Pemerintah Tandai Sejuta Titik Potensi Pajak Melalui Geo-TaggingPemerintah Tandai Sejuta Titik Potensi Pajak Melalui Geo-TaggingAhad 3 Jul 2016 21:23Administratordibaca 1097 kaliSemua Kategori

Pemerintah terus meningkatkan penerimaan pajak, termasuk melalui perluasan basis pemungutan atau ekstensifikasi. Salah satu alatnya dengan menerapkan sistem pendanaan wilayah atau geo-tagging.selengkapnya

 ICW: Tebusan Tax Amnesty Seharusnya 15-20 PersenICW: Tebusan Tax Amnesty Seharusnya 15-20 PersenSabtu 18 Jun 2016 11:13Administratordibaca 1131 kaliSemua Kategori

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Firdaus Ilyas menyatakan tarif uang tebusan dalam "tax amnesty" atau pengampunan pajak seharusnya sebesar 15 sampai 20 persen. "Menurut kami kalau 4 sampai 6 persen tarif tebusan itu sangat kecil kami usulkan seharusnya 15 sampai 20 persen. Jadi, kalau repatriasi itu 15 persen dan non-repatriasi 20 persen," kata Firdaus dalam diskusiselengkapnya

 Dicap Anti Tax Amnesty,Ini Kata Bos Pajak KemenkeuDicap Anti Tax Amnesty,Ini Kata Bos Pajak KemenkeuAhad 12 Jun 2016 21:21Administratordibaca 913 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi menegaskan dukungan terhadap implementasi tax amnesty atau pengampunan pajak. "Banyak pihak yang meragukan Direktorat Jenderal Pajak mendukung tax amnesty, apa tidak. Saya tegaskan bahwa dukung kami seribu persen," kata Ken di Jakarta, Jumat (10/6).selengkapnya

 Dirjen Pajak Dukung Kebijakan Tax AmnestyDirjen Pajak Dukung Kebijakan Tax AmnestySabtu 11 Jun 2016 11:58Administratordibaca 1274 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi menegaskan mendukung kebijakan pemerintah yang akan menerapkan tax amnesty atau pengampunan pajak. "Banyak pihak yang meragukan Direktorat Jenderal Pajak mendukung tax amnesty apa tidak. Kami dukung seribu persen," kata Ken di sela konferensi pers Direktorat Jenderal Pajak terkait isu perpajakan terkini di kantor DJP, Jakarta, Jumatselengkapnya

 Sanksi Pelaporan Data Kartu Kredit tak TegasSanksi Pelaporan Data Kartu Kredit tak TegasSelasa 7 Jun 2016 20:33Administratordibaca 1165 kaliSemua Kategori

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/ 2016, bank harus menyerahkan laporan data kartu kredit nasabahnya paling lambat 31 Mei 2016. Namun, Ditjen Pajak melonggarkan kebijakan ini. Ditjen Pajak memberikan batas waktu hingga minggu kedua Juni 2015 untuk pelaporan data kartu kredit. Soalnya, sejauh ini baru tiga bank yang memberikan laporan.selengkapnya

 Pembahasan Alot, RUU Pengampunan Pajak MolorPembahasan Alot, RUU Pengampunan Pajak MolorSelasa 7 Jun 2016 00:37Administratordibaca 1064 kaliSemua Kategori

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty masih alot dalam pembahasan Panitia Kerja (Panja) Komisi XI DPR sehingga, target penyelesaian molor dari yang seharusnya selesai sebelum pembahasan APBN Perubahan 2016 (APBN-P 2016). "Masih alot di panja. Kalau pemerintahnya gesit, lakukan komunikasi secara politis. Saat ini saja masih dalam proses pembahasan DIMselengkapnya

 DPR Merasa RUU Pengampunan Pajak Tidak EfektifDPR Merasa RUU Pengampunan Pajak Tidak EfektifJumat 22 Apr 2016 11:31Administratordibaca 1278 kaliSemua Kategori

Polemik mengenai Rancangan Undang Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty terus bergulir. Sejumlah anggota DPR RI menyebut penerapan RUU tersebut tidak akan efektif. Mereka yang berkomentar demikian termasuk anggota DPR Soepriyatno. Menurut dia, jika RUU tersebut disahkan menjadi UU, penerapannya pun tidak akan lama.selengkapnya

 Aksi pamer Presiden Jokowi yang telah melaporkan SPT Pajak secara onlineAksi pamer Presiden Jokowi yang telah melaporkan SPT Pajak secara onlineSelasa 27 Feb 2018 13:36Ridha Anantidibaca 1057 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo memamerkan dirinya telah memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak (WP) dalam hal pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan ( SPT) pajak tahun 2017 pada Senin (26/2) kemarin.selengkapnya

 Dorong pemulihan ekonomi, Kemenkeu anggarkan Rp 20 triliun untuk pinjaman pemdaDorong pemulihan ekonomi, Kemenkeu anggarkan Rp 20 triliun untuk pinjaman pemdaSelasa 18 Mei 2021 15:57Ridha Anantidibaca 432 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menganggarkan dana sebesar Rp 20 triliun untuk pinjaman pemerintah daerah di tahun ini. Kebijakan ini merupakan bagian dalam stimulus program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021.selengkapnya

 Kemenkeu alokasikan anggaran Rp 20 triliun untuk pinjaman pemdaKemenkeu alokasikan anggaran Rp 20 triliun untuk pinjaman pemdaSelasa 18 Mei 2021 15:05Ridha Anantidibaca 474 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menganggarkan dana sebesar Rp 20 triliun untuk pinjaman pemerintah daerah di tahun ini. Kebijakan ini merupakan bagian dalam stimulus program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021.selengkapnya

 Batubara kena PPN, begini penilaian pengamat pajakBatubara kena PPN, begini penilaian pengamat pajakRabu 14 Okt 2020 14:13Ridha Anantidibaca 1171 kaliSemua Kategori

Dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, pemerintah telah menetapkan batubara akan dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN). Dalam UU sapu jagad tersebut, pemerintah telah mengatur jenis pajak yang tidak dikenai PPN antara lain hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Namun, tidak termasuk hasil pertambangan batubara.selengkapnya

 Biaya Logistik di Indonesia Mencapai 23,5 Persen dari PDB, Ini Strategi Bea CukaiBiaya Logistik di Indonesia Mencapai 23,5 Persen dari PDB, Ini Strategi Bea CukaiJumat 9 Okt 2020 10:29Ridha Anantidibaca 451 kaliSemua Kategori

Bea Cukai terus mendorong penataan ekosistem logistik nasional untuk peningkatan efisiensi aktivitas perekonomian.selengkapnya

 Pemerintah Janjikan Diskon Pajak untuk Investor Vaksin Covid-19Pemerintah Janjikan Diskon Pajak untuk Investor Vaksin Covid-19Senin 20 Jul 2020 09:28Ridha Anantidibaca 461 kaliSemua Kategori

Pemerintah menyediakan fasilitas super tax deduction atau diskon pajak besar-besaran bagi perusahaan yang berinveatasi dalam program pengembangan vaksin Covid-19.selengkapnya

 Telisik SPT tahunan mulai 1 Juli, ini yang kantor pajak periksa dan besaran dendanyaTelisik SPT tahunan mulai 1 Juli, ini yang kantor pajak periksa dan besaran dendanyaSenin 15 Jun 2020 14:07Ridha Anantidibaca 785 kaliSemua Kategori

Wajib pajak perlu bersiap diri. Mulai 1 Juli 2020 mendatang, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak bakal meneliti hasil penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) tahun pajak 2019.selengkapnya

 Kepatuhan pajak ditelisik, ini yang diperiksa dan besaran denda yang dijatuhkanKepatuhan pajak ditelisik, ini yang diperiksa dan besaran denda yang dijatuhkanSenin 15 Jun 2020 14:00Ridha Anantidibaca 575 kaliSemua Kategori

Wajib pajak perlu bersiap diri. Mulai 1 Juli 2020 mendatang, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) bakal meneliti hasil penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) tahun pajak 2019.selengkapnya

 Implementasi CRM Bantu Genjot Penerimaan PajakImplementasi CRM Bantu Genjot Penerimaan PajakJumat 4 Okt 2019 11:14Ridha Anantidibaca 827 kaliSemua Kategori

Implementasi compliance risk management (CRM) selain mendorong kepatuhan wajib pajak, diharapkan membantu otoritas pajak dalam mengejar penerimaan pajak yang belum sesuai dengan ekspektasi.selengkapnya

 Sri Mulyani Imbau Pegawai Kemenkeu Waspada Resesi GlobalSri Mulyani Imbau Pegawai Kemenkeu Waspada Resesi GlobalSelasa 17 Sep 2019 15:11Ridha Anantidibaca 293 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui ada potensi resesi ekonomi di berbagai belahan dunia. Untuk itu, Bendahara Negara mengimbau jajaran pegawai Kementerian Keuangan untuk waspada terhadap segala dampaknya yang timbul dari pelemahan ekonmi.selengkapnya

 Cukai Rokok Bakal Naik Tahun Depan, Kemenkeu: Masih ProsesCukai Rokok Bakal Naik Tahun Depan, Kemenkeu: Masih ProsesSenin 9 Sep 2019 10:51Ridha Anantidibaca 398 kaliSemua Kategori

Pemerintah bakal menaikkan cukai rokok tahun depan. Namun, hingga saat ini pemerintah belum memutuskan besarannya.selengkapnya

 Pemerintah Mau RUU Fasilitas Perpajakan Masuk Prolegnas 2020Pemerintah Mau RUU Fasilitas Perpajakan Masuk Prolegnas 2020Jumat 6 Sep 2019 15:23Ridha Anantidibaca 402 kaliSemua Kategori

Pemerintah bakal mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020.selengkapnya

 Kontraktor Kontrak Bagi Hasil Migas Nikmati Sejumlah InsentifKontraktor Kontrak Bagi Hasil Migas Nikmati Sejumlah InsentifSenin 2 Sep 2019 10:30Ridha Anantidibaca 480 kaliSemua Kategori

Pemerintah kembali memberikan keringanan fiskal untuk aktivitas eksplorasi dan eksploitasi bagi kontraktor kontrak bagi hasil minyak dan gas.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :