Asyik, Ada Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Lagi di JakartaAsyik, Ada Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Lagi di JakartaKamis 15 Nov 2018 16:13Ridha Anantidibaca 568 kaliSemua Kategori

Otolovers tengah menunggak pembayaran pajak? Mulai 15 November sampai 15 Desember 2018, Pemprov DKI Jakarta akan menghapuskan denda pajak kendaraan bermotor (PKB) dan sanksi administrasi bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) atau yang disebut juga pemutihan pajak.selengkapnya

 Mulai Hari Ini Warga DKI Terbebas dari Denda Pajak KendaraanMulai Hari Ini Warga DKI Terbebas dari Denda Pajak KendaraanKamis 15 Nov 2018 11:08Ridha Anantidibaca 547 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor berupa denda. Kebijakan tersebut berlaku mulai hari ini, Kamis (15/11/2018).selengkapnya

 Setelah Ditempel Stiker Penunggak Pajak, Dua Restoran Ini Langsung BayarSetelah Ditempel Stiker Penunggak Pajak, Dua Restoran Ini Langsung BayarJumat 9 Nov 2018 11:23Ridha Anantidibaca 2107 kaliSemua Kategori

Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta melakukan penempelan stiker tunggakan pajak untuk penagihan terhadap pajak restoran dan reklame di Jakarta Pusat.selengkapnya

 Bisnis Online Harus Kena PajakBisnis Online Harus Kena PajakSenin 29 Okt 2018 11:34Ridha Anantidibaca 1003 kaliSemua Kategori

Perkembangan digital membuat bisnis daring alias e-commerce kian digandrungi masyarakat. Sayangnya, aksi jual-beli di dunia maya itu tak dimanfaatkan pemerintah lewat pengenaan pajak. Padahal, potensi pajak bisnis daring ditaksir mencapai sebanyak Rp15 triliun.selengkapnya

 Menunggak Pajak Rp5,1 M, 17 Perusahaan Diberi PeringatanMenunggak Pajak Rp5,1 M, 17 Perusahaan Diberi PeringatanRabu 24 Okt 2018 14:31Ridha Anantidibaca 1097 kaliSemua Kategori

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengambil tindakan tegas kepada 17 perusahaan/unit usaha baik yang bergerak di bidang hotel, restoran, dan industri, yang selama ini mengemplang pajak.selengkapnya

 PPN Angkutan Logistik KA Diusulkan DihapusPPN Angkutan Logistik KA Diusulkan DihapusRabu 3 Okt 2018 13:29Ridha Anantidibaca 614 kaliSemua Kategori

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen yang dikenakan angkutan logistik dengan kereta api disarankan dihapus. Penghapusan ini bertujuan agar pelaku usaha beralih dari angkutan jalan ke kereta api terkait over dimensi dan overload (ODOL).selengkapnya

 Mobil yang Pajaknya Mati Berakhir Jadi RongsokanMobil yang Pajaknya Mati Berakhir Jadi RongsokanSenin 17 Sep 2018 11:36Ridha Anantidibaca 1168 kaliSemua Kategori

Mobil rongsokan bagi sebagian orang memang tidak bernilai harganya. Namun bagi pelaku bisnis bangkai mobil, melalui tangan dingin mereka, mobil yang tak berguna bisa diolah menjadi rupiah.selengkapnya

 Pajak Mobil Mewah Bisa Mencapai 195%Pajak Mobil Mewah Bisa Mencapai 195%Kamis 6 Sep 2018 14:14Ridha Anantidibaca 408 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menaikkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 untuk 1.147 barang impor. Dari barang-barang tersebut, pemerintah menaikkan PPh 22 untuk mobil mewah dari 2,5-7,5 persen menjadi 10 persen.selengkapnya

 Walah, 19 Desa Belum Setor Pajak Dana Desa. Kok Bisa?Walah, 19 Desa Belum Setor Pajak Dana Desa. Kok Bisa?Selasa 4 Sep 2018 15:12Ridha Anantidibaca 847 kaliSemua Kategori

Sebanyak 19 Desa di Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah belum menyetorkan pajak Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap pertama pada 2018 ini.selengkapnya

 Asosiasi Minta Pajak e-Commerce AdilAsosiasi Minta Pajak e-Commerce AdilSenin 27 Ags 2018 15:54Ridha Anantidibaca 633 kaliSemua Kategori

Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) mengharapkan perlakuan perpajakan yang adil dalam sektor perdagangan daring atau e-commerce yang aturannya saat ini tengah digodok pemerintah.selengkapnya

 Penerimaan pajak per Juli 2018 mencapai 48,26% dari targetPenerimaan pajak per Juli 2018 mencapai 48,26% dari targetRabu 15 Ags 2018 15:16Ridha Anantidibaca 591 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, realisasi penerimaan pajak untuk periode Januari - Juli 2018 sebesar Rp 687,17 triliun atau 48,26% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 yang sebesar Rp 1.424 triliun. Dibandingkan dengan periode sama tahun 2017, pencapaian ini mencatatkan pertumbuhan sebesar 14,36% secara year-on-year.selengkapnya

 Penerimaan Pajak Hingga Juli 2018 Sudah 48 PersenPenerimaan Pajak Hingga Juli 2018 Sudah 48 PersenRabu 15 Ags 2018 12:03Ridha Anantidibaca 389 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak periode Januari-Juli 2018 sebesar Rp687,17 triliun atau 48,26 persen dari target Rp1.424 triliun hingga akhir 2018.selengkapnya

 Penerimaan Pajak Hingga Juli Rp 687,17 TriliunPenerimaan Pajak Hingga Juli Rp 687,17 TriliunRabu 15 Ags 2018 10:25Ridha Anantidibaca 358 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak periode Januari-Juli 2018 sebesar Rp 687,17 triliun. Realisasi penerimaan ini sudah mencapai 48,26 persen dari target Rp 1.424 triliun hingga akhir 2018.selengkapnya

 Pemerintah Diminta tak Kenakan Pajak Bagi UMKM PemulaPemerintah Diminta tak Kenakan Pajak Bagi UMKM PemulaRabu 15 Ags 2018 09:47Ridha Anantidibaca 274 kaliSemua Kategori

Pemerintah pusat diharapkan tak mengenakan pajak bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang baru merintis ushanya. Kepala Dinas Kopersasi dan UMKM Kota Solo, Nur Hayati menilai kebijakan pemerintah pusat terkait perubahan tarif pajak penghasilan (PPh) final sebesar 0,5 persen masih membebani pelaku UMKM. Terlebih bagi para pelaku UMKM pemula.selengkapnya

 Wali Kota Solo Usul Pajak Pelaku UKM DihapusWali Kota Solo Usul Pajak Pelaku UKM DihapusRabu 15 Ags 2018 09:46Ridha Anantidibaca 461 kaliSemua Kategori

Wali Kota Solo, F.X Hadi Rudyatmo mengusulkan agar pemerintah pusat menghapus ketetapan pajak bagi pelaku usaha kecil menengah. Diketahui baru-baru ini Pemerintah pusat mengeluarkan peraturan terkait perubahan tarif pajak penghasilan (PPh) final bagi wajib pajak usaha kecil menengah (UKM) dari 1 persen menjadi 0,5 persen.selengkapnya

 Karawang Bangun Rumah Sakit Paru dari Dana Cukai RokokKarawang Bangun Rumah Sakit Paru dari Dana Cukai RokokJumat 10 Ags 2018 14:54Ridha Anantidibaca 1524 kaliSemua Kategori

Pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat memulai pembangunan rumah sakit khusus pasien paru-paru di Desa Baloggandu, Kecamatan Jatisari. Biaya pembangunan bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT).selengkapnya

 Kejar Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Rp1,6 Triliun, DKI Hapus Sanksi AdministrasiKejar Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Rp1,6 Triliun, DKI Hapus Sanksi AdministrasiSenin 2 Jul 2018 09:46Ridha Anantidibaca 971 kaliSemua Kategori

Pemprov DKI Jakarta menerapkan penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), untuk menggejar tunggakan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang mencapai Rp1,6 triliun.selengkapnya

 Ratusan Mobil Mewah di Jakarta Belum juga Bayar Pajak KendaraanRatusan Mobil Mewah di Jakarta Belum juga Bayar Pajak KendaraanJumat 29 Jun 2018 10:59Ridha Anantidibaca 682 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali merilis data kendaraan mewah penunggak pajak di Ibu Kota. Saat ini masih terdapat 524 mobil mewah yang belum membayar pajak kendaraan.selengkapnya

 Euforia Lebaran 2018, Transaksi Tertinggi di E-commerce IndonesiaEuforia Lebaran 2018, Transaksi Tertinggi di E-commerce IndonesiaRabu 6 Jun 2018 14:31Ridha Anantidibaca 562 kaliSemua Kategori

Melalui kampanye Big Ramadhan Sale, Shopee menjadi destinasi e-commerce belanja online dengan 465 juta kunjungan pengguna pada Ramadan 2018. Angka tersebut setara jika seluruh masyarakat Indonesia masing-masing mengunjungi Shopee sebanyak dua kali.selengkapnya

 Keluarga Pemilik Korean Air Diduga Gelapkan PajakKeluarga Pemilik Korean Air Diduga Gelapkan PajakSenin 4 Jun 2018 13:41Ridha Anantidibaca 406 kaliSemua Kategori

Jaksa Korea Selatan (Korsel) menggeledah kantor maskapai Korean Air Lines Co Ltd yang ada di Seoul. Penggeledahan dilakukan atas dugaan pengemplangan pajak, penggelapan dan pelanggaran kepercayaan oleh anggota keluarga pendiri maskapai itu.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :