Apa Kabar `Nawacita` Tax Ratio 16%?Apa Kabar `Nawacita` Tax Ratio 16%?Rabu 9 Mei 2018 13:08Ridha Anantidibaca 467 kaliSemua Kategori

Isu tentang pengelolaan fiskal terutama pajak menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam Nawacitanya. Setidaknya dalam Nawacita cita-cita pemerintahan Jokowi - JK di bidang perpajakan mencakup target rasio pajak sebanyak 16%, merancang ulang lembaga pemungut pajak, insentif, penanganan kasus korupsi pajak maupun bea dan cukai, serta evaluasi kinerja kenaikan penerimaanselengkapnya

 PMK tax holiday sulit merangsang industri farmasiPMK tax holiday sulit merangsang industri farmasiRabu 11 Apr 2018 10:17Ridha Anantidibaca 1573 kaliSemua Kategori

Meski pemerintah kembali memberikan insentif berupa tax holiday melalui Peraturan Menteri Keuangan No.35/PMK.010/ 2018. Namun tak semua industri merasa terbantu dengan bebas pajak penghasilan badan tersebut.selengkapnya

 Trump akan Kenakan Pajak Bagi Perusahaan E-CommerceTrump akan Kenakan Pajak Bagi Perusahaan E-CommerceJumat 6 Apr 2018 11:07Ridha Anantidibaca 1633 kaliSemua Kategori

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan merancang kebijakan pajak bagi perusahaan e-commerce. Langkah ini diambil setelah Trump menuding perusahaan e-commerce terbesar, Amazon.com, melakukan praktik perdagangan secara tidak adil dan membayar pajak dengan jumlah tidak sesuai.selengkapnya

 Keputusan bijak, Ditjen Pajak tunda kebijakan e-faktur yang baruKeputusan bijak, Ditjen Pajak tunda kebijakan e-faktur yang baruSelasa 3 Apr 2018 12:30Ridha Anantidibaca 462 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak telah menunda pemberlakuan kebijakan Pembeli Barang Kena Pajak (BKP) atau penerima Jasa Kena Pajak (JKP) yang tidak memiliki NPWP untuk memberikan informasi atau identitasnya.selengkapnya

 Kewajiban KTP untuk faktur pajak ditundaKewajiban KTP untuk faktur pajak ditundaSenin 26 Mar 2018 10:37Ridha Anantidibaca 1632 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak tampaknya bakal menunda kewajiban menunjukkan kartu identitas bagi pembeli barang kena pajak (BKP) atau penerima jasa kena pajak (JKP) yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP).selengkapnya

 Ditjen Pajak bimbang soal wajib cantum identitas pembeli di e-fakturDitjen Pajak bimbang soal wajib cantum identitas pembeli di e-fakturSenin 26 Mar 2018 10:01Ridha Anantidibaca 913 kaliSemua Kategori

Rencananya, mulai tanggal 1 April 2018, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) akan memberlakukan kebijakan Pembeli Barang Kena Pajak (BKP) atau penerima Jasa Kena Pajak (JKP) yang tidak memiliki NPWP untuk memberikan informasi atau identitasnyaselengkapnya

 Pungutan pajak ekonomi digital jadi fokus anggota G20Pungutan pajak ekonomi digital jadi fokus anggota G20Jumat 23 Mar 2018 10:12Ridha Anantidibaca 368 kaliSemua Kategori

Pertemuan para pemimpin lembaga keuangan dari negara-negara anggota G20 di Buenos Aires, Argentina kembali menyoroti masalah perpajakan. Dalam pertemuan itu, mereka membahas soal keinginan untuk menciptakan keadilan pajak dalam ekonomi digital.selengkapnya

 Ini Jawaban Ditjen Pajak Terkait Usulan Penurunan Tarif PPh Bunga ObligasiIni Jawaban Ditjen Pajak Terkait Usulan Penurunan Tarif PPh Bunga ObligasiKamis 22 Mar 2018 10:11Ridha Anantidibaca 804 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak belum bisa memahami usulan terkait rencana penurunan pajak penghasilan (PPh) bunga obligasi yang dianggap menambah beban bagi perusahaan.selengkapnya

 Pebisnis mengaku belum siap aturan wajib cantum identitas di e-fakturPebisnis mengaku belum siap aturan wajib cantum identitas di e-fakturRabu 21 Mar 2018 14:21Ridha Anantidibaca 605 kaliSemua Kategori

Rencananya, mulai tanggal 1 April 2018, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) akan memberlakukan kebijakan Pembeli Barang Kena Pajak (BKP) atau penerima Jasa Kena Pajak (JKP) yang tidak memiliki NPWP untuk memberikan informasi atau identitasnya.selengkapnya

 Ditjen Pajak buka pintu komunikasi dengan pengusaha soal e-fakturDitjen Pajak buka pintu komunikasi dengan pengusaha soal e-fakturRabu 21 Mar 2018 14:18Ridha Anantidibaca 693 kaliSemua Kategori

Rencananya, mulai tanggal 1 April 2018, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) akan memberlakukan kebijakan Pembeli Barang Kena Pajak (BKP) atau penerima Jasa Kena Pajak (JKP) yang tidak memiliki NPWP untuk memberikan informasi atau identitasnya.selengkapnya

 Basis data perpajakan nasional seharusnya diperbaikiBasis data perpajakan nasional seharusnya diperbaikiSelasa 6 Mar 2018 11:17Ridha Anantidibaca 795 kaliSemua Kategori

Basis data perpajakan sebagai upaya untuk meningkatkan rasio pajak nasional harus diperbaiki sehingga dapat bermanfaat bagi keseluruhan pembangunan negara.selengkapnya

 Airport tax Bandara Soetta naik, Menhub: Kenaikan masih dibawah akumulasiAirport tax Bandara Soetta naik, Menhub: Kenaikan masih dibawah akumulasiJumat 2 Mar 2018 11:44Ridha Anantidibaca 452 kaliSemua Kategori

Kementerian Perhubungan resmi menaikkan pajak bandara (airport tax) untuk Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) atau passenger services charge (PSC) di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, hari ini Kamis (1/3).selengkapnya

 Penerimaan Pajak Dari UMKM Dinilai TepatPenerimaan Pajak Dari UMKM Dinilai TepatRabu 31 Jan 2018 10:06Ridha Anantidibaca 1004 kaliSemua Kategori

Pengamat menilai pemerintah sudah tepat dalam menggenjot penerimaan pajak dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UKM).selengkapnya

 Aturan pajak penangkal transfer pricing akan berdampak jangka panjangAturan pajak penangkal transfer pricing akan berdampak jangka panjangKamis 18 Jan 2018 10:27Ridha Anantidibaca 743 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) menerbitkan aturan turunan sebagai tata cara pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 213/PMK.03/2016. Aturan ini bertujuan agar perusahaan-perusahaan tidak bisa lagi menghindari pajak dengan mengunakan harga transfer atau transfer pricing.selengkapnya

 Kemnag masukkan PPN 5% dalam acuan UmrahKemnag masukkan PPN 5% dalam acuan UmrahSelasa 9 Jan 2018 15:44Ridha Anantidibaca 365 kaliSemua Kategori

Kementerian Agama (Kemnag) akan mengatur kenaikan biaya umrah yang bisa dikenakan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) sebagai efek pemberlakuan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 5% oleh Pemerintah Arab Saudi.selengkapnya

 PPN Arab Saudi jadi indikator harga acuan umrahPPN Arab Saudi jadi indikator harga acuan umrahSelasa 9 Jan 2018 09:00Ridha Anantidibaca 507 kaliSemua Kategori

Pasca keputusan kebijakan Pemerintah Arab Saudi yang menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 5% mulai 1 Januari 2018, bisa menjadi indikator kenaikan biaya umrah tiap Penyelenggara Perjalanan Ibadan Umrah (PPIU). Terkait hal ini, Kementerian Agama (Kemnag) akan mengatur kenaikan biaya yang bisa dilakukan travel umrah.selengkapnya

 Ketika Aplikasi Berbayar Dipajaki PemerintahKetika Aplikasi Berbayar Dipajaki PemerintahSenin 18 Des 2017 15:43Ridha Anantidibaca 976 kaliSemua Kategori

Pada tahun depan penikmat aplikasi game atau film yang kerap mendownload barang secara resmi atau berbayar harus lebih awas dalam mengunduh produk yang berasal dari luar negeri karena adanya bea masuk yang dibebankan pemerintah melalui bea impor Intangible goods.selengkapnya

 Usai Pailit, Peritel Bali Ini Dihadapkan pada Utang PajakUsai Pailit, Peritel Bali Ini Dihadapkan pada Utang PajakSenin 4 Des 2017 14:28Ridha Anantidibaca 2330 kaliSemua Kategori

Sejak diputuskan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak 9 November 2017, pendiri jaringan ritel di Bali, Hardys, Gede Hardiawan, kini dihadapkan pada piutang pajak dengan angka fantastis.selengkapnya

 Google tuntas, pajak Facebook & Twitter dinantiGoogle tuntas, pajak Facebook & Twitter dinantiSenin 4 Des 2017 10:12Ridha Anantidibaca 356 kaliSemua Kategori

Upaya keras menagih pajak Google di Indonesia akhirnya menghasilkan juga. Google Asia Pacific Pte Ltd melunasi kewajiban pajaknya di Indonesia untuk tahun pajak 2015. Setoran dari Google dipastikan mendongkrak kinerja penerimaan pajak yang masih seret.selengkapnya

 Kepatuhan wajib pajak adalah kunciKepatuhan wajib pajak adalah kunciJumat 24 Nov 2017 09:44Ridha Anantidibaca 761 kaliSemua Kategori

Diskresi dari kementerian untuk menghapus denda 200% merupakan kesempatan yang diberikan pemerintah kepada warga negara Wajib Pajak. Kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak (WP) menjadi kunci.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :