Koperasi Petani Kopi Keluhkan Besarnya Pajak DomestikKoperasi Petani Kopi Keluhkan Besarnya Pajak DomestikSenin 30 Jul 2018 14:05Ridha Anantidibaca 916 kaliSemua Kategori

Sejumlah Koperasi Petani Kopi Gayo mengeluhkan besarnya pajak pertambahan nilai yang harus dibayar untuk setiap transaksi domestik atau di dalam negeri.selengkapnya

 Ekonom Ingatkan Pembebasan PPN Cuma Dongkrak Sesaat Minat BelanjaEkonom Ingatkan Pembebasan PPN Cuma Dongkrak Sesaat Minat BelanjaSelasa 14 Nov 2017 09:31Ajeng Widyadibaca 329 kaliSemua Kategori

Pelemahan minat belanja masyarakat jadi sorotan pelaku usaha. Ketua Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia pun mengusulkan agar pemerintah menerapkan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam periode tertentu guna mengatasi persoalan itu. Namun, Ekonom dan Peneliti Pajak menilai, bila diterapkan, dampak kebijakan tersebut hanya sesaat.selengkapnya

 â€ŽBKPM : Soal Pajak Google Harus Dilakukan Hati-Hati, Jangan Sampai Dipermalukan Seperti Inggris‎BKPM : Soal Pajak Google Harus Dilakukan Hati-Hati, Jangan Sampai Dipermalukan Seperti InggrisSelasa 20 Sep 2016 10:56Administratordibaca 958 kaliSemua Kategori

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memandang persoalan Google yang tidak mau diperiksa pajaknya oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), harus dilakukan secara hati-hati.selengkapnya

 Pemerintah Diminta Selesaikan Konflik Pemprov Sumut Soal PajakPemerintah Diminta Selesaikan Konflik Pemprov Sumut Soal PajakKamis 31 Mar 2016 06:33Administratordibaca 1695 kaliSemua Kategori

Pengamat perpajakan dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Rony Bako meminta permasalahan pajak air permukaan (PAP) PT Inalum (Persero) dengan Pemerintah Provinsi Sumatra Utara tidak dibiarkan terus terjadi. Roni menilai harus ada solusi untuk menyelesaikan konflik yang berkepanjangan tersebut.selengkapnya

 Sri Mulyani Lantik Pejabat Eselon II DJP dan DJPBSri Mulyani Lantik Pejabat Eselon II DJP dan DJPBKamis 24 Jan 2019 14:31Ridha Anantidibaca 634 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, melantik 18 pejabat Eselon II dari Direktorat Jenderal Pajak dan 3 pejabat Eselon II dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Pelantikan berlangsung di Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan, dihadiri oleh Wakil Menteri Keuangan, Sekretaris Jenderal, serta beberapa pejabat Eselon I dan II di lingkungan Kemenkeu.selengkapnya

 Dibahas di G20, Inggris Ngos-ngosan Kejar Pajak GoogleDibahas di G20, Inggris Ngos-ngosan Kejar Pajak GoogleSenin 19 Sep 2016 22:19Administratordibaca 1268 kaliSemua Kategori

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengakui masalah pelanggaran pajak yang dilakukan Google di Indonesia merupakan tantangan yang tengah terjadi di hampir semua negara dunia.selengkapnya

 Insentif Larangan Plastik Bisa Menggerus Penerimaan PajakInsentif Larangan Plastik Bisa Menggerus Penerimaan PajakKamis 31 Jan 2019 15:21Ridha Anantidibaca 549 kaliSemua Kategori

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai pemberian insentif fiskal kepada Pemerintah Daerah (Pemda) yang menerbitkan peraturan pelarangan penggunaan kantong dan produk plastik, sama saja menghilangkan potensi penerimaan pajak negara.selengkapnya

 Kemperin: Insentif Perda Larangan Plastik Gerus Penerimaan PajakKemperin: Insentif Perda Larangan Plastik Gerus Penerimaan PajakRabu 30 Jan 2019 14:40Ridha Anantidibaca 509 kaliSemua Kategori

Kementerian Perindustrian (Kemperin) menilai, pemberian insentif fiskal kepada Pemerintah Daerah (Pemda) yang menerbitkan peraturan pelarangan penggunaan kantong dan produk plastik, sama saja menghilangkan potensi penerimaan pajak negara.selengkapnya

 Insentif Perda Larangan Plastik Bisa Menggerus Penerimaan PajakInsentif Perda Larangan Plastik Bisa Menggerus Penerimaan PajakRabu 30 Jan 2019 11:38Ridha Anantidibaca 556 kaliSemua Kategori

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai pemberian insentif fiskal kepada Pemerintah Daerah (Pemda) yang menerbitkan peraturan pelarangan penggunaan kantong dan produk plastik, sama saja menghilangkan potensi penerimaan pajak negara.selengkapnya

 Selamatkan BPJS Kesehatan, YLKI Sarankan Cukai Rokok Naik 57%Selamatkan BPJS Kesehatan, YLKI Sarankan Cukai Rokok Naik 57%Selasa 9 Okt 2018 15:10Ridha Anantidibaca 559 kaliSemua Kategori

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai bahwa salah satu solusi terbaik guna menyelamatkan BPJS Kesehatan selaku operator program JKN dari defisit finansialnya dengan menaikkan cukai rokok hingga sebesar 57%.selengkapnya

 Pelaku E-Commerce Dukung Kebijakan Pajak Barang ImporPelaku E-Commerce Dukung Kebijakan Pajak Barang ImporJumat 7 Sep 2018 11:26Ridha Anantidibaca 737 kaliSemua Kategori

Sebagai langkah menekan laju impor yang selama ini membebani nilai tukar rupiah, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan, salah satunya terkait pembatasan barang impor di e-commerce dengan menaikkan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 untuk barang-barang impor konsumsi hingga 10 persen.selengkapnya

 OCBC NISP Resmi Ditunjuk Jadi Penampung Dana Amnesti PajakOCBC NISP Resmi Ditunjuk Jadi Penampung Dana Amnesti PajakSenin 19 Sep 2016 08:33Administratordibaca 998 kaliSemua Kategori

Bank OCBC NISP telah resmi ditunjuk sebagai Bank Gateway yaitu bank yang dapat menerima dan mengelola dana repatriasi pengampunan pajak atau tax amnesty dengan berbagai macam instrumen investasi yang menguntungkan. Sebelumnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menetapkan 18 bank untuk menampung dana amnesti pajak.selengkapnya

 Menkeu Diharapkan Berkoordinasi OJK untuk Sukseskan Amnesti PajakMenkeu Diharapkan Berkoordinasi OJK untuk Sukseskan Amnesti PajakKamis 28 Jul 2016 10:46Administratordibaca 764 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati diharapkan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menyukseskan program amnesti pajak, kata Presiden Direktur Center for Banking Crisis (CBC) Ahmad Deni Daruri.selengkapnya

 DPR: Putusan MK Perkuat Keabsahan Tax AmnestyDPR: Putusan MK Perkuat Keabsahan Tax AmnestyJumat 16 Des 2016 10:54Ajeng Widyadibaca 661 kaliSemua Kategori

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak ‎seluruh permohonan uji materi Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (tax amnesty‎) diapresiasi Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun. Pasalnya, keputusan MK itu dianggap memiliki makna strategis bagi kelangsungan tax amnesty.‎selengkapnya

 Masalah Besar di Implementasi Restitusi PPN PKP2BMasalah Besar di Implementasi Restitusi PPN PKP2BKamis 13 Okt 2016 15:18Admindibaca 3098 kaliSemua Kategori

Namun, acapkali kenyataan tak seindah kesepakatan. Nyatanya, pemerintah hanya merestitusi pajak dari sejumlah perusahaan PKP2B saja. Artinya, ada tebang pilih dalam impementasinya.selengkapnya

 Ini Solusi DPR Soal Pajak InalumIni Solusi DPR Soal Pajak InalumJumat 17 Jun 2016 14:54Administratordibaca 792 kaliSemua Kategori

Permasalahan Pemprov Sumatera Utara dengan PT Indonesia Asahan Alumunium terkait Pajak Air Permukaan (PAP) belum menemukan titik temu. Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PAN Nasril Bahar menegaskan, persoalan PAP yang masih diperselisihkan oleh Pemprov Sumut tak perlu diperluas lagi dengan opini-opini yang kurang tepat.selengkapnya

 Pemerintah Susun Penyelesaian Tunggakan Pajak IUPPemerintah Susun Penyelesaian Tunggakan Pajak IUPSabtu 25 Jun 2016 08:39Administratordibaca 977 kaliSemua Kategori

Pemerintah terus melakukan koordinasi guna menemukan formula yang tepat dalam menyelesaikan tunggakan pajak dari pemilik izin usaha pertambangan (IUP). "Tunggakan royalti untuk IUP sekarang sedang bicarakan dengan Kementerian Keuangan akan dicari solusi seperti apa," kata Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot di Jakarta, Jumat (24/6/2016).selengkapnya

 Cari Solusi Soal Pajak E-Commerce, Sri Mulyani `Ngadu` ke WCOCari Solusi Soal Pajak E-Commerce, Sri Mulyani `Ngadu` ke WCOSenin 15 Jul 2019 11:32Ridha Anantidibaca 442 kaliSemua Kategori

Pemerintah memberi rekomendasi kepada World Customs Forum Organization (WCO) untuk membentuk kelompok penelitian bersama terkait barang-barang digital lintas batas.selengkapnya

 Menteri Rini Usulkan Penghapusan PPN Avtur 10% ke Sri MulyaniMenteri Rini Usulkan Penghapusan PPN Avtur 10% ke Sri MulyaniKamis 14 Feb 2019 09:49Ridha Anantidibaca 464 kaliSemua Kategori

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengusulkan penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% penjualan avtur dalam negeri kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Hal ini bisa menjadi salah satu solusi mengatasi polemik kenaikan harga tiket pesawat.selengkapnya

 PMK tax holiday perlu direvisi agar lebih menarikPMK tax holiday perlu direvisi agar lebih menarikRabu 11 Apr 2018 10:04Ridha Anantidibaca 1125 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35/2018 yang mengatur soal kemudahan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan (tax holiday). Aturan ini sudah berlaku terhitung tanggal 4 April 2018.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :