Relaksasi Pajak AS Lebih Untungkan Pemegang SahamRelaksasi Pajak AS Lebih Untungkan Pemegang SahamJumat 9 Feb 2018 09:42Ridha Anantidibaca 978 kaliSemua Kategori

Anggota Senat AS dari Partai Demokrat menyatakan relaksasi pajak korporasi di AS yang baru disahkan pada Desember 2017 memberi keuntungan amat sedikit bagi pekerja dibandingkan kepada pemegang saham korporasi. Mereka mengindentifikasi lebih dari dua puluh korporasi melakukan aksi beli kembali saham sejak 5 Januari 2018. Termasuk di dalamnya para raksasa perbankan, energi, manufaktur, dan ritel.selengkapnya

 Rudiantara Targetkan Aturan Pajak OTT Selesai Kuartal I 2018Rudiantara Targetkan Aturan Pajak OTT Selesai Kuartal I 2018Rabu 7 Feb 2018 09:54Ridha Anantidibaca 395 kaliSemua Kategori

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara memastikan regulasi soal pajak perusahaan digital raksasa berbasis internet (Over the Top/OTT) akan rampung pada Kuartal I-2018. Dalam Peraturan Menteri tersebut, Rudiantara mengatakan bahwa OTT tak akan diwajibkan menjadi Badan Usaha Tetap (BUT).selengkapnya

 Status Jadi IUPK, Ini Kewajiban Pajak yang Harus Diikuti FreeportStatus Jadi IUPK, Ini Kewajiban Pajak yang Harus Diikuti FreeportKamis 16 Feb 2017 15:05Ajeng Widyadibaca 1918 kaliSemua Kategori

PT Freeport Indonesia resmi mengubah status menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari sebelumnya terdaftar sebagai pemegang Kontrak Karya. Dengan ‎perubahan skema IUPK, berarti kewajiban fiskal perusahaan tambang raksasa itu berubah kepada Indonesia.selengkapnya

 Minta Pajak Ringan, Darmin Nilai Freeport Hanya Butuh KepastianMinta Pajak Ringan, Darmin Nilai Freeport Hanya Butuh KepastianKamis 16 Feb 2017 13:16Ajeng Widyadibaca 612 kaliSemua Kategori

Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai, PT Freeport Indonesia sejatinya hanya butuh kepastian terhadap investasi jangka panjang. Hal ini menanggapi permintaan raksasa tambang asal Amerika Serikat (AS) itu agar diberikan keringanan soal pajak, jika status kontraknya berubah dari kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK).selengkapnya

 Bos Samsung Tagih Janji Insentif Pajak, Ini Jawaban MenperinBos Samsung Tagih Janji Insentif Pajak, Ini Jawaban MenperinSenin 6 Feb 2017 09:21Ajeng Widyadibaca 1149 kaliSemua Kategori

Wakil Presiden Direktur PT Samsung Electronics Indonesia, Lee Kang Hyun menagih janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas insentif pajak tax allowance. Pasalnya, perusahaan elektronik raksasa asal Korea Selatan ini sudah membangun pabrik ponsel di Indonesia sesuai permintaan pemerintah.selengkapnya

 Insentif Pajak Tak Keluar, Bos Samsung Curhat ke Sri MulyaniInsentif Pajak Tak Keluar, Bos Samsung Curhat ke Sri MulyaniSabtu 4 Feb 2017 11:24Ajeng Widyadibaca 703 kaliSemua Kategori

Wakil Presiden Direktur PT Samsung Elektronics Indonesia, Lee Kang Hyun menumpahkan seluruh unek-unek kepada Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati terkait janji insentif pajak tax allowance yang tak kunjung diberikan pemerintah Joko Widodo (Jokowi). Padahal, perusahaan elektronik raksasa asal Korea Selatan ini sudah menanamkan modal banyak di Indonesia.selengkapnya

 Gugatan Sudah Ditolak, Freeport Tetap Tak Mau Bayar Tagihan Pajak AirGugatan Sudah Ditolak, Freeport Tetap Tak Mau Bayar Tagihan Pajak AirJumat 27 Jan 2017 14:49Ajeng Widyadibaca 699 kaliSemua Kategori

PT. Freeport Indonesia (PTFI) tetap keberatan membayar tagihan pajak air dan penalti-penaltinya kepada Pemerintah Provinsi Papua, meski Pengadilan Pajak Jakarta sudah menolak gugatan raksasa tambang Freeport McMoRan Inc. tersebut.selengkapnya

 Pemerintah Belum Mau Ambil Langkah Tegas Kejar Pajak GooglePemerintah Belum Mau Ambil Langkah Tegas Kejar Pajak GoogleKamis 26 Jan 2017 14:58Ajeng Widyadibaca 680 kaliSemua Kategori

Pemerintah belum mau mengambil langkah tegas dalam pengusutan kasus pajak Google di Indonesia. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak masih akan menggunakan pendekatan persuasif dengan terus melakukan diskusi agar kesepakatan pembayaran pajak ini dapat tercapai.selengkapnya

 Jejak Google di OperatorJejak Google di OperatorJumat 20 Jan 2017 11:36Ajeng Widyadibaca 587 kaliSemua Kategori

Pemerintah memastikan telah memiliki bukti kuat untuk menagih pajak Google. Adapun, Google Asia Pacific Pte Ltd diminta segera menyampaikan seluruh data keuangan agar terhindar dari sanksi denda berlipat.selengkapnya

 Aturan Bisnis Perusahaan OTT Terganjal Pajak GoogleAturan Bisnis Perusahaan OTT Terganjal Pajak GoogleKamis 12 Jan 2017 13:16Ajeng Widyadibaca 728 kaliSemua Kategori

Pemerintah masih berupaya untuk menarik pajak dari salah satu perusahaan digital raksasa berbasis internet (Over The Top/OTT) yaitu Google. Proses negosiasi yang tidak kunjung rampung pun menyebabkan Peraturan Menteri terkait keberadaan usaha dan bisnis berbagai perusahaan OTT tersebut belum bisa diterbitkan.selengkapnya

 Credit Suisse bekukan rekening gelap warga ASCredit Suisse bekukan rekening gelap warga ASJumat 2 Des 2016 13:33Ajeng Widyadibaca 897 kaliSemua Kategori

Demi memulihkan nama baik, perbankan raksasa asal Swiss, Credit Suisse Group AG membekukan puluhan rekening yang dicurigai milik warga Amerika Serikat (AS). Sumber Bloomberg berbisik, pembekuan rekening ini merespons desakan Badan Pajak AS atawa Internal Revenue Service (IRS).selengkapnya

 Tagih Pajak Google, Ini Saran PengamatTagih Pajak Google, Ini Saran PengamatKamis 17 Nov 2016 15:55Ajeng Widyadibaca 626 kaliSemua Kategori

Pengamat Komunikasi Massa, Agus Sudibyo mengatakan, ASEAN perlu memiliki sikap bersama untuk menagih tunggakan pajak Google. Demi keadilan di bidang industri media dan informasi.selengkapnya

 Pemerintah Belum Sepakat soal Pajak E-CommercePemerintah Belum Sepakat soal Pajak E-CommerceSenin 7 Nov 2016 11:00Ajeng Widyadibaca 616 kaliSemua Kategori

Pemerintah memastikan perusahaan berbasis digital (e-commerce), termasuk perusahaan raksasa seperti Google dan Facebook, harus membayar pajak di Indonesia.selengkapnya

 DJP Masih Periksa Google, Ini Komentar Dirjen PajakDJP Masih Periksa Google, Ini Komentar Dirjen PajakSabtu 5 Nov 2016 11:19Administratordibaca 700 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan akan memungut pajak Google sesuai dengan tarif yang berlaku, yakni tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan 25 persen. Perusahaan internet raksasa asal Amerika Serikat (AS) itu masih dalam proses pemeriksaan oleh DJP.selengkapnya

 Menkominfo Usul Terapkan Pajak Final Untuk GoogleMenkominfo Usul Terapkan Pajak Final Untuk GoogleSabtu 5 Nov 2016 10:01Administratordibaca 617 kaliSemua Kategori

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengusulkan mekanisme penarikan pajak perusahaan digital (Over the Top/OTT), seperti Google di Indonesia dapat dibuat sesederhana mungkin. Salah satu usulannya adalah penetapan tarif pajak penghasilan (PPh) secara final.selengkapnya

 Pemerintah Tak Mau Gegabah Soal Pajak OTTPemerintah Tak Mau Gegabah Soal Pajak OTTJumat 4 Nov 2016 17:50Administratordibaca 1109 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika, saat ini tengah menggodok mekanisme perpajakan bagi layanan Over The Top/OTT yang selama ini dianggap bebas berbisnis di Indonesia.selengkapnya

 Pengamat: Perlu Buat Jenis Pajak Baru agar Google Tak MangkirPengamat: Perlu Buat Jenis Pajak Baru agar Google Tak MangkirRabu 12 Okt 2016 14:18Admindibaca 440 kaliSemua Kategori

Beberapa waktu lalu, Google diduga mengemplang pajak di Indonesia. Bahkan, raksasa mesin pencari itu sempat menolak diperiksa petugas pajak karena selama ini mangkir dari menyetor pajak di Indonesia.selengkapnya

 Indonesia Ajak Google Bicara Baik-baik Masalah PajaknyaIndonesia Ajak Google Bicara Baik-baik Masalah PajaknyaRabu 12 Okt 2016 09:44Admindibaca 827 kaliSemua Kategori

Kementerian Komunikasi dan Informatika terus berupaya mendorong agar perwakilan raksasa internet Google di regional Asia Pasifik bisa duduk bersama Pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan pajak yang telah menjadi polemik.selengkapnya

 Tak Transparan, Pajak Freeport Diusut Tim InvestigasiTak Transparan, Pajak Freeport Diusut Tim InvestigasiKamis 22 Sep 2016 06:52Administratordibaca 537 kaliSemua Kategori

Panitia Khusus (Pansus) Freeport DPR Papua (DPRP) menggelar pertemuan dengan PT Freeport Indonesia untuk membahas pembayaran pajak perusahaan raksasa tambang asal Amerika Serikat (AS) itu kepada pemerintah pusat. Dicurigai pihak Freeport tidak transparan mengenai pembayaran pajak, oleh karenanya kedua belah pihak sepakat membentuk tim kecil untuk melakukan investigasi.selengkapnya

 Ditjen Pajak: Google Tak Akan Dapat Keringanan PajakDitjen Pajak: Google Tak Akan Dapat Keringanan PajakSelasa 20 Sep 2016 17:30Administratordibaca 893 kaliSemua Kategori

Pemerintah tetap akan memaksa perusahaan teknologi Google untuk membayar pajak di Indonesia. Bahkan, pemerintah menegaskan tidak akan memberikan keringanan pada perusahaan raksasa tersebut.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :