen efektif untuk menarik kembali uang orang Indonesia dari luar negeri (repatriasi) dan memperkuat basis pajak baru. Sebab itu, tax amnesty dinilai harus menjadi pendahuluan sebelum dilakukan penegakan hukum. Ini diungkapkan Pengamat Pajak Ronni Bako dan Darussalam dari Universitas Indonesia. Menurut Ronni, tax amnesty cukupselengkapnya

Di Indonesia, amnesti pajak bukanlah barang baru. Pada 1964 dan 1984, Indonesia sudah melaksanakan amnesty pajak secara resmi, meskipun pada beberapa kesempatan juga muncul amnesti dengan nama lain, seperti sunset policy dan pengurangan sanksi administrasi, pun dengan tujuan utama yang tidak sama persis.selengkapnya

Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA) mengungkapkan, banyak negara yang tidak berhasil menerapkan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). Namun, Italia dan Afrika Selatan bisa dijadikan contoh negara yang berhasil menerapkan kebijakan tersebut dan memperoleh hasil yang baik.selengkapnya

Presiden Joko Widodo langsung mengingatkan kepada Menteri Keuangan yang baru, Sri Mulyani, untuk memastikan program pengampunan pajak atau tax amnesty yang tengah digenjot pemerintah bisa berjalan sesuai yang direncanakan.selengkapnya

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memastikan akan segera menerbitkan setidaknya tiga peraturan menteri keuangan (PMK) sebagai aturan turunan dari Undang-Undang Pengampunan Pajak/tax amnesty yang disahkan kemarin.selengkapnya

Rancangan Undang-Undang Tax Amnesty belum juga disahkan. Padahal, Tax Amnesty digadang-gadang bisa menarik ribuan triliun dana yang parkir di luar negeri. Sayangnya, masih ada beberapa aturan atau pasal yang masih diperdebatkan. Pengamat Perpajakan Yustinus Prastowo mengatakan, prinsipnya Tax Amnesty dibuat selain sebagai instrumen untuk mendongkrak sisi penerimaan pajak,selengkapnya

Pemerintah menargetkan RUU Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty (TA) bisa disahkan dan berlaku per 1 Juli 2016. Artinya, pembahasannya dikebut dalam sebulan ini. Realistiskah? Wakil Ketua Komisi XI DPR Soepriyatno mengatakan, selain menargetkan realisasi tax amnesty pada 1 Juli 2016, pemerintah mematok masa pengampunan selama 10 bulan.selengkapnya

Antusiasme wajib pajak (WP) mengikuti Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) masih terlihat, usai 2 bulan UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (tax amnesty) disahkan.selengkapnya

Polemik mengenai Rancangan Undang Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty terus bergulir. Sejumlah anggota DPR RI menyebut penerapan RUU tersebut tidak akan efektif. Mereka yang berkomentar demikian termasuk anggota DPR Soepriyatno. Menurut dia, jika RUU tersebut disahkan menjadi UU, penerapannya pun tidak akan lama.selengkapnya

Pemerintah mulai menjalankan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) mulai Senin (18/7) pekan ini. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengklaim tingginya minat wajib pajak untuk mengikuti kebijakan yang baru disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhir bulan lalu tersebut.selengkapnya

Sejumlah pihak meminta agar perdebatan mengenai Tax Amnesty diakhiri sehingga regulasi tersebut bisa disahkan dan terimplementasi sekaligus menjadi tonggak perpajakan di Indonesia. Direktur Ekesekutif Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo,mengatakan bahwa prinsipnya Tax Amnesty dibuat tak hanya sebagai instrumen untuk mendongkrak sisi penerimaan pajak.selengkapnya

Pada periode II tax amnesty nanti, kalangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi sasaran program pengampunan pajak ini. Pemerintah optimistis periode II tax amnesty ini berhasil dan menuai antusiasme masyarakat. Bagaimana kemungkinannya?selengkapnya

Pemerintah optimis kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) dapat bejalan lancar sesuai target. Adapun target uang tebusan tax amensty sekira Rp165 triliun.selengkapnya

Pemerintah cukup optimistis program pengampunan pajak atau tax amnesty ‎bakal berhasil. Hal tersebut sangat masuk akal karena seluruh pihak total dalam melakukan sosialisasi program tersebut. Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri juga ikut turun langsung untuk sosialisasi program tax amnesty.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya