Komisi Eropa akan mengenakan retribusi pajak untuk perusahaan digital yang beroperasi di Benua Biru pada Rabu (21/3).selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan akan mengejar pajak dari perusahaan teknologi multinasional seperti Google. Untuk diketahui, Google telah menyelesaikan kewajiban pajak di Indonesia hingga 2015.selengkapnya

Uni Eropa akan mengumumkan rencana penerapan pajak terhadap perusahaan raksasa teknologi digital antara 2-6 persen. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Perancis Bruno Le Maire dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Perancis, Le Journal du Dimanche.selengkapnya

Pemerintah tak perlu menunggu pembenahan sistem teknologi dan informasi sampai rampung untuk memetakan tingkat kepatuhan wajib pajak (WP).selengkapnya

‎Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh Google tidak akan mempengaruhi investasi di sektor teknologi dan digital di Indonesia. Saat ini, investasi di sektor tersebut masih menunjukkan tren positif.selengkapnya

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong berharap, otoritas pajak mampu mempetimbangkan aspek-aspek penting dalam rangka mengejar kewajiban perpajakan perusahaan teknologi asal Amerika Serikat, Google, yang beberapa waktu lalu melakukan perlawanan.selengkapnya

Beberapa hari di pekan terakhir bulan Maret situs web Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Kementerian Keuangan dikeluhkan oleh masyarakat Indonesia yang merupakan wajib pajak. Melalui situs web tersebut, mereka bermaksud untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara online. Langkah ini dinilai lebih praktis ketimbang harus datang ke kantor pajak yang ditentukan atau mengirimkanselengkapnya

Otoritas pajak mulai merancang strategi untuk memburu wajib pajak (WP) tak patuh seiring dengan meningkatnya risiko shortfall penerimaan pajak tahun 2019.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) telah memenuhi syarat untuk pertukaran informasi data perpajakan atau automatic exchange of information (AEoI). Sedikitnya, ada empat persyaratan yang diajukan dalam AEoI.selengkapnya

Pemerintah masih menunggu undangan dari DPR untuk penyelesaian revisi UU tentang perpajakan, sebagai bagian dari upaya meningkatkan tax base.selengkapnya

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pengesahan First Protocol to Amend the Asean Trade in Goods Agreement (Protokol Pertama untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang Asean). Hal ini ditujukan untuk meningkatkan perdagangan barang intra-Asean, serta untuk memajukan perekonomian nasional melalui kerja sama perdagangan internasional.selengkapnya

Pemerintah berjanji akan adil menerapkan pajak terhadap transaksi elektronik (e-commerce) sehingga tidak ada kesenjangan antara pelaku usaha konvensional maupun digital.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, sumber pendanaan lingkungan hidup masih memiliki potensi yang sangat besar untuk ditingkatkan. Ia bahkan menyebut Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) berpotensi mengelola dana sebesar Rp800 triliun untuk mengatasi isu terkait lingkungan hidup.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan pentingnya instrumen fiskal untuk mengelola dampak ketidakpastian yang dapat terjadi akibat perlambatan ekonomi Cina. Sri Mulyani dalam forum investasi di Jakarta, Rabu (30/1), menyatakan perlambatan ekonomi Cina dapat menyebabkan turunnya harga komoditas dan mempengaruhi kinerja ekspor.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa saat ini penerimaan pajak sebagian besar ditopang oleh Pulau Jawa, khususnya adalah Jakarta. Menurut Sri Mulyani, apabila terus mengandalkan pajak di Pulau Jawa, maka akan sulit untuk mencapai pertumbuhan ekonomi secara merata.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku telah siapkan strategi khusus untuk menarik minat para wajib pajak agar merepatriasikan seluruh aset mereka melalui program kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan siap untuk mengelola sejumlah dana Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri yang kembali ke Indonesia (repatriasi) dari hasil program pengampunan pajak (tax amnesty) yang diusung Kementerian Keuangan.selengkapnya

Enam bank bakal menjadi bank administrator rekening dana nasabah yang sebagian di antaranya dapat mengelola dana amnesti pajak di pasar modal. Bank-bank tersebut yakni Bank Bukopin, Bank Jatim, Panin Bank, PT Bank MNC Internasional Tbk., PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) dan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk.selengkapnya

Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno menargetkan perusahaan pelat merah bisa menampung dana repatriasi warga Indonesia yang mengikuti program pengampunan pajak hingga sekitar Rp 300 triliun. Untuk itu, dia sudah menyiapkan sejumlah jurus untuk menangkap peluang tersebut.selengkapnya

Tidak benar bila semua bank diperkenankan mengelola dana repatriasi sebagai bagian dari program pengampunan pajak (tax amnesty). Kementerian Keuangan sudah memberikan batasan.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya