Tebusan WP Real Estat Capai Rp3,07 TriliunTebusan WP Real Estat Capai Rp3,07 TriliunKamis 1 Des 2016 15:20Ajeng Widyadibaca 473 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan mengungkapkan, hingga Selasa (29/11), baru sekitar 5.300 wajib pajak dari kalangan pelaku usaha real estat yang telah mengikuti program pengampunan pajak dengan total nilai tebusan Rp3,07 triliun. Padahal, Kementerian Keuangan mencatat, setidaknya ada 26.247 wajib pajak (WP) dari kalangan pelaku usaha real estat. Dengan demikian, baru sekitar 20,20% dari WP kalangan real estatselengkapnya

 Periode 2 Masih Minim, Jokowi Ajak Pengembang Ikut Tax AmnestyPeriode 2 Masih Minim, Jokowi Ajak Pengembang Ikut Tax AmnestySelasa 29 Nov 2016 13:18Ajeng Widyadibaca 528 kaliSemua Kategori

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyadari pencapaian program Tax Amnesty periode dua belum dimanfaatkan oleh banyak Wajib Pajak (WP). Untuk itu Jokowi kembali mengingatkan mengenai program ini.selengkapnya

 Pengembang Pasar Tanah Abang Siap Dukung Tax AmnestyPengembang Pasar Tanah Abang Siap Dukung Tax AmnestySenin 17 Okt 2016 15:11Administratordibaca 874 kaliSemua Kategori

Hari ini, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak melakukan sosialisasi program pengampunan pajak untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Pasar Tanah Abang. Sosialisasi tersebut langsung dipimpin oleh Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi.selengkapnya

 Amnesti Pajak Mulai Beri Dampak Positif ke Industri PropertiAmnesti Pajak Mulai Beri Dampak Positif ke Industri PropertiSabtu 8 Okt 2016 10:23Admindibaca 989 kaliSemua Kategori

Industri properti di Yogyakarta mulai merasakan dampak adanya amnesti pajak yang dilakukan pemerintah. Para pengembang mengaku mulai merasakan adanya peningkatan transaksi dari perumahan-perumahan yang mereka bangun di beberapa wilayah di Yogyakarta. Meski belum signifikan tetapi ada peningkatan.selengkapnya

 Tax Amnesty Bikin Perusahaan Properti `Pede` Capai Target PenjualanTax Amnesty Bikin Perusahaan Properti `Pede` Capai Target PenjualanSelasa 4 Okt 2016 15:32Admindibaca 704 kaliSemua Kategori

Kondisi bisnis properti sepanjang 2016 dinilai membaik. Sinarmas Land, salah satu pengembang properti di Indonesia, optimistis bisa mencapai target penjualan sebesar Rp3 triliun hingga akhir tahun.selengkapnya

 Tarif Pajak Turun, Properti Daerah akan BergairahTarif Pajak Turun, Properti Daerah akan BergairahSenin 30 Mei 2016 16:31Administratordibaca 2125 kaliSemua Kategori

Pemerintah pusat berharap kepada pemerintah daerah agar dapat memberikan keluwesan kepada pengembangan bisnis properti. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Perekonomian, Bobby Hamzar Rafinus menuturkan, keluwesan dalam bentuk dapat menurunkan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) yang tarifnya masih 5 %. "Penggenan pajak penerbitan DIRE sebesar 1,5 persenselengkapnya

 Menkominfo Terbitkan Surat Edaran, Paksa OTT Asing Bayar PajakMenkominfo Terbitkan Surat Edaran, Paksa OTT Asing Bayar PajakJumat 1 Apr 2016 12:29Administratordibaca 2143 kaliSemua Kategori

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menerbitkan Surat Edaran Nomor 3 tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan Konten Melalui Internet (Over-the-Top/OTT), yang diunggah dalam laman Kementerian Komunikasi dan Informatika pada Kamis malam (31/3/2016). Dalam Surat Edaran tersebut, salah satu hal yang dinyatakan adalah terkait penyedia layanan Over-The-Top (OTT) asing.selengkapnya

 Ini tanggapan Inaplas terkait penerapan cukai kantong plastikIni tanggapan Inaplas terkait penerapan cukai kantong plastikKamis 4 Jul 2019 10:11Ridha Anantidibaca 410 kaliSemua Kategori

Sekjen Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono mengatakan aturan cukai kantong plastik perlu dicermati lebih lanjut.selengkapnya

 Tax Amnesty Kerap Dianggap Perangkap Oleh PengusahaTax Amnesty Kerap Dianggap Perangkap Oleh PengusahaRabu 4 Mei 2016 05:15Administratordibaca 1271 kaliSemua Kategori

Kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty menurut Ketua Asosiasi Pengembang perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia ‎(Apersi) Eddy Ganefo jangan disalahartikan untuk membuat takut pengusaha. Apalagi menurutnya masih banyak pihak yang menilai bahwa kebijakan ini merupakan langkah perangkap pemerintah buat pengusaha.selengkapnya

 Ini tanggapan pengusaha bila Badan Penerimaan Pajak dibentukIni tanggapan pengusaha bila Badan Penerimaan Pajak dibentukRabu 23 Okt 2019 11:47Ridha Anantidibaca 336 kaliSemua Kategori

Wacana pemisahan Direkrotat Jenderal Pajak (DJP) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) nampaknya semakin nyata. Berdasarkan informasi yang Kontan.co.id himpun, Presiden RI Joko Widodo akan akan membentuk Badan Penerimaan Pajak (BPP) dalam periode kepemerintahan ke depan.selengkapnya

 Pemerintah siapkan revisi tax allowance, ini tanggapan pengamat pajakPemerintah siapkan revisi tax allowance, ini tanggapan pengamat pajakJumat 2 Ags 2019 11:08Ridha Anantidibaca 223 kaliSemua Kategori

Pengamat perpajakan setuju dengan rencana pemerintah yang kembali menyiapkan revisi kebijakan tax allowance.selengkapnya

 Terapkan Manifest Generasi III, Bea Cukai Percepat Arus BarangTerapkan Manifest Generasi III, Bea Cukai Percepat Arus BarangSelasa 8 Jan 2019 14:27Ridha Anantidibaca 437 kaliSemua Kategori

Memasuki tahun 2019 Bea Cukai terus menciptakan berbagai inovasi dan strategi dalam rangka merespons pesatnya perkembangan industri yang sudah memasuki tahap industri 4.0. Langkah strategis dilakukan dengan menyempurnakan proses bisnis di segala lini dan inovasi serta modernisasi mengikuti perkembangan perekonomian global di era digital.selengkapnya

 Sistem Manifes Baru Bea Cukai Bikin Bongkar Muat Lebih CepatSistem Manifes Baru Bea Cukai Bikin Bongkar Muat Lebih CepatSelasa 8 Jan 2019 11:13Ridha Anantidibaca 544 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai meluncurkan Manifes Generasi lll. Manifes Generasi III ini merupakan salah satu inovasi dalam rangka mempermudah kelancaran arus barang di Indonesia.selengkapnya

 Program Tax Amnesty Indonesia Bakal Dijegal Singapura, Ini Tanggapan ApindoProgram Tax Amnesty Indonesia Bakal Dijegal Singapura, Ini Tanggapan ApindoKamis 21 Jul 2016 08:31Administratordibaca 1074 kaliSemua Kategori

‎Sejumlah bank di Singapura disebut melakukan 'penjegalan' atas program pengampunan pajak atau tax amnesty yang sudah disahkan oleh DPR. Hal ini dilakukan karena likuiditas perbankan Singapura dinilai akan menipis seiring dana yang keluar dari bank-bank tersebut menuju ke Indonesia.selengkapnya

 Tingkatkan Kepatuhan Belum Maksimal, DJP Butuh Dukungan Konsultan PajakTingkatkan Kepatuhan Belum Maksimal, DJP Butuh Dukungan Konsultan PajakSelasa 18 Feb 2020 10:05Ridha Anantidibaca 444 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menilai konsultan pajak memiliki peranan penting dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak (WP).selengkapnya

 Asosiasi E-Commerce Ingin Bahas Pajak Digital Bersama MenkeuAsosiasi E-Commerce Ingin Bahas Pajak Digital Bersama MenkeuKamis 18 Jul 2019 15:06Ridha Anantidibaca 390 kaliSemua Kategori

Asosiasi e-Commerce Indonesia (idEA) berharap dapat bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani beserta jajarannya. Pengurus asosiasi tersebut ingin membahas upaya Kementerian Keuangan yang bertekad mengoptimalkan penarikan pajak dari sektor digital.selengkapnya

 Kejar Target Pajak, Pemerintah Cari Data ke Asosiasi dan OrmasKejar Target Pajak, Pemerintah Cari Data ke Asosiasi dan OrmasKamis 6 Okt 2016 14:04Admindibaca 686 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak bakal lebih menggencarkan komunikasi dengan asosiasi dan organisasi kemasyarakatan (ormas) guna mengumpulkan data-data perpajakan. Upaya tersebut untuk mengejar target penerimaan pajak tahun ini sebesar Rp 1.318 triliun.selengkapnya

 Ada rencana pajak karbon, simak tanggapan Indocement Tunggal Prakarsa (INTP)Ada rencana pajak karbon, simak tanggapan Indocement Tunggal Prakarsa (INTP)Kamis 27 Mei 2021 15:00Ridha Anantidibaca 597 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan sedang menyiapkan pajak emisi karbon alias carbon tax. Rencana tersebut tertuang di dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2022.selengkapnya

 Soal Ramai-Ramai Boikot Bayar Pajak, DJP: Tindakan Salah dan BerbahayaSoal Ramai-Ramai Boikot Bayar Pajak, DJP: Tindakan Salah dan BerbahayaSelasa 27 Okt 2020 15:12Ridha Anantidibaca 487 kaliSemua Kategori

Riuh rendah soal melakukan pembangkangan sipil dengan tidak membayar pajak mendapat tanggapan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).selengkapnya

 Menkeu Tolak Usulan Pajak Nol Persen, HPM Tanggapi PositifMenkeu Tolak Usulan Pajak Nol Persen, HPM Tanggapi PositifSelasa 20 Okt 2020 15:26Ridha Anantidibaca 314 kaliSemua Kategori

PT Honda Prospect Motor (HPM) memberikan tanggapan positif terkait keputusan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang menolak usulan pajak nol persen untuk mobil baru.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :