Presiden Joko Widodo menilai dana repatriasi yang berhasil dijaring dari program pengampunan pajak atau tax amnesty tahap I sebesar Rp 143 triliun masih sangat kecil. Capaian itu tidak sebanding dengan besarnya uang milik masyarakat yang disimpan di luar negeri, yang besarnya mencapai Rp 11.000 triliun.selengkapnya

Pemerintah menerapkan kebijakan tax amnesty atau pengampunan pajak. Presiden Joko Widodo atau Jokowi bahkan memastikan akan berkeliling ke berbagai daerah untuk mensosialisasikan kebijakan tersebut. Langkah sosialisasi diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk membayar pajak ke negara.selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan apresiasi yang amat besar terhadap petugas Direktorat Jenderal Pajak. Pasalnya, petugas ini telah bekerja hingga larut malam untuk melayani pendaftar tax amnesty.selengkapnya

Presiden Joko Widodo memimpin pelaksanaan sosialisasi tax amnesty yang ketiga di JI-Expo Kemayoran, pada hari ini, Senin 1 Agustus 2016. Jokowi pun optimis target dana tax amnesty sebesar Rp165 triliun akan tercapai. Jokowi mengatakan ia telah memberikan arahan kepada kepala kantor wilayah (kanwil) Direktorat Jendral pajak, untuk menanggapi antusiasnya para peserta tax amnesty.selengkapnya

Presiden Joko Widodo diminta untuk membebaskan pajak atau menerapkan pajak terhadap UMKM khususnya usaha mikro dan kecil sebesar 0%.selengkapnya

Asosiasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Indonesia (Akumindo) minta pajak 0% bagi usaha mikro dan kecil. Hal diungkapkan ketika bertemu Presiden Joko Widodo untuk merancang kebijakan mengembangkan UMKM.selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar pengawasan atas pelaksanaan kewajiban perpajakan Bendahara atas belanja pemerintah, dan pengawasan atas pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bisa ditingkatkan.selengkapnya

Presiden Rebuplik Indonesia, Joko Widodo memastikan, negara menjamin sepenuhnya kerahasiaan data peserta yang terlaporkan selama masa pengampunan pajak digulirkan. Oleh karena itu, Jokowi meminta seluruh masyarakat segera berpartisipasi dalam program ini.selengkapnya

Pada hari terakhir periode I pengampunan pajak (tax amnesty) ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Keuangan (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan.selengkapnya

Sosialisasi Undang-Undang (UU) Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) telah dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kantor Dirjen Pajak, Jakarta pada hari ini. Direncanakan program pengampunan pajak ini akan berlaku setelah Lebaran.selengkapnya

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan kembali melakukan sosialisasi program tax amnesty atau pengampunan pajak langsung di hadapan para pengusaha pada Senin (1/8/2016) siang ini. Sosialisasi tersebut diadakan di JIExpo, Kemayoran, Jakarta.selengkapnya

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mencanangkan program pengampunan pajak atau tax amnesty pada Jumat (1/7/2016). Pencanangan program ini dilakukan usai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-Undang (UU) pengampunan pajak pada Selasa 28 Juni 2016.selengkapnya

Presiden Joko Widodo berkunjung ke Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa, untuk mempromosikan program amnesti pajak kepada para pengusaha setelah pada Senin 8 Agustus 2016 menyosialisasikan program itu di Bandung, Jawa Barat.selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan inspeksi mendadak (sidak) pelayanan amnesti pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Grogol Petamburan di Jalan S Parman Jakarta Barat, Rabu pagi.selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meyakini Indonesia merupakan salah satu negara di Indonesia yang sukses dalam melakukan program "tax amnesty" alias pengampunan pajak.selengkapnya

Di era Joko Widodo-JK, kebijakan tax amnesty (pengampunan pajak) kembali digulirkan. Akankah program ini mengulang gagal seperti halnya 1964 dan 1984?selengkapnya

Presiden Joko Widodo mengumpulkan seluruh Pejabat Eselon I, II, dan III Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (28/7) siang. Dalam arahannya, Presiden Jokowi menyatakan dirinya akan membantu dengan turun langsung melakukan sosialisasi, bahkan sampai ke Singapuraselengkapnya

Presiden Jokowi (Jokowi) menjelaskan, program tax amnesty atau amnesti pajak itu adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang. Kedua, dengan tax amnesty nanti bisa dilakukan pembebasan sanksi administrasi.selengkapnya

Demi kenyamanan dan keamanan para peserta tax amnesty, Presiden Joko Widodo membuka layanan pengaduan. Layanan ini berupa nomor telepon khusus yang dapat dimanfaatkan oleh para wajib pajak menyampaikan keluhannya dalam mengikuti program pengampunan pajak ini.selengkapnya

Anggota Komisi XI DPR M Misbakhun memuji kegigihan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang turun langsung memberi pemahaman tentang pengampunan pajak atau tax amnesty. Jokowi bahkan memanfaatkan pertemuan dengan relawan pendukungnya untuk menebarkan optimisme tentang tax amnesty.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya