Kantor Ditjen Pajak Sediakan Makan Siang dan Buka Sampai Dini HariKantor Ditjen Pajak Sediakan Makan Siang dan Buka Sampai Dini HariJumat 30 Sep 2016 21:27Administratordibaca 1490 kaliSemua Kategori

Periode satu program amnesti pajak berakhir hari ini, Jumat (30/9). Kantor Direktorat Jendral Pajak Pusat, Gatot Subroto pun dipenuhi oleh para wajib pajak (WP) yang ingin mengikuti program amnesti pajak tersebut. Para WP memadati kursi hingga ada sebagian yang duduk di lantai.selengkapnya

 Penyerapan insentif pajak program PEN di bawah rata-rataPenyerapan insentif pajak program PEN di bawah rata-rataSenin 26 Okt 2020 14:36Ridha Anantidibaca 641 kaliSemua Kategori

Penyerapan insentif pajak dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) masih rendah. Sejak digelontorkan sekitar April lalu, stimulus fiskal yang langsung ditangani oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ini jauh di bawah rata-rata serapan program PEN.selengkapnya

 Kalah di persidangan, pemerintah kembalikan pajak hingga Rp 22 triliunKalah di persidangan, pemerintah kembalikan pajak hingga Rp 22 triliunSelasa 19 Nov 2019 15:33Ridha Anantidibaca 284 kaliSemua Kategori

Otoritas perpajakan dikabarkan dalam beberapa kasus kalah dari wajib pajak (WP) di tingkat pengadilan pajak serta Mahkamah Agung (MA).selengkapnya

 Warga di Sleman Tunggak Pajak Rp141 MiliarWarga di Sleman Tunggak Pajak Rp141 MiliarSelasa 20 Mar 2018 10:14Ridha Anantidibaca 1371 kaliSemua Kategori

Jumlah penunggak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Sleman masih cukup tinggi. Pemkab terus memburu para penunggak tersebut.selengkapnya

 Pelaporan SPT sudah capai 2 juta WPPelaporan SPT sudah capai 2 juta WPKamis 1 Mar 2018 14:18Ridha Anantidibaca 433 kaliSemua Kategori

Bulan Maret merupakan waktunya untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Namun beberapa Wajib Pajak (WP) telah melakukan melakukan pelaporan SPT.selengkapnya

 Wakil Ketua MPR: Tak Bayar Pajak Harus Siap dengan RisikoWakil Ketua MPR: Tak Bayar Pajak Harus Siap dengan RisikoKamis 27 Okt 2016 16:35Administratordibaca 1072 kaliSemua Kategori

Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta Odang (OSO) mengingatkan masyarakat yang saat ini belum taat pajak untuk segera menjadi wajib pajak yang aktif. Menurut dia, sebenarnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tahu pihak-pihak mana saja yang selama ini tak taat pajak sehingga pihak yang tak membayar pajak harus mau menanggung risiko.selengkapnya

 Dana Repatriasi Kecil, Ini Kata Sofyan WanandiDana Repatriasi Kecil, Ini Kata Sofyan WanandiSelasa 23 Ags 2016 16:15Administratordibaca 820 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan mencatat, sampai Agustus 2016, dana hasil repatriasi yang tercatat Rp863 miliar dari total keseluruhan jumlah harta yang Rp42,56 triliun. Angka ini terbilang sangat kecil dari harapan. Lantas apa yang menyebabkan para Wajib Pajak (WP) yang sebagian besar pengusaha ini masih enggan untuk melakukan repatriasi.selengkapnya

 Asyik, Kini e-Filing Pajak SPT Badan Lebih Mudah Lewat OnlinePajakAsyik, Kini e-Filing Pajak SPT Badan Lebih Mudah Lewat OnlinePajakJumat 10 Jun 2016 15:14Administratordibaca 2551 kaliSemua Kategori

Sebagian dari Anda bisa jadi pernah mengantre dan merasa membuang waktu saat lapor pajak di Kantor Pelayanan Pajak. Namun, kini masalah tersebut sudah terpecahkan. Anda dapat menghemat waktu dan menekan biaya operasional dengan lapor pajak online atau e-Filing pajak. e-Filing adalah cara penyampaian SPT Tahunan PPh secara elektronik dan terhubung melalui internet pada website DJP Online atauselengkapnya

 JK Minta Klien Mossack Fonseca Segera Urus NPWPJK Minta Klien Mossack Fonseca Segera Urus NPWPSabtu 14 Mei 2016 11:04Administratordibaca 948 kaliSemua Kategori

Dari 1038 nama orang Indonesia di daftar Panama Paper atau dokumen panama, ada 766 nama yang bermasalah. Di antaranya tidak memiliki Nomor Pokok Wakib Pajak (NPWP), sebagiannya lagi validitasnya diragukan. Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengaku tidak habis pikir, karena sebagian besar nama di daftar tersebut adalah pengusaha. Kata dia seharusnya tidak mungkin seorang pengusaha tidak memiliki NPWP,selengkapnya

 5 Mitos dan Fakta soal Tax Amnesty5 Mitos dan Fakta soal Tax AmnestyRabu 14 Sep 2016 20:19Administratordibaca 1567 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah menggulirkan program pengampunan pajak (tax amnesty) dengan penerbitan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Namun dalam pelaksanaannya, program yang bergulir sejak Juli 2016 tersebut sempat menimbulkan keresahan di masyarakat.selengkapnya

 Keterbukaan Informasi Tekan Sengketa PajakKeterbukaan Informasi Tekan Sengketa PajakSenin 5 Feb 2018 09:22Ridha Anantidibaca 350 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menganggap keterbukaan informasi bisa mengikis sengketa pajak.selengkapnya

 Hantaman Keras Institusi Pajak di Tengah Perbaikan CitraHantaman Keras Institusi Pajak di Tengah Perbaikan CitraKamis 24 Nov 2016 12:14Ajeng Widyadibaca 821 kaliSemua Kategori

Citra baik Direktorat Jenderal Pajak yang baru kembali pulih dari serentetan kasus suap yang dialaminya, kini tercoreng kembali. Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin lalu, 21 November 2016, menangkap tangan pegawai pajak atas kasus suap.selengkapnya

 Pengamat Prediksi Dana Tebusan Program TA MenciutPengamat Prediksi Dana Tebusan Program TA MenciutSabtu 8 Okt 2016 13:38Admindibaca 567 kaliSemua Kategori

"Wajib Pajak (WP) yang (baru) ikut itu hanya 2,09 persen. Saya belum sangat puas. Susah buat saya untuk puas. Jumlahnya baru 2,09 persen," kata Ken di Jakarta, Jumat (7/10/2016).selengkapnya

 WP Badan Non-UMKM Baru Setor Tebusan Rp 9,2 TriliunWP Badan Non-UMKM Baru Setor Tebusan Rp 9,2 TriliunSenin 3 Okt 2016 09:02Administratordibaca 1250 kaliSemua Kategori

Partisipasi perusahaan-perusahaan besar dalam program amnesti pajak (tax amnesty) masih rendah. Hingga berakhirnya program amnesti pajak periode I, Jumat (30/9), dana tebusan badan non-usaha mikro, kecil, dan menengah (non-UMKM) baru mencapai Rp 9,71 triliun atau 10,9% dari total dana tebusan yang masuk, kalah jauh dari tebusan orang pribadi (OP) non-UMKM sebesar Rp 76,47 triliun atau 85,9% dari tselengkapnya

 Legislator: Tarif Tebusan masih dalam Pembahasan PanjaLegislator: Tarif Tebusan masih dalam Pembahasan PanjaSabtu 11 Jun 2016 11:53Administratordibaca 1067 kaliSemua Kategori

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Soepriyatno mengatakan belum ada besaran tarif tebusan yang disepakati pemerintah dan DPR RI dalam pembahasan RUU Pengampunan Pajak di tingkat Panitia Kerja (Panja). "Itu belum, sebagian besar masih berkoordinasi dengan masing-masing fraksinya. Kita lihat seperti apa bagusnya," katanya di Jakarta, Jumat.selengkapnya

 Ditjen Pajak Eksekusi Informasi Keuangan senilai Rp1.300 TriliunDitjen Pajak Eksekusi Informasi Keuangan senilai Rp1.300 TriliunRabu 27 Nov 2019 14:16Ridha Anantidibaca 436 kaliSemua Kategori

Pemerintah memastikan informasi keuangan senilai lebih dari Rp1.300 triliun akan segera dieksekusi untuk menambal shortfall penerimaan pajak yang diproyeksikan melebar dari outlook APBN 2019 senilai Rp1.437,1 triliun.selengkapnya

 Roda Dua Dominasi Program Pemutihan Denda Pajak RiauRoda Dua Dominasi Program Pemutihan Denda Pajak RiauRabu 21 Nov 2018 10:20Ridha Anantidibaca 471 kaliSemua Kategori

Program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor di Provinsi Riau, sebagian besar dinikmati oleh pemilik kendaraan roda dua.selengkapnya

 Pertumbuhan Setoran Pajak Sektor Manufaktur Belum Cerminkan Perbaikan EkonomiPertumbuhan Setoran Pajak Sektor Manufaktur Belum Cerminkan Perbaikan EkonomiRabu 18 Apr 2018 13:56Ridha Anantidibaca 391 kaliSemua Kategori

Pertumbuhan penerimaan pajak dari sektor manufaktur dinilai tak bisa menjadi cerminan perbaikan kinerja industri tersebut.selengkapnya

 Menikmati keuntungan pajak dari BursaMenikmati keuntungan pajak dari BursaJumat 9 Mar 2018 11:23Ridha Anantidibaca 588 kaliSemua Kategori

Keputusan suatu perusahaan untuk masuk ke bursa membuka kesempatan bagi perusahaan tersebut untuk mengakses pendanaan yang diperlukan untuk kebutuhan ekspansi. Tetapi, ternyata ada keuntungan lain yang mungkin didapat emiten dari aksi korporasi ini.selengkapnya

 Pajak Harus Punya Keberpihakan pada Pengusaha KecilPajak Harus Punya Keberpihakan pada Pengusaha KecilSelasa 6 Feb 2018 14:25Ridha Anantidibaca 527 kaliSemua Kategori

Rasio wirausaha terus meningkat dari sebelumnya 1,55% (2014) menjadi 3,01% (2017) yang sebagian besar dari jumlah wirausaha itu adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yakni lebih dari 90%. Kebijakan perpajakan didorong mendukung peningkatan jumlah UMKM tersebut.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :