Royalti, dividen dan PPN jadi alasan Kontrak Karya tak teken amandemen kontrakRoyalti, dividen dan PPN jadi alasan Kontrak Karya tak teken amandemen kontrakSenin 19 Mar 2018 10:18Ridha Anantidibaca 651 kaliSemua Kategori

Lantaran alasan perpajakan, tiga perusahaan pertambangan berstatus Kontrak Karya (KK) sampai tahun 2018 ini belum melaksanakan amandemen kontrak. Padahal, amandemen sudah diwajibkan setahun setelah Undang-Undang No. 04/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) diterbitkan.selengkapnya

 DJP: Tak Ada Alasan Singapura Ogah Tukar Data Pajak dengan RIDJP: Tak Ada Alasan Singapura Ogah Tukar Data Pajak dengan RIJumat 24 Nov 2017 10:33Ridha Anantidibaca 464 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) optimistis Indonesia akan lulus penilaian atas syarat peraturan, serta keamanan dan perlindungan data dalam menyongsong implementasi pertukaran informasi secara otomatis (Automatic Exchange of Information/AEoI) di September 2018. Oleh karena itu, hal tersebut tidak seharusnya jadi alasan bagi Singapura.selengkapnya

 Sri Mulyani: Kasus Suap Jangan Jadi Alasan Tak Bayar PajakSri Mulyani: Kasus Suap Jangan Jadi Alasan Tak Bayar PajakKamis 24 Nov 2016 10:43Ajeng Widyadibaca 669 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta masyarakat tidak menjadikan korupsi sebagai alasan untuk absen membayar pajak. Sebab, negara membutuhkan penerimaan yang besar untuk mendorong perekonomian.selengkapnya

 Kadin Beri 4 Alasan Minta Amnesti Pajak DiperlonggarKadin Beri 4 Alasan Minta Amnesti Pajak DiperlonggarSabtu 24 Sep 2016 08:40Administratordibaca 813 kaliSemua Kategori

Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin), Rosan Prakasa Ruslani mengatakan ada empat alasan mengapa kadin meminta kepada Presiden untuk memberikan kelonggaran terhadap amnesti pajak. Rosan mengatakan, faktor sulitnya konsolidasi dan rumitnya administrasi membuat jangka waktu tiga bulan realisasi amnesti pajak tak memungkinkan bagi Wajib Pajak (WP).selengkapnya

 Ini Alasan Buruh Gugat UU Tax AmnestyIni Alasan Buruh Gugat UU Tax AmnestyJumat 22 Jul 2016 19:30Administratordibaca 1569 kaliSemua Kategori

Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Rumah Rakyat Indonesia, Partai Buruh, KSPSI telah menyerahkan berkas gugatan uji materi (judicial review) atas Undang-undang Pengampunan Pajak (UU Tax Amnesty) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Buruh meminta MK membatalkan UU tersebut dengan beberapa alasan.selengkapnya

 Ini Alasan Youtuber dan Selebgram Mangkir Bayar PajakIni Alasan Youtuber dan Selebgram Mangkir Bayar PajakSelasa 22 Jan 2019 11:19Ridha Anantidibaca 1986 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menerbitkan aturan pajak bisnis jual beli daring (online) atau e-commerce pada 1 April 2019. Usai diterbitkannya aturan ini, pemerintah juga akan membuat aturan untuk menarik pajak dari youtuber dan selebgram.selengkapnya

 Alasan Ditjen Pajak Rajin `Pelototi` Medsos ArtisAlasan Ditjen Pajak Rajin `Pelototi` Medsos ArtisKamis 10 Jan 2019 13:23Ridha Anantidibaca 325 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) memantau para artis atau selebriti tanah air yang sering pamer kemewahan di media sosial (medsos) seperti Twitter, Instagram, dan Facebook.selengkapnya

 Ekonom Kritik Alasan di Balik Gelar Menkeu Terbaik untuk Sri MulyaniEkonom Kritik Alasan di Balik Gelar Menkeu Terbaik untuk Sri MulyaniSenin 8 Apr 2019 11:20Ridha Anantidibaca 273 kaliSemua Kategori

Sri Mulyani Indrawati meraih penghargaan Menteri Keuangan (Menkeu) terbaik Asia Pasifik dari Majalah FinanceAsia. Sri Mulyani meraih penghargaan tersebut untuk ketiga kalinya.selengkapnya

 Negara paling bahagia di dunia warganya bayar pajak tinggiNegara paling bahagia di dunia warganya bayar pajak tinggiKamis 30 Nov 2017 11:30Ridha Anantidibaca 1445 kaliSemua Kategori

Negara paling bahagia tahun ini ternyata warganya membayar pajak tinggi. Tiga negara paling bahagia yakni Norwegia, Denmark, dan Islandia memiliki besaran pajak yang tinggi.selengkapnya

 Sri Mulyani tegaskan pedagang di media sosial tetap bayar pajakSri Mulyani tegaskan pedagang di media sosial tetap bayar pajakKamis 4 Apr 2019 09:14Ridha Anantidibaca 627 kaliSemua Kategori

Akhir Maret lalu, Kementerian Keuangan telah mencabut Peraturan Menteri Kuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce).selengkapnya

 Demi Tujuan Sosial, Pemerintah Bebaskan Cukai Etil AlkoholDemi Tujuan Sosial, Pemerintah Bebaskan Cukai Etil AlkoholKamis 19 Mar 2020 10:33Ridha Anantidibaca 477 kaliSemua Kategori

Dalam rangka memberikan kemudahan untuk tujuan sosial dan pembuatan hand sanitizer, surface sanitizer, dan antiseptik, Bea Cukai memberikan pembebasan cukai etil alkohol sebagai bahan baku/bahan penolong.selengkapnya

 Indef: Penerapan Pajak Industri Digital Perlu Asas KeadilanIndef: Penerapan Pajak Industri Digital Perlu Asas KeadilanSelasa 16 Jul 2019 14:31Ridha Anantidibaca 281 kaliSemua Kategori

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai pemerintah kurang menerapkan asas keadilan dalam menerapkan pajak digital bagi pelaku ekonomi. Sebab, selama ini pemerintah berpatokan pengenaan pajak industri digital yang berplatform resmi terdaftarselengkapnya

 Pajak E-Commerce Mulai 1 April, Penerapannya Harus CermatPajak E-Commerce Mulai 1 April, Penerapannya Harus CermatJumat 29 Mar 2019 10:23Ridha Anantidibaca 275 kaliSemua Kategori

Pemerintah harus cermat dan hati-hati dalam menerapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce). Aturan ini rencananya berlaku 1 April 2019.selengkapnya

 Penerbitan Aturan Pajak e-Commerce dan Sosial Media Diminta SerentakPenerbitan Aturan Pajak e-Commerce dan Sosial Media Diminta SerentakSelasa 15 Jan 2019 09:52Ridha Anantidibaca 466 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan diminta menerbitkan aturan pajak e-commerce bagi marketplace dan media sosial secara serentak. Hal ini untuk menghindari risiko penjual dan pembeli berpindah platform karena khawatir dengan aturan pajak.selengkapnya

 Kapan Pajak Jadi Senjata Ampuh Atasi Ketimpangan Sosial?Kapan Pajak Jadi Senjata Ampuh Atasi Ketimpangan Sosial?Selasa 20 Feb 2018 10:45Ridha Anantidibaca 398 kaliSemua Kategori

Lagi-lagi, pajak menjadi soroton. Untuk memitigasi ketimpangan sosial, International NGO Forum on Indonesian Development bahkan meminta adanya perbaikan kebijakan pajak. Maklum, pajak bukan hanya memiliki fungsi fiskal sebagai penerimaan negara, melainkan juga redistribusi pendapatan.selengkapnya

 Jual Beli via Facebook Hingga Instagram Bakal Kena PajakJual Beli via Facebook Hingga Instagram Bakal Kena PajakSenin 19 Feb 2018 14:29Ridha Anantidibaca 479 kaliSemua Kategori

Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan pengenaan pajak untuk transaksi e-commerce. Ternyata bukan hanya marketplace saja, transaksi online di media sosial seperti Facebook dan Instagram juga akan dikenakan pajak.selengkapnya

 Kata Blanja.com, Elevenia dan Blibli.com Soal Rencana Pajak E-CommerceKata Blanja.com, Elevenia dan Blibli.com Soal Rencana Pajak E-CommerceKamis 8 Feb 2018 13:34Ridha Anantidibaca 719 kaliSemua Kategori

Beberapa e-commerce seperti Blanja.com, Elevenia, dan Blibli.com menyatakan siap mengikuti kebijakan pemerintah memungut pajak pedagang online. Namun, masing-masing e-commerce tersebut memiliki usulan kepada pemerintah.selengkapnya

 Rencana Pajak E-Commerce DiskriminatifRencana Pajak E-Commerce DiskriminatifRabu 31 Jan 2018 09:58Ridha Anantidibaca 536 kaliSemua Kategori

Pelaku industri e-commerce menilai rencana penerapan pajak untuk belanja daring diskriminatif. Perlakuan berbeda diterapkan pada pedagang di platform marketplace dan platform media sosial.selengkapnya

 Arab Saudi: Aturan Pajak Baru Tak Pengaruhi Gaji EkspatriatArab Saudi: Aturan Pajak Baru Tak Pengaruhi Gaji EkspatriatRabu 10 Jan 2018 09:59Ridha Anantidibaca 648 kaliSemua Kategori

Pemerintah Arab Saudi menegaskan aturan baru yang membebankan pajak pertambahan nilai (PPN) tidak akan mempengaruhi penghasilan ekspatriat. Sebelumnya, beredar rumor di sosial media bahwa ekspatriat yang bekerja di Arab Saudi akan dikenakan pajak 10 persen dari pendapatannya.selengkapnya

 Tokopedia: Jika `E-commerce` Dipajaki, Pedagang akan Beralih ke Media SosialTokopedia: Jika `E-commerce` Dipajaki, Pedagang akan Beralih ke Media SosialJumat 10 Nov 2017 09:57Ajeng Widyadibaca 1587 kaliSemua Kategori

Perusahaan perdagangan elektronik atau e-commerce, Tokopedia meminta pemerintah untuk memikirkan ulang terkait pengenaan pajak pada transaksi di e-commerce.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :