Menurut Faisal, SMI  &Bambang Brodjo Beda KelasMenurut Faisal, SMI &Bambang Brodjo Beda KelasSenin 8 Ags 2016 07:19Administratordibaca 926 kaliSemua Kategori

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri membandingkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) dengan pendahulunya, Bambang PS Brojonegoro.selengkapnya

 Ditjen Pajak Awasi Deklarasi Harta DomestikDitjen Pajak Awasi Deklarasi Harta DomestikKamis 28 Jul 2016 11:59Administratordibaca 927 kaliSemua Kategori

Pemantauan penguncian harta dalam negeri yang ikut dideklarasikan dalam kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty akan dilakukan langsung oleh Ditjen Pajak.selengkapnya

 Pemerintah Sendiri yang Bikin Distorsi Kebijakan FiskalPemerintah Sendiri yang Bikin Distorsi Kebijakan FiskalKamis 28 Jul 2016 10:55Administratordibaca 1312 kaliSemua Kategori

Institute for Development Economic and Finance (Indef) menilai pemerintah membuat distorsi sendiri atas kebijakan fiskal yang dibuat dalam dua tahun belakangan. Kebijakan fiskal pengampunan pajak yang tengah berjalan harus ditangani dengan tepat jika diharapkan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.selengkapnya

 Ada Celah bagi Oknum Pajak di Tax Amnesty?Ada Celah bagi Oknum Pajak di Tax Amnesty?Jumat 22 Jul 2016 15:53Administratordibaca 1820 kaliSemua Kategori

Ketua ASEAN Competition Institute, Joy Martua Pardede mengkritisi keberadaan Pasal 8 ayat 3 di UU Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Ia menilai pasal tersebut memiliki celah oknum pegawai pajak bagi wajib pajak (WP) yang ingin melunasi tunggakan pajakselengkapnya

 SURGA PAJAK: Uang Bermasalah Dari Asia Capai US,3 TriliunSURGA PAJAK: Uang Bermasalah Dari Asia Capai US,3 TriliunSabtu 28 Mei 2016 11:28Administratordibaca 826 kaliSemua Kategori

Kekayaan finansial tersembunyi dari kawasan Asia pada negara-negara surga pajak mencapai US,3 triliun atau terbesar ketiga setelah Eropa dan Amerika Serikat (AS) sehingga menyebabkan negara kehilangan penerimaan dari sektor pajak. Hal itu dipaparkan Erica Westenberg, Senior Governance Officer dari Natural Resource Governance Institute (NRGI) dalam pemaparan soal Pemilik Utama atau Beneficialselengkapnya

 Potensi Pajak dari Ojek Online Bisa Capai Rp14 Miliar/TahunPotensi Pajak dari Ojek Online Bisa Capai Rp14 Miliar/TahunSenin 28 Mar 2016 06:49Administratordibaca 2841 kaliSemua Kategori

Pemerintah mesti bergerak cepat menyelesaikan izin layanan transportasi online. Pasalnya, ada potensi pajak yang cukup prospektif jika layanan transportasi online tersebut diresmikan. Pengamat pajak Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Reza Hafiz, mengatakan keberadaan transaksi online saat ini telah menjadi salah satu sharing economy di dalam perekonomian masyarakat.selengkapnya

 Aturan Tarif Cukai Dinilai Buat Persaingan Industri Rokok Tak SehatAturan Tarif Cukai Dinilai Buat Persaingan Industri Rokok Tak SehatRabu 15 Ags 2018 11:29Ridha Anantidibaca 563 kaliSemua Kategori

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 146 Tahun 2017 tentang Tarif Cukai Tembakau dinilai berpotensi menyebabkan persaingan industri hasil tembakau (IHT) menjadi tidak sehat. Alasannya, aturan tersebut membuat terjadinya merger dan akuisisi di antar-industri hasil tembakau.selengkapnya

 Kebijakan Pajak Pro Pebisnis Tak Efektif Ungkit EkonomiKebijakan Pajak Pro Pebisnis Tak Efektif Ungkit EkonomiSelasa 27 Ags 2019 14:06Ridha Anantidibaca 1659 kaliSemua Kategori

Pertumbuhan penerimaan pajak dipandang masih menjadi tantangan tahun depan karena insentif kepada pebisnis tak berdampak besar pada perbaikan ekonomi.selengkapnya

 RPP Tak Kunjung Kelar, Pemberlakuan Cukai Plastik Kembali Tak JelasRPP Tak Kunjung Kelar, Pemberlakuan Cukai Plastik Kembali Tak JelasSelasa 29 Jan 2019 10:10Ridha Anantidibaca 234 kaliSemua Kategori

Nasib cukai plastik kembali suram. Kendati pemerintah sudah memasang target penerimaan dari cukai plastik senilai Rp 500 miliar di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019, namun aturan pengenaan cukai tersebut tak kunjung terbit.selengkapnya

 Shortfall Pajak Melebar, Defisit Anggaran MembesarShortfall Pajak Melebar, Defisit Anggaran MembesarSenin 16 Des 2019 13:11Ridha Anantidibaca 809 kaliSemua Kategori

Semangat dan tekad pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak boleh saja besar. Namun apa daya, semangat tekad yang besar tersebut tak sebanding dengan hasil yang didapat.selengkapnya

 Mekanisme Pelaporan SPT Perlu DipermudahMekanisme Pelaporan SPT Perlu DipermudahSenin 26 Mar 2018 09:54Ridha Anantidibaca 329 kaliSemua Kategori

Mekanisme pelaporan Surat Pemberitahun (SPT) tahunan perlu dipermudah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.selengkapnya

 Impor Barang Konsumsi Harus Jadi Prioritas Pungutan PajakImpor Barang Konsumsi Harus Jadi Prioritas Pungutan PajakSelasa 9 Jul 2019 11:17Ridha Anantidibaca 346 kaliSemua Kategori

Barang-barang konsumsi yang berasal luar negeri atau impor harus menjadi prioritas pemungutan pajak terutama yang bergerak melalui ekonomi digital. Semwntara, di dalam negeri tidak perlu pungutan pajak untuk me dorong Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).selengkapnya

 PBHI : Tarif Cukai Rokok Perlu Terus Dinaikkan untuk Lindungi Anak-anakPBHI : Tarif Cukai Rokok Perlu Terus Dinaikkan untuk Lindungi Anak-anakKamis 9 Ags 2018 16:05Ridha Anantidibaca 596 kaliSemua Kategori

Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) yakin harga rokok yang tidak terjangkau menjadi langkah awal upaya pengendalian konsumsi rokok.selengkapnya

 Pangkas tarif pajak agar lebih kompetitifPangkas tarif pajak agar lebih kompetitifRabu 6 Des 2017 10:52Ridha Anantidibaca 624 kaliSemua Kategori

Reformasi perpajakan yang sedang digagas Amerika Serikat (AS) bakal berefek ke negara-negara lain, termasuk Indonesia. Apalagi AS berencana memangkas tarif pajak penghasilan (PPh) korporasi dari 35% menjadi 15%, jauh lebih rendah dari tarif pajak korporasi di Indonesia sebesar 25%.selengkapnya

 Tolak Bayar Pajak, Google Harus Diancam Lewat Ranah PidanaTolak Bayar Pajak, Google Harus Diancam Lewat Ranah PidanaJumat 20 Jan 2017 10:41Ajeng Widyadibaca 489 kaliSemua Kategori

Selama ini, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk dapat menarik pajak Google. Hanya saja, pemerintah perlu lebih tegas lagi dalam menjalankan ancaman terhadap Google apabila tak kunjung membayar pajak. Salah satunya adalah dengan ancaman hukuman pidana.selengkapnya

 Indomod bantu menghitung dampak kebijakan pajak dan bansos ke kemiskinanIndomod bantu menghitung dampak kebijakan pajak dan bansos ke kemiskinanJumat 24 Jul 2020 15:35Ridha Anantidibaca 468 kaliSemua Kategori

Dampak akibat Pandemi Covid-19 di Indonesia terhadap tingkat kemiskinan dan ketimpangan menjadi kekhawatiran yang tak dapat dipungkiri.selengkapnya

 Pajak Tak Capai Target, Kinerja Defisit Masih TerkendaliPajak Tak Capai Target, Kinerja Defisit Masih TerkendaliSenin 4 Des 2017 09:57Ridha Anantidibaca 466 kaliSemua Kategori

Asumsi penerimaan pajak yang tak mencapai target membuat realisasi defisit diperkirakan lebih tinggi dibandingkan dengan outlook APBN P 2017 yakni di kisaran 2,7%. Meski demikian, kinerja defisit masih relatif terkendali karena masih di bawah 3%.selengkapnya

 2 TAHUN JOKOWI-JK: Jatuh Bangun Kejar Target Pajak2 TAHUN JOKOWI-JK: Jatuh Bangun Kejar Target PajakRabu 19 Okt 2016 21:29Administratordibaca 796 kaliSemua Kategori

Tak terasa dua tahun sudah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI, pada 20 Oktober 2014. Masyarakat pun memiliki harapan baru untuk mencapai kesejahteraan di berbagai sektor.selengkapnya

 idEA Dukung Pajak Barang Tak Berwujud Buatan AsingidEA Dukung Pajak Barang Tak Berwujud Buatan AsingSelasa 12 Des 2017 09:24Ridha Anantidibaca 619 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan sedang menggodok pungutan bea masuk barang tak berwujud (intangible goods) seiring dengan perkembangan e-commerce di Indonesia.selengkapnya

 Niat Dirjen Pajak Intip Transaksi Kartu Kredit DipertanyakanNiat Dirjen Pajak Intip Transaksi Kartu Kredit DipertanyakanRabu 14 Feb 2018 09:53Ridha Anantidibaca 542 kaliSemua Kategori

Keinginan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melihat transaksi kartu kredit dipertanyakan sejumlah pihak.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :