Bambang PS Brodjonegoro tak lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan. Posisinya digantikan oleh mantan Managing Director Bank Dunia, Sri Mulyani. Bambang pun kini menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional menggantikan Sofyan Djalil.selengkapnya

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengisyaratkan akan membangun kawasan yang memberikan pajak sangat rendah bahkan hingga 0 persen. Arena ini dibangun guna menampung perusahaan-perusahaan Indonesia yang mempunyai bisnis di luar negeri atau menarik investor negara lain untuk menyimpan uangnya di Indonesia.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mendorong wajib pajak peserta tax amnesty agar memanfaatkan fasilitas pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) final atas harta yang telah dideklarasi ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) sesegera mungkin.selengkapnya

Undang-Undang Tax Amnesty atau pengampunan pajak dijadwalkan akan mulai dijalankan minggu depan. Saat ini pemerintah tengah mempersiapkan instrumen untuk menampung dana yang masuk ke Indonesia.selengkapnya

Pemerintah sedang mencari skema terbaik dalam menetapkan perhitungan pajak progresif tanah nganggur. Meski belum bicara soal tarif, Kementerian Keuangan memastikan besaran pajak yang ditetapkan nanti jauh lebih progresif dibandingkan yang ada sekarang.selengkapnya

Pajak progresif untuk tanah tidak produktif atau menganggur boleh saja diterapkan, namun harus ada syarat yang harus dipenuhi pemerintah. Salah satunya administrasi pertanahan dan pajak yang harus terintegrasi.selengkapnya

Pemerintah berencana menerapkan aturan pajak progresif bagi masyarakat yang memiliki lahan lebih dari satu bidang. Aturan tersebut tertuang di dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan yang akan disahkan September 2019.selengkapnya

Pemerintah berencana untuk menerapkan pajak progresif tanah nganggur. Pajak ini dipercaya dapat menekan harga tanah tinggi yang diakibatkan perilaku spekulan.selengkapnya

Rencana penerapan pajak progresif di tanah menganggur atau idle land, membuat resah pemilik lahan di kawasan industri.selengkapnya

Pelaku usaha kelapa sawit dalam negeri menyambut gembira keputusan Parlemen Prancis menghapus pajak progresif pada minyak sawit dalam teks draft RUU Biodiversity. Kondisi ini diharapkan menjadi pemicu bagi negara-negara lain untuk tidak menghambat masuknya minyak sawit.selengkapnya

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, mengungkapkan saat ini pemerintah tengah menggodok aturan yang akan mengenakan pajak progresif pada lahan-lahan tidak produktif.selengkapnya

Parlemen Prancis atau Assemble Nationale memperkuat keputusan Senat untuk menghapus pajak progresif yang akan diberlakukan pada minyak sawit atau CPO dalam teks draft RUU Biodiversity Prancis. Keputusan penghapusan ini dibuat pada 20 Juli 2016 setelah melalui beberapa kali pembahasan intensif dan pemungutan suara di Senat dan Parlemen.selengkapnya

Staf Khusus Wakil Presiden Jusuf Kalla, Sofyan Wanandi mengatakan sosialisasi amnesti pajak ke seluruh daerah akan selesai pada pertengahan Agustus 2016. Sosialisasi itu demi melancarkan pelaksanaan kebijakan yang dibuat untuk memperkuat fiskal itu.selengkapnya

Pemerintah bakal membuat ketentuan agar dalam jangka waktu tertentu, ketiga skema tersebut bisa diterapkan secara kumulatif.selengkapnya

Badan Pajak Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta memiliki cara tersendiri untuk mencegah pemilik mobil mewah mengemplang pajak kendaraan bermotor (PKB) khusus dikategorikan kendaraan mewah. Sekretaris BPRD DKI Jakarta Pilar Hendrani menjabarkan hal tersebut bisa dilakukan dengan program yang diluncurkan, yakni tax clearance atau dengan surat keterangan fiskal.selengkapnya

Samsat Jakarta Barat membuka layanan blokir kendaraan pada car-free day (CFD) di Bundaran HI, Jakarta Pusat. Sejumlah warga cukup antusias dengan adanya layanan mobil dari Samsat Jakarta Barat ini.selengkapnya

Sejumlah emiten properti tetap berekspansi. Di tengah bergulirnya wacana aturan pajak progresif atas tanah, emiten properti mengalokasikan dana untuk memperluas cadangan lahan (land bank) pada tahun ini.selengkapnya

Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (REI) REI Soelaeman Soemawinata mengaku belum ada konsolidasi antara pemerintah dan pihak REI dalam penerapan pajak progresif tanah nganggur. Padahal, biasanya pemerintah selalu melibatkan dunia usaha saat merencanakan kebijakan baru.selengkapnya

Pemerintah telah memutuskan akan memajaki lahan nganggur alias tidak produktif pada berbagai daerah di Indonesia. Aturan ini tengah dibahas pada jajaran Kementerian Keuangan dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.selengkapnya

Pemerintah menyiapkan aturan main impor gas bagi sejumlah industri manufaktur dengan menutup peran perantara atau broker, demi mendapatkan harga lebih murah. (Bisnis Indonesia)selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya