744 Mobil Mewah di Jakarta Ngemplang Pajak, Siapa Saja?744 Mobil Mewah di Jakarta Ngemplang Pajak, Siapa Saja?Senin 15 Jan 2018 10:42Ridha Anantidibaca 717 kaliSemua Kategori

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengumumkan data kendaraan mewah roda empat yang mengemplang pajak. Total pajak yang belum terbayarkan adalah Rp 26 miliar dari 744 mobil seharga Rp 1 miliar.selengkapnya

 Uji Materi Tax Amnesty: Dirjen Pajak Optimis Hakim Tolak PengajuanUji Materi Tax Amnesty: Dirjen Pajak Optimis Hakim Tolak PengajuanSelasa 1 Nov 2016 11:48Administratordibaca 1016 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Ken Dwijugiasteadi mengaku optimis hakim menolak uji materi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak.selengkapnya

 Menperin Pastikan Pajak untuk Mobil Listrik Diturunkan Jadi 0%Menperin Pastikan Pajak untuk Mobil Listrik Diturunkan Jadi 0%Selasa 12 Mar 2019 15:05Ridha Anantidibaca 240 kaliSemua Kategori

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan mengenakan nol persen Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk mobil listrik.selengkapnya

 Pemerintah Bakal Turunkan Pajak Mobil Mewah hingga 0 PersenPemerintah Bakal Turunkan Pajak Mobil Mewah hingga 0 PersenSelasa 12 Mar 2019 13:25Ridha Anantidibaca 733 kaliSemua Kategori

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan kini tengah menggodok aturan untuk menurunkan Pajak Pertambahan nilai Barang Mewah (PPnBM) bagi kendaraan roda empat hingga sebesar 0 persen.selengkapnya

 DJP Pastikan Tak Ada Tempat untuk Penghindaran Pajak di Luar NegeriDJP Pastikan Tak Ada Tempat untuk Penghindaran Pajak di Luar NegeriKamis 31 Jan 2019 13:48Ridha Anantidibaca 429 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) telah memenuhi syarat untuk pertukaran informasi data perpajakan atau automatic exchange of information (AEoI). Sedikitnya, ada empat persyaratan yang diajukan dalam AEoI.selengkapnya

 Pengenaan Cukai Plastik Masih Terkendala RegulasiPengenaan Cukai Plastik Masih Terkendala RegulasiRabu 19 Des 2018 10:23Ridha Anantidibaca 500 kaliSemua Kategori

Pengenaan cukai plastik masih terkendala regulasi yang belum tuntas. Resistensi dari para pelaku industri plastik serta belum adanya kesepakatan antarkementerian menjadi kendala utama penyelesaian regulasi tersebut.selengkapnya

 1500 kendaraan milik Pemkab Cianjur belum bayar pajak1500 kendaraan milik Pemkab Cianjur belum bayar pajakSenin 16 Apr 2018 14:02Ridha Anantidibaca 557 kaliSemua Kategori

Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) Provinsi Jawa Barat Wilayah Cianjur mencatat ribuan kendaraan berpelat merah milik Pemerintah Kabupaten Cianjur belum membayar pajak.selengkapnya

 Bea Cukai-BKF Ukur Dampak Ekonomi Kawasan Berikat & KITEBea Cukai-BKF Ukur Dampak Ekonomi Kawasan Berikat & KITESenin 13 Nov 2017 09:01Ajeng Widyadibaca 1004 kaliSemua Kategori

Guna meningkatkan pemanfaatan kemudahan kepabeanan dari Bea Cukai, dilakukan pengukuran dampak ekonomi atas fasilitas kepabeanan dan perpajakan yang telah diberikan.selengkapnya

 Pungutan pajak orang kaya belum optimalPungutan pajak orang kaya belum optimalSenin 14 Ags 2017 13:49Ajeng Widyadibaca 890 kaliSemua Kategori

Pemerintah mengakui kemampuan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengoleksi penerimaan negara masih kurang optimal, terutama di kelompok terkaya. Penyebabnya tak lain karena skema tarif pajak penghasilan (PPh) di Indonesia masih terlalu sederhana dan belum mencerminkan asas keadilan. Padahal, PPh saat ini memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan pajak.selengkapnya

 RI dan Arab Saudi Kerja Sama Penegakan Hukum di Sektor PajakRI dan Arab Saudi Kerja Sama Penegakan Hukum di Sektor PajakJumat 3 Mar 2017 15:11Ajeng Widyadibaca 941 kaliSemua Kategori

Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi baru-baru telah menandatangani 11 nota kesepahaman untuk mempererat hubungan bilateral antar kedua negara. Empat MoU di antaranya mengenai kerja sama di bidang ekonomi, salah satunya, pendanaan terhadap proyek pembangunan.selengkapnya

 Mobil LCGC tak lagi kebal PPnBM, kini pabrikan dikenakan pajak 3%Mobil LCGC tak lagi kebal PPnBM, kini pabrikan dikenakan pajak 3%Senin 30 Sep 2019 14:40Ridha Anantidibaca 447 kaliSemua Kategori

Kementerian Perindustrian menyatakan bahwa program Kendaraan Bermotor Roda Empat yang Hemat Energi dan Harga Terjangkau ( KBH2) atau populer dengan sebutan Low Cost Green Car ( LCGC) bakal tetap diteruskan.selengkapnya

 Mobil LCGC Tidak Lagi Murah, Kena Pajak 3%Mobil LCGC Tidak Lagi Murah, Kena Pajak 3%Rabu 13 Mar 2019 10:59Ridha Anantidibaca 628 kaliSemua Kategori

Mobil-mobil murah yang tergolong Low Cost Green Car (LCGC) tak lagi murah setelah pemerintah menetapkan harmonisasi skema Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk kendaraan bermotor roda empat. Mobil LCGC yang sebelumnya terkena PPnBM 0% akan dinaikkan menjadi 3%.selengkapnya

 Sokong Dirjen Pajak, Moeldoko Usung Empat StrategiSokong Dirjen Pajak, Moeldoko Usung Empat StrategiSenin 19 Mar 2018 15:47Ridha Anantidibaca 273 kaliSemua Kategori

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengapresiasi tumbuhnya realisasi penerimaan pajak di awal 2018 yakni periode Januari hingga Februari. Pertumbuhan realisasi pajak bahkan tumbuh dua angka alias double digits.selengkapnya

 Relaksasi Pajak Lesatkan Laba Perusahaan Warren BuffetRelaksasi Pajak Lesatkan Laba Perusahaan Warren BuffetSenin 26 Feb 2018 09:29Ridha Anantidibaca 467 kaliSemua Kategori

Perusahaan milik Warren Buffett, Berkshire Hathaway Inc, melaporkan peningkatan laba mereka berkat relaksasi pajak pendapatan korporasi di AS yang berhasil diloloskan pemerintahan Presiden AS Donald Trump akhir Desember 2017 lalu.selengkapnya

 Klub Ferrari minta Anies tak hanya soroti mobil mewahKlub Ferrari minta Anies tak hanya soroti mobil mewahSenin 15 Jan 2018 10:09Ridha Anantidibaca 1061 kaliSemua Kategori

Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI) meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak hanya menyoroti penunggak pajak mobil mewah karena persentase penunggak pajak mobil mewah, khususnya Ferrari lebih sedikit dibandingkan dengan kendaraan roda empat secara keseluruhan.selengkapnya

 Bikin NPWP via Aplikasi Go-Jek, DJP Jamin Data Wajib Pajak AmanBikin NPWP via Aplikasi Go-Jek, DJP Jamin Data Wajib Pajak AmanSenin 13 Nov 2017 08:41Ajeng Widyadibaca 866 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan memastikan data-data wajib pajak (WP) yang masuk melalui agen pajak, termasuk lewat aplikasi Go-Jek, tidak akan bocor ke publikselengkapnya

 Setelah bayar, warga baru tahu cuma biaya pengesahan STNK yang naikSetelah bayar, warga baru tahu cuma biaya pengesahan STNK yang naikJumat 6 Jan 2017 13:53Ajeng Widyadibaca 1123 kaliSemua Kategori

Sejumlah warga baru mengetahui bahwa tidak ada kenaikan pajak kendaraaan bermotor, melainkan penambahan tarif administrasi pengurusan dan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).selengkapnya

 Bank BUMN Sumbang 30% Uang TebusanBank BUMN Sumbang 30% Uang TebusanSenin 3 Okt 2016 15:38Administratordibaca 732 kaliSemua Kategori

Empat bank badan usaha milik negara turut meringankan pekerjaan pemerintah dalam mengejar target amnesti pajak. Hingga akhir September 2016, bank pelat merah berkontribusi menjadi saluran uang tebusan sebesar Rp 26,6 triliun atau hampir 30% dari total uang tebusan sebesar Rp 89,2 triliun.selengkapnya

 Pemerintah Akan Investigasi Pajak GooglePemerintah Akan Investigasi Pajak GoogleJumat 16 Sep 2016 11:39Administratordibaca 1131 kaliSemua Kategori

Hingga kini, pemerintah masih memeriksa secara khusus empat perusahaan digital. Sejak akhir Maret lalu, Direktorat Jenderal Pajak menelisik pajak keempat perusahaan raksasa multinasional tersebut, yaitu Google, Yahoo, Facebook, dan Twitter.selengkapnya

 Mayoritas WNI di Singapura Tak Bawa Pulang Dana ke IndonesiaMayoritas WNI di Singapura Tak Bawa Pulang Dana ke IndonesiaSelasa 23 Ags 2016 07:56Administratordibaca 978 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengumumkan bahwa warga Indonesia di Singapura yang mengikuti pengampunan pajak atau tax amnesty telah mencapai 42 persen per 20 Agustus 2016. Namun mayoritas dari mereka hanya mendeklarasikan kekayaannya, tak mau membawa pulang dananya ke Tanah Air (repatriasi).selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :