Niat Singapura menjegal kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty dengan cara memberlakukan penghapusan pajak bagi para pemilik aset besar, menurut Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Hariyadi Sukamdani tidak akan berhasil. Dia sangat yakin Warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki aset besar di luar negeri akan tetap melakukan repatriasi.selengkapnya
Kementerian Keuangan memantau aset warga negara Indonesia di Singapura, setelah negara ini menyumbang aset terbesar dalam deklarasi luar negeri dan repatriasi per 20 Agustus 2016. "Pemerintah Singapura menyampaikan bahwa mereka mendukung pelaksanaan amnesti pajak. Kami akan terus memantau," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Gedung Djuanda, Kementerian Keuangan, Jakartaselengkapnya
Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau tax amnesty menyepakati dua skema tarif tebusan pajak bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Nilai pajak ini sebesar 0,5 dan 2 persen dari nilai aset. Artinya besar tarif untuk UMKM akan menyesuaikan dengan nilai aset yang dimiliki UMKM.selengkapnya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meyakini repatriasi dana atau aset dari program pengampunan pajak akan terwujud dalam waktu dekat. Saat ini, menurutnya para calon pesert‎a masih melakukan perhitungan. Jokowi ‎mengaku sudah berkomunikasi dengan para wajib pajak mulai dari skala besar hingga kecil yang selama ini menyimpan uang atau memiliki aset di luar negeri.selengkapnya
Pengusaha menginginkan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty segera diterapkan. Dipastikan, banyak pengusaha yang akan memanfaatkan fasilitas ini. Wakil Ketua Umum Apindo Suryadi Sasmita mengatakan, dari kajian Apindo sendiri untuk tax amnesty, jika kebijakan tersebut diterapkan maka akan ada aset senilai Rp 2.000 triliun. Aset tersebut kebanyakan berasal dari dalam negeri.selengkapnya
Selain arus dana masuk hasil repatriasi dan penerimaan dari tebusan, pelaksanaan pengampunan pajak berpeluang memberi tambahan penerimaan rutin (recurring income) hinga menyentuh 1,4% dari PDB selama tahun-tahun mendatang. Dari perhitungan Morgan Stanley, bank investasi yang bermarkas di New York, memperkirakan recurring income yang didapatkan dari deklarasi aset-aset yang selama ini tidak masukselengkapnya
Penerimaan dana melalui deklarasi dan restitusi aset pada tahap I program amnesti pajak lebih baik dari yang diperkirakan.selengkapnya
Kalangan pengusaha Kalimantan Barat menyambut positif program tax amnesty meski meminta kepada pemerintah supaya menjaga kerahasiaan aset mereka.selengkapnya
Program pengampunan pajak (tax amnesty) yang sudah dilakukan Pemerintah dinilai paling berhasil di dunia. Hal ini dikarenakan deklarasi aset hampir Rp4.300 triliun.selengkapnya
Bagi warga negara Indonesia (WNI) atau masyarakat yang punya aset di luar negeri, dihimbau untuk ikut program amnesti (pengampunan) pajak.selengkapnya
Deklarasi aset program pengampunan pajak (tax amnesty) per Senin (22/8/2016) mencapai Rp42,56 triliun. Sementara, uang tebusannya baru Rp 863 miliar dari target Rp165triliun.selengkapnya
Kepopuleran crypto memicu pemerintah berencana mengekuarkan regulasi. Pemerintah melalui Bappebti dikabarkan tengah menggodok penetapan pajak aset digital.selengkapnya
Pengusaha James Riady mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Jumat (2/9). James melaporkan aset kekayaannya. Ia mengaku siap berinvestasi, terutama di sektor jasa.selengkapnya
Peminat program pengampunan pajak atau tax amnesty terus meningkat. Hal ini terlihat dari meningkatnya aliran dana pengembalian aset ke Indonesia atau repatriasi.selengkapnya
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengimbau wajib pajak yang memiliki aset di luar negeri segera mengikuti program tax amnesty, agar ke depan dapat berbisnis dengan tenang.selengkapnya
Dinas Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Derah Istimewa Yogyakarta mencatat Pendapatan Asli Daerah (PAD) DIY dari sektor pajak selama 2016 mencapai Rp 1,44 triliun.selengkapnya
Memasuki akhir pekan pertama pelaksanaan pengampunan pajak atau tax amnesty, pemerintah telah mendapatkan wajib pajak yang melakukan deklarasi aset hampir mencapai Rp 400 miliar.selengkapnya
Meski telah mendapatkan data ribuan triliun aset keuangan milik wajib pajak (WP) Indonesia di luar negeri, Ditjen Pajak sama sekali belum menggunakannya untuk kepentingan perpajakan.selengkapnya
Kanwil DJP Kalimantan Barat menyita sejumlah aset bangunan dan uang tunai milik Wajib Pajak sebagai rangkaian kegiatan “Sita Serentak†di seluruh kantor Pelayanan Pajak Wilayah Kalbar.selengkapnya
Mungkin sedikit yang paham, tax amnesty bermakna penghapusan hutang pajak. Tak sanksi administrasi atau pidana. Wajib pajak (WP) hanya perlu mencatatkan aset serta membayar uang tebusan.selengkapnya
Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya