Sri Mulyani: Tidak Ada Perpanjangan Termin Pertama Tax AmnestySri Mulyani: Tidak Ada Perpanjangan Termin Pertama Tax AmnestySelasa 27 Sep 2016 22:54Administratordibaca 1309 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan tidak akan ada penambahan waktu periode amnesti pajak dengan besar dana tebusan dalam negeri sebesar 2 persen yang akan berakhir 30 September 2016 mendatang.selengkapnya

 Menkeu Bantah Usul Perpanjangan Masa Tax AmnestyMenkeu Bantah Usul Perpanjangan Masa Tax AmnestySelasa 14 Jun 2016 12:47Administratordibaca 1113 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menegaskan, sikap pemerintah terkait masa pemberlakuan rencana kebijakan Tax Amnesty tetap berpatokan pada Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak. Bahkan, Bambang membantah pemerintah mengusulkan perpanjangan masa berlaku pengampunan pajak tersebut. "Kami enggak pernah usulin, kami tetap berpatokan pada RUU," kata Bambang di kantornya, Kamis (13/6)selengkapnya

 Kanwil DJP Jateng II Targetkan 469 Ribu Wajib PajakKanwil DJP Jateng II Targetkan 469 Ribu Wajib PajakSelasa 26 Apr 2016 17:22Administratordibaca 1857 kaliSemua Kategori

Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jendral Pajak (DJP) Jawa Tengah II targetkan 469 ribu wajib pajak (WP), untuk pelaporan surat pemberitahuan tahunan (SPT) melalui e-filing. Salah satu upaya untuk merealisasikan target tersebut adalah dengan cara perpanjangan waktu pelaporan. “Batas terakhir pelaporan SPT harusnya Maret kemarin. Sehingga dengan adanya perpanjangan ini,selengkapnya

 Kontraktor Kontrak Bagi Hasil Migas Nikmati Sejumlah InsentifKontraktor Kontrak Bagi Hasil Migas Nikmati Sejumlah InsentifSenin 2 Sep 2019 10:30Ridha Anantidibaca 466 kaliSemua Kategori

Pemerintah kembali memberikan keringanan fiskal untuk aktivitas eksplorasi dan eksploitasi bagi kontraktor kontrak bagi hasil minyak dan gas.selengkapnya

 Kemenkeu Pangkas Pajak Surat Utang InfrastrukturKemenkeu Pangkas Pajak Surat Utang InfrastrukturRabu 28 Ags 2019 14:42Ridha Anantidibaca 436 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam hal ini Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak telah menetapkan untuk memangaskan pajak penghasilan (PPh) bunga obligasi untuk produk investasi yakni dana investasi infrastruktur (DINFRA), dana investasi real estate (DIRE), hingga Kontrak Investasi Kolektif-Efek Beragun Aset (KIK-EBA). Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2019 yanselengkapnya

 Pembebasan Bea Masuk dan PPN Impor untuk Perusahaan Batu Bara DiperketatPembebasan Bea Masuk dan PPN Impor untuk Perusahaan Batu Bara DiperketatSelasa 20 Ags 2019 08:46Ridha Anantidibaca 1067 kaliSemua Kategori

Pemerintah memperketat pemberian fasilitas fiskal berupa pembebasan bea masuk dan PPN atas impor yang dilakukan oleh perusahaan batu bara.selengkapnya

 Satu Lagi Relaksasi Pajak untuk Bisnis MigasSatu Lagi Relaksasi Pajak untuk Bisnis MigasSelasa 13 Ags 2019 14:18Ridha Anantidibaca 825 kaliSemua Kategori

Pemerintah merelaksasi mekanisme pemotongan dan pembayaran pajak penghasilan (PPh) atas pengalihan lain kontraktor berupa uplift atau imbalan lain yang sejenis atau pengalihan kontraktor dari pengalihan participating interest.selengkapnya

 Sri Mulyani Tekankan Pengenaan Pajak Freeport Bersifat TetapSri Mulyani Tekankan Pengenaan Pajak Freeport Bersifat TetapKamis 6 Des 2018 14:56Ridha Anantidibaca 532 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, skema pengenaan pajak PT Freeport Indonesia (PTFI) bersifat tetap (naildown). Skema ini sejatinya berlaku untuk perusahaan tambang pemegang kontrak karya (KK). Aturan pajak naildown berarti bahwa skema pajak Freeport tidak akan mengalami perubahan hingga masa kontrak berakhir.selengkapnya

 Pemerintah godok pajak penjualan minyak KKKSPemerintah godok pajak penjualan minyak KKKSJumat 24 Ags 2018 10:52Ridha Anantidibaca 509 kaliSemua Kategori

Upaya membeli minyak mentah dari kontraktor kontrak kerjasama (KKKS) demi mengurangi impor tak semudah membalikkan telapak tangan. Pemerintah masih mematangkan aturan yang mengwajibkan PT Pertamina wajib membeli minyak mentah KKKS.selengkapnya

 Pemerintah banyak beri insentif bebas pajak KKKSPemerintah banyak beri insentif bebas pajak KKKSJumat 29 Des 2017 14:48Ridha Anantidibaca 589 kaliSemua Kategori

Pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perpajakan Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split. Aturan ini melengkapi Permen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No 8/2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split.selengkapnya

 Asosiasi Minta Pemerintah Selesaikan Restitusi Pajak PKP2BAsosiasi Minta Pemerintah Selesaikan Restitusi Pajak PKP2BKamis 10 Nov 2016 20:03Administratordibaca 645 kaliSemua Kategori

Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) meminta pemerintah menyelesaikan persoalan restitusi pajak para pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) generasi tiga.selengkapnya

 Pengusaha Batu Bara Ingin Bayar Restitusi Pajak Sebelum AmandemenPengusaha Batu Bara Ingin Bayar Restitusi Pajak Sebelum AmandemenRabu 9 Nov 2016 08:39Administratordibaca 889 kaliSemua Kategori

Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) menginginkan Pemerintah memberikan hak ‎pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) terkait restitusi pajak, sebelum mengamandemen kontrak pertambangan.selengkapnya

 Pengadilan Jadi Solusi Sengketa Pajak PertambanganPengadilan Jadi Solusi Sengketa Pajak PertambanganRabu 27 Jul 2016 10:27Administratordibaca 1315 kaliSemua Kategori

Pengadilan pajak menjadi solusi sementara atas sengketa restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi III.selengkapnya

 Reformasi pajak syarat Moody`s kerek rating utangReformasi pajak syarat Moody`s kerek rating utangRabu 29 Nov 2017 14:08Ridha Anantidibaca 525 kaliSemua Kategori

Lembaga pemeringkat utang Moody's mengingatkan kinerja penerimaan negara yang lemah bisa mengancam penurunan peringkat Indonesia. Reformasi perpajakan untuk mengatrol kinerja penerimaan negara menjadi salah satu syarat mempertahankan peringkat utang saat ini, atau bahkan bisa naik level.selengkapnya

 DJP: Tak Ada Alasan Singapura Ogah Tukar Data Pajak dengan RIDJP: Tak Ada Alasan Singapura Ogah Tukar Data Pajak dengan RIJumat 24 Nov 2017 10:33Ridha Anantidibaca 468 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) optimistis Indonesia akan lulus penilaian atas syarat peraturan, serta keamanan dan perlindungan data dalam menyongsong implementasi pertukaran informasi secara otomatis (Automatic Exchange of Information/AEoI) di September 2018. Oleh karena itu, hal tersebut tidak seharusnya jadi alasan bagi Singapura.selengkapnya

 Menkeu: Pemohon Uji Materi Amnesti Pajak tidak Berkedudukan HukumMenkeu: Pemohon Uji Materi Amnesti Pajak tidak Berkedudukan HukumRabu 21 Sep 2016 09:07Administratordibaca 680 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyatakan bahwa para pemohon uji materi Undang Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Amnesti Pajak tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan uji materi ketentuan tersebut di Mahkamah Konstitusi.selengkapnya

 Peserta Amnesti Pajak Diwajibkan Masukkan Dana ke Bank PersepsiPeserta Amnesti Pajak Diwajibkan Masukkan Dana ke Bank PersepsiSelasa 19 Jul 2016 18:40Administratordibaca 1814 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mengatakan sebanyak 18 bank setuju untuk menampung dana repatriasi modal dari hasil program amnesti pajak.selengkapnya

 PEMBANGUNAN PASAR KLEWER : Ini Syarat Pemkot Kepada Pedagang Pasar Klewer untuk Tempati Kios dan LosPEMBANGUNAN PASAR KLEWER : Ini Syarat Pemkot Kepada Pedagang Pasar Klewer untuk Tempati Kios dan LosJumat 18 Mar 2016 18:21Administratordibaca 1902 kaliSemua Kategori

Pemkot Solo akan mensyaratkan bagi seluruh pedagang Pasar Klewer memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta melunasi pajak.selengkapnya

 PPRO Blak-blakan Soal Dampak Perpanjangan Insentif PajakPPRO Blak-blakan Soal Dampak Perpanjangan Insentif PajakSenin 9 Ags 2021 10:33Ridha Anantidibaca 359 kaliSemua Kategori

PT PP Properti Tbk. (PPRO) menyatakan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk pembelian rumah tapak dan unit rumah susun telah memberikan dampak positif bagi perseroan.selengkapnya

 Pemerintah Siapkan Aturan Baru Pajak Perusahaan Batu BaraPemerintah Siapkan Aturan Baru Pajak Perusahaan Batu BaraKamis 15 Nov 2018 13:52Ridha Anantidibaca 592 kaliSemua Kategori

Pemerintah tengah menyusun aturan mengenai pajak untuk perusahaan batu bara yang akan berakhir masa operasionalnya. Aturan ini diperlukan karena pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) akan berubah menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) setelah masa operasionalnya habis.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :