Pajak Atas Nilai Tanah, Mungkinkah Diterapkan di Sini?Pajak Atas Nilai Tanah, Mungkinkah Diterapkan di Sini?Senin 22 Jan 2018 13:39Ridha Anantidibaca 991 kaliSemua Kategori

Pajak merupakan bahan bakar untuk pembangunan. Pembangunan sebagian besar dibiayai dengan pajak. Namun target pajak semakin sulit dicapai. Oleh karenanya pemerintah dirasa perlu untuk memperluas basis dan jenis pajaknya. Salah satu jenis pajak baru yang dipertimbangkan adalah menerapkan pajak atas nilai tanah atau Land Value Tax (LVT)selengkapnya

 7 Tahun Tak Bayar Pajak, Kendaraan Jadi `Bodong`7 Tahun Tak Bayar Pajak, Kendaraan Jadi `Bodong`Senin 15 Okt 2018 13:59Ridha Anantidibaca 1228 kaliSemua Kategori

Kendaraan yang tidak melakukan registrasi ulang selama tujuh tahun terancam dihapus dari daftar registrasi kendaraan.selengkapnya

 Rencana pajak baru atas tanah rawan bermasalahRencana pajak baru atas tanah rawan bermasalahKamis 2 Feb 2017 14:08Ajeng Widyadibaca 1083 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemkeu) masih mengkaji perubahan skema pajak transaksi jual beli tanah dari menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) menjadi capital gain tax. Kemkeu juga masih mengkaji disinsentif atas tanah menganggur melalui unutilized asset tax.selengkapnya

 Ditjen Pajak Harus Introspeksi Diri soal Kasus GoogleDitjen Pajak Harus Introspeksi Diri soal Kasus GoogleKamis 22 Sep 2016 15:00Administratordibaca 903 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebaiknya harus introspeksi diri terlebih dahulu sebelum benar-benar melakukan penagihan pajak kepada Google di Indonesia.selengkapnya

 Pajak Progresif Tanah tidak Ganggu Kawasan IndustriPajak Progresif Tanah tidak Ganggu Kawasan IndustriSenin 6 Feb 2017 15:06Ajeng Widyadibaca 819 kaliSemua Kategori

Pemerintah mengungkapkan bahwa aturan baru soal pengenaan pajak progresif untuk lahan iddle atau menganggur masih dalam tahap pembahasan awal. Rencana ini diungkapkan pemerintah pekan lalu dengan niatan agar tanah-tanah yang selama ini menganggur bisa dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi yang produktif.selengkapnya

 Misbakhun Ingatkan Pentingnya Penguatan DJPMisbakhun Ingatkan Pentingnya Penguatan DJPJumat 13 Jul 2018 09:28Ridha Anantidibaca 323 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI DPR, Misbakhun, mengingatkan kesadaran warga akan pentingnya kesadaran membayar pajak. Karena dengan pajak, merupakan ikhtiar penting untuk membuat negara semakin kuat.selengkapnya

 Misbakhun: DJP Institusi Kuat, Ini Dia Alasannya...Misbakhun: DJP Institusi Kuat, Ini Dia Alasannya...Kamis 12 Jul 2018 13:30Ridha Anantidibaca 450 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengungkapkan, ada permasalahan utama yang dihadapi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan yang berimbas pada upaya mengejar target. Persoalan itu adalah sulitnya DJP mendapatkan akses Nomor Induk Kependudukan (NIK) demi kepentingan pajak.selengkapnya

 Jelang Tutup Tahun, Sri Mulyani Tagih Janji Otoritas PajakJelang Tutup Tahun, Sri Mulyani Tagih Janji Otoritas PajakKamis 29 Des 2016 09:15Ajeng Widyadibaca 750 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menagih kembali janji para petinggi Direktorat Jenderal Pajak dalam mengejar setoran penerimaan pajak di sisa tiga hari, sebelum menutup tahun anggaran 2016.selengkapnya

 Dua Perusahaan Perkebunan Peroleh Diskon PajakDua Perusahaan Perkebunan Peroleh Diskon PajakSenin 10 Okt 2016 14:58Admindibaca 743 kaliSemua Kategori

Pemerintah menyetujui pemberian insentif fiskal dalam bentuk diskon pajak (tax allowance) kepada dua perusahaan perkebunan, yaitu PT Sukses Mantap Sejahtera yang bergerak di bidang pabrik gula dan PT Permata Hijau Palm Oleo untuk pabrik oleochemical.selengkapnya

 Pangkas Pajak Perusahaan Cs, Sri Mulyani: Filosofinya untuk Ekonomi Indonesia KompetitifPangkas Pajak Perusahaan Cs, Sri Mulyani: Filosofinya untuk Ekonomi Indonesia KompetitifKamis 5 Sep 2019 15:53Ridha Anantidibaca 443 kaliSemua Kategori

Untuk merespon kebutuhan perekonomian yang bergerak secara sangat dinamis dan cepat, Pemerintah berencana mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perpajakan yang baru, yang terkoneksi dengan tiga Undang-Undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPH), Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP).selengkapnya

 Pemerintah Daerah Diminta Hapus Pajak Lahan PertanianPemerintah Daerah Diminta Hapus Pajak Lahan PertanianRabu 21 Des 2016 09:36Ajeng Widyadibaca 1046 kaliSemua Kategori

Pemerintah daerah diminta mewujudkan keadilan sosial bagi kaum tani melalui penghapusan Pajak Tanah pada Nilai Jual Objek Tanah (NJOP) dalam SPT PBB.selengkapnya

 Demi Penerimaan, Transaksi Online Bakal Kena PajakDemi Penerimaan, Transaksi Online Bakal Kena PajakSelasa 26 Mar 2019 15:03Ridha Anantidibaca 360 kaliSemua Kategori

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mewacanakan untuk membuat satu aturan baru tentang transaksi online. Aturan tersebut nantinya akan berupa Undang-Undang (UU).selengkapnya

 PAJAK PROGRESIF TANAH TERLANTAR: Pemerintah Yakini Tak akan Rugikan PengembangPAJAK PROGRESIF TANAH TERLANTAR: Pemerintah Yakini Tak akan Rugikan PengembangJumat 3 Feb 2017 13:34Ajeng Widyadibaca 1167 kaliSemua Kategori

Pemerintah menjamin tidak akan merugikan dunia usaha properti dalam kebijakan pengenaan pajak progresif atas tanah terlantar.selengkapnya

 Begini Harapan Pengusaha soal Pajak Progresif Lahan NganggurBegini Harapan Pengusaha soal Pajak Progresif Lahan NganggurSelasa 31 Jan 2017 13:22Ajeng Widyadibaca 645 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah memutuskan akan memajaki lahan nganggur alias tidak produktif pada berbagai daerah di Indonesia. Aturan ini tengah dibahas pada jajaran Kementerian Keuangan dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.selengkapnya

 Tanpa Insentif Pajak, Industri Keuangan Syariah Sulit TumbuhTanpa Insentif Pajak, Industri Keuangan Syariah Sulit TumbuhSelasa 17 Mei 2016 14:58Administratordibaca 850 kaliSemua Kategori

Industri keuangan syariah saat ini tengah dikembangkan oleh pemerintah. Besarnya potensi dari jumlah penduduk muslim di Indonesia diyakini dapat menjadi peluang bagi industri keuangan syariah dalam negeri untuk dapat tumbuh seperti industri keuangan konvensional. Namun, saat ini market share dari industri keuangan syariah di Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan industri keuanganselengkapnya

 Sri Mulyani Tegaskan Perlakuan Sama untuk PPN AvturSri Mulyani Tegaskan Perlakuan Sama untuk PPN AvturKamis 14 Feb 2019 14:09Ridha Anantidibaca 791 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, perlakuan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN terhadap Bahan Bakar Minyak Bumi yang disalurkan ataupun dijual PT Pertamina, seluruhnya berlaku sama, yakni 10 persen, termasuk bagi bahan bakar Avtur.selengkapnya

 Kinerja Ekonomi Lambat, Jokowi Tak Segan Rombak KabinetKinerja Ekonomi Lambat, Jokowi Tak Segan Rombak KabinetSabtu 27 Ags 2016 13:38Administratordibaca 770 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo kembali menyinggung soal perombakan di jajaran menteri di kabinetnya. Hal itu dirasa perlu agar target-target yang telah ditetapkan dapat terwujud sesuai rencana. Jokowi mencontohkan, soal kemudahan investasi misalnya. Saat ini Indonesia masih ada di peringkat 109 di dunia, angka itu harus diturunkan. Sebab, negara tetangga lainnya seperti Malaysia di peringkat 18, Thailandselengkapnya

 Uang Negeri Singa Mengalir Deras ke IndonesiaUang Negeri Singa Mengalir Deras ke IndonesiaRabu 7 Sep 2016 13:26Administratordibaca 668 kaliSemua Kategori

Masuk September 2016 yang disebut bulan madunya amnesti pajak, SPH (Surat Pelaporan Harta) rata-rata mencapai 1.883 per hari. Ini diprediksi bakal naik sampai akhir bulan.selengkapnya

 Buru Kendaraan Tunggak Pajak, Pemprov DKI Bakal Gelar RaziaBuru Kendaraan Tunggak Pajak, Pemprov DKI Bakal Gelar RaziaSelasa 17 Sep 2019 13:25Ridha Anantidibaca 260 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi mengeluarkan kebijakan pemutihan sanksi administrasi untuk para penunggak pajak kendaraan bermotor mulai kemarin, Senin (16/9/2019) sampai 30 Desember 2019.selengkapnya

 Pemprov DKI Bakal Blokir Rekening Bank Penunggak PajakPemprov DKI Bakal Blokir Rekening Bank Penunggak PajakSelasa 17 Sep 2019 15:17Ridha Anantidibaca 334 kaliSemua Kategori

Pemprov DKI Jakarta akan menindak tegas para wajib pajak yang tidak memanfaatkan program keringanan pajak 2019. Ada sejumlah upaya yang akan ditempuh pada 2020 mendatang.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :