Paradise Papers Jadi Alarm Pemerintah Benahi Database PajakParadise Papers Jadi Alarm Pemerintah Benahi Database PajakSenin 13 Nov 2017 13:28Ajeng Widyadibaca 624 kaliSemua Kategori

Munculnya paradise papers belakangan ini mengindikasikan pentingnya pembenahan basis data wajib pajak sebagai salah satu langkah mencegah terulangnya praktik penghindaran pajak.selengkapnya

 Penerbitan Aturan Pajak e-Commerce dan Sosial Media Diminta SerentakPenerbitan Aturan Pajak e-Commerce dan Sosial Media Diminta SerentakSelasa 15 Jan 2019 09:52Ridha Anantidibaca 474 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan diminta menerbitkan aturan pajak e-commerce bagi marketplace dan media sosial secara serentak. Hal ini untuk menghindari risiko penjual dan pembeli berpindah platform karena khawatir dengan aturan pajak.selengkapnya

 Anggota Kadin Serentak Ikut Tax Amnesty 27 SepAnggota Kadin Serentak Ikut Tax Amnesty 27 SepRabu 21 Sep 2016 07:47Administratordibaca 643 kaliSemua Kategori

Anggota Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia akan mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty. Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan P Roeslani telah mengirimkan surat edaran kepada seluruh anggotanya untuk ikut pengampunan pajak serentak pada 27 September nanti.selengkapnya

 JK Minta Klien Mossack Fonseca Segera Urus NPWPJK Minta Klien Mossack Fonseca Segera Urus NPWPSabtu 14 Mei 2016 11:04Administratordibaca 943 kaliSemua Kategori

Dari 1038 nama orang Indonesia di daftar Panama Paper atau dokumen panama, ada 766 nama yang bermasalah. Di antaranya tidak memiliki Nomor Pokok Wakib Pajak (NPWP), sebagiannya lagi validitasnya diragukan. Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengaku tidak habis pikir, karena sebagian besar nama di daftar tersebut adalah pengusaha. Kata dia seharusnya tidak mungkin seorang pengusaha tidak memiliki NPWP,selengkapnya

 Dua Negara Surga Pajak Ini Tolak Buka DataDua Negara Surga Pajak Ini Tolak Buka DataSabtu 23 Apr 2016 00:37Administratordibaca 2228 kaliSemua Kategori

Masih ada dua negara yakni Bahrain dan Panama yang menolak membuka akses data dan informasi pajak maupun perbankan di akhir 2017. Kedua negara tersebut adalah negara surga bebas pajak (tax havens). Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) Suahasil Nazara saat Konferensi Pers Hasil Pertemuan IMF-World Bank Spring Meetings mengungkapkan, terkuaknya data skandal pajak Panamaselengkapnya

 IMF, Bank Dunia, PBB, dan OECD Perangi Penggelapan PajakIMF, Bank Dunia, PBB, dan OECD Perangi Penggelapan PajakRabu 20 Apr 2016 19:34Administratordibaca 1066 kaliSemua Kategori

Empat organisasi besar dunia bekerjasama untuk memerangi masalah perpajakan internasional, khususnya terkait praktik penggelapan pajak yang diungkap oleh Panama Papers. Dilansir Reuters, Rabu, 20 April 2016, Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) akan bergabung untuk mengembangkan alat dan standarselengkapnya

 Uni Eropa terbitkan daftar hitam surga pajakUni Eropa terbitkan daftar hitam surga pajakKamis 7 Des 2017 10:17Ridha Anantidibaca 526 kaliSemua Kategori

Uni Eropa telah menerbitkan daftar hitam pertama surga pajak, dengan menyebut 17 wilayah termasuk Saint Lucia, Barbados dan Korea Selatan.selengkapnya

 Rombongan Pengusaha Serentak Ikut Tax Amnesty 27 SeptemberRombongan Pengusaha Serentak Ikut Tax Amnesty 27 SeptemberRabu 21 Sep 2016 06:59Administratordibaca 649 kaliSemua Kategori

Ratusan pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri(Kadin) Indonesia serentak akan mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty) pada 27 September ini. Langkah tersebut menyusul 400 pengusaha dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang sudah ikut serta di periode pertama tax amnesty dengan tarif 2 persen.selengkapnya

 Gelar Due Diligence untuk Kasus `Paradise Papers`Gelar Due Diligence untuk Kasus `Paradise Papers`Jumat 10 Nov 2017 15:01Ajeng Widyadibaca 567 kaliSemua Kategori

Bocoran dokumen keuangan berskala luas yang disebut Paradise Papers telah membuat Kementerian Keuangan melalui Ditjen Pajak meningkatkan pengawasannya. Dokumen tersebut mengungkapkan bagaimana orang-orang super kaya seperti Tommy Soeharto, Mamiek Soeharto hingga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subiantoselengkapnya

 Pengamat: RI Masih Lunak kepada Pengemplang PajakPengamat: RI Masih Lunak kepada Pengemplang PajakSenin 13 Nov 2017 08:54Ajeng Widyadibaca 496 kaliSemua Kategori

Bocoran dokumen Paradise Papers yang diungkap ke publik oleh Konsorsium Jurnalis Investigasi (ICIJ) pada 6 November lalu menyeret nama-nama politikus dan pejabat Indonesia yang diduga melakukan pengemplangan pajak.selengkapnya

 Perusahaan Indonesia di Negeri Tax HavenPerusahaan Indonesia di Negeri Tax HavenRabu 11 Mei 2016 13:36Administratordibaca 3366 kaliSemua Kategori

Bocoran “The Panama Papers” dirilis oleh Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional (ICIJ), Selasa (10/5) dini hari waktu Indonesia. Bank data yang didirikan di 21 yurisdiksi negari suaka pajak (Tax Haven) itu berisi jaringan perusahaan di luar negeri (offshore) yang didirikan dengan bantuan firma hukum, Mossack Fonseca.selengkapnya

 Menteri Bambang: Tax Amnesty Tak Jelas, Penerimaan TergangguMenteri Bambang: Tax Amnesty Tak Jelas, Penerimaan TergangguRabu 11 Mei 2016 13:21Administratordibaca 798 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyatakan pemasukan negara dapat terganggu akibat pembahasan pengampunan pajak (tax amnesty) terkatung-katung. Memasuki Mei, penerimaan negara baru 23 persen dari target Rp 1.822,5 triliun. Padahal, dalam perencanan diharapkan penerimaan yang masuk setidaknya seperempat dari target APBN 2016. “Pokoknya kalau tax amnesty belum pasti, penerimaan pastiselengkapnya

 Ditjen Pajak tindaklanjuti rekomendasi BPK soal penagihan pajakDitjen Pajak tindaklanjuti rekomendasi BPK soal penagihan pajakSelasa 10 Apr 2018 11:40Ridha Anantidibaca 501 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) tengah menyiapkan revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 24/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus.selengkapnya

 DJP tindaklanjuti 770 ribu WP pasca amnesti pajakDJP tindaklanjuti 770 ribu WP pasca amnesti pajakJumat 24 Nov 2017 09:53Ridha Anantidibaca 667 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) telah menindaklanjuti data wajib pajak (WP) berdasarkan surat pemberitahuan (SPT) dan surat pernyataan harta (SPH) yang ada.selengkapnya

 Begini cara Bea Cukai gempur peredaran rokok ilegalBegini cara Bea Cukai gempur peredaran rokok ilegalSenin 30 Ags 2021 15:25Ridha Anantidibaca 539 kaliSemua Kategori

Sebagai upaya untuk meningkatkan pengawasan terhadap barang kena cukai (BKC) ilegal, Bea Cukai kembali mengadakan operasi gempur periode tahun 2021. Program ini dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja (satker) vertikal Bea Cukai secara serentak dan terpadu yang telah dilaksanakan sejak tahun 2017.selengkapnya

 Bali Terapkan Pemungutan Pajak Online Mulai JuliBali Terapkan Pemungutan Pajak Online Mulai JuliSenin 27 Mei 2019 09:30Ridha Anantidibaca 995 kaliSemua Kategori

Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali berencana menerapkan sistem pemantauan dan pemungutan pajak hotel dan restoran (PHR) secara elektronik. Pelaksanaannya dimulai serentak pada Juli 2019.selengkapnya

 Sindiran Dirjen Pajak untuk Penggugat UU Tax AmnestySindiran Dirjen Pajak untuk Penggugat UU Tax AmnestySelasa 12 Jul 2016 12:37Administratordibaca 985 kaliSemua Kategori

Lahirnya Undang-undang Pengampunan Pajak (UU Tax Amnesty) menimbulkan kontroversi. Pengesahan produk hukum ini justru digugat dua organisasi yang akan mengajukan judicial review (uji materi) ke Mahkamah Konstitusi (MK).selengkapnya

 4 Pengaruh Negatif Tax Amnesty versi Mantan DGS Bank Indonesia4 Pengaruh Negatif Tax Amnesty versi Mantan DGS Bank IndonesiaSabtu 18 Jun 2016 09:12Administratordibaca 1947 kaliSemua Kategori

Keberadaan Rancangan Undang-Undang (RUU) tax amnesty atau pengampunan pajak diharapkan oleh pemerintah akan mampu memberikan pengaruh positif bagi negara. Akan tetapi, menurut mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Anwar Nasution, keberadaan RUU tax amnesty justru disebut akan memberikan banyak pengaruh negatif.selengkapnya

 SURGA PAJAK: Pemerintah Akan Buka Data Beneficial OwnerSURGA PAJAK: Pemerintah Akan Buka Data Beneficial OwnerSabtu 28 Mei 2016 11:31Administratordibaca 733 kaliSemua Kategori

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yang membawahi lembaga Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), menyatakan komitmennya untuk membuka data Pemilik Utama dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Dalam keterangan resminya dinyatakan, pembentukan registrasi publik mengenai Pemilik Utama semakin penting terkait dengan munculnya Panama Papers, hasil investigasiselengkapnya

 Menindak Perusahaan Asing `Nakal`Menindak Perusahaan Asing `Nakal`Kamis 26 Mei 2016 17:07Administratordibaca 3599 kaliSemua Kategori

Usai kasus Panama Papers mencuat, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) makin gencar melakukan pendataan para wajib pajak. Kendati sebelumnya, DJP sudah bertindak cukup keras terhadap para wajib pajak yang “nakal”. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, meminta DJP menindak tegas perusahaan atau wajib pajak kategori penanaman modalselengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :