Ingat Denda Dua Persen Bila Terlambat Bayar Pajak KendaraanIngat Denda Dua Persen Bila Terlambat Bayar Pajak KendaraanJumat 28 Jun 2019 09:43Ridha Anantidibaca 435 kaliSemua Kategori

Pemilik kendaraan belakangan disibukkan dengan informasi kenaikan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang direncanakan naik. Namun ada beberapa biaya lain yang sebenarnya juga perlu mendapat perhatian saat memiliki kendaraan.selengkapnya

 Insentif Pajak Tidak Nendang untuk Pertumbuhan InvestasiInsentif Pajak Tidak Nendang untuk Pertumbuhan InvestasiJumat 21 Jun 2019 14:01Ridha Anantidibaca 386 kaliSemua Kategori

Ekonom Institute Development of Economic and Finance (Indef) Abdul Manap Pulungan menilai, rencana pemerintah melalui insentif pajak kurang cukup mendorong pertumbuhan investasi di Indonesia. Salah satunya disebabkan oleh iklim global yang masih kurang baik akibat perang dagang. Selain itu, negara lain, terutama Vietnam, jauh lebih menarik bagi investor.selengkapnya

 Pengamat: Bila pajak diterapkan berdasarkan aktivitas akan untungkan IndonesiaPengamat: Bila pajak diterapkan berdasarkan aktivitas akan untungkan IndonesiaRabu 12 Jun 2019 16:15Ridha Anantidibaca 293 kaliSemua Kategori

Diskusi mengenai perlakuan perpajakan internasional yang dibahas di G20 beberapa hari lalu menyasar kepada upaya menciptakan pemajakan yang lebih adil dari perusahaan raksasa digital yang sering disebut GAFA alias Google, Amazon, Facebook dan Apple. Bila hal ini direalisasikan, maka sangat menguntungkan Indonesia.selengkapnya

 Ekonom Core: Wacana pengenaan cukai BBM bisa gerus produktivitas masyarakatEkonom Core: Wacana pengenaan cukai BBM bisa gerus produktivitas masyarakatSenin 1 Apr 2019 10:38Ridha Anantidibaca 386 kaliSemua Kategori

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Piter Abdullah menilai, wacana tim pemenangan Jokowi-Amin untuk mengenakan tarif cukai bagi bahan bakar minyak (BBM) berpotensi menggerus produktivitas masyarakat. Sebab konsumsi BBM umumnya ditujukan untuk transportasi dan kegiatan produksi lainnya.selengkapnya

 Pengamat nilai rencana pengenaan cukai pada BBM bisa kurangi subsidiPengamat nilai rencana pengenaan cukai pada BBM bisa kurangi subsidiSenin 1 Apr 2019 10:35Ridha Anantidibaca 330 kaliSemua Kategori

Usulan tim pemenangan Jokowi-Amin terkait perluasan pengenaan cukai pada barang-barang yang memiliki efek buruk untuk keberlangsungan hidup, seperti pengenaan cukai pada bahan bakar minyak (BBM) dinilai positif.selengkapnya

 Pemangkasan Pajak Korporasi Diingatkan Jangan Bebani APBNPemangkasan Pajak Korporasi Diingatkan Jangan Bebani APBNSelasa 26 Mar 2019 14:02Ridha Anantidibaca 317 kaliSemua Kategori

Penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) badan bagi korporasi, diingatkan oleh Ekonom dari dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudisthira jangan sampai membebani Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Seperti diterangkan apabila pajak korporasi dipangkas, maka bakal mengurangi pemasukan bagi APBN apabila tidak dibarengi dengan perluasan tax base.selengkapnya

 Perdirjen pajak e-commerce belum selesai, idEA akui tiga hal ini yang masih alotPerdirjen pajak e-commerce belum selesai, idEA akui tiga hal ini yang masih alotKamis 14 Mar 2019 10:45Ridha Anantidibaca 486 kaliSemua Kategori

Hingga pertengahan Maret 2019, Peraturan Direktorat Jenderal (Perdirjen) mengenai pajak e-commerce belum juga rampung dibahas. Padahal, rencananya tanggal 1 April akan mulai efektif berlaku.selengkapnya

 DJP Ungkap Penyebab Masyarakat Susah Akses Website Lapor SPTDJP Ungkap Penyebab Masyarakat Susah Akses Website Lapor SPTRabu 6 Mar 2019 15:52Ridha Anantidibaca 336 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan mengungkapkan penyebab sulitnya wajib pajak (WP) mengakses laman resmi DJPonline untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).selengkapnya

 Sri Mulyani: Tax Ratio 11,5%, di Bawah Standar RegionalSri Mulyani: Tax Ratio 11,5%, di Bawah Standar RegionalRabu 20 Feb 2019 15:40Ridha Anantidibaca 392 kaliSemua Kategori

Indonesia masih punya banyak pekerjaan rumah, salah satunya di tax ratio. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan tax ratio saat ini di kisaran 11,5%.selengkapnya

 DKI Incar 2.667 Kendaraan Mewah Penunggak Pajak di Atas Rp20 JutaDKI Incar 2.667 Kendaraan Mewah Penunggak Pajak di Atas Rp20 JutaJumat 15 Feb 2019 11:50Ridha Anantidibaca 385 kaliSemua Kategori

Sebanyak 2.667 unit kendaraan mewah di Jakarta menunggak pajak. Pemprov DKI akan pasang sistem pengawasan secara elektronik untuk menagih penunggak pajak itu.selengkapnya

 Perjanjian MLA dengan Swiss akan bantu Ditjen Pajak menyidik tindak pidana pajakPerjanjian MLA dengan Swiss akan bantu Ditjen Pajak menyidik tindak pidana pajakKamis 7 Feb 2019 10:51Ridha Anantidibaca 987 kaliSemua Kategori

Indonesia telah resmi menandatangani perjanjian mutual legal assistance (MLA) dengan Swiss, Senin (4/2) lalu. Tujuan utama perjanjian MLA tersebut, di antaranya, memerangi kejahatan di bidang perpajakan (tax fraud). Perjanjian ini akan membantu Direktorat Jenderal Pajak menyidik kasus tindak pidana pajak.selengkapnya

 Pengamat UPH: Beleid pajak e-commerce perlu kaji ulang mengenai tarif dan teknisnyaPengamat UPH: Beleid pajak e-commerce perlu kaji ulang mengenai tarif dan teknisnyaSenin 14 Jan 2019 09:47Ridha Anantidibaca 325 kaliSemua Kategori

Pengamat pajak Universitas Pelita Harapan (UPH) Ronny Boko menilai beleid yang dikeluarkan pemerintah terkait e-commerce pekan lalu belum matang.selengkapnya

 Saran Indef Agar Pertumbuhan Ekonomi Tahun Ini tak StagnanSaran Indef Agar Pertumbuhan Ekonomi Tahun Ini tak StagnanSenin 7 Jan 2019 13:10Ridha Anantidibaca 353 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Institute of Development for Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan, saat ini diperlukan relaksasi pajak untuk bisa memberikan stimulus pada perekonomian yang tumbuh stagnan. Menurut Enny, pencapaian target pendapatan dalam APBN bukan tujuan utama dari kebijakan fiskal.selengkapnya

 Ranmor Penunggak Pajak dan Kendaraan Antik Akan Dihapus dari RegidentRanmor Penunggak Pajak dan Kendaraan Antik Akan Dihapus dari RegidentKamis 25 Okt 2018 11:14Ridha Anantidibaca 633 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya mulai awal 2019 bakal menindak tegas kendaraan yang menunggak pajak. Kendaraan yang menunggak pajak selama tujuh tahun akan dihapus dari daftar registrasi dan identifikasi (regident) kendaraan bermotor (ranmor).selengkapnya

 Menakar pajak rokok untuk tambal BPJS KesehatanMenakar pajak rokok untuk tambal BPJS KesehatanRabu 19 Sep 2018 11:17Ridha Anantidibaca 534 kaliSemua Kategori

Upaya pemerintah mengalokasikan pajak rokok untuk menambal defisit Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan patut diapresiasi.selengkapnya

 Asosiasi Minta Pajak e-Commerce AdilAsosiasi Minta Pajak e-Commerce AdilSenin 27 Ags 2018 15:54Ridha Anantidibaca 596 kaliSemua Kategori

Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) mengharapkan perlakuan perpajakan yang adil dalam sektor perdagangan daring atau e-commerce yang aturannya saat ini tengah digodok pemerintah.selengkapnya

 Tahun Ini, Turis Belanja Rp1 Juta Bisa Dapat Kembalian PajakTahun Ini, Turis Belanja Rp1 Juta Bisa Dapat Kembalian PajakRabu 15 Ags 2018 13:54Ridha Anantidibaca 416 kaliSemua Kategori

Pemerintah bakal memangkas batas minimal transaksi (threshold) warga asing di Indonesia yang dapat memperoleh pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Value Added Tax (VAT) refund persen dari Rp5 juta menjadi Rp1 juta. Hal itu dilakukan untuk mendorong turis asing memperbanyak belanja saat berkunjung ke Indonesia.selengkapnya

 Penggratisan Pajak Tiket Tingkatkan Animo Menonton AGPenggratisan Pajak Tiket Tingkatkan Animo Menonton AGKamis 7 Jun 2018 12:50Ridha Anantidibaca 246 kaliSemua Kategori

Kebijakan Pemprov DKI membebaskan pajak tiket untuk semua cabang olahraga (cabor) yang dipertandingkan di Asian Games (AG) 2018 didukung anggota dewan. Anggota Fraksi Gerindra Prabowo Sunirman menilai kebijakan tersebut dapat meningkatkan animo masyarakat.selengkapnya

 Pihak Swasta Terlibat dalam pelaporan SPT Online, Ini Penjelasan Ditjen PajakPihak Swasta Terlibat dalam pelaporan SPT Online, Ini Penjelasan Ditjen PajakRabu 14 Mar 2018 11:29Ridha Anantidibaca 4588 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengakui pihaknya menunjuk empat Application Service Provider (ASP) atau penyedia jasa aplikasi dalam rangka memfasilitasi Wajib Pajak (WP) untuk lapor Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara online.selengkapnya

 Barang Pinjaman dari Luar Negeri Bakal Kena Pajak?Barang Pinjaman dari Luar Negeri Bakal Kena Pajak?Selasa 2 Jan 2018 09:51Ridha Anantidibaca 902 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan tetap memberikan kelonggaran kepada masyarakat yang kedapatan membawa barang dari luar negeri ke Indonesia. Namun dengan catatan akan dikembalikan ke negara asal.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :