Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto menganggap wajar adanya pemotongan anggaran di sejumlah Kementerian dan Lembaga. Dikatakannya, pemangkasan anggaran di Kementerian dan Lembaga harus dilakukan karena pemasukan negara melalui pajak tidak tercapai seperti yang ditargetkan pemerintah. "Jadi memang pemangkasan anggaran ini sudah tentunya harus dilaksanakan.selengkapnya

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengklaim bahwa daerah sudah menyetujui rencana pemerintah pusat untuk menambal defisit BPJS Kesehatan dari cukai rokok.selengkapnya

Kementerian Keuangan mengusulkan anggaran sebesar Rp 42,36 triliun untuk tahun 2021. Usulan tersebut ditujukan untuk menjalankan lima program prioritas di lingkungan Kementerian Keuangan. Apa saja lima program tersebut?selengkapnya

Upaya pengetatan anggaran di kementerian dan lembaga memang untuk jaga-jaga. Ya, jaga-jaga kalau setoran pajak tak sesuai target. Agar defisit tak menjulang maka pemerintah wajib berhemat. Kata wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, defisit anggaran ditetapkan tidak boleh melebihi 3%, sementara penerimaan negara ditarget bisa mencapai Rp 1.539triliun di 2016.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini tidak akan terganggu meskipun terjadi pemangkasan anggaran hingga Rp 133,8 triliun. Kebijakan tersebut merupakan kali kedua di 2016, setelah sebelumnya anggaran negara dihemat Rp 50,6 triliunselengkapnya

Anggaran BPJS Keuangan nantinya akan ditopang oleh cukai rokok untuk menyeimbangkan arus keuangan.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan defisit anggaran hingga akhir November telah mencapai 2,2% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).selengkapnya

Jajaran Kementerian Keuangan diberondong pertanyaan terkait pengampunan pajak. Dalam Rapat Kerja, Senin, 6 Juni 2016, Dewan Perwakilan Rakyat mempertanyakan kemanan fiskal negara bila kebijakan tax amnesty itu gagal. Anggota Komisi Keuangan DPR dari Fraksi Golkar Melchias Markus Mekeng mengatakan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak masih tahap pembahasan di parlemen.selengkapnya

Pemerintah mengungkap dana bagi hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau (CHT) minimal 50% untuk menunjang kinerja Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sudah dilaksanakan sejak awal tahun 2018. Mekanismenya tetap sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.selengkapnya

Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, menyampaikan posisi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 tercatat sebesar Rp224,3 triliun, atau 75,6 persen dari total target yang ditetapkan sebesar Rp296,7 triliunselengkapnya

Rencana pemerintah yang ingin mematok defisit anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 di bawah angka 2% perlu didukung oleh perbaikan dari sektor penerimaan serta efisiensi belanja.selengkapnya

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak masih dibahas oleh Panitia Kerja Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat. Hingga kini perdebatannya masih alot antara Dewan dan pemerintah dalam menyusun Daftar Inventarisasi Masalah. Padahal, target selesai pembahasan rancangan aturan tax amnesty ini pada pertengahan Juni. Harapannya bisa diterapkan mulai Juli dan berlaku selama enam bulanselengkapnya

Pemerintah yakin defisit pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini bisa dijaga di bawah 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), meskipun setoran pajak masih seret di sisa dua bulan terakhir.selengkapnya

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah memperkirakan adanya penambahan penerimaan negara dari uang tebusan para Wajib Pajak (WP) yang mengikuti program kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty sebesar Rp165 triliun.selengkapnya

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, telah menyampaikan dalam sidang kabinet untuk memangkas anggaran kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp65 triliun dan transfer daerah dipangkas sebesar Rp68,8 triliun. Ia memastikan pemangkasan anggaran tersebut tidak akan mengganggu proyek-proyek infrastruktur yang telah masuk masa kontrak atau sedang berjalan.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan kekurangan penerimaan pajak atau shortfall hingga akhir tahun sedikit meleset dari proyeksi awal di angka Rp219 triliun, Meski begitu, defisit anggaran dijamin tetap di kisaran 2,7 persen.selengkapnya

Pemerintah tetap mewaspadai tingkat defisit yang tinggi dalam rancangan anggaran penerimaan dan belanja negara perubahan 2016 seiring ketidakpastian pendapatan dari hasil kebijakan pengampunan pajak. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui target penerimaan dari kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) yang ditetapkan Kementerian Keuangan memang cukup tinggi.selengkapnya

Pemerintah berencana menambah insentif pajak, kali ini demi mendorong industri jasa angkutan udara nasional. Seperti yang diketahui, selama ini sektor jasa transportasi menjadi salah satu penyumbang defisit neraca perdagangan jasa, maupun defisit neraca transaksi berjalan (CAD) secara keseluruhan. Kebijakan insentif ini diharapkan menjadi salah satu obat untuk menurunkan defisit di tahun-tahunselengkapnya

Realisasi anggaran kesehatan hingga saat ini tercatat Rp 4,09 triliun atau 4,68% dari pagu sebesar Rp 87,5 triliun. Angka ini dinilai kecil jika melihat fokus pemerintah untuk penanganan pandemi virus Corona atau COVID-19.selengkapnya

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pengajuan anggaran Kementerian Keuangan tahun 2021 sebesar Rp42,36 triliun dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2021.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya